Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis pengaruh anggaran infrastruktur dan anggaran modal manusia ketimpangan di Indonesia menggunakan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Data yang digunakan adalah data sekunder di tingkat nasional untuk tahun 1980 sampai dengan 2018 yaitu anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia, angka inflasi,tingkat pengangguran, dan rasio Gini. Penelitian ini menggunakan anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai persentase dari total anggaran pemerintah dan sebagai persentase dari PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam istilahAnggaran pendek pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh positif signifikan melawan ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran pemerintah sebesar infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan. Di sisi itu jika tidak, anggaran pemerintah untuk sumber daya manusia dalam jangka pendek akan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran tersebut pemerintah untuk modal manusia telah memperburuk ketimpangan secara signifikan.

---

This study analyzes the effect of infrastructure budgets and human capital budgets inequality in Indonesia using a vector error correction model (VECM). The data used are secondary data at the national level for the years 1980 to 2018, namely the government budget for infrastructure and human resources, inflation rates,

unemployment rate, and the Gini ratio. This study uses the government budget for infrastructure and human resources as a percentage of the total government budget and as a percentage of GDP. The results of this study indicate that in terms The government's short budget for infrastructure has a significant positive effect against inequality. However, in the long run the government budget as large as infrastructure has a significant effect in reducing inequality. On the other hand, if not, the government budget for human resources in the short term will have a significant negative effect on inequality. However, in the long term the government's human capital budget has exacerbated inequality significantly."

"Pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu sektor penyumbang PDB dan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun kontribusi yang besar dari sisi makro juga tidak memberikan kontribusi yang besar dari sisi mikro. Banyak keluarga petani masih bergantung pada sektor non pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Sangat sedikit penelitian tentang dampak pendapatan non-pertanian terhadap kegiatan pertanian, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan non pertanian terhadap produktivitas dan pembelian input pertanian. Dengan menggunakan metode two-stage least square (2SLS), dimana akses air leding dan kepemilikan kendaraan bermotor dimasukkan sebagai variabel instrumen, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan dan partisipasi di sektor non pertanian mampu meningkatkan produktivitas dan pembelian kendaraan bermotor. input pertanian pada keluarga petani padi sawah. di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan sektor non pertanian bagi petani, selain sebagai sumber pendapatan, juga mampu mendukung sektor pertanian.

---

Agriculture provides an important contribution to the Indonesian economy as one of the sectors contributing to GDP and the largest employment in Indonesia. However, the big contribution from the macro side also did not make a big contribution from the micro side. Many farming families still depend on the non-agricultural sector to meet their needs. There has been very little research on the impact of non-agricultural incomes on agricultural activities, particularly in Indonesia. Therefore, this study aims to determine how non-agricultural income affects productivity and agricultural input purchases. By using the two-stage least square (2SLS) method, where access to piped water and ownership of motorized vehicles were included as instrument variables, this study found that income and participation in the non-agricultural sector were able to increase productivity and purchase of motorized vehicles. agricultural input in lowland rice farmer families. in Indonesia. This emphasizes the importance of developing the non-agricultural sector for farmers, apart from being a source of income, also being able to support the agricultural sector."

"Inefisiensi dan inkonsistensi perencanaan dalam mencapai tujuan pembangunan disebabkan oleh kurangnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, minimnya kapasitas perencana, dominasi proses politis, dan kurangnya pemanfaatan hasil evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi hubungan kualitas perencanaan melalui dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) terhadap capaian kinerja pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel yang dihimpun dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2020. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel keterkaitan dokumen RKPD, inovasi daerah, dan pagu anggaran berhubungan positif dan signifikan terhadap capaian PDRB perkapita di Indonesia, sementara variabel kelengkapan dan kedalaman dokumen RKPD memiliki hubungan yang negatif dan signifikan.

---

Planning inefficiencies and inconsistencies in achieving development goals due to the lack of synergy between the central and local governments, lack of planner capacity, the dominance of political process, and lack of utilization of evaluation results. This study aims to estimate the relationship of quality planning through the local government work plan document (RKPD) on the achievement of regional development performance. The research method used is panel data regression collected from 34 provinces in Indonesia between 2018-2020. The estimation results show that RKPD document linkage, regional innovations, and budget were positive and significant to the achievement of gross regional domestic product per capita in Indonesia, while the completeness and depth of RKPD documents had a negative and significant relationship."

"Peningkatan pelaku UMKM yang patuh membayar pajak penghasilan cukup signifikan setiap tahun. Namun level kepatuhan formal pelaku usaha sektor UMKM relatif rendah karena elemen utama biaya kepatuhan relatif tetap sedangkan UMKM dapat dikatakan belum mampu mengeluarkan biaya besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penerapan sistem layanan perpajakan secara elektronik bertujuan untuk mencapai peningkatan level kepatuhan formal karena sistem elektronik yang online memungkinkan wajib pajak dapat lebih fleksibel dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT. Hasil regresi panel data menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kepatuhan pelaku usaha berskala mikro dan skala kecil dengan tingkat kepatuhan formal pelaku UMKM pada suatu provinsi. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku UMKM di sektor perdagangan yang patuh membayar pajak berdampak negatif pada kepatuhan formal wajib pajak UMKM di suatu provinsi. Ditjen Pajak melalui seluruh KPP Pratama di Indonesia perlu memberikan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan melalui e – filing yang intensif dan persuasif khususnya kepada wajib pajak UMKM di sektor perdagangan untuk memanfaatkan sistem elektronik dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan sehingga tingkat kepatuhan formal wajib pajak UMKM di Indonesia meningkat

---

The increase in MSME taxpayers who are compliant with paying income taxes is quite significant every year. However, the level of formal compliance of taxpayers in MSME sector is relatively low because the main element of compliance costs is relatively fixed, while it can be said that MSMEs have not been able to afford large-scale compliance costs. Adopting an electronic tax service system aims to increase formal compliance because an online electronic system allows taxpayers to be more flexible in carrying out their annual tax reporting obligations. The result of panel data regression shows a significant relationship between micro and small scale taxpayers' compliance with the level of formal compliance of MSME taxpayers in a province. Furthermore, the results of panel data regression also show that the increasing number of MSME taxpayers in the trade sector who are obedient to paying taxes have a negative correlation on the formal compliance of MSME taxpayers in a province. The Directorate General of Taxes through all small tax office in Indonesia needs to provide socialization of Annual Tax Reporting through intensive and persuasive e-filing, especially for MSME taxpayers in the trade sector to utilize electronic systems in carrying out Annual Tax Reporting obligations so that the level of formal compliance of MSME taxpayers in Indonesia increases."

"Sebagaimana diketahui bahwa peranan industri manufaktur sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia,baru menunjukkan hasilnya menjelang berakhirnya PELITA III. Namun demikian, karena struktur produksi manufaktur saat itu sangat rentan terhadap external shock, maka kontribusinya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Kemudian pada saat memasuki PELITA IV, sejalan dengan diimplementasikannya kebijaksanaan deregulasi. (reformasi) ekonomi, laju pertumbuhan sektor industri manufaktur meningkat pesat dan share-nya dalam GDP juga semakin membesar. Menjelang berakhirnya PELITA V, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dibela ekspor sempat terganggu, dengan melemahnya ekspor komoditi non migas andalan. Banyak faktor yang menyebabkan merosotnya ekspor komoditi tersebut, salah satunya adalah tingkat daya saing, yang dimanifestasikan dalam ukuran efisiensi produktif. Oleh karena itu, penyelidikan dalam thesis ini mencoba untuk menganalisis perubahan kinerja spesifik (efisiensi produktif) industri manufaktur sehubungan dengan diimplementasikannya kebijaksanaan deregulasi selama periode tahun 1984-94, dan agar dapat dibandingkan dengan keadaan selama periode pra deregulasi, maka rentang analisisnya dipilih dari tahun 1981-94.Penelitian empiris yang khusus memfokuskan pengaruh deregulasi terhadap kinerja spesifik industri manufaktur Indonesia, belum banyak dilakukan, diantaranya yang paling menonjol adalah penelitian Miranda S. Goeltom (1992}. Salah satu hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa reformasi ekonomi berdampak positif terhadap kinerja spesifik perusahaan manufaktur, baik perusahaan kecil, konglomerat, maupun perusahaan berorientasi ekspor. Sementara penelitiannya Rinaldi (1994) mengungkapkan bahwa reformasi ekonomi berpengaruh terhadap kinerja spesifik industri manufaktur Indonesia. Sedangkan penelitian empiris lainnya hanya menganalisis hasil estimasi efisiensi teknis industri manufaktur Indonesia, sebagaimana dilakukan Pitt and Lee (1982} den Hill and Kalirajan (1991).Meskipun beberapa penyelidikan terdahulu menunjukkan adanya pengaruh positif reformasi ekonomi terhadap perbaikan efisiensi teknis, tetapi belum diungkapkan pola perubahan efisiensi produktif industri manufaktur Indonesia selama diimplementasikannya kebijaksanaan dereguiasi. Untuk itu, penyelidikan dalam thesis ini akan menganalisis hal tersebut, dengan cara mendekomposisi efisiensi produktif menjasi efisiensi teknis, alokatif, dan skala, sebagaimana telah dilakukan Yong and Kalirajan (1995) dalam menyelidiki pola perubahan efisiensi produktif industri besi dan baja China, tetapi dalam thesis ini akan digunakan data panel.Ada dua pendekatan untuk mengestimasi efisiensi produktif, pertama menggunakan panel data analysis dengan composed error model, dimana disturbance error didekomposisi menjadi tiga variat unobservable, sebagaimana dilakukan Miranda S. Goeltom (1992), Cornwell, Schmidt, and Sickles (1990), Hsiao (1986), Schmidt and Sickles (1984), dan Hausman and Taylor (1981). Kedua, menggunakan stochastic frontier model, dalam hal ini distrurbance error didekomposisi menjadi one-sided error yang menampung firm-specific effects dan two-sided error yang menampung random noise. Aplikasi model stochastic frontier tersebut dalam estimasi efisiensi produktif telah berkembang luas, sejak pertama kali Farrel (1957) mengusulkannya.Dalam thesis ini, untuk mengestimasi efisiensi produktif diaplikasikan model stochastic frontier production function, dengan one-sided error diasumsikan berdistribusi half-normal (Aigner et al, 1977; Stevenson, 1980; Pitt and Lee, 1981, Jondrow et al, 1982, Kalirajan and Tse, 1989; Hill and Kalirajan, 1991; Yong and Kalirajan, 1995), dan berdistribusi eksponensial (Meeusen. and van den Smack, 1977; Aigner et al, 1977; Jondrow et al, 1982). Sedangfungsi praduksinya merupakan fungsi produksi translog dan Cobb-Douglas, dengan variabel tidak babas gross value added dan variabel bebas terdiri dari input modal kerja, modal investasi, dan jumlah tenaga kerja.Karena data yang dianalisis merupakan data panel, maka efisiensi teknis diestimasi dengan menggunakan formulasi sebagaimana diusulkan Battese and Coelli (1988), Kalirajan and Tse (1989), Hill and Kalirajan (1991) dan Yong and Kalirajan (1995), sedangkan estimasi efisiensi alokatif dan skala menggunakan formulasi yang diusulkan Khumbakar et al (1989) den Yong and Kalirajan (1995).Proses estimasi diawali dengan analisis data panel untuk mengestimasi parameter fungsi produksi translog, yang menunjukkan bahwa fixed effect model signifikan. Karena nilai estimasi koefisien model empiris fungsi produksi tersebut hampir semuanya negatif, maka pengujian model estimasi selanjutnya gagal, sehingga model estimasi empiris fungsi produksi translog didrop. Kemudian analiais data panel dilanjutkan dengan mengestimasi parameter fungsi produksi Cobb-Douglas, yang hasilnya menunjukkan bahwa fixed effect model signifikan.Melalui pengujian kesamaan elastisitas produksi dan restrikai CBTS, diperoleh hasil bahwa model empiric fungsi produksi Cobb-Douglas signifikan memiliki elastisitas sama dengan satu, dan nilai estimasi elastisitas pada periode pra deregulasi dan periode deregulasi berbeda signifikan. Sedangkan perubahan elastisitas produksi selama periode deregulasi, untuk input modal kerja dan modal investasi menunjukkan pola semakin meningkat, sedangkan input tenaga kerja semakin menurun.Oleh karena asumsi elastisitas sama dengan satu terpenuhi, maka estimasi parameter model stochastic frontier fungsi produksi Cobb-Douglas dapat dilakukan. Dalam hal ini, motode MLE digunakan untuk mengestimasi parameter model stochastic frontier tersebut, yang nilai estimasinya merupakan hasil iterasi dari pendekatan Davidon-Fletcher-Powell dengan starting value ODS estimates bersangkutan.Hasil estimasi parameter model stochastic frontier tersebut menunjukkan bahwa selama periode pra deregulasi, komponen error yang dipengaruhi faktor internal secara signifikan lebih besar daripada komponen error yang barsifat acak, sedangkan selama periode deregulasi secara tidak signifikan komponen error yang bersifat acak lebih basar daripada yang dipengaruhi faktor internal. Sehingga, variasi perbedaan gross value added aktual dengan potensialnya, selama periode pra deregulasi, dipengaruhi efisiensi produktif, sedangkan selama periode deregulasi tidak demikian. Dalam arti, kebijaksanaan deregulasi yang diimplementasikan dapat meningkatkan kinerja spesifik industri manufaktur dengan pola yang konsisten dan kontinu.Berdasarkan hasil estimasi parameter model stochastic frontier tersebut, selanjutnya diestimasi ukuran efisiensi produktifnya. Selama periode pra deregulasi, rata-rata efisiensi teknis industri manufaktur berkisar antara 61.78% dan 63.72%, yang pada periode deregulasi meningkat menjadi berkisar antara 81.61% dan 83.02%. Rata-rata efisiensi alokatif untuk kedua periode tersebut, menunjukkan bahwa input modal kerja maupun investasi under-utilized dibandingkan input tenaga kerja. Namun demikian, selama periode deregulasi, rata-rata efisiensi alokatif tenaga kerja dan modal kerja meningkat sebesar 53%, dan rata-rata efisiensi alokatif tenaga kerja dan modal investasi meningkat sebesar 50% dibanding periode pra deregalasi. Sedangkan rata-rata efisiensi skala untuk kedua periode tersebut menunjukkan nilai negatif, yang berarti perusahaan (kelompok) industri dalam menetapkan harga outputnya cenderung melebihi biaya marjinalnya, sehingga cenderung berproduksi lebih rendah dari skala produksi optimumnya.Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa. kebijaksanann deregulasi dapat meningkatkan efisiensi produktif secara teknis dan alokatif, tetapi tidak secara skala. Dengan kata lain, kebijaksanaan deregulasi yang telah diimplementasiken hanya berpengaruh terhadap mekanisme pasar faktor dan pasar uang semata-mata, tetapi tidak berpengaruh terhadap mekanisme pasar barang. Oleh karena itu, selama periode deregulasi, perubahan efisiensi teknis maupun alokatif menunjukkan pola yang semakin meningkat secara konsisten dan kontinu, sedangkan efisiensi skala menunjukkan pola yang menurun.Kelemahan dari hasil penyelidikan dalam thesis ini terutama bersumber dari data yang dianalisis,karena data tersebut selain sangat agregatif (kelompok industri berkode ISIC tiga digit), juga mengandung random noise cukup besar yang mungkin bersumber dari kesalahan pengukurun, time-lag, peramalan, maupun konsepsualisasi, maka hasil estimasi efisiensi produktif tersebut akan berbias ke atas (up-ward bussed) juga presisinya kurang baik.Agar diperoleh hasil estimasi yang memiliki presisi dan akurasi lebih baik, maka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan data hingga firm-level, den juga agar diperoleh mutu hasil estimasi efisiensi alokatif dan skala yang lebih baik perlu digunakan shadow price untuk input faktor maupun output. Dalam hal ini, shadow price bisa diambil dari harga impor atau international price input faktor maupun output bersangkutan."

"The determination of the price of paddy is under the control of the Government and the influence of economic and non-economic forces. The price determination of paddy is connected with the general (average) price level. The general (average) price level influences the price of paddy as well as the price of consumption goods bought by paddy farmers. Therefore are influenced also income, cost of living and household welfare of paddy farmers. The increase of general (average) price level tends to increase the price of paddy. If the general (average) price level increases more than the increase of the price of paddy sold by paddy farmers and the price of consumption goods bought by paddy farmers, the real income of paddy farmers tends to decrease, the cost of living tends to increase and the household welfare tends to decrease. By taking into consideration the relationship between the general (average) price level, the price of paddy, the price of consumption goods, the real income and the cost of living, the household welfare tends to change. Because of the rational expectation of paddy farmers to general (average) price level change is lower than of the consumers, then the effect of change in price of paddy is smaller compared with the effect of change in price of consumption goods to the household welfare of paddy farmers. Therefore, to increase the household welfare of paddy farmers, it is needed not to aim at the change in price of paddy produced by paddy farmers, but at the income of paddy farmers or with other words aiming at the change of cost of living of the household of paddy farmers. The more subsistence the farmer is, the less elastic is his marketable supply. If the farmer becomes more commercialized or with other words the marketing output ratio is increased, the elasticity of marketable surplus increases. By taking into consideration the relationship between the general (average) price level, the price of paddy, the price of consumption goods bought by the paddy farmers as consumer, the real income and the cost of living and the household welfare of paddy farmers, then the success of paddy production depend also on the policies mix of the Government on the demand side and the supply side of macroeconomics, which imply also non-economic forces."

"Pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah tercermin dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun oleh pemerintah dan dtsetujui oleh DPR, yang merupakan salah satu instrumen perencanaan tahunan yang dijabarkan dalam Repelita. RAPBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran atahu tahun fiskal adalah antara tanggal 1 April sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selisih pembiayaan pengeluaran pemerintah diluar pinjaman dengan total pengeluaran di Indonesia adalah negatif. Berarti terjadi defisit anggaran, defisit ini akan dibiayai dengan hutang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak dari hutang akan menambah jumlah uang beredar dan akan menimbulkan inflasi. Ketidakstabitan dalam neraca pembayaran luar negeri. salah satunya disebabkan oleh defisit dalam neraca transaksi berjalan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kebijaksanaan pemerintah sendiri maupun asing yang mengakibatkan perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing. Untuk mengatasi defisit neraca pembayaran Indonesia terutama disebabkan oleh defisit transaksi berjalan, pemerintah harus melaksanakan berbagai terobosan untuk menigkatkan ekspor yang diciptakan melatui kebijaksanaan deregulasi dan mendorong penurunan impor dengan menggunakan tarif terhadap impor berupa peningkatan pajak impor dan mendorong peningkatan ekspor dengan meiakukan devaluasi.Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh "Evan Tanner" tentang " The effect government spending on the current account, output and expenditures : Evidence from Latin Amerika", dengan ruang lingkup yang dibahas adalah pengeluaran pemerintah, transaksi Berjalan dan pendapatan nasional di Indonesia. Dengan tujuan penelitian ini adaiah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, transaksi berjalan, nilai kurs riit dan pendapatan nasional di Indonesia dan mengetahui peranan perubahan nilai kurs riil mata uang domestik terhadap valuta asing terhadap transaksi berjafan Indonesia serta mengetahui seberapa besar pengaruh kebijaksanaan devaluasi terhadap pengeluaran pemerintah , pendapatan nasional dan transaksi berjalan di Indonesia. Sebagai skenario yang diambil dalam kasus Indonesia adalah devaluasi tahun 1978, tahun 1983 dan tahun 1986. Sedangkan Periode waktu (observasi) yang dilakukan adalah selama 25 tahun (PJP.1,1969/70 - 1994/95) terhadap date International Financial Statistic (IPS) dari berbagai terbitan.Untuk melakukan estimasi digunakan dengan metoda Statistika dan Ekonometrik dengan data time series yang menggunakan program TSP. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa hubungan antara variabel bebas (pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil, implisit harga ekspor terhadap share nontraded goods dan rasio harga ekspor dan harga impor) secara bersama-sama mempcngaruhi posisi pendapatan nasional yang ditunjukkan koefisien korelasi yang cukup kuat dan berarti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 88,87% dan nilai F-test sebesar 55,7357. Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabel, terlihat bahwa hasil pengujian empiris hubungan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share dan rasio harga ekspor dan harga impor terhadap pendapatan nasional tidak jauh berbeda dengan persamaan tan pa kebijaksanaan devaluasi. Artinya terdapat korelasi positif, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 96,16%.Sedangkan pengaruh pendapatan nasional (GDP) dengan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share nontraded goods, rasio harga ekspor dan harga impor dalam bentuk transformasi logaritma adalah signifikan atau berarti. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeiuaran pemerintah adalah positif yaitu 0,0328, dalam arti setiap terjadi peningkatan sebesar satu-satuan terhadap pengeluaran pemerintah akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan nasional (output) sebesar 0,0021. Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabel juga terdapat korelasi positif kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabei juga terdapat korelasi positif antara pendapatan nasional dengan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share nontraded goods dan rasio harga ekspor dan harga impor yaitu sebesar 0.0004; 0.0071; 0,0004 dan 0,0064.Selanjutnya estimasi dalam bentuk transformasi logaritma transaksi berjaian terhadap komposit rasio kurs riil dengan nilai ekpor barang dan jasa merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dan rasio harga ekspor dan harga impor dipengaruhi secara signifikan. Hal ini ditunjukkan koefisien pengeluaran pemerintah dan rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan mempunyai arah positif yaitu sebesar 0,1089 dan 0,0083, artinya setiap terjadi peningkatan perubahan pengeluaran pemerintah, rasio kurs riil terhadap share barang yang tidak diperdagangkan sebesar satu-satuan, maka akan meningkatkan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil terhadap ekspor barang dan jasa sebesar 0,1089 dan 0,0083. Sedangkan koefisien regresi rasio harga ekspor dan harga impor mempunyai hubungan negatif yaitu sebesar -0,8421.Sedangkan pengaruh kebijaksanaan devaluasi sebagai dummy variabei mempunyai korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dan rasio kurs rii) terhadap share barang yang tidak diperdagangkan dengan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil dengan ekspor barang dan jasa. Hasil koefisien regresi menunjukkan sebesar 0,0901 dan 0,0222, yang berarti setiap kenaikan satu-satuan pengeluaran pemerintah dan rasio nilai kurs Mil terhadap share nontraded goods akan meningkatkan rasio transaksi berjaian terhadap komposit kurs riil dengan ekspor barang dan jasa sebesar 0,0901 dan 0,0222 satuan.Dengan demikian berdasarkan skenario yang digunakan 3 (tiga) yaitu tarujn 1978, tahun 1983 dan tahun 1986, ternyata mulai tahun 1994 kebijaksanaan pemerintah dibidang fiskal konsisten dengan target makro ekonomi. Berarti sasaran pembangunan ekonomi tercapai."

"Kebijakan moneter Indonesia sampai saat ini pada dasarnya masih menggunakan paradigma lama yang mengandalkan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Mekanisme transmisi kebijakan moneter selama ini menyatakan bahwa Bank Indonesia (BI), dapat mengendalikan M (0) dan dengan asumsi multiplier uang (Money Multiplier) tetap, BI akan dapat mengendalikan M(1} dan M(2). Melalui pengendalian M(1) dan M(2), BI dapat mempengaruhi PDB Nominal atau permintaan agregat."

"Hubungan tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mudah diidentifikasikan. Beragam kesimpulan diperoleh oleh peneliti-peneliti mengenai hubungan kausalitasnya.Tesis ini mencoba menerangkan pengaruh tingkat tabungan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kurun waktu 1976-1996. Kebijakan sektor keuangan tahun 1980-an dan 1990-an dengan kerangka liberalisasi keuangan McKinnon (1973) untuk menghilangkan Financial repression yang terjadi sebelum tahun 1983, ternyata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sampai tahun 1996.Menurut paradigma tersebut, liberalisasi sektor finansial akan menjadikan tingkat suku bunga riil positip, yang selanjutnya akan terjadi financial deepening dan peningka tan rasio investasi terhadap GDP, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Kesimpulan dari tesis ini adalah tingkat tabungan domestik bruto mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tidak berlaku sebaliknya. Kendati tabungan bukan pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi, besar yang cukup dari tabungan penting, terutama dalam membuat kebijakan agar saving-investment gap tidak mengkuatirkan ditinjau dari indikator defisit transaksi berjalan."

"Tesis ini menjelaskan bagaimana variabel fiskal (pajak/tax) dan moneter (tingkat bunga rill/real interest rate) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam suatu sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Disamping itu, tesis ini mengulas bagaimana perubahan variabel-variabel seperti : real exchange rate yang ditunjukan oleh rasio antara indeks harga luar negeri dikali dengan nilai tukar, dengan indeks harga domestik (QF*E/CPI), serta besarnya tingkat bunga rill (RI), besarnya impor dunia (MWR), defisit anggaran pemerintah (G-T), obligasi pemerintah (L) clan output perekonomian domestik setahun lalu (Y(-1)), akan mempengaruhi perubahan pada output (Y) tahun berjalan. Data yang digunakan adalah data tahunan periode 1969-1997. Perangkat ilmiah yang digunakan adalah ekonometrika, menggunakan sistem persamaan simultan clan merupakan penerapan dari teori IS-LM dalam perekonomian kecil dan terbuka dengan sistem nilai biker tetap. Secara spesifik, model ini merupakan model Mundell-Fleming. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunalkan harga konstan 1993 (serous dalam nilai riil). Untuk simulasi output periode 1998-2003, diasumsikan bahwa pemerintah menerapkan paket kebijakan makro (fiskal dan moneter) pads tahun 1998. Ada 9 skenario yang diaplikasikan yaitu : skenario pertains, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, keduanya bersifat longgar; skenario kedua, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar dan kebijakan moneter bersifat netral; skenario ketiga, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar namun kebijakan moneter bersifat ketat; skenario keempat, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat netral dan kebijakan moneter bersifat longgar, skenario kelima, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal manpun moneter bersifat netral; skenario keenam, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal netral dan moneter bersifat ketat; skenario ketujuh, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat namun kebijakan-moneter bersifat longgar, skenario kedelapan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter bersifat netral; sedangkan skenario kesembilan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal maupun moneter yang bersifat ketat Dari basil simulasi dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan fiskal lebih efektif di dalam mendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dengan asumsi tingkat pertnmbuhan harga konstan, kebijakan fiskal dan moneter yang longgar akan memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal."