Ditemukan 59 dokumen yang sesuai dengan query
Kiki Meliza
"
ABSTRAKSalah satu isu utama pada beberapa negara adalah bagaimana mengelola desentralisasi fiskal pada seluruh tingkat pemerintahan. Ketika desentralisasi fiskal tidak dapat dikelola secara optimal, maka dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola perekonomian daerah termasuk salah satunya untuk mendapatkan aliran investasi baik asing maupun domestik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membahas dampak desentralisasi pada arus masuk investasi dan untuk mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data panel dengan fixed effect model pada periode tahunan mulai tahun 2010 sampai dengan 2016 untuk 32 provinsi di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap masuknya investasi. Dengan menggunakan proxy share total belanja pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah pusat didapatkan hasil bahwa setiap kenaikan share belanja pemerintah daerah terhadap pusat sebesar 1 akan menurunkan nilai investasi sebesar 0.38 dalam suatu provinsi. Selain itu variabel perda insentif investasi, konsumsi listrik per kapita, panjang jalan dan ukuran pasar akan mendorong masuknya investasi ke suatu daerah. Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada arus masuk investasi berdasarkan dari penelitian kualitatif adalah lokasi sebuah provinsi dan keberadaan kawasan industri.
ABSTRACTOne of the seminal issue for countries is how to manage fiscal decentralization across levels of government. When decentralization is not managed optimally, it undermines government ability to manage local economic including to obtain both foreign and domestic investments. Therefore, this research attempted to discuss the impact of decentralization on investment inflows and to discuss factors influence it. This research uses Indonesia as a case study regarding the effect of decentralization on investment inflows by using a panel data with a random effect model from 2010 up to 2016 periods at 32 Provinces. The results show that the decentralization has a negative and significant impact on investment inflows. The proxy shared total provincial government expenditure against the total Central Government expenditures showed for every 1 increase in the share of local government expenditures toward the central government will reduce 0,38 investment values. The findings also found some factors like the electric power consumption per capita, the density of road, the local incentives regulation on investment, and market size drove investment inflows into a region. Other factors contributed to the investment inflows resulted from the qualitative data were the location of a province and the existence of the industrial area."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T49885
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hari Nugroho
"Minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang utama dalam proses produksi. Pada perkembangannya harga dari minyak mentah dunia terus mengalami fluktuarif dan cenderung bersifat volatil. Volatilitas minyak mentah dunia tentu saja akan berdampak pada proses produksi di suatu industri di Indonesia yang akhirnya berimbas pada perekenomian di Indonesia. Secara garis besar, penelitian ini ingin mempelajari bagaimana volatilitas harga minyak mentah dunia akan memberi dampak kepada daya saing komoditas unggulan di Indonesia dan juga pada perekonomian. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode ARCH-GARCH untuk melihat volatilitas minyak mentah di Indonesia dan menggunakan VAR-VECM untuk melihat dampak dari volatilitas tersebut kepada daya saing dan perekonomian di Indonesia. Hasil analisis mengungkapkan bahwa terdapat volatilitas pada harga minyak mentah dunia. Secara umum volatilitas akan meurunkan daya saing produk unggulan Indonesia, mendepresiasikan rupiah, dan meningkatkan inflasi.
Crude oil is one of the main commodities in the production process. In its development, the price of world crude oil continues to fluctuate and tend to be volatile. The volatility of crude oil of the world will of course have an impact on the production process in an industry in Indonesia which ultimately impact on the economy in Indonesia. Broadly speaking, this research wanted to study how the volatility of world crude oil prices will affect the competitiveness of leading commodities in Indonesia as well as in the economy. This research uses two methods ARCH GARCH method to see the volatility of crude oil in Indonesia and using VAR VECM to see the impact of the volatility to the competitiveness and economy in Indonesia. The results of the analysis reveal that there is volatility in world crude oil prices. In general, volatility will lower Indonesia 39 s competitiveness of flagship products, depreciate the rupiah, and increase inflation."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Syekhan Adesia Ramadhan
"Penelitian ini menganalisis pengaruh anggaran infrastruktur dan anggaran modal manusia ketimpangan di Indonesia menggunakan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Data yang digunakan adalah data sekunder di tingkat nasional untuk tahun 1980 sampai dengan 2018 yaitu anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia, angka inflasi,
tingkat pengangguran, dan rasio Gini. Penelitian ini menggunakan anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai persentase dari total anggaran pemerintah dan sebagai persentase dari PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam istilah
Anggaran pendek pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh positif signifikan melawan ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran pemerintah sebesar infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan. Di sisi itu jika tidak, anggaran pemerintah untuk sumber daya manusia dalam jangka pendek akan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran tersebut pemerintah untuk modal manusia telah memperburuk ketimpangan secara signifikan.
This study analyzes the effect of infrastructure budgets and human capital budgets inequality in Indonesia using a vector error correction model (VECM). The data used are secondary data at the national level for the years 1980 to 2018, namely the government budget for infrastructure and human resources, inflation rates,unemployment rate, and the Gini ratio. This study uses the government budget for infrastructure and human resources as a percentage of the total government budget and as a percentage of GDP. The results of this study indicate that in terms The government's short budget for infrastructure has a significant positive effect against inequality. However, in the long run the government budget as large as infrastructure has a significant effect in reducing inequality. On the other hand, if not, the government budget for human resources in the short term will have a significant negative effect on inequality. However, in the long term the government's human capital budget has exacerbated inequality significantly."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yuda Andika Darmawan
"Pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu sektor penyumbang PDB dan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun kontribusi yang besar dari sisi makro juga tidak memberikan kontribusi yang besar dari sisi mikro. Banyak keluarga petani masih bergantung pada sektor non pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Sangat sedikit penelitian tentang dampak pendapatan non-pertanian terhadap kegiatan pertanian, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan non pertanian terhadap produktivitas dan pembelian input pertanian. Dengan menggunakan metode two-stage least square (2SLS), dimana akses air leding dan kepemilikan kendaraan bermotor dimasukkan sebagai variabel instrumen, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan dan partisipasi di sektor non pertanian mampu meningkatkan produktivitas dan pembelian kendaraan bermotor. input pertanian pada keluarga petani padi sawah. di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan sektor non pertanian bagi petani, selain sebagai sumber pendapatan, juga mampu mendukung sektor pertanian.
Agriculture provides an important contribution to the Indonesian economy as one of the sectors contributing to GDP and the largest employment in Indonesia. However, the big contribution from the macro side also did not make a big contribution from the micro side. Many farming families still depend on the non-agricultural sector to meet their needs. There has been very little research on the impact of non-agricultural incomes on agricultural activities, particularly in Indonesia. Therefore, this study aims to determine how non-agricultural income affects productivity and agricultural input purchases. By using the two-stage least square (2SLS) method, where access to piped water and ownership of motorized vehicles were included as instrument variables, this study found that income and participation in the non-agricultural sector were able to increase productivity and purchase of motorized vehicles. agricultural input in lowland rice farmer families. in Indonesia. This emphasizes the importance of developing the non-agricultural sector for farmers, apart from being a source of income, also being able to support the agricultural sector."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Yudhy Guztaman
"Penelitian ini mencoba menilai pengaruh penerapan tarif tunggal (penurunan tarif pajak) terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menggunakan metode
probit unbalanced panel data, penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan peraturan tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.
This study attempts to estimate the effect of applying a single rate (reducing tax rate) on increasing tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) through the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013. Using probit unbalanced panel data, this study analyzes the effect of reducing tax rate in Indonesia. The results indicate that adoption of Government Regulation No. 46 0f 2013 (reducing tax tariff) is able to improve taxpayer compliance of MSME in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T54760
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yelly Widarthi
"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.
Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lalu Riza Ihwandi
"Pertumbuhan ekonomi sangat penting baik bagi negara berkembang maupun bagi negara maju. Ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat sehingga ketimpangan dan kemiskinan akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat karena hanya mementingkatn pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, hal ini memerlukan arah kebijakan baru dari pemerintah yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan data sekunder dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2021. Jika dapat dibuktikan bahwa variabel belanja daerah berupa rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka dapat disimpulkan bahwa dengan percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif, digunakan analisis data panel statis yaitu model
fixed effect karena dapat mengurangi bias dibandingkan dengan model data panel yang lain, terutama bias yang disebabkan oleh variabel yang sifatnya
unobservable time invariant. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja daerah berupa belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Belanja modal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, sementara belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Economic growth is very important for both developing and developed countries. When economic growth in a country increases, social welfare will also increase so that inequality and poverty will decrease. Economic growth accompanied by increasing inequality and poverty means that this economic growth is only enjoyed by some groups of people because it only increases economic growth based on Gross Domestic Product (GDP). Therefore, this requires a new policy direction from the government that can reduce the level of inequality and poverty along with increasing economic growth. This is referred to as inclusive economic growth. The purpose of this research is to analyze the relationship between regional spending and inclusive economic growth in Indonesia with secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2011-2021. If it can be proven that regional expenditure variables in the form of capital expenditure ratio and social assistance expenditure ratio have a positive relationship with inclusive economic growth, it can be concluded that accelerating economic growth inclusiveness can reduce inequality and poverty levels in Indonesia. To find out the relationship between regional spending and inclusive economic growth, static panel data analysis is used, namely the fixed effect model because it can reduce bias compared to other panel data models, especially bias caused by variables that are unobservable time invariant. The results of the analysis of this study explain that regional expenditures in the form of capital expenditures and social assistance expenditures have a significant influence on inclusive economic growth in Indonesia. Capital spending has a negative relationship with inclusive economic growth, while social assistance spending has a positive relationship with inclusive economic growth."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nezar Kurnia Ramadhan
"Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019. Menggunakan regresi panel Fixed Effect, hasilnya adalah perubahan skema tarif tunggal menjadi multi tarif, perubahan nilai tarif dan perubahan batas NJOPTKP, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
The decentralization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Indonesia in 2014, gave Local Government the flexibility to manage PBB-P2 including the regulation of tariffs rate, Non taxable object (NJOPTKP) etc, as a manifestation of fiscal decentralization and increasing the regional revenue. there are two groups, the regional group that changes the tax regulations and the group that does not, since those two has a differences trend of revenues, so we analyze the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019 . With Panel Fixed Effect regression, the result show change of rate scheme from single to multiple rate, change in tax rate and limit of NJOPTKP signifficantly affected the compliance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Resti Astuti
"Pada fungsi produksi Cobb-Douglas, faktor A(t) tidak hanya mencerminkan teknologi namun juga perbedaan kontribusi sumber daya dan institusi lintas wilayah dan waktu (Lin dan Liu, 2000). Penelitian ini mengasumsikan bahwa A(t) dicerminkan oleh belanja daerah sebagai parameter desentralisasi dan belanja pemerintah pusat di daerah. Sehingga penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh belanja daerah namun juga pengaruh belanja pemerintah pusat di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah. Dengan menggunakan data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk periode 2010-2019 dan metode fixed effect model (FEM), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja desentralisasi yang diukur dengan belanja daerah serta belanja pemerintah pusat di daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat di daerah juga memiliki korelasi positif dengan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.
In Cobb-Douglas production function, the term A(t) reflects not only technology but also difference in resource endowments and institutions across regions and over time (Lin & Liu, 2000). This study assumes that A(t) is reflected by local expenditure as decentralization measure and central expenditure spent in local. This study examines not only the effect of local expenditure but also the effect of central expenditure spent in local to economic growth. Using panel data of regencies/cities in Indonesia for 2010-2019 period and fixed effect model (FEM) methodology, the result shows that decentralization expenditure as measured by local expenditure, together with central expenditure spent in local has positive effect on local economic growth in Indonesia. Furthermore, central expenditure spent in local also has positive correlation with local expenditure of regencies/cities in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aisyah Nurrul Jannah
"Studi ini menganalisis dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota yang memiliki sektor dominan tersier/jasa dan mengevaluasi kebijakan insentif fiskal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode difference-in-difference random effect dengan menilai total pendapatan daerah dan PAD sebagai variabel outcome. Variabel treatment adalah kabupaten/kota yang memiliki sektor dominan tersier lebih dari 40% dan variabel kontrol adalah sebaliknya. Variabel waktu adalah 2018-2019 (sebelum krisis COVID-19) dan 2020 (pada saat krisis COVID-19). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan total pendapatan daerah sebesar 2,18%, namun PAD meningkat sebesar 4,62%. Di sisi lain, untuk mengevaluasi kebijakan insentif fiskal dilakukan metode cross sectional dan hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal berpengaruh positif terhadap PAD sebesar 25,7%, namun secara statistik tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran insentif belum optimal dan proses pemulihan PAD lebih dikarenakan basis pajak sebagai daerah dominan tersier.
This study analyzes the impact of COVID-19 on the local revenue of districts/cities that have a dominant tertiary/service sector and evaluates fiscal incentive policies to rebound its local revenue. This study uses the difference-in-difference random effect method by estimating total revenue and local-owned revenue as an outcome variables. The treatment variable is the district/city which has a tertiary dominant sector of more than 40% and the control variable is the otherwise. The time variables are 2018-2019 (before the COVID-19 crisis) and 2020 (at the time of the COVID-19 crisis). The results showed a decrease in total revenue by 2.18%, but local-owned revenue increased by 4.62%. Meanwhile, to evaluate the fiscal incentive policy, a cross sectional method was used and the results showed that the fiscal incentive policy had a positive effect on local-owned revenue by 25.7% but not statistically significant. It implies that the role of incentives is not optimal, and the process of local-owned revenue recovery is more due to the tax base as a dominant tertiary region."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
