Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak atas pendidikan semestinya didapatkan oleh semua anak, tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 Convention on The Rights of The Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Meskipun demikian hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri yang ada di Indonesia dan akses pemenuhan terhadap hak pendidikan tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Untuk itu maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan serta melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia adalah didasarkan pada Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, bukan pada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri karena pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sedangkan terkait akses untuk pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat dinyatakan sebagai belum memadai sehingga masih harus dikembangkan karena dengan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri berakibat pada tidak jelasnya implementasi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak tersebut melalui penyediaan akses pendidikan yang mereka butuhkan. Selama ini pemenuhan hak pendidikan melalui penyediaan akses kepada pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri baru dilakukan oleh pemerintah di Kota Depok berdasarkan rasa kemanusiaan namun bukan didasarkan pada hak pendidikan yang semestinya melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak yang berstatus sebagai pengungsi luar negeri.

---

As emphasized in Article 28 of the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child, the right to education should be obtained by all children, without exception (Convention on the Rights of the Child). However, the right to education for foreign refugee children living in Indonesia, as well as access to the fulfillment of this right, are not regulated by Indonesian law. As a result, the issues raised in this study are related to regulations regarding the right to education for refugee children abroad under Indonesian legal provisions, as well as access to fulfilling the right to education for refugee children abroad, particularly in Depok City, West Java Province. This study employs the socio-legal method, which includes observing and interviewing several informants, as well as conducting document studies and searching for relevant legal materials. According to the findings of the analysis, the provisions governing the right to education for refugee children abroad in Indonesia are based on the 1989 Convention on the Rights of the Child, which the Indonesian government has ratified, rather than on provisions specifically governing the right to education for refugee children abroad, because the Indonesian government has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Meanwhile, access to fulfilling the education rights of foreign child refugees, particularly in Depok City, West Java Province, can be described as insufficient, and further development is required because, in the absence of a legal framework that specifically regulates the right to education for refugee children abroad, the implementation of the fulfillment of the child refugee's right to education is unclear through the provision of access to the education they need. So far, the government in Depok City has fulfilled the right to education by providing access to education for refugee children abroad on the basis of humanity rather than the right to an education that should be inherent in every child, including refugee children."

"Saat ini semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, minuman, kosmetik, dan market place di Indonesia memilih menggunakan produk jasa dari public figure asal Korea Selatan sebagai brand ambassador produk mereka. Oleh karena itu, Indonesia saat ini sedang kecanduan produk jasa dari Korea Selatan. Namun, pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Dalam Negeri bahwa adanya pelarangan untuk menggunakan warga negara asing dalam pembuatan iklan komersial. Pada penelitian ini mengkaji proses penetrasi Korean Wave kepada Publik Indonesia melalui perdagangan jasa dan kesesuaian penggunaan brand ambassador asal Korea Selatan perdagangan jasa sebagaimana diatur dalam Hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses penetrasi Korean Wave kepada Publik Indonesia melalui perdagangan jasa pertama adanya pengaruh globalisasi dalam melakukan ekspansi K-Pop yang turut memperkenalkan beberapa produk konten K-Pop di antaranya fashion, makanan, elektronik, musik, film dan kosmetik serta melakukan promosi bahasa dan budaya Korea Selatan banyak digemari. Kedua, mulai dikenalnya film dan musik dari Korea Selatan di Indonesia. Ketiga, adanya kerjasama dengan Indonesia berupa pendirian agensi penyebaran budaya dan membuka cabang kantor agensi di Indonesia. Keempat, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki kerjasama dengan public figure asal Korea Selatan untuk menjadi brand ambassador. Kemudian temuan lain dari penelitian ini adalah menurut pandangan penulis belum terdapat kesesuaian terkait penetrasi budaya populer terhadap perdagangan jasa dalam Hukum Indonesia. Hal ini karena masih adanya disharmoni dalam regulasi Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan bintang iklan dengan Warga Negara Asing.

---

Currently, more companies engaged in the production of food, beverages, cosmetics, and market places in Indonesia are choosing to use service products from public figures from South Korea as brand ambassadors for their products. Therefore, Indonesia is currently addicted to service products from South Korea. However, in the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 25 of 2007 concerning Utilization of Domestic Resources that there is a prohibition to use foreign nationals in making commercial advertisements. This study examines the process of Korean Wave penetration to the Indonesian public through trade services and the suitability of using brand ambassadors from South Korea for trade services as stipulated in Indonesian law. The research method used is normative juridical research method. The results of this study are that the process of penetration of the Korean Wave to the Indonesian public through trade services are first has the influence of globalization in expanding K-Pop which also introduces several K-Pop content products including fashion, food, electronics, music, film and cosmetics as well as conducting language promotions and South Korean culture is much-loved. Second, the recognition of films and music from South Korea in Indonesia. Third, there is cooperation with Indonesia in the form of sensitivity to cultural dissemination agencies and opening agency branch offices in Indonesia. Fourth, many companies in Indonesia have collaborated with public figures from South Korea to become brand ambassadors. Then other findings from this study, according to the author's view there is no leeway regarding the penetration of popular culture towards trade in services in Indonesian law. This is because there is still disharmony in Indonesian regulations governing the use of advertising stars with foreign nationals."

"Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dibuat untuk melindungi warisan budaya takbenda yang ada di Indonesia. Salah satu warisan budaya takbenda yaitu bahasa Using yang merupakan bahasa daerah asli Banyuwangi. Sebagai warisan budaya takbenda, sudah seharusnya eksistensi bahasa Using dapat terus berkembang dan dilestarikan dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Namun dalam praktiknya pelestarian bahasa Using ini belum berjalan sepenuhnya. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian untuk skripsi ini adalah pengaturan pelestarian warisan budaya melalui bahasa daerah dalam ketentuan hukum di Indonesia dan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melestarikan bahasa daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal. Dari hasil analisis terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Banyuwangi (a quo) yang mengatur pelestarian bahasa dan sastra Using salah satunya dengan cara penerapan pendidikan bahasa Using sebagai kurikulum lokal. Adapun implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait pelestarian bahasa Using melalui pendidikan belum dapat dilakukan optimal karena penerapan muatan lokal bahasa Using di sekolah masih terbatas. 

---

Presidential Regulation Number 78 of 2007 concerning Ratification of the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Convention for the Protection of Intangible Cultural Heritage) was made to protect the intangible cultural heritage in Indonesia. One of the intangible cultural heritage is the Using language is the native regional language of Banyuwangi. As an intangible cultural heritage, the existence of the Using language should continue to develop and be properly preserved by local governments and the community. Language preservation based on current regulations can be done by implementing Using language for education at school and outside of school. However, the preservation of the Using language has not been fully implemented. Therefore, the issues raised in research for this thesis are arrangements for preserving cultural heritage through regional languages in Indonesian legal provisions and the implementation of Banyuwangi Regency Government policies in preserving regional languages. The method used in this research is socio-legal. From the results of the analysis, there is Banyuwangi Regency Regional Regulation Number 14 of 2017 concerning the Preservation of Cultural Heritage and Customs in Banyuwangi Regency a quo) which regulates the preservation of Using language and literature, one of which is by implementing Using language education as a local curriculum. As for the implementation of the Banyuwangi Regency Government's policy regarding the preservation of the Using language through education, it has not been carried out optimally because the application of the local content of the Using language in schools is still limited. "

"Permasalahan obat batuk sirop yang menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak mencapai angka 326 kasus per 5 Februari 2023. Kasus ini memberikan dampak yang besar kepada masyarakat selaku konsumen karena produk obat yang harusnya menyembuhkan malah menyebabkan kematian pada anak. Selain itu penyebab kematian ini disebabkan oleh obat atau sediaan farmasi yang pada dasarnya telah memiliki izin edar. Masalah ini menunjukkan lemahnya perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini konsumen yang selalu berada di posisi yang tidak diuntungkan dalam hubungannya dengan pelaku usaha obat-obatan. Pengawasan obat yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum kepada konsumen tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengumpulkan data-data melalui media cetak, dalam jaringan, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen khususnya dalam kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal sehingga menyebabkan meninggal ratusan anak di seluruh dunia pada tahun 2022-2023. Pada penelitian ini melihat pelanggaran hukum di bidang perlindungan konsumen yang dilanggar oleh beberapa industri farmasi. Serta melakukan komparasi hukum dengan pengaturan yang dilaksanakan di Amerika dan India terkait pengawasan obat. Pada akhirnya ditemukan adanya 4 perusahaan yang telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kesehatan. Serta adanya permasalahan dalam kelembagaan pengawasan obat di Indonesia yang menjadikan pengawasan obat yang lambat dan tidak efektif dalam melakukan pengawasan di Indonesia.

---

The Case of cough syrup that causes acute kidney failure to children reached 326 cases as of February 5, 2023. This case has a big impact on society, Those situation cause of medicinal products that should cure patient become cause of death hundreds of children. In addition, the cause of death is caused by drugs that basically have a distribution license. This case shows the lack of protection to the consumers who are always at a disadvantage position in transaction with drug industries. Those situation is implication of Drug supervision which is a form of legal protection to consumers is not implemented properly by the government. This study uses doctrinal research methods that collect data through print, dalam jaringan, journals, books, and laws and regulations related to cases of violations that cause harm to consumers, especially in the case of drugs that cause kidney failure causing the death of hundreds of children worldwide in 2022-2023. This study looks at violations of laws in the field of consumer protection that are violated by several pharmaceutical industries. As well as comparing the law with the regulations implemented in America and India related to drug control. In the end, it was found that there were 4 companies that had violated the provisions in the Consumer Protection and Health Law. Moreover, there are problems in drug supervision institutions in Indonesia that make drug supervision slow and ineffective in conducting supervision in Indonesia compared to food and drugs administration in America and Central Drugs Standard Control Organization in India."

"Terhadap putuasan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dapat diajukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu keberatan sesuai dengan UU 8/1999 dan juga pembatalan sesuai dengan UU 30/1999. Adanya dua tindakan yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut menimbulkan pertanyaan terkait proses arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dan juga perlindungan konsumen dalam proses tersebut, serta implikasi putusan Mahkamah Konkstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase terhadap proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, karena keduanya bertentangan dengan sifat final and binding dari putusan arbitrase. Melalui metode penelitian doktrinal didapatkan hasil bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan tujuan utama mengusahakan upaya damai di antara pihak yang bersengketa, dan juga untuk mempersingkat waktu serta biaya penyelesaian sengketa, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara maksimal. 3 (tiga) tahun sejak duicapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, terdapat peningkatakan putusan terkait pembatalan putusan arbitrase dan juga keberatan atas putusan BPSK, walaupun hal tersebut tidak berlangsung seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi berasaskan erga omnes, sehingga ketika putusan tersebut telah dibacakan, tidak hanya mengikat pihak yang terlibat dalam pokok perkara, namun juga bagi semua orang. Hal ini menyebabkan walaupun para Pemohon dalam pokok perkara dalam putusan Mahkamah Konkstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 adalah pihak yang bersengeta di BANI, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tetap berlaku bagi putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga lain selain BANI, termasuk BPSK. UU 8/1999 dan UU/1999 telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga sejatinya diperlukan suatu pembaharuan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, agar dapat lebih memberikan perlindungan konsumen secara maksimal.

---

Against the arbitration decision issued by BPSK, 2 (two) legal remedies can be filed, namely objection in accordance with Law 8/1999 and also annulment in accordance with Law 30/1999. The existence of two actions that can be taken against the arbitration award issued by BPSK raises questions related to the arbitration process in an effort to resolve consumer disputes, consumer protection in the process, as well as the implications of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 on the Cancellation of Arbitration Awards on the process of resolving consumer disputes at BPSK, because both are contrary to the final and binding nature of arbitration awards. Through the doctrinal research method, it is found that the process of resolving consumer disputes is carried out with the main objective of seeking peaceful efforts between the parties to the dispute, and also to shorten the time and cost of dispute resolution, so as to provide maximum legal certainty and consumer protection. 3 (three) years since the issuance of the relevant Constitutional Court Decision, there has been an increase in decisions related to the annulment of arbitration awards and also objections to BPSK decisions, although this has not continued. The Constitutional Court's decision is erga omnes, so that when the decision has been read out, it is not only binding for the parties involved in the subject matter, but also for everyone. This is why even though the Petitioners in the main case in Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XII/2014 are parties to a dispute at BANI, the Constitutional Court's decision also applies to arbitration decisions issued by institutions other than BANI, including BPSK. Law No. 8/1999 and Law No. 1999 are more than 20 (twenty) years old, so a renewal is actually needed in accordance with current conditions, in order to provide maximum consumer protection."

"Skripsi ini hendak menjelaskan hubungan antara isu tingginya angka putus sekolah dengan pekerja anak di Kabupaten Cilacap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, hendak dikaji terkait dengan intervensi dari pemerintah sebagai upaya penanggulangan putus sekolah serta implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, masalah yang akan diangkat terkait dengan bagaimana jaminan hak atas pendidikan bagi anak oleh negara, faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak putus sekolah dikalangan keluarga nelayan di Kabupaten Cilacap terhadap banyaknya anak yang bekerja serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi anak. Adapun analisis akan dilakukan dengan metode socio legal studies. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta implementasi intervensi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan apa yang harus diperbaiki, direvisi dari segi kebijakan pemerintah.

---

This thesis aims to explain the correlation between the high rate of school dropout and child labor in Kabupaten Cilacap and the factors that have affected it. In addition, it aims to study the government's intervention as an attempt to decrease school dropouts and its implementation in the real field. Therefore, the issues to be raised are related to how the right to education for children is secured by the state, what factors affect dropping out of school among fisherman families in Cilacap Regency, the increasing rates of child labor, and what attempts can be implemented to secure the fulfillment of the right to education for children. The analysis will be based on sociolegal studies. This method is used to reveal the socio-economic and cultural conditions of the community as well as the implementation of government intervention. The purpose of this study is to contribute ideas related to what should be improved or revised in terms of government policy. "

"Penelitian ini dibuat berdasarkan keresahan Penulis akan penegakan hukum yang sulit tercipta pada perempuan korban kejahatan seksual. Sistem hukum di Indonesia masih belum bisa menciptakan rasa aman kepada korban, sehingga banyak korban yang memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum atau bahkan tidak mau melaporkan kasusnya karena keputus-asaan mereka terhadap sistem hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kisah yang dilontarkan oleh dua pendamping hukum perempuan korban kejahatan seksual. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai beberapa produk hukum Indonesia yang mengatur tentang kejahatan seksual namun tidak mampu melindungi perempuan korban sepenuhnya. Sejumlah kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dari beberapa latar belakang berbeda juga dikupas melalui putusan hakim. Putusan-putusan hakim yang dikupas di dalam penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bahwa hakim masih belum memiliki perspektif yang sama dalam melihat tindak pidana kejahatan seksual. Kemampuan hakim untuk berani berinovasi dalam menemukan hukum sangat diperlukan dalam menjawab berbagai hal yang belum jelas diatur di dalam perundangan soal kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu buah pemikiran yang akan berguna bagi kemajuan hukum feminis di Indonesia, khususnya tentang perindungan korban kejahatan seksual......This research is done based on the Writer’s restlessness about the difficulty in creating law enforcement toward the woman victim of sexual crime. Indonesian law system is still unable to create sense of security to the victim, so that many victims choose not to continue the legal process or even not to report the case due to her despair toward Indonesian law system. This is shown in some cases thrown by two legal counselors of woman victim of sexual crime. This research also provides picture of some Indonesian legal products which regulate sexual crime but do not fully protect woman as the victim. Some sexual crime cases against woman in various backgrounds are discussed through judge decision. The judge decisions discussed in this research try to illustrate that judge still does not have the same perspective in viewing sexual criminal act. The judge innovative ability in finding the law is very much needed to answer various vague regulations on sexual crime case. This research aims to be one of the useful ideas for the law progress of Indonesian feminists, especially about the sexual crime victim protection."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) di Indonesia di tengah ketiadaan hukum yang secara spesifik mengaturnya. NCII merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini merupakan bentuk KBGO yang kerap terjadi kepada anak perempuan di bawah umur. Motif dari NCII umumnya dimulai dengan jalinan hubungan romantis, perekaman konten intim tanpa konsen maupun dengan konsen, sehingga berujung dengan pengancaman serta penyebaran konten intim tersebut tanpa persetujuan korban. Di Indonesia NCII masih diatur dalam konteks yang terbatas, yaitu hanya pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tentang perekaman konten intim tanpa persetujuan, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang mentransmisikan konten bermuatan asusila. Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa walaupun undang-undang Indonesia telah mengatur mengenai unsur tindak pidana NCII, akan tetapi pelaksanaannya terkadang masih belum optimal. Dalam suatu perkara NCII, biasanya terdapat beberapa unsur perbuatan lain yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusilanya saja. Hal ini berpotensi merugikan korban dalam mendapat keadilan. Oleh karena itu, melalui metode socio-legal, penelitian ini mengkaji bagimana penanganan perkara NCII yang paling ideal dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban. Penyelesaian jalur hukum bukanlah hal yang mudah bagi korban, sebab terdapat stigma dari masyarakat, sekolah, bahkan APH yang memperburuk situasi korban. Oleh karena itu korban NCII, terutama anak di bawah umur membutuhkan perlindungan lebih dalam menempuh penyelesaian jalur hukum, mulai dari proses pelaporan, persidangan, hingga pemulihan. Dalam memberikan keadilan bagi korban, diperlukan peran APH yang berperspektif korban. Selain keadilan, korban NCII anak di bawah umur juga membutuhkan pemulihan dan penanganan pasca-kejadian agar korban dapat kembali beraktivitas layaknya anak pada umumnya. Selain itu, penanganan korban NCII juga membutuhkan sinergisitas antara lembaga-lembaga sosial terkait. Pemerintah, APH, dan lembaga sosial harus bahu-membahu dalam pencegahan dan penanganan perkara-perkara NCII yang dialami korban anak di bawah umur untuk mencapai keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

---

This research aims to explore how legal protection is for victims of Online Gender Based Violence (KBGO) using the Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) mode in Indonesia amidst the absence of laws that specifically regulate it. NCII is an act of distributing intimate content without consent. This action is a form of KBGO which often occurs to underage girls. The motives for NCII generally start with a romantic relationship, recording intimate content without consent or with consent, which ends with threats and distributing intimate content without the victim's consent. In Indonesia, NCII is still regulated in a limited context, namely only in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law concerning recording intimate content without consent, and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law concerning transmitting immoral content. Through this research, the author found that although Indonesian law has regulated the elements of NCII criminal acts, its implementation is sometimes still not optimal. In an NCII case, there are usually several other elements of the act that meet the criteria for a criminal act. However, the punishment imposed on the perpetrator is only an element of the crime of spreading immoral content. This has the potential to harm victims in getting justice. Therefore, through socio-legal methods, this research examines how the most ideal handling of NCII cases can provide justice and protection for victims. Resolving legal action is not an easy thing for victims, because there is stigma from society, schools, and even law enforcement officers which worsens the victim's situation. Therefore, NCII victims, especially minors, need more protection in pursuing legal remedies, starting from the reporting process, trial, to recovery. In providing justice for victims, a law enforcement officer’s role with a victim perspective is needed. Apart from justice, minor NCII victims also need post-incident recovery and treatment so that victims can return to their activities like children in general. Apart from that, handling NCII victims also requires synergy between related social institutions. The government, law enforcement officers, and social institutions must work together in preventing and handling NCII cases experienced by minor victims to achieve justice, protection, and recovery for victims."

"Tulisan ini menganalisis tentang permasalahan dan pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon dapat meliputi permasalahan seperti yang terjadi dalam pasar modal pada umumnya, seperti manipulasi pasar dan penipuan. Manipulasi pasar dapat terjadi dalam pelaksanaan transaksi bursa karbon, contohnya painting the tape, cornering the market, dan marking the close. Kemudian pfvenipuan dapat terjadi dalam penerbitan unit karbon PTBAE-PU dan SPE- GRK. Selain itu, permasalahan khusus bursa karbon seperti yang di alami negara yang lebih dahulu menjalankan bursa karbon dapat dimungkinkan terjadi juga dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia, seperti greenwashing, double counting, penipuan, dan kejahatan komputer yaitu peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon. Kerangka hukum dalam pencegahan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diketahui dari UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, yang melarang tindakan manipulasi pasar dan penipuan. Perpres 98/2021, Pemerintah mensyaratkan adanya pihak ketiga independen selaku verifikator maupun validator. Selain itu, pihak yang melakukan penipuan dapat dibekukan maupun dicabut akreditasinya oleh lembaga KAN. Permasalahan greenwashing pencegahannya melalui UU Perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Permasalahan penghitungan ganda pencegahannya melalui pencatatan unit karbon pada SRN PPI sebelum ditransaksikan, selain itu adanya kewajiban pelaporan yang ketat oleh pelaku usaha. Terakhir, permasalahan peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon, pencegahannya dapat diketahui dengan adanya perjanjian antara PBK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dimana KSEI memiliki fungsi sebagai jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi data, sistem otentikasi yang kuat, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan.

---

This paper analyses the issues and preventive measures related to the implementation of a carbon exchange in Indonesia. This paper employs doctrinal legal research. The challenges in operating a carbon exchange may include issues similar to those in conventional capital markets, such as market manipulation and fraud. Market manipulation in carbon exchange transactions can manifest in practices like painting the tape, cornering the market, and marking the close. Fraud can occur in the issuance of PTBAE-PU and SPE-GRK carbon units. Additionally, specific issues related to carbon exchanges, as experienced by countries with established carbon markets, may also arise in Indonesia, such as greenwashing, double counting, fraud, and cybercrime, including hacking to steal carbon credits. The legal framework for preventing these issues can be derived from the Capital Market Law, as amended by the Financial Sector Development and Reinforcement Law, and the Indonesia Stock Exchange Regulations, which prohibit market manipulation and fraud. Presidential Regulation No. 98/2021 requires independent third-party verifiers and validators. Furthermore, entities engaging in fraud can have their accreditation suspended or revoked by the National Accreditation Committee (KAN). Prevention of greenwashing is addressed through the Consumer Protection Law, which mandates that businesses provide truthful, clear, and honest information about the goods and services offered. Double counting is prevented by recording carbon units in the National Registry System (SRN PPI) before transactions and imposing stringent reporting obligations on businesses. Lastly, the issue of computer hacking to steal carbon credits is mitigated through agreements between the PBK and the Central Securities Depository of Indonesia (KSEI), which functions as a securities storage and settlement service provider and implements security technologies such as data encryption, strong authentication systems, and monitoring of suspicious activities."

"Tulisan ini menganalisa bagaimana independensi pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XXI/2023. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode Social-Legal Studies. Suatu lembaga peradilan merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang harus independen dan terbebas dari pengaruh pihak manapun. Namun, Pengadilan Pajak belum dapat independen dalam penyelesaian sengketa pajak. Kementerian Keuangan mengatur pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan sementara Mahkamah Agung mengatur pembinaan teknis pengadilan pajak mengakibatkan Kementerian Keuangan lebih dominan dalam mengelola dan mengatur kelembagaan Pengadilan Pajak. Bahkan dalam hal remunerasi dan pensiun hakim pengadilan pajak diatur berbeda dengan hakim pengadilan tinggi lainnya. Hakim pengadilan pajak juga mendapatkan intervensi dalam pengambilan putusan dikarenakan putusan hakim pengadilan pajak akan menentukan pendapatan negara atau APBN dari sektor pajak. Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan masih berkoordinasi secara internal perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hakim Pengadilan Pajak tidak mengharapkan ketika pengadilan pajak dialihkan di bawah Mahkamah Agung, pendapatan hakim pengadilan pajak tidak turun dan masih sama seperti sekarang ketika berada di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah diharapkan mampu memberikan keadilan dan tetap menjaga independensi perihal remunerasi, promosi, jenjang karir dan status kepegawaian ketika pegawai dan hakim pengadilan dialihkan statusnya ke Mahkamah Agung.

---

This article analyzes the independence of the tax court in resolving tax disputes after the Constitutional Court decision Number: 26/PUU-XXI/2023. This article was prepared using the method Social-Legal Studies. A judicial institution is part of the judicial power which must be independent and free from influence from any party. However, the Tax Court cannot be independent in resolving tax disputes. The Ministry of Finance regulates organizational, administrative and financial guidance, while the Supreme Court regulates technical guidance for tax courts, resulting in the Ministry of Finance being more dominant in managing and regulating the Tax Court institution. Even in terms of remuneration and pensions, tax court judges are regulated differently from other high court judges. Tax court judges also intervene in decision making because the tax court judge's decision will determine state income or APBN from the tax sector. After the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 which mandated a tax court under the Supreme Court, the Ministry of Finance is still coordinating internally regarding the follow-up to the Constitutional Court Decision. Tax Court Judges do not expect that when the tax court is transferred under the Supreme Court, the tax court judge's income will not fall and will remain the same as now when it is under the Ministry of Finance. The government is expected to be able to provide justice and maintain independence regarding remuneration, promotions, career levels and employment status when court employees and judges are transferred to the Supreme Court."