Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berisi analisis mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Banten pada periode 2002-2011.Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berlawanan dengan teori, data empiris justru menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi , dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif.Model dalam penelitian diadaptasi dari model Ramirez et.al (1998). Untuk mencapai tujuan penelitian, pada model dasar tersebut dilakukan sedikit modifikasi sehingga lebih fokus pada pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten/kota dengan periode tahun penelitiannya adalah tahun 2002-2011. Data yang digunakan terdiri adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya, variabel belanja lainnya dari pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Variabel belanja lainnya adalah belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Belanja jenis ini disinyalir rentan dengan mis-alokasi yang tercermin dari tidak diikutinya prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran, sehingga dapat dipahami bila tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

---

This thesis contains an analysis of the contribution of local government expenditure on economic growth and human development in Banten province in the period 2002 ? 2011 . By the theory, government expenditure is one of the instruments of fiscal policy to stimulate the economy, which had a positive impact on economic growth. However, contrary to theory, empirical data show that the relationship between government expenditure and economic growth nothing consistent. Following Barro(1990), the contribution of productive expenditure will positively to economic growth, and vice versa for unproductive expenditure.

The model in this study was adapted from the Ramirez?s models et.al (1998). To achieve the research objectives, the basic model is slightly modified so that more focus on local government spending. This research was conducted within the scope of Banten province to the district period 2002 ? 2011. The data used is composed of secondary data. Analyses were performed using a panel data econometric model.

The results showed that the variables of economic expenditure and variables of social expenditure on government expenditure has a positive influence on economic growth and human development. In contrast, variables of other government expenditure does not significantly affect economic growth and human development. Variables of other expenditures are expenditures for routine government activities that are not directly related to the welfare of society. Expenditures of this type allegedly prone to miss-allocation and does not follow the principle sof good governance, so that it can be understood if no significant effect on economic growth and human development."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh transfer tidak bersyarat,pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah pendudukterhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selamaimplementasi desentralisasi fiskal. Berdasarkan spesifikasi model pengeluaranpemerintah daerah, keberadaan flypaper effect dideteksi dengan membandingkankoefisien regresi transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah menggunakanpendekatan ekonometrika model data panel untuk 10 kabupaten/kota di ProvinsiJambi selama 2001-2008. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan transfertidak bersyarat, PAD, PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaranpemerintah kabupaten/kota, sedangkan variabel jumlah penduduk memberikanhasil yang sebaliknya. Selanjutnya hasil perbandingan koefesien regresi transfertidak bersyarat dengan pendapatan asli daerah memberikan kesimpulan adanyaflypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi

---

ABSTRACTThis research is intended to know the influence of unconditional grants, localrevenue, local GDP and the size of population on local government’s expenditurein Jambi Province for the implementation of fiscal decentralization. Based on thelocal government’s expenditure model specification, the existence of flypapereffect was detected by comparing the regression coefficients of unconditionalgrants and local revenue using econometric approach of panel data model from 10districts/municipality in Jambi Province during 2001 to 2008. The result of fixedeffect model estimation show that unconditional grants, local revenue, local GDPsignificantly affect on expenditure of government’s districts/municipalitygovernment’s expenditure, while the variable of population has not significantaffecting on local government’s expenditure. In addition, the comparison of theregression coefficients of unconditional grants and local revenue indicates theexistence of flypaper effect on the districts/municipality government’sexpenditure in the Province of Jambi during the period"

"Penilitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya laju deforestasi di Indonesia, baik Itu diukur antar waktu, maupun dibandingkan dengan Iaju deforestasi di negara lain. Mengingat pentingnya hutan bagi perekonomian, maka perlu dilakukan tindakan Pengereman terhadap laju deforestasi yang tinggi tersebut.Berbagai kebijaksanaan di bidang kehutanan telah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian laju deforestasi indonesia tetap tinggi. Hal ini Menimbulkan pertanyaan: ?Apakah deforestasi juga dipengaruhi oleh kegiatan bukan Kehutanan?? Seianjutnya, ?apabila memang demikian, selain sektor kehutanan, sektor-sektor ekonomi apa saja yang mempengaruhi terjadinya deforestasi di Indonesia?Dengan menggunakan kerangka metodologi Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh struktural kegiatan ekonomiterhadap deforestasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pertama-tama dilakukan pengembangan terhadap data SNSE Indonesia 1993, sehingga didalamnya tercakup sektor-sektor ekonomi yang berpengaruh terhadap deforestasi. Dan SNSE yang sudah dikembangkan tersebut dihitung angka-angka pengganda yang dapat menjadi indikator pengaruh kegiatan ekonomi terhadap deforestasi, baik secara Iangsung maupun tidak Iangsung; baik dalam arti global, transfer open loop, maupun closed loop. Dari angka-angka pengganda tersebut dapat dlilakukan anailsis tentang keterkaitan struktural keglatan ekonomi terhadap deforestasi.Hasil perhitungan angka-angka pengganda menunjukkan bahwa secara Iangsung, sektor-sektor Industri berbasis kayu merupakan sektor-sektor utama yang memberikan dorongan terhadap terjadinya deforestasi. Sementara itu dl blok institusi, sector rumah tangga yang berbasis pertanian dan pedesaan merupakan sector yang pengaruhnya terhadap deforestasi paling besar. Secara transfer-hal ini hanya Lerjadi di blok kegiatan produksi saja? sektor ekonomi yang memberikan dorongan paling kuat terhadap deforestasi adaiah sektor - sektor industri berbasis kayu.Secara open loop? hal ini terjadi pada blok faktor produksi dan institusi-sektor ekonomi yang membedakan tekanan paling kuat terhadap deforestasi adalah faktor produksi berbasis pertanian dan rumah tangga berbasis pertanian dan pedesaan.Secara closed loop-hal ini hanya tarjadi di blok kegiatan produksi saja? sektor ekonomi yang memberikan tekanan paling kuat terhadap deforestasi adalah sektor sektor produksi berbasis pertanian.Secara global, sektor ekononmi yang berpengaruh kuat terhadap detorestasi adalah sektor industri berbasis kayu, faktor produksi berbasis pertanian dan pedesaan, serta rumah tangga berbasis pertanian dan pedesaan.Secara tidak langsung?dalam hal ini pengaruh tidak langsung adalah pengaruh global dikurangi pengaruh langsung?sektor ekonomi yang berpengaruh kuat terhadap deforestasi adalah sektor industri berbasis kayu, sektor produksi berbasis pertanian, faktor produksi berbasis pertanian dan pedesaan, serta rumah tangga berbasis pertanian dan pedesaan.Dengan menggunakan structural pada analysis, dapat diketahui bahwa sektor industri berbasis kayu berpengaruh terhadap deforestasi terutama melalui sektor lndustri Kayu Gergajian dan Awetan. Sedangkan keglatan produksi berbasis pertanian berpengaruh terhadap deforestasi terutama melalui tenaga kerja pertanian bukan penerima upah dan gaji di pedesaan yang diteruskan oleh rumah tangga pengusaha pertanian dengan lahan 0-0,5 ha.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa selaindipengaruhi oleh sektor-sektor Industri berbasis kayu, deforestasi juga dipengaruhi oleh sektor-sektor ekonomi berbasis pertanlan dan pedesaan. Oleh karena itu kebijakan untuk mengurangi lalu deforestasi, selain melalul kebijakan kehutaflan, perlu pula dilakukan melalui sector pertanian dan pedesaan."

"Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

---

Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality."

"Studi ini dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia. Belum ditemukan studi ekonomi yang menganalisis secara komprehensif determinan dari kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia yaitu dengan menggunakan data pembuktian, waktu penyelesaian sengketa pajak, nilai awal, jenis pajak, jenis kelamin hakim, jumlah anggota kepaniteraan, keterbukaan perusahaan, kehadiran Wajib Pajak, perwakilan Wajib Pajak, dan jumlah Fiskus yang hadir di persidangan. Dalam penentuan determinan dan tingkat signifikansi masing-masing indikator terhadap probabilitas kekalahan DJP, penelitian ini menggunakan 2 (dua) model estimasi yakni persamaan regresi logistik dan linier probability model (LPM). Hasil estimasi menunjukan bahwa bukti yang diserahkan Wajib Pajak di pemeriksaan/keberatan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kekalahan DJP, bukti yang diserahkan Wajib Pajak di persidangan berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP, jenis pajak berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP, dan jumlah Fiskus berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sengketa pada putusan banding yang mana Wajib Pajak menyerahkan bukti di pemeriksaan dan keberatan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP.

---

This study aims at finding the factors that become the reason for tax administration's loss in Court Indonesian Tax. There has not been found an economic study that analyzes comprehensively the determinants of the loss of the DGT in the Indonesian Tax Court, namely by using evidence data, tax dispute settlement time, initial value, type of tax, gender of judge, number of clerks, company disclosure, presence of taxpayers, representatives Taxpayers, and the number of Fiskus present at the trial. In determining the determinants and significance level of each indicator on the probability of DGT's loss, this study uses 2 (two) estimation models, namely the logistic regression equation and the linear probability model (LPM). The estimation results show that the evidence submitted by the Taxpayer at the audit/objection indirectly has a negative effect on the loss of the DGT, the evidence submitted by the Taxpayer at the trial has a positive effect on the loss of the DGT, the type of tax has a positive effect on the loss of the DGT, and the number of tax authorities has a positive effect on the loss of the DGT. The estimation results also show that the dispute resolution time in the appeal decision in which the Taxpayer submits evidence at the audit and objections indirectly has a positive effect the loss of the DGT."

"Industri nasional mengalami perlambatan pertumbuhan dan rendahnya daya saing yang diduga disebabkan oleh harga gas bumi yang tinggi. Pemerintah melakukan intervensi pada harga gas bumi melalui Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagaimana diatur pada Perpres No. 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Kebijakan HGBT pada perekonomian nasional dengan mempertimbangkan penurunan penerimaan negara sebagai kompensasi atas turunnya harga gas bumi pada industri. Dengan menggunakan model CGE, analisis dilakukan pada berbagai indikator perekonomian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penurunan GDP dalam jangka pendek sebesar 0,076% dan kenaikan GDP dalam jangka panjang sebesar 0,004%.

---

National industry is facing slowing growth and low competitiveness, which is thought to be caused by high natural gas prices. Government intervenes in natural gas prices through the Certain Natural Gas Price Policy or “Kebijakan HGBT” as regulated in Presidential Regulation No. 121 of 2020 concerning Natural Gas Price Determination. This study aims to analyze the impact of HGBT Policy on the national economy by considering the decline in state revenues as compensation for the decline in natural gas prices in the industry. Using CGE model, analysis is carried out on various economic indicators. The results of the analysis show that there is a decrease in GDP in the short term by 0.076% and an increase in GDP in the long term by 0.004%."

"Dalam rangka menurunkan impor yang mengakibatkan tingginya alokasi anggaran subsidi LPG, pemerintah mengembangkan produksi DME sebagai substitusi LPG untuk bahan bakar memasak rumah tangga dan industri. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak penggunaan DME terhadap perekonomian Indonesia, dengan menggunakan metode CGE dan data SAM 2019. Berdasarkan hasil simulasi berupa shock: (i) Penurunan impor LPG dan (ii) Realokasi anggaran penghematan subsidi, kebijakan penggunaan DME akan berdampak positif pada perekonomian, memicu pertumbuhan produktivitas berbagai sektor serta mendorong penyerapan tenaga kerja namun hanya di jangka pendek. Hasil kajian di jangka panjang menunjukkan implikasi yang negatif meskipun secara persentase sangat rendah dan tidak signifikan.

---

In order to reduce imports and high budget allocation for LPG subsidies, government developed DME production as a substitute for LPG. This study aims to examine the impact of DME using on Indonesian economy, using CGE method and 2019 SAM data. Based on 2 shocks simulation: (i) Decrease in LPG imports and (ii) Reallocation of subsidy savings budget, using DME policy will have positives impact on the economy, trigger productivity growth in various sectors and encourage employment, but only in the short term. Results in the long term show negative implications, which the percentage is very low and not significant."

"Studi ini menganalisis tentang pengaruh adopsi Electronic Tax Invoice (ETI) terhadap transparansi perusahaan publik dan pengaruh sektor industri tertentu pada hubungan adopsi ETI dan transparansi perusahaan publik. Analisis dilakukan dengan menggunakan model binary panel data with random effects, dengan observasi data perusahaan yang terdaftar di Papan Utama dan Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia kecuali sektor industri keuangan dan teknologi pada periode 2012-2019.Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan ETI mempengaruhi transparansi pada seluruh jenis laba yaitu tingkat gross profit, operating profit, net profit pada regresi seluruh sampel. Untuk subsampel perusahaan-perusahaan dengan aset besar di Papan Utama, ETI mempengaruhi transparansi ketiga jenis laba. Akan tetapi pada subsampel perusahaan-perusahaan dengan aset menengah di Papan Pengembangan, ETI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi pada semua jenis laba sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi otoritas pajak. Analisis sektor industri menunjukkan sektor industri barang baku dan barang konsumen sekunder memiliki pengaruh signifikan. Selanjutnya temuan sektor-sektor industri, dan jenis laba tertentu di mana ETI tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi menunjukkan bahwa aplikasi ETI dapat ditingkatkan fiturnya untuk mencegah manipulasi transaksi yang mempermudah perusahaan melakukan income smoothing, dan di sisi lain perlu dilakukan strategi penggalian potensi perpajakan pada sektor tersebut terkait modus-modus faktur fiktif, dan transaksi afiliasi yang sering dilakukan sektor tersebut.

---

This study analyzes the effect of Electronic Tax Invoice (ETI) adoption on the transparency of public companies and the influence of certain industry sectors on the relationship between ETI adoption and transparency of public companies. The analysis was carried out using a binary panel data with random effects model, with data observations of companies listed on the Main Board and Development Board of the Indonesia Stock Exchange except for the financial and technology industry sectors in the 2012-2019 period.

The results of the analysis show that the use of ETI affects transparency in all types of profit, namely the level of gross profit, operating profit, net profit on the regression of the full sample. For a subsample of companies with large assets on the Main Board, ETI affects the transparency of all three types of profits. However, in the subsample of medium-sized companies on the Development Board, ETI does not have a significant influence on transparency on all types of profits so this needs to be of particular concern to tax authorities. Analysis of the industrial sector shows the industrial sectors of raw goods and secondary consumer goods have a significant influence. Furthermore, the findings of industrial sectors, and certain types of profits where ETI has no significant effect on transparency suggest that the ETI application can be improved in its features to prevent transaction manipulation that makes it easier for companies to carry out income smoothing, and on the other hand it is necessary to carry out a strategy of extracting tax potential in the sector related to fictitious invoice cases, and frequent affiliate transactions by the sector"

"Rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ketidakpatuhan oknum wajib pajak dengan memanfaatkan mekanisme pengkreditan pajak masukan PPN serta menguji pengaruh insentif PPN terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel tujuh belas (17) sektor ekonomi pada periode tahun 2017-2020. Hasil regresi menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dipungut PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Ketidakpatuhan oknum wajib pajak dan insentif kebijakan PPN pun berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Indonesia namun lebih berpengaruh konsumsi barang atau jasa yang dipungut PPN terhadap penerimaan PPN. Secara rata-rata untuk setiap kenaikan rasio ketidakpatuhan pajak sebesar satu poin akan mengurangi penerimaan PPN sebesar 564 miliar rupiah, tetapi untuk setiap kenaikan insentif kebijakan PPN sebesar satu miliar rupiah akan meningkatkan penerimaan PPN sebesar 1,02 miliar rupiah. Hasil ini menunjukkan dampak ketidakpatuhan pajak cukup besar terhadap penerimaan PPN di Indonesia sedangkan insentif kebijakan PPN tidak berpengaruh pada pengurangan penerimaan PPN justru meningkatkan penerimaan PPN di Indonesia

---

The Indonesia's tax-revenue-to-GDP ratio has shown a downward trend since 2008. The purpose of this study is to examine the tax avoidance effect by utilizing the VAT input tax crediting mechanism and to examine the VAT incentives effect on VAT revenue in Indonesia. The research method uses panel data regression analysis of seventeen (17) economic sectors in the 2017-2020 period. The regression results show that the consumption of goods or services subject to VAT has a significant effect on VAT revenue in Indonesia. The tax avoidance and VAT incentives also have a significant effect on VAT revenue in Indonesia, but the consumption of goods or services subject to VAT has more influence on VAT revenue. On average, for each increase in the tax avoidance ratio by one point, it will reduce VAT revenue by 564 billion rupiah, but for every increase in VAT incentives by one billion rupiah, it will increase VAT revenue by 1.02 billion rupiah. These results show that the impact of tax avoidance is quite large on VAT revenue in Indonesia, while VAT incentives have no effect on reducing VAT revenue instead increasing VAT revenue in Indonesia"

"Fenomena penurunan tarif pajak perusahaan pada banyak negara dalam rangka menarik investor asing telah menjadi bahan diskusi yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penurunan tarif pajak perusahaan mempengaruhi arus masuk investasi langsung luar negeri, dan faktor-faktor apa saja yang paling efektif dalam meningkatkan arus masuk investasi tersebut. Melalui pendekatan model efek tetap, model efek acak, dan model data panel dinamis, dengan data 28 negara Asia selama tahun 1999 – 2014, kami menyimpulkan bahwa tarif pajak perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri akan merespons setiap penurunan 1% tarif pajak perusahaan dengan peningkatan arus masuk sebesar 4,56%. Kami juga menyimpulkan bahwa selain faktor kebijakan pajak, faktor keterbukaan ekonomi, ukuran pasar, ukuran pasar, inefisiensi energi, manufaktur, dan nilai tukar juga efektif dalam meningkatkan arus masuk investasi langsung luar negeri.

---

The phenomenon of corporate tax rate reduction in many countries to attract foreign investors has been an interesting subject. This study aims to provide empirical evidence on whether the corporate tax rate (CTR) reduction affects foreign direct investment (FDI) inflows and the most effective factors in increasing FDI inflows. Using the fixed effect model, random effect model, and dynamic panel data model, with 28 Asian countries from 1999 to 2014, we find that CTR has a significant negative effect on FDI. FDI inflows will increase by 4,56% responding to a 1% CTR reduction. We also find that tax policies, economic factors, market size, energy efficiency measures, manufacturing, and exchange rates also play an important role in attracting FDI inflows."