Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PendahuluanPerjalanan sejarah Dwifungsi ABRI sejak tahun 1945 hingga sekarang sudah cukup panjang, kiranya sudah saatnya untuk diteliti secara ilmiah; terutama yang menyangkut beberapa hal pokok dari Dwifungsi ABRI tersebut, yaitu antara lain. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut merupakan ciri khas ABRI, atau juga berlaku di negara-negara lain ?. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut sesuai dengan tuntutan suatu Angkatan Bersenjata bagi Republik Indonesia yang berlandaskan Ideologi Pancasila ? Dengan kata lain, apakah Dwifungsi ABRI merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atau pelestarian nilai-nilai Pancasila/UUD 1945 yang cocok bagi Republik Indonesia ? Apakah Dwifungsi ABRI tersebut sesuai bagi ABRI di masa mendatang ? Pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut tentunya sangat menggugah untuk mencari jawab atau duduk perkaranya; apalagi mengenai hal ini terdapat berbagai pendapat yang hidup dalam masyarakat kita. Mengenai pendapat tentang Dwi fungsi ABRI pada dasarnya dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Pihak ABRI sesuai dengan doktrinnya, menganggap Dwifungsi adalah kepribadiannya. Para pengamat melihat Dwifungsi ABRI adalah hal yang wajar, tetapi ada pihak lain yang menganggap perlu pembatasan, bahkan tidak relevan sama sekali tetapi secara yuridis formal diakui misalnya dalam UU No. 20 tahun 1982. Dengan latar belakang tersebut penulis memilih judul tulisan ini, yaitu : Perkembangan pelaksanaan Dwifungsi ABRI dalam rangka melestarikan Pancasila. Hipotesis. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 peranan Dwifungsi ABRI yang cukup menojol ternyata makin meningkatkan Ketahanan Nasional. Hipotesis yang dapat dikemukakan ialah bahwa peranan Dwifungsi ABRI (terutama di bidang sosial politik) berarti merupakan salah satu upaya ABRI dalam rangka melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksud dan tujuan penulisan, Pertama, dengan latar belakang dan hipotesis singkat di. atas, maka maksud yang hendak dicapai ialah ingin memberikan sumbangan pengkajian ilmiah mengenai Dwifungsi ABRI dengan sudut pandang yang bersifat multi disiplin, melihat Dwifungsi ABRI sepanjang sejarahnya (dengan titik berat pengkajian pada masa Orde Baru), sehingga jelas terbukti atau tidaknya posisi Dwifungsi ABRI tersebut dalam rangka pelestarian Pancasila. Pandangan multi disiplin yang dimaksud dicakup dalam rangka Ketahanan Nasional dengan tidak melupakan juga tinjauan teoritis mengenai hubungan sipil-militer di berbagai negara sebagai bahan anding agar jelas kedudukan Dwifungsi ABRI tersebut. Kedua, tujuan dari penulisan ini ialah untuk membuktikan apakah hipotesis yang dikemukakan terdahulu dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak terbukti sama sekali. Dengan demikian penulis dapat menyumbangkan beberapa pemikiran lebih lanjut agar Dwifungsi ABRI tersebut makin dapat memberikan arti yang lebih besar bagi upaya melestarikan Pancasila di masa-masa yang akan datang. "

"Pendidikan politik merupakan konsep ilmu-politik yang perlu dikembangkan dan mengandung sejumlah masalah yang penting diteliti, karena konsep dan permasalahannya berkaitan erat dengan dimensi kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Namun demikian, pengembangan konsep dan penelitian masalah yang dimaksud, masih jauh ketinggalan bila disejalankan dengan keperluan dan kepentingan untuk itu.Keadaan yang tidak menggembirakan itu dapat diketahui melalui tulisan Miriam Budiardjo bersama Maswadi Rauf pada tahun 1982, ketika kedua ilmuwan itu menyusun sejenis daftar judul penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen, dan lembaga-lembaga penelitian.Dalam daftar itu, ternyata belum ada peneliti yang secara eksplisit meneliti masalah dan mengembangkan konsep di bawah judul "Pendidikan Politik". Kebalikan dari keadaan itu justru dapat dilihat di kalangan masyarakat, terutama dalam kegiatan praktisi politik, yang telah menjadikan masalah pendidikan politik sebagai bahan percakapan populer dan kegiatan sehari-hari yang menarik sekalipun belum diolah masak-masak.Itulah salah satu gejala yang menunjukkan dan menyebabkan urgensi konsep dan masalah yang terkandung di dalam pendidikan politik itu. Urgensi itu akan semakin terlihat lagi bila diungkapkan melalui kedua konsep dasar yang membentuknya, yakni pendidikan dan politik."

"Di Indonesia, dalam perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan sampai tahun 1982 dalam usahama mewujudkan cita-citanya membangun kehidupan bernegara, bangsa Indonesia telah mencoba berbagai Sistem Politik. Praktek-praktek politik pada awal-awalan kemerdekaan memperlihatkan pengaruh Liberalisme sampai tahun 1959 disusul praktek Authoritarianisme sampai tahun 1965. Sejak itu dicoba untuk menerapkan mekanisme politik dengan peranan dominan untuk mengelola pemerintahan di tangan golongan Angkatan Bersenjata khususrgya Angkatan Darat dengan Dwifungsi ABRI-nya.Berlainan dengan Angkatan Bersenjata di banyak negara lain tentang peranannya dalam masyarakat, ABRI yang lahir dan muncul pada waktu yang bersamaan dengem dicetuskannya Revolusi Kemerdekaan, memperlihatkan peranannya bukan saja sebagai prajurit dalam masyarakat, tetapi juga sebagai pejuang. ABRI menemukan dirinya, bukan saja bertempur medan perang, tetapi sekaligus juga memainkan fungsi lain dalam bidang sosial-politik dan pemerintahan. Rupanya masa-masa, revolusi merupakan proses sosialisasi ABRI ke dalam ke dua fungsi tab. Persepsinya berasal dari pengalaman nyata. ABRI terdorong oleh rasa tanggungjawabnya, telah tampil ke depan pertama-tama oleh panggilan tugasnya di bidang pertahanan dan keamanan untuk melindungi integritas bungsa Indonesia sebagai negara kesatuan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.ABRI sebagai organisasi militer modern telah lahir dari kancah revolusi di tengah-tengah kehidupan rakyat. Revolusi telah memberi pengalaman bahwa dukungan rakyat di seluruh wilayah Indonesia merupakan kunci keberhasilannya mengemban tugas pokok bidang pembelaan negara itu. Karenanya berbagai doktrin dan landasan-landasan pemikiran di kalangan ABRI selalu diwarnai oleh dukungan rakyat itu."

"Tesis ini menganalisis kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia terkait dengan bagaimana proses sekuritisasi, strategi pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup dan pengelolaan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman kedaulatan negara. Metode analisis isi ( content analysis) terhadap kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia digunakan melalui tabulasi skema Barry Buzan, et al, indikator kinerja aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pendekatan kesejahteraan pada 12 pulau kecil terluar Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang diamati adalah proses sekuritisasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat terhadap ancaman kedaulatan negara. Hasil penelitian memperlihatkan proses sekuritisasi 12 pulau kecil terluar untuk mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia hanya terjadi pada derajat politisasi dimana isu PKT hanya penting dibicarakan antar lembaga saja terutama Pulau Nipa dan Pulau Miangas. Sepuluh dari keduabelas PKT Indonesia justru mengalami desekuritisasi akibat kebijakan pengelolaan 12 PKT lebih menekankan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan hidup ( environment) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat sepenuhnya mampu mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia. Degradasi lingkungan baik secara alami maupun tekanan antropogenik pada 12 PKT Indonesia tidak menjamin keberlanjutan SDA. Strategi pengelolaan kesejahteraan ( prosperity approach) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia dengan segala keterbatasan pada lima pulau yang berpenduduk terkait dengan jarak, infrasruktur, ketimpangan ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini berpengaruh pada kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk setempat yang pada akhirnya berdampak pada nasionalisme. Strategi pengelolaan 12 PKT Indonesia pada akhirnya memerlukan proses sekuritisasi, pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk keberlanjutan kedaulatan negara."

"ABSTRAK

Politik pengepungan komunisme yang dijalankan oleh Amerika dengan Truman Doctrine-nya yang diumumkan pada tahun 1947 adalah merupakan reaksi Amerika terhadap ekspansi komunisme yang terjadi setelah Perang Dunia II baik di Eropa Tengah maupun di Eropa Timur, dan ini diperkirakan akan menjalar ke wilayah Laut Tengah, yaitu Turki dan Yunani, karena Inggris yang sebelum Perang Dunia II mempunyai pengaruh besar di daerah tersebut, sesudah perang selesai keadaan ekonominya berantakan sehingga ia tidak mampu lagi mempertahankan daerah tersebut dari ancaman komunisme.

Seperti diketahui kedua wilayah tersebut dianggap sangat penting dalam wawasan strategi Barat. Turki dan Yunani menguasai terusan antara Laut Hitam, yang merupakan juga danau Rusia dan Laut Tengah.

Pengumuman Truman Doctrine pada tahun 1947 yang disusul oleh Marshall Plan pada tahun berikutnya, mempunyai tujuan membantu rehabilitasi negara-negara Eropa Barat yang telah hancur akibat Perang Dunia II.

Kemudian Marshall Plan ini disusul dengan dibentuknya NATO pada tahun 1949 yang merupakan persekutuan militer raksasa Barat untuk membendung komunisme mulai dari Samudera Atlantik sampai ke Laut Tengah.

Nampaknya keberhasilan Amerika membendung komunisme di Barat diimbangi oleh kemajuan komunisme di Timur, dengan kemenangan komunisme terhadap Kuomintang seperti yang telah diwujudkan dengan pembentukan Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 1 Oktober 1949, dan terjadinya Perang Korea tahun 1950 di mana tentara Amerika, yang bertempur di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terpaksa berhadapan langsung dengan sukarelawan RRC. Peristiwa ini nampaknya mendorong Amerika selain melengkapi NATO di Barat, juga mendirikan SEATO di Timur. Sasaran NATO dengan jelas ditujukan sebagai politik pembendungan terhadap Uni Soviet, dan SEATO dimaksudkan untuk politik pembendungan terhadap RRC.

Pada penghujung tahun 1950 terjadi pendekatan Cina-Uni Soviet yang diikuti dengan keterlibatan "sukarelawan" Cina dalam Perang Korea. Kedua peristiwa tersebut dianggap oleh Amerika sebagai membantu pihak Uni Soviet. Hal ini menyebabkan Amerika semakin bulat tekadnya untuk membendung komunisme di Asia Pasifik.

Menteri Luar Negeri Amerika, Dean Acheson, membuat rumusan kebijaksanaan politik luar negerinya untuk Asia Pasifik pada penghujung tahun 1950 dengan konsep parimeter pertahanan. Untuk membendung pengaruh komunisme secara strategic-militer tersebut, Dean Acheson membuat suatu lingkaran pertahanan yang membentang dari kepulauan Aleutina ke Jepang lewat pulau Okinawa dan Philipina; dan perang yang terjadi di Korea menyebabkan Acheson menambah jalur parimeternya dengan memasukkan Korea Selatan dan Taiwan.

Untuk melandasi struktur pertahanan ini maka kerjasama dan persekutuan-persekutuan dengan negara-negara sekutunya merupakan hal yang vital dan strategik. Terutama kerjasama serta persekutuan dengan Jepang dianggap Amerika merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena Amerika mengharapkan Jepang dapat dijadikan benteng demokrasi di Asia Timor Laut dan benteng pertahanan untuk menangkal ancaman komunisme.

"

"PendahuluanDi dalam Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I I /MFR/1988 dinyatakan bahwa Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian kemampuan dan ketangguhan bangsa itu untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya harus di hubungkan dengan tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara, yang mencakup bidang idealogi nasional, politik, ekonomi, sosial -budaya dan pertahanan-keamanan.Kekuatan di bidang idealogi nasional telah berakar pada kepribadian bangsa sendiri yang nampak dalam Pancasila yang telah menjadi jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi nasional telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.Kekuatan di bidang politik yang merupakan syarat kelangsungan hidup negara telah berlangsung dengan terbinanya stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demakratis yang memadukan kebebasan kreatif dan tanggung jawab, dengan telah ditegaskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi segenap organisasi sosial pol i ti k . Lebih jauh Pancasila i ni juga telah membuahkan konsepsi Geopolitik, Wawasan Nusantara. Di sini Pancasila merupakan kebijakan tertinggi, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan petunjuk operasional tertinggi.Kekuatan di bidang ekonomi sedang diusahakan dengan giat dan mencakup kegiatan yang sangat luas seperti, pertanian, industri, pertambangan, energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, koperasi, dunia usaha nasional, tenaga kerja, transmigrasi dan pembangunan daerah. Semua itu diusahakan dalam menuju struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, hal mana akan berjalan secara, bertahap melalui Repelita yang berkesinambungan.Sesuai Repelita yang sudah berjalan usaha memanfaatkan lautpun terus berkembang, baik di perairan Nusantara, laut wi l ayah maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Tambunan (1985) dalam tulisannya. "Investasi di bidang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" dinyatakan bahwa mulai tahun 1979 sampai 1983 hasil produksi usaha perikanan industri mengalami kenaikan rata-rata /tahun sebesar 12,1%. Potensi sumber daya perikanan di ZEE Indonesia itu adalah 2.115.595 ton/tahun. Sementara itu jumlah kapal penangkap Tuna dan Cakalang bertambah terus dari tahun 1979-1983 dari BCC kapal naik menjadi 88,111,127 dan tahun 1983 beroperasi 131 kapal Indonesia milik perusahaan dalam bentuk BUMN, PMA, PMDN dan Swasta Nasional. Tingkat pemanfaatan di ZEE Indonesia itu tercatat tahun 1983 baru mencapai tingkat 23,29 %, sehingga masih terbuka usaha pengembangan dan peningkatan di bidang perikanan itu."

"ABSTRAKPembendungan oleh Amerika di Eropa Barat, merupakan salah satu hal penting bagi kebijakan luar negeri Amerika di Eropa Barat pada khususnya dan Eropa pada umumnya. Pembendungan yang diwujudkan dalam bentuk persekutuan NATO yang ditandatangani sejak tahun 1949 itu, telah menguntungkan kedua belah pihak dan relatif telah mewujudkan kapabilitas yang memadai dan pertahanan yang stabil di kawasan Eropa Barat. Dalam pembendungan itu telah disetujui bahwa ancaman dari pihak musuh terhadap salah satu anggota NATO, dianggap merupakan ancaman bagi anggota lainnya. Oleh karena, adalah kewajiban semua anggota dalam persekutuan untuk memberi bantuan secara penuh. Kesepakatan itu direvisi pada tahun 1979. Di dalam kesepakatan Baru ditegaskan bahwa NATO menggelarkan Pershing II dan Misil Penjelajah Amerika sebelum perundingan dengan Sovyet mengenai pembatasan penyebaran misil diadakan. Kesepakatan ini disebut dengan "Two Track Decision" kebijakan dua jalur. Dengan demikian Amerika dapat mengkonsentrasikan kekuatannya di posisi yang strategis yang disediakan oleh dan dikawasan Eropa Barat untuk menghadapi ekspansionis Uni Sovyet. Di lain pihak, Eropa Barat bisa mengurangi anggaran pertahanan karena keamanannya sudah dijamin oleh Amerika. Oleh karena itu Eropa Barat dapat memusatkan perhatiannya untuk memperbaiki kemerosotan ekonominya. Sejak tahun 1981 Amerika menganggap bahwa Uni Sovyet makin menunjukkan ambisinya untuk memperluas komunis ke Eropa. Misalnya Uni Sovyet mendukung Pemerintah Polandia memberlakukan Undang-Undang Perang, menjadikan Polandia sebagai pemerintahan komunis, dan mencabut perlindungan hukum terhadap kelompok Solidaritas Polandia. Tindakan-tindakan Uni Sovyet ini merupakan ancaman serius bagi Amerika dan Eropa Barat."