Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."

"Pertumbuhan ekonomi sangat penting baik bagi negara berkembang maupun bagi negara maju. Ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat sehingga ketimpangan dan kemiskinan akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat karena hanya mementingkatn pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, hal ini memerlukan arah kebijakan baru dari pemerintah yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan data sekunder dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2021. Jika dapat dibuktikan bahwa variabel belanja daerah berupa rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka dapat disimpulkan bahwa dengan percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif, digunakan analisis data panel statis yaitu model fixed effect karena dapat mengurangi bias dibandingkan dengan model data panel yang lain, terutama bias yang disebabkan oleh variabel yang sifatnya unobservable time invariant. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja daerah berupa belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.­ Belanja modal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, sementara belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

---

Economic growth is very important for both developing and developed countries. When economic growth in a country increases, social welfare will also increase so that inequality and poverty will decrease. Economic growth accompanied by increasing inequality and poverty means that this economic growth is only enjoyed by some groups of people because it only increases economic growth based on Gross Domestic Product (GDP). Therefore, this requires a new policy direction from the government that can reduce the level of inequality and poverty along with increasing economic growth. This is referred to as inclusive economic growth. The purpose of this research is to analyze the relationship between regional spending and inclusive economic growth in Indonesia with secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2011-2021. If it can be proven that regional expenditure variables in the form of capital expenditure ratio and social assistance expenditure ratio have a positive relationship with inclusive economic growth, it can be concluded that accelerating economic growth inclusiveness can reduce inequality and poverty levels in Indonesia. To find out the relationship between regional spending and inclusive economic growth, static panel data analysis is used, namely the fixed effect model because it can reduce bias compared to other panel data models, especially bias caused by variables that are unobservable time invariant. The results of the analysis of this study explain that regional expenditures in the form of capital expenditures and social assistance expenditures have a significant influence on inclusive economic growth in Indonesia. Capital spending has a negative relationship with inclusive economic growth, while social assistance spending has a positive relationship with inclusive economic growth."

"Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019. Menggunakan regresi panel Fixed Effect, hasilnya adalah perubahan skema tarif tunggal menjadi multi tarif, perubahan nilai tarif dan perubahan batas NJOPTKP, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

---

The decentralization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Indonesia in 2014, gave Local Government the flexibility to manage PBB-P2 including the regulation of tariffs rate, Non taxable object (NJOPTKP) etc, as a manifestation of fiscal decentralization and increasing the regional revenue. there are two groups, the regional group that changes the tax regulations and the group that does not, since those two has a differences trend of revenues, so we analyze the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019 . With Panel Fixed Effect regression, the result show change of rate scheme from single to multiple rate, change in tax rate and limit of NJOPTKP signifficantly affected the compliance."

"Pada fungsi produksi Cobb-Douglas, faktor A(t) tidak hanya mencerminkan teknologi namun juga perbedaan kontribusi sumber daya dan institusi lintas wilayah dan waktu (Lin dan Liu, 2000). Penelitian ini mengasumsikan bahwa A(t) dicerminkan oleh belanja daerah sebagai parameter desentralisasi dan belanja pemerintah pusat di daerah. Sehingga penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh belanja daerah namun juga pengaruh belanja pemerintah pusat di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara belanja pemerintah pusat di daerah dan belanja daerah. Dengan menggunakan data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk periode 2010-2019 dan metode fixed effect model (FEM), hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja desentralisasi yang diukur dengan belanja daerah serta belanja pemerintah pusat di daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat di daerah juga memiliki korelasi positif dengan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.

---

In Cobb-Douglas production function, the term A(t) reflects not only technology but also difference in resource endowments and institutions across regions and over time (Lin & Liu, 2000). This study assumes that A(t) is reflected by local expenditure as decentralization measure and central expenditure spent in local. This study examines not only the effect of local expenditure but also the effect of central expenditure spent in local to economic growth. Using panel data of regencies/cities in Indonesia for 2010-2019 period and fixed effect model (FEM) methodology, the result shows that decentralization expenditure as measured by local expenditure, together with central expenditure spent in local has positive effect on local economic growth in Indonesia. Furthermore, central expenditure spent in local also has positive correlation with local expenditure of regencies/cities in Indonesia."

"Studi ini menganalisis dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota yang memiliki sektor dominan tersier/jasa dan mengevaluasi kebijakan insentif fiskal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode difference-in-difference random effect dengan menilai total pendapatan daerah dan PAD sebagai variabel outcome. Variabel treatment adalah kabupaten/kota yang memiliki sektor dominan tersier lebih dari 40% dan variabel kontrol adalah sebaliknya. Variabel waktu adalah 2018-2019 (sebelum krisis COVID-19) dan 2020 (pada saat krisis COVID-19). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan total pendapatan daerah sebesar 2,18%, namun PAD meningkat sebesar 4,62%. Di sisi lain, untuk mengevaluasi kebijakan insentif fiskal dilakukan metode cross sectional dan hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal berpengaruh positif terhadap PAD sebesar 25,7%, namun secara statistik tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran insentif belum optimal dan proses pemulihan PAD lebih dikarenakan basis pajak sebagai daerah dominan tersier.

---

This study analyzes the impact of COVID-19 on the local revenue of districts/cities that have a dominant tertiary/service sector and evaluates fiscal incentive policies to rebound its local revenue. This study uses the difference-in-difference random effect method by estimating total revenue and local-owned revenue as an outcome variables. The treatment variable is the district/city which has a tertiary dominant sector of more than 40% and the control variable is the otherwise. The time variables are 2018-2019 (before the COVID-19 crisis) and 2020 (at the time of the COVID-19 crisis). The results showed a decrease in total revenue by 2.18%, but local-owned revenue increased by 4.62%. Meanwhile, to evaluate the fiscal incentive policy, a cross sectional method was used and the results showed that the fiscal incentive policy had a positive effect on local-owned revenue by 25.7% but not statistically significant. It implies that the role of incentives is not optimal, and the process of local-owned revenue recovery is more due to the tax base as a dominant tertiary region."

"Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia dilakukan pada 5 daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Kebijakan tersebut berimplikasi dengan penerimaan dana desentralisasi yang lebih tinggi. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hubungan kondisi keuangan 3 daerah otonomi khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat dengan akuntabilitas keuangan daerah yang diproksikan oleh variabel opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hasil pemeriksaan BPK RI. Menggunakan metode Conditional Logistic Fixed Effect, penelitian menggunakan rasio keuangan berdasarkan data keuangan daerah sejak 2011-2019. Hasil penelitian adalah: pertama, adanya hubungan antara akuntabilitas dengan kondisi keuangan pemerintah daerah otonomi khusus yang direfleksikan oleh beberapa variabel yang signifikan dan konsisten pada beberapa model. Kedua, variabel yang konsisten mendorong terciptanya akuntabilitas adalah variabel rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi total dana transfer, sementara itu rasio Dana Bagi Hasil (DBH) per total pendapatan konsisten dan signifikan dalam mengurangi kemungkinan terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai penilaian akuntabilitas tertinggi. Variabel lain seperti rasio belanja operasional dan belanja modal per total belanja juga mengurangi kemungkinan terwujudnya opini WTP. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan daerah dalam evaluasi pelaksanaan desentralisasi asimetris terutama pada ketiga provinsi tersebut.

---

The asymmetric decentralization policy is applied in 5 regions: DKI Jakarta Province as the State Capital, Yogyakarta Special Region Province, Aceh Province, Papua Province, and West Papua Province. This study examines the relationship between the financial conditions of 3 special autonomous regions, namely Aceh, Papua, and West Papua, with regional financial accountability as proxied by the variable of opinion on regional financial statements (LKPD) due to the examination of the Indonesian National Audit Board. Using the Conditional Logistic Fixed Effect method, this study uses financial ratios based on regional financial data from 2011-2019. The results show that, first, there is a relationship between accountability and the financial condition of the special autonomy regional government, which is reflected by several significant and consistent variables in several models. Second, the variable that consistently encourages accountability is the proportion of Special Allocation Fund (DAK) from the total transfer. Meanwhile, the ratio of Revenue Sharing (DBH) per total income is consistent and significant in reducing the possibility of realizing an Unqualified Opinion (WTP) as the highest accountability assessment. Other variables such as the ratio of operational expenditures and capital expenditures per total expenditure also reduce the probability of realizing the WTP opinion. These results indicate that the government needs to pay attention to regional financial ratios in evaluating the implementation of asymmetric decentralization, especially in the three provinces."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan mandatory spending bidang pendidikan terhadap efisiensi belanja daerah di bidang pendidikan. Dalam menganalisis hubungan antara mandatory spending dan efisiensi belanja daerah, studi ini menggunakan teori terkait earmarking terutama model debate prevention yang menyatakan bahwa institusi pemegang dana earmark cenderung tidak efisien dalam melaksanakan belanjanya. Dengan data pendidikan yang diagregasi pada level kabuapten/kota sepanjang tahun 2016-2019 studi ini menemukan hasil yang mengkonfirmasi teori tersebut yaitu daerah-daerah yang memenuhi pengalokasian mandatory spending secara rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibanding daerah-daerah yang belum/tidak memenuhi mandatory spending.

---

This paper aims to study the effect of mandatory spending policy on local government spending efficiency especialy in education sector. We used debate prevention model in the earmarking literature to study the effect of mandatory spending that suggest institutions that have an earmark budget have tendency to make inefficient spending. Using data related to education sector aggregated at district/city level from 2016 to 2019, the result shows that district/city which are complied with minimum spending criterion at average have level of efficiency lower than district/city which are not complied with the minimum spending criterion."

"Infrastruktur merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Secara makro, infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital dan secara mikro, infrastruktur mempengaruhi biaya produksi. Dalam keuangan negara & daerah belanja infrastruktur dikelompokkan dalam jenis belanja modal. Alokasi belanja modal memiliki konsekuensi meningkatnya belanja pemeliharaan di tahun anggaran ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemeliharaan, dan hubungannya dengan belanja modal serta bagaimana pengalokasian belanja pemeliharaan. Sebagai sebuah penelitian kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif penulis menganalisa realitas dan membandingkannya dengan teori yang ada. Data yang diolah adalah data keuangan dengan alat analisis correlation matrix yang dipadukan dengan observasi data dokumen dan teori.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, alokasi belanja modal tahun sebelumnya, metode penghitungan belanja pemeliharaan, dan jumlah aset yang ada. Belanja pemeliharaan juga memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja modal tahun sebelumnya. Koefisien korelasi tertinggi ditunjukkan oleh hubungan belanja pemeliharaan dengan belanja modal satu tahun sebelumnya yakni sebesar 0,94. Besaran alokasi belanja pemeliharaan menggunakan metode actual expenditure. Ke depan, sebaiknya pemerintah mulai menerapkan konsep multi-term expenditure framework (MTBF) dalam pengalokasian belanja modal dan belanja pemeliharaan, mulai dari planning, executing, monitoring dan evaluating. Pemerintah juga sudah harus mulai menerapkan sistem akumulasi penyusutan dalam menghitung neraca daerah sehingga aset yang tercantum dalam neraca daerah lebih realistis.

---

Infrastructure is the engine of economic growth. On the macroeconomics, infrastructure affecting the marginal productivity of private capital and microeconomics, infrastructure affect production costs. In the state and local finance infrastructure expenditures are grouped in this type of capital expenditures. Allocation of capital expenditures have increased consequences of maintenance expenditures in the next budget year. This study aims to determine the factors that affect the maintenance expenditure, and its relation to capital expenditure and how the allocation of maintenance expenditure. As a quantitative research supported by the qualitative approach, the authors analyze the reality and compare it with existing theories. The data is processed financial data with the correlation matrix analysis tools combined with observational data and theoretical documents.The results showed that the allocation of maintenance expenditure is influenced by several factors namely, the allocation of the previous year capital expenditure, maintenance expenditure method of calculation, and the amount of existing assets. Maintenance expenditures also have a strong relationship to the previous year capital expenditure. The highest correlation coefficient indicated by the relations of maintenance expenditures with capital expenditure of the previous year for 0.94. Maintenance expenditure allocation quantities using actual expenditure. For the future, the government should begin to apply the concept of multi-term expenditure framework (MTBF) in the allocation of capital expenditure and maintenance expenditure, ranging from planning, executing, monitoring, and evaluating. The government also must begin to implement the system in calculating accumulated depreciation balance of the region so that the assets listed in the regional balance is more realistic."

"Skripsi ini ingin melihat pengaruh dari preferensi risiko dan preferensi waktu terhadap intensi pensiun pada pekerja sektor formal yang berusia 50 tahun keatas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data cross-section dengan analisis data sekunder menggunakan regresi logistik dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (SAKERTI) gelombang 5 (2014). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa preferensi risiko dan preferensi waktu secara signifikan berkaitan dengan intensi pensiun seseorang. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi intensi pensiun seperti faktor kesehatan dan karakteristik individu.

---

This thesis wants to see the effect of risk preferences and time preferences on retiment intentions of formal sector workers aged 50 years and above in Indonesia. This study uses cross-section data with secondary data analysis using logistic regression of wave 5 (2014) of the Indonesian Family Life Survey (IFLS). The results of this study found that risk preferences and time preferences are significantly associated with retirement intentions. In addition, there are other factors that also affect the intention to retire such as health factors and individual characteristics."