Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mengamanatkan tercapainya 100% hunian dengan akses air minum layak. Mencapai tujuan ini tidaklah mudah tanpa memperhatikan kebijakan transfer fiskal dan tata kelola. Studi ini mengidentifikasi hubungan transfer spesifik dan tata kelola terhadap akses air minum layak tiap kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019-2022. Hasil regresi data panel menggunakan metode fixed effect menunjukkan DAKF Air Minum dan tata kelola yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses air minum layak. Pada analisa subsampel, DAKF Air Minum lebih berdampak pada KTI dibanding KBI. Sementara itu, tata kelola yang baik lebih berdampak untuk KBI dibanding KTI.

---

The National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 aims to provide 100% of residents with access to safe drinking water. Attaining this goal is difficult without focusing on fiscal transfer policy and good governance. This study explores the relationship between specific transfer and good governance on access to safe drinking water in each district/city in Indonesia during 2019-2022. The regression of panel data using the fixed-effect method shows that specific-purpose capital grants for drinking water and good governance significantly have a positive impact on access to safe drinking water. In subsample analysis, specific-purpose capital grant for drinkinater has a higher impact in Eastern Indonesia. Meanwhile, good governance has a higher impact in Western Indonesia."

"Seiring meningkatnya aktivitas dan nilai perdagangan, keberadaan sebuah perjanjian dagang dapat mendorong peningkatan efektivitas dan intensitas perdagangan Indonesia dengan negara mitra dagang. Perjanjian dagang dapat mengurangi hambatan-hambatan perdagangan serta mendorong integrasi ekonomi. Namun, setiap perjanjian dagang memiliki berbagai provisi dengan tingkat kedalaman/komprehensifitas yang berbeda. Studi ini menganalisis bagaimana setiap provisi beserta tingkat kedalaman/komprehensifitasnya dapat mempengaruhi nilai ekspor dan impor Indonesia. Dengan menggunakan data tahun 1989–2018, studi ini menemukan bahwa masing-masing provisi memiliki pengaruh dengan ukuran dan arah yang variatif. Selain itu, studi ini juga memberikan saran bagaimana pemerintah Indonesia dapat melakukan modifikasi terhadap isi perjanjian dagang untuk dapat menambah manfaat yang diperoleh dari keberadaan perjanjian tersebut.

---

As the activity and value of trade steadily increase, the presence of trade agreements can incentivize increases in effectivity and intensity of Indonesia’s trade with its trade partners. Trade agreement can reduce trade barriers and help to push economic integration. However, each trade agreement has multiple provisions with differing depth/comprehensiveness level. This study analyzes how each provision along with its depth may affect Indonesia’s export and import value. Utilizing 1989–2018 data, this study finds that there is a variety in the size and direction effect of each provision. In addition, this study proposes a suggestion to the Indonesian government on how to modify the content of trade agreements to increase their potential benefit. "

"Urbanisasi dan perubahan iklim telah meningkatkan prevalensi dan risiko banjir untuk kota-kota berdekatan air di seluruh dunia, termasuk Jakarta. Banjir besar dapat mendorong respon public dan privat, yang mungkin tercermin dalam ukuran bentuk kota seperti kepadatan dan penggunaan lahan. Menggunakan peta area terbangun, penduduk, dan banjir, studi ini mengestimasi dampak paparan terhadap banjir besar terhadap perubahan bentuk kota antara 1990 dan 2014 dalam konteks DKI Jakarta menggunakan model OLS kumulatif. Paparan terhadap banjir 2007 yang lebih sporadis diasosiasikan dengan pertumbuhan area terbangun yang lebih pesat, sementara paparan terhadap banjir 2013 yang lebih menyerupai banjir-banjir lalu diasosiasikan dengan perubahan kepadatan yang lebih besar. Selain itu, kelurahan yang dilewati kanal memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibanding yang tidak; hal ini juga berlaku untuk kelurahan terbanjiri yang dilewati kanal dibandingkan kelurahan terbanjiri yang tidak.

---

Urbanization and climate change has raised flood prevalence and risk for water-adjacent megacities around the world, including Jakarta. Major flooding might induce private and public response, which might be reflected in urban form measures like density and land use. Using built-up area, population, and flood maps, this study estimated the impact of major flood exposure on urban form change between 1990 and 2014 in the context of DKI Jakarta with a cumulative OLS model. Exposure to the more sporadic 2007 flood is associated with faster built-up area expansion while exposure to the more consistent 2013 flood is associated with larger population density increases. In addition, sub-subdistricts passed by canals had higher urban growth compared to those who are not; this also applies to flooded areas passed by canals compared to flooded areas without them."

"Dengan menggunakan data pada 114 kabupaten/kota pada tahun 2015-2023, studi ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan mobil pribadi dengan menganalisis hubungan antara pembangunan ekonomi wilayah dengan kepemilikan mobil pribadi di Pulau Jawa yang merupakan pulau dengan pembangunan paling pesat di Indonesia. Dengan menggunakan metode data panel Correlated-Random Effects (CRE), penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita dan rata-rata lama sekolah (RLS) memiliki asosiasi yang positif dan signifikan dengan kepemilikan mobil pribadi pada analisis seluruh kabupaten/kota. Lalu, hasil analisis berdasarkan region kabupaten/kota menemukan bahwa pada Jakarta Metropolitan Area (JMA) kepadatan penduduk memiliki asosiasi negatif dan signifikan dengan kepemilikan mobil pribadi, mencerminkan kurang menguntungkannya penggunaan mobil pribadi di region tersebut. Kemudian, analisis berdasarkan ukuran kabupaten/kota menemukan bahwa meskipun asosiasi panjang jalan dengan kepemilikan mobil pribadi pada kabupaten/kota berukuran besar negatif dan signifikan, namun asosiasi between dan within kepadatan penduduk dengan kepemilikan mobil pribadi masih signifikan dan positif, menggambarkan belum cukup memadainya transportasi publik pada kabupaten/kota berukuran besar di Pulau Jawa.

---

The increase in private car ownership is believed to hinder the implementation of sustainable transportation principles. Theories and empirical studies prove that, along with regional economic development, private car ownership tends to increase. Using data from 114 regencies/cities between 2015 and 2023, this study aims to control the rise in private car ownership by analyzing the association between regional economic development and private car ownership in Java, the region with the most rapid development in Indonesia. Using the panel data Correlated-Random Effects (CRE) method, the results of this study found that per capita regional GDP and mean years of schooling have a positive and significant association with private car ownership in all regencies/cities. Furthermore, an analysis based on region found that in the Jakarta Metropolitan Area (JMA), population density has a negative and significant association with private car ownership, reflecting the disadvantages of using private cars in the region. On the other hand, analysis of large cities/regencies shows that, although the association between road infrastructure and private car ownership was found to be negative and significant, the within- and between-association of population density and private car ownership is positive and significant, indicating the insufficiency of public transportation in the large regencies and cities of Java."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon wajib pajak dalam menghadapi perubahan struktur perpajakan dan tingkat efektivitas dalam pelaksanaannya, terutama bila dikaitkan dengan adanya trade off antara keadilan dan efisiensi dalam pengambilan kebijaksanaan publik. Tingkat efisiensi dalam perpajakan dapat dilihat dari berapa besar deadweight loss (DWL) atau excess burden dari sistem perpajakan. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan perubahan ketentuan PTKP, dimana perubahan tersebut akan merubah struktur perpajakan. Hal tersebut mendasari penelitian ini yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan analisis perilaku wajib pajak dalam merespon perubahan MTR dan ATR. Perilaku respon tersebut diestimasi berdasarkan perubahan PKP yang dilaporkan wajib pajak. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah SPT wajib pajak orang pribadi tahun 2005 dan 2006 dengan 11.728 observasi. Penelitian ini menggunakan metode two siage least square (TSLS) karena adanya permasalahan endogeneity.Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua efek (substitusi dan penghasilan) secara signifikan mempengaruhi penghasilan kena pajak yang dilaporkan wajib pajak. Elastisitas PKP terhadap net-of-marginal tax rate / tax price di Indonesia sebesar 1,5245 menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi responsif terhadap perubahan struktur perpajakan. Hasil simulasi penerapan flat tax system dengan menerapkan tarif sebesar 28% menunjukkan kenaikan penerimaan PPh orang pribadi yang signifikan. Tetapi simulasi tersebut juga menunjukkan adanya kenaikan deadweight loss dan marginal cost of fund yang signifikan.

---

The purpose of this research is to know how the response of tax payers to face up the change of tax structure and to know the level of the tax system effectivity, especially related to the trade off between equity and efficiency. The efficiency can be measured by concept of deadweight loss or excess burden from the tax system. In 2006, the goverment was changed the rule of non-taxable income, that aiso changed the structure of tax system. Those condition were become basic ideas to do this research which the main purpose is to analysis tax payers behavior to response the change of Marginal Tax Rate (MTR) and Average Tax Rate (ATR). The behavior of those responses can be estimated with the change of taxable income which reported by tax payers. In this research, we use the data of Personal Tax Retum in 2005 and 2006 with 11.728 observations. This research use Two Stage Least Square (TSLS) method because of the endogeneity problem.

This research show us that two effects both of substitution and income was significantly influenced the taxable income that had been reported by tax payers. The elasticity of taxable income with respect to net-of-marginai tax rate / tax price in Indonesia was 1,5245. It show us that personal tax payer was responsive with the change of tax structure. The result of flat tax system simulation with 28% tax rate show us the increase of personal tax income revenue significantly. But it aiso show us the increase of deadweight loss and marginal cost of fund for significantly too."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan PBB dan BPHTB Kabupaten/Kota di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel fixed effect selama periode 2006-2019. Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan pengalihan PBB P2 tidak berpengaruh signifikan meningkatkan penerimaan PBB Kabupaten/Kota sedangkan kebijakan pengalihan BPHTB berpengaruh signifikan meningkatkan penerimaan BPHTB Kabupaten/Kota di Indonesia. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi penerimaan PBB dan BPHTB yaitu PDRB per Kapita, Kepadatan Penduduk, dan Kemiskinan. Selain itu, daerah penghasil Sumber Daya Alam Migas dan Panas Bumi terbukti mendapatkan penerimaan PBB yang lebih tinggi dibandingkan daerah bukan penghasil. Daerah Pemekaran Wilayah juga terbukti mendapatkan penerimaan PBB dan BPHTB yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak mengalami pemekaran wilayah.

---

This study aims to determine the effect of the devolution of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) and Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB) on the Revenues of PBB and BPHTB of District and City in Indonesia. The analysis was carried out using fixed effect panel data for the period 2006-2019. The results showed that the P2 PBB devolution had no significant effect on increasing District/City PBB revenues, while the BPHTB devolution had a significant effect on increasing District/City BPHTB revenues in Indonesia. Control variables that also affect PBB and BPHTB revenues are GDP per Capita, Population Density, and Poverty. In addition, regions producing Oil and Gas and Geothermal Natural Resources are proven to receive higher PBB revenues than non-producing regions. Regions with regional expansion have also been shown to receive higher PBB and BPHTB revenues than regions that did not experience regional expansion."

"ABSTRAKDisertasi ini mengaji tentang konsep dan model keberlanjutan ibukota negara sebagai kota tempat penyelenggaraan pusat pemerintahann nasional dalam mengambil kebijakan nasional. Ibukota negara memiliki fungsi, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity yang berbeda dengan kota (indikator FISA). Agar ibukota negara berkelanjutan dibutuhkan kegiatan yang mengutamakan fungsi pemerintahan dan jasa pendukung, infrastruktur dan fasilitas, kebutuhan security dan amenity (keberlanjutan FISA). Membangun ibukota negara dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan bangkitan dan tarikan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, mengurangi luasan lahan untuk fungsi ekosistem, meningkatnya kepadatan kota dan mempengaruhi kondisi sosial kota. Umpan balik dari menurunnya kualitas lingkungan dan kondisi sosial ini menjadi faktor pembatas yang menekan perkembangan ekonomi dan keberlanjutan ibukota negara. Implikasi konsep keberlanjutan FISA untuk pembangunan berkelanjutan Jakarta sebagai ibukota NKRI adalah dilakukan distribusi fungsi untuk memperkuat fungsi pusat pemerintahan dan jasa pendukungnya, penguatan kawasan pusat pemerintahan nasional di Kawasan Monas dan Lapangan Banteng, dan membangun kelembagaan Pemerintahan Kota Jakarta Pusat dengan tugas khusus sebagai pengelola fasilitas ibukota negara."

"ABSTRAKDisertasi ini meneliti dampak sistem cukai ad valorem, spesifik dan hybrid terhadap harga dan konsumsi rokok. Hipotesis utama H0 pada disertasi ini adalah sistem cukai berdampak pada harga rokok, di mana dampak sistem cukai spesifik terhadap harga lebih besar dibanding ad valorem atau hybrid. Perubahan terhadap harga selanjutnya berdampak pada perubahan konsumsi rokok. Sedangkan pertanyaan penelitian ini adalah seberapa besar beban cukai digeser ke harga pada masing-masing sistem cukai dan sistem cukai mana yang berdampak besar pada konsumsi rokok. Data panel dari 114 negara pada tahun 2008 dan 2010 digunakan sebagai analisis antar negara. Sedangkan data panel konsumsi per pabrikan dari 3.294 pabrik dalam periode bulanan dari tahun 2005-2010 dipakai untuk mengestimasi permintaan masing-masing merk rokok di Indonesia, fokus pada periode ini karena Indonesia pernah menerapkan ketiga sistem cukai tersebut secara beruntun.Pada analisis cross country maupun data cukai per perusahaan di Indonesia, diawali dengan dengan model incidence tax konvensional yakni memasukan variabel beban cukai ke dalam persamaan harga dengan tidak memasukan faktor sistem cukai. Pada model II analisis incidence tax dilakukan dengan memasukan beban cukai pada masing-masing sistem cukai. Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukan fenomena incidence tax yang over shifting dimana sistem cukai spesifik menaikan harga lebih besar dibandingkan dengan sistem cukai lainnya.Analisis selanjutnya adalah mengestimasi transmisi sistem cukai ke konsumsi melalui harga, analisis dampak sistem cukai ini menggunakan metode 2SLS dan 3SLS. Persamaan konsumsi rokok dimana variabel harga rokok merupakan variabel endogen yang dipengaruhi oleh masing-masing sistem cukai. Untuk analisis permintaan rokok di Indonesia lebih lanjut yakni memasukan faktor adiksi dengan memperhitungkan lag konsumsi periode sebelumnya ke dalam model. Hasil estimasi terhadap model permintaan konsumsi rokok antar negara menunjukan bahwa sistem spesifik berdampak positif paling besar terhadap harga dibandingkan sistem ad valorem ataupun hybrid.Demikian pula hasil estimasi pada permintaan konsumsi rokok di Indonesia menunjukan hasil yang sama. Sehingga hipotesis bahwa sistem spesifik paling besar dampaknya dalam menaikan harga rokok serta sistem spesifik paling besar dampaknya dalam menurunkan konsumsi rokok terbukti didukung baik oleh data cross country maupun data Indonesia.

---

ABSTRACT

This dissertation examines the impact of ad valorem, hybrid and specific excise system to cigarette price and consumption. The main hypothesis i.e. there is an impact of excise system to the price of tobacco, in which specific system has greater impact than ad valorem or hybrid system. Price change has an impact to cigarette consumption. The research question is to answer what fraction of excise is passed on to consumers in each excise systems and which one of excise system has the greatest negative impact on consumption, which is important to know, when country makes choice on appropriate excise system policy in order to reform their excise system for tobacco control.

Panel data from 114 countries on the year 2008 and 2010 is explored for cross countries demand. Whereas brands consumption panel data of 3.294 firms of monthly periods from 2005-2010 is explored for demand estimation in Indonesia. In this period Indonesia has implemented ad valorem, hybrid and specific excise system consecutively.

With cross countries data and brands consumption data in Indonesia, in the first model conventional analysis, this study explores the impact of increasing excise on price without including excise system. In the Model II, this study analyzes model by including burden of excise in each excise syste. The sstimation results shows that incidence tax is over shifting which specific excise system increase price more than other excise systems.

Furthermore, this study estimates excise system transmission to the consumption through the price, by using 2SLS and 3SLS. In the model of cigarette consumption, the price of cigarette is an endogenous variable which is affected by each of the excise systems. This study considers addiction factor by including lag period of consumption into the model. In the cross country analysis, the result of cigarette consumption demand model indicates that specific excise system has greatest negative impact in reducing consumption than any other excise system.

Similarly, in the case of Indonesia shows the same results. Therefore the hypothesis that the specific system has the highest impact in raising the price of cigarettes as well as reducing cigarette consumption supported by the Indonesia and the cross country data."

"Macroeconomic untuk Kebijakan Moneter di Indonesia. Disertasi ini mencoba untuk mengembangkan dan mengestimasi Model New Keynesian Small Macroeconomic (NKSM) untuk kebijakan moneter di Indonesia. Model ini berlandaskan pada simple dynamic stochastic general equilibrium yang memfokuskan pada suku bunga nominal sebagai instrumen kebijakan moneter untuk stabilisasi harga. Aspek pengembangan model ini adalah dengan memperhatikan defisit fiskal yang diwakili oleh rasio hutang pemerintah terhadap GDP. Parameterisasi model yang digunakan yaitu dengan Generalized Method of Moments dan teknik kalibrasi (algoritma Gausse-Siegel) untuk perarnalan tiga tahun ke depan. Hasil pengujian koelisien model adalah sangat signifikan yang menunjukkan bahwa model NKSM valid untuk Indonesia. Dari hasil simulasi model yaitu kenailcan rasio hutang pemerintah terhadap GDP sebesar 3% pada tahun 2009 akan meningkatkan output gap secara sementara selama 3-4 kuartal dan secara bersarnaan menimbulkan crowding out. Dampak crowding out menimbulkan inflasi yang lebih kecil dari baseline, sehingga respon sulcu bunga nominal lebih kecil dari baseline.

---

This dissertation attempts to develop and estimate New Keynesian Small Macroeconomic (NKSM) Model for monetary policy in Indonesia. This model based on the simple dynamic stochastic general equilibrium that focuses on the nominal interest rate as a monetary policy instrument for price stabilization. An aspect of the development of this model is to consider the fiscal deficit represented by the ratio of govemment debt to GDP. Parameterizes of the model is used the Generalized Method of Moments and calibration techniques (algorithms Gausse-Siegel) to forecast next three years. Results testing hypotesis of model?s coefficients is very significant that indicates that the model NKSM valid for Indonesia. 'lhe results of the simulation model, namely the increasing debt to GDP ratio of 3% in the year 2009 will increase the output gap during the 3-4 quarter and while at the same time cause crowding out. The impact of crowding out cause inflation lower than baseline, so the response of nominal interest rate is smaller than baseline."

"Tujuan dari disertasi ini adalah (1) mengukur tingkat pembangunan TIK dengan pendekatan rumah tangga dan individu di level kabupaten/kota; (2) menganalisis peran TIK dan skill tenaga kerja terhadap distribusi pendapatan; dan (3) menganalisis peran TIK dan sektor informal terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan adalah raw data Susenas, Sakernas dan data lainnya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Studi pertama menggunakan analisis faktor menunjukkan bahwa pembangunan digital menyebar dari Indonesia bagian barat ke bagian tengah dan timur, dan dari kota-kota besar ke wilayah sekitarnya. RDDI di kabupaten/kota yang kurang berkembang, tumbuh lebih cepat dibandingkan kota yang lebih maju. Akibatnya, kesenjangan pembangunan TIK menurun dari 2015 ke 2019, dan wilayah Indonesia menjadi lebih konvergen secara digital. Studi kedua menggunakan teknik estimasi two-step system Generalized Method of Moments (GMM). Tiga indikator TIK yang digunakan yaitu RDDI, penetrasi komputer dan penetrasi telepon seluler. Hasil studi menunjukkan conditional effect TIK dengan skill tenaga kerja menurunkan terhadap ketimpangan. Hasil studi ketiga menunjukkan conditional effect TIK dan sektor informal juga mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan TIK memiliki dampak yang lebih luas dalam memodulasi dinamika sektor informal dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia jika minimum threshold penetrasi telepon seluler sebesar 36,56 persen dapat dicapai.

---

The objectives of this dissertation are (1) to measure the level of ICT development using a household and individual approach at the district/city level; (2) to analyze the role of ICT and workforce skills on income distribution; and (3) to analyze the role of ICT and the informal sector on income distribution in Indonesia. The datasets used are Susenas raw data, Sakernas and other data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The first study using factor analysis shows that digital development spreads from western Indonesia to the central and eastern parts of the country, and from big cities to surrounding areas. RDDI in less developed districts/cities grows faster than in more developed cities. As a result, the ICT development gap decreased from 2015 to 2019, and the Indonesian region became more digitally converged. The second study uses the two-step estimation technique of the Generalized Method of Moments (GMM) system. The three ICT indicators used are RDDI, computer penetration, and cell phone penetration. The results of the study show that the conditional effect of ICT on workforce skills reduces inequality. The results of the third study show that the conditional effect of ICT and the informal sector also reduces income inequality. If the minimum threshold for cellular phone penetration of 36.56 percent is met, the increase in ICT will have a broader impact in modulating the dynamics of the informal sector and reducing income inequality in Indonesia."