Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Hukum Waris di masyarakat Lampung Pesisir yaitu yang terjadi pada keluarga SC. Hukum waris yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan perspektif Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam. Masyarakat adat Lampung dalam pembagian harta warisan memperhatikan sistem kewarisan. Sistem kewarisan yang digunakan ini adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki, dengan menjadikan anak tertua laki-laki sebagai penanggung jawab harta warisan orang tua yang sudah meninggal untuk menghidupi keluarga atau adik-adiknya secara adil. Sitem kewarisan mayorat inilah yang sering mengakibatkan timbulnya konflik dalam pelaksanaan harta warisan, dikarenakan tidak semua anak tertua laki-laki dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hukum waris adat dan hukum waris Islam juga mengatur tentang hak janda sebagai istri dari pemilik harta warisan /pewaris. Adapun permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengenai sistem kewarisan mayorat yang diterapkan oleh keluarga S.C dalam pelaksanaan hukum waris dilihat berdasarkan perspektif hukum waris adat serta hukum waris islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan hukum waris adat oleh keluarga S.C yang tidak sesuai dengan sistem kewarisan Mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua memegang penuh tanggung jawab atas harta warisan orang tuanya untuk bersikap adil atas kelangsungan hidup keluarga. Selanjutnya pembagian atas janda, serta penyelesaian hutang pewaris tidak sesuai dengan hukum kewarisan. Selain itu wasiat tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah dituliskan oleh pewasiat, sehingga menimbulkan permasalahan di dalam keluarga S.C.

---

This research discusses the implementation of inheritance law of the Lampung society which occurs in the SC family. This study is using the perspective of Customary Inheritance Law and Islamic Inheritance Law. In the distribution of inheritance assets, Lampung society will pay attention to the inheritance system. The inheritance system that used in this Lampung society is the male major Inheritance system. The position of oldest son is as the person in charge of their parent’s assets to support his family and his younger siblings fairly. This major inheritance system often results some conflicts in the implementation of inheritance, because not all of the eldest sons can carry out their duties and responsibility properly. Customary inheritance law and Islamic inheritance law also regulated the rights of a widow as the wife of the heirs. The problem in this research is about the majorat inheritance system applied by the S.C family in the implementation of inheritance law and viewed from the perspective of customary inheritance law and Islamic inheritance law. To answer this problem, a normative juridical legal research method with explanatory research typology is used. The result of this research are the implementation of customary inheritance law by the S.C family which is not in accordance with the male majority inheritance system, where the eldest son holds full responsibility for the inheritance of his parents to be fair for the survival of the family. Furthermore, the distribution of widows and settlement of debts of the heirs is not in accordance with the law of inheritance. In addition, the will was not carried out in accordance with what had been written by the will, causing problems in the S.C. family."

"Penelitian ini membahas mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi di Kabupaten Padang Pariaman di tengah-tengah kenyataan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dilakukan pendaftaran tanah serta adanya anggapan bahwa pendaftaran tanah dapat memusnahkan keberadaan tanah pusako tinggi karena dikhawatirkan akan mempermudah pengalihan hak atas tanah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitan ini ialah mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi dan akibat hukum pendaftaran tanah tersebut bagi kedudukan mewaris keturunan dalam suku/kaum di Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan tipe penelitian preskriptif analitis dan hasil penelitian dianalisis secara kualitatis. Bahan analisis bersumber pada data primer melalui proses wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa diadakannya pendaftaran tanah mampu menjaga kelestarian tanah pusako tinggi di tengah-tengah masyarakat, akan diperoleh bukti tertulis yang kuat dan mampu mempertahankan hak ulayat masyarakat meskipun masih sangat sedikit masyarakat yang memahami mengenai hal tersebut. Pendaftaran ini tidak memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kedudukan mewaris keturunan suku/kaum, karena tidak akan merubah sistem pewarisannya. Namun, dengan diadakannya pendaftaran terhadap tanah pusako tinggi maka akan muncul kewajiban membayar pajak pada saat berlangsungnya turun waris.

---

This study discusses the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi lands in Padang Pariaman Regency in the midst of the reality of the lack of public awareness about the importance of land registration and the assumption that land registration can destroy the existence of pusako tinggi land because it is feared that it will facilitate the transfer of land rights. The problems raised in this research are regarding the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi land and the legal consequences of land registration for the position of inheriting descendants in Padang Pariaman Regency. The research method used is empirical juridical with prescriptive analytical research type and the research results are analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from primary data through an interview process and secondary data in the form of laws and regulations, books and other sources. Based on the results of the study, it was found that land registration can maintain the sustainability of pusako tinggi land, because by doing so the community will be able to defend their ulayat right on the land although most of the community do not have the knowledge about it. This registration does not have a significant legal impact on the customary inheritance system. However, with the registration of pusako tinggi land, there will be an obligation to pax taxes at the time of inheritance."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hak mewaris perempuan yang statusnya sebagai purusa dalam hukum waris adat bali, di mana perempuan yang telah melakukan perkawinan nyentana tidak lagi berstatus pradana, melainkan statusnya berubah menjadi purusa dan berhak untuk mewaris dari harta peninggalan orang tuanya. Tidak diakuinya status purusa oleh ahli waris lainnya mengakibatkan sengketa terhadap harta peninggalan orang tuanya berupa beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh ahli waris lainnya. Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 233/Pdt.G/2019/PN.Gin. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai hak mewaris perempuan yang tidak diakui sebagai purusa dalam hukum waris adat bali dan akibat hukum terhadap tanah waris dari perempuan yang berkedudukan sebagai purusa dalam putusan pengadilan ini. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dalam penelitian adalah kedudukan perempuan yang tidak diakui sebagai purusa menurut sistem hukum waris adat Bali tetaplah sah sebagai ahli waris, di mana perempuan yang telah melangsungkan perkawinan nyentana mengakibatkan statusnya berubah menjadi sentana rajeg, di mana status sentana rajeg dapat dikatakan sama dengan status purusa. Selain itu, akibat hukum yang timbul terhadap tanah waris dari perempuan yang berstatus sebagai purusa mengakibatkan beberapa tanah waris yang dikuasai oleh ahli waris lainnya menjadi tidak sah, sehingga perempuan yang berstatus sebagai purusa berhak untuk mendapatkan setengah bagian dari tanah waris tersebut, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan haknya yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan hak atas tanah Perkaban 21/2020 Kantor Pertanahan setempat.

---

This study discusses the position of women's inheritance rights whose status is purusa in Balinese customary inheritance law, where women who have married nyentana no longer have pradana status, but their status changes to purusa and has the right to inherit from their parents' inheritance. The non-recognition of purusa status by other heirs resulted in a dispute over the inheritance of his parents in the form of several parcels of land controlled by other heirs. The case can be seen in the Gianyar District Court Decision Number 233/Pdt.G/2019/PN.Gin. The problems raised in this study are regarding the inheritance rights of women who are not recognized as purusa in Balinese customary inheritance law and the legal consequences of the inheritance of women who are purusa in this court decision. To answer these legal problems, a normative legal research method with an explanatory type of research is used. The results of the analysis in the study are that the position of women who are not recognized as purusa according to the Balinese customary inheritance law system is still valid as heirs, where women who have married nyentana resulted in their status changing to sentana rajeg, where the status of sentana rajeg can be said to be the same as the status of purusa . In addition, the legal consequences arising from the inheritance of women with the status of purusa resulted in some of the inheritance lands controlled by other heirs being invalid, so that women with the status of purusa were entitled to get half of the inheritance land, so that efforts made This can be done to obtain the rights, namely by submitting an apliciation for the cancellation of land rights to Perkaban 21/2020 at the local Land Office."

"Sumatra Barat memiliki banyak tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat, baik itu milik suku ataupun kaum tertentu. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak tanah ulayat di Indonesia dan menganalisis bagaimana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb. memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutuskan proses pendaftaran Sertifikat yang dibuat tanpa persetujuan Kaum dan Mamak Kepala Waris dianggap telah cacat hukum dan dilarang menurut hukum adat Minangkabau. Penelitian ini juga menemukan bahwa sengketa dalam Putusan yang ditelaah terjadi karena kekeliruan mengenai asal-usul ojek sengketa, yaitu satu hal yang umum terjadi karena sifat tanah ulayat yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga dapat mengaburkan asal-usul tanah tersebut.

---

West Sumatra has a lot of ulayat lands, namely land that is jointly owned by customary law communities, whether it belongs to a certain suku (tribe) or kaum (people). This often results in land conflits. This study aims to review the protection of land customary rights in Indonesia and analyze how the decision of the Lubuk Basung District Court Number 6/Pdt.G/2021/PN Lbb protects the land customary rights. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Results of the study stated that the Judge decided that the certificate registration process made without the approval of Kaum and Head of Mamak Waris was considered legally flawed and prohibited under Minangkabau customary law. This study also finds that this dispute occurs because of a confusion about the origin of the object of dispute, a thing that is common because of the characteristics of ulayat land that are inherited generation to generation."

"Penguasaan tanah Indonesia bagi Warga Negara Asing terkendala dengan adanya aturan mengenai asas nasionalisme dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Oleh sebab itu muncul suatu hal yang dilakukan oleh para WNA ini untuk menghindari ketentuan dalam UUPA tersebut yakni dengan membuat perjanjian nominee dengan warga lokal. Hal ini menjadi permasalahan mengingat jenis perjanjian ini belum mempunyai aturan hukum di Indonesia termasuk belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan perjanjian nominee menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria; dan Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam hal pembuatan Perjanjian Nominee terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian ekplanatoris dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bahan analisis bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan mewawancarai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian nominee dan keabsahannya dapat dianalisa dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu terdapat peran dan tanggung jawab notaris terhadap perjanjian nominee dengan studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. Dalam membuat suatu produk hukumnotarissehatrusnya wajib memperhatikan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia, supaya akta yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

---

Indonesian land tenure for foreign nationals is constrained by the existence of regulations regarding the principle of nationalism in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. Therefore, there is something that these foreigners do to avoid the provisions in the UUPA, namely by making nominee agreements with local residents. This is a problem considering that this type of agreement does not yet have legal rules in Indonesia, including not yet regulated in the Civil Code. The issues raised in this study are the validity of the nominee agreement according to the Civil Code and the Basic Agrarian Law; and the Role and Responsibilities of a Notary in terms of making a Nominee Agreement against the decision of the Denpasar District Court Number 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research type with the research results analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from secondary data in the form of legislation, document studies, and interviewing resource persons to strengthen the research results. Based on the results of the research on the nominee agreement and its validity, it can be analyzed from the point of view of the Civil Code and the Basic Agrarian Law. In addition, there are roles and responsibilities of a notary towards the nominee agreement with the case study in the Denpasar District Court decision Number 426 /Pdt.G/2020/PN Dps. In making a legal product, a notary is normally obliged to pay attention to the legal bases that apply in Indonesia, so that the deed produced is in accordance with the laws and regulations in Indonesia."

"ABSTRAKIndonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruhnusantara. Setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat dan pengaturantentang hukum waris yang berbeda sesuai dengan tuntutan adatnya masing-masing.Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan nilai-nilai budaya yang melatarbelakangikehidupan masyarakat yang bersangkutan, begitu halnya dengan hukum waris adatpada masyarakat Melayu Riau. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yangmengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda danbarang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatuangkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Metode penelitian yang digunakandalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancarakepada narasumber yaitu para pemuka adat Melayu Riau, alim ulama, sertamasyarakat adat Melayu Riau. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yangdikemukakan disini adalah bagaimana pengaturan hukum waris menurut hukumwaris adat Melayu Riau dan bagaimanakah perkembangan hukum kewarisan adatpada masyarakat Melayu Riau pada saat ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa pada hakekatnya hukum waris yang dianut oleh masyarakat adat Melayu Riausepenuhnya bersandar kepada hukum waris menurut hukum syarak. Pelaksanaannyapembagian warisannya dilakukan menurut hukum faraid. Kalaupun ada ketentuanketentuanlain mengenai pembagian harta itu, kedudukannya tetaplah lebih rendahdaripada ketentuan syarak. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum waris adatpada masyarakat Melayu Riau telah mengalami perubahan. Pembagian harta tersebutberubah berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh sesama anggota keluarga.Pembagian harta yang pada mulanya didasarkan syarak dimana bagian anak laki-lakidua kali lipat bagian dari anak perempuan, kini lazim diberikan seluruhnya kepadaanak, dan menyamakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki dalam penerimaanwarisan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktorekonomi, kondisi tempat anak-anak berada, kehendak dari orang tua, faktor sosial,faktor kesepakatan, serta faktor adanya pengaruh dari berbagai budaya yangheterogen yang dibawa oleh suku pendatang yang ada di Riau.

---

ABSTRACTIndonesia composed from variety tribe which spread all over nation. liveryarea in Indonesia has own culturc and regulation about different hereditary lawaccording to each culture demand. This matter caused by different culture valueswhich is be the background of pcrtient society, so the things with custom hereditarylaw in Malay o f Riau society. Hereditary law comprising about arrangement toarranging process, continuing, also removing good and chatter and abstract good(immateriele) from one generation o f human being to its generation. Researchmethod which used in this writing is bibliography method equiped by interview tonarrative speaker, consist o f all prominent custom from Malay o f Riau, Moslemscholar and also Malay o f Riau society. There is a problem i want mention that howis hereditary law regulation according to custom hereditary law from Malay o f Riauand how is development of custom hereditary law at this moment in Malay o f Riausociety. Result o f research can concluded that intrinsically hereditary law which iscmbrased by Malay o f Riau society fully lean to hereditary law according to law o fSyarak. The execution o f its heritage done according to law o f Faraid. Even there areother regulations about divison of estae, dimicilling o f it remain still lower thanSyarak regulation. Along growth of epoch, custom hereditary law in Malay o f Riauhas been progressively change. Division o f estae changes pursuant to deliberation forgeneral consensus by humanity o f family member. Firstly» division o f estae based onSyarak which is boy shares are twofold part o f girl shares, nowadays fully given totheir childrens and equalizing girl and boy shares in acceptance o f heritage. Thismatter caused by several factors, consist o f economic factor, condition o f childrensliving, willingness from old fellow, social factor, agreement factor, also existance ofinfluence from many heterogeneous culture which brought by foreign tribe who existin Riau."

"Sahnya Perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum tempat dimana perkawinan dilangsungkan (lex loci celebrationis). Putusnya perkawinan karena perceraian adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pasangan, namun jalan perceraian ini diambil karena memang ikatan suci perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena alasan-alasan tertentu. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah mengenai hak pengasuhan anak. Hakim dalam menentukan pengasuhan anak, perlu untuk memperhatikan latar belakang dari masing-masing pihak, salah satunya adalah mengenai hukum adat yang masih hidup dalam sebuah masyarakat.Putusan No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps merupakan salah satu contoh kasus yang menggambarkan adanya pasangan antar WNI yang melangsungkan Perkawinan di Alabama, Amerika Serikat, bercerai di wilayah Indonesia, dan hakim dalam memutuskan hak pengasuhan anak menggunakan hukum adat Bali yaitu jatuh ke tangan bapak berrdasarkan prinsip kapurusan. Disinilah perlu dikaji lebih lanjut apakah hakim telah sesuai dalam menerapkan hukum-hukum yang terkait sehingga putusan ini telah dibuat dengan seadil-adilnya.

---

The validity of marriages between Indonesia citizen held abroad under the rules in force in Indonesia, must be in accordance with the provisions contained under Law Number 1 year 1974 regarding Marriage and the law of the place where the marriage took place (lex loci celebrationis). The marriage breakup as a result of divorce is something that is very avoidable by each partner, but the divorce path finally taken is because the sacred bond of marriage could not be maintained any longer due to certain reasons. One of the legal consequences of divorce is the child custody. Indonesian judges, in determining child custody, need to pay attention to the background of each party in dispute. One of the backgrounds that need to be noticed by the judges is upon customary laws which still exist in Indonesian modern society. Decision No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps is one example of a case that illustrates inter-citizen couples who hold marriage in Alabama, USA, sook divorce in Indonesia, and the judges who decided the child custody using customary law principles which falls to the fathers side based on kapurusan principle which still exist in Bali. Hence, there is a need to take further studies to analyze whether it was appropriate the judge to apply the relevant laws in order for the decision to be fairly made."

"Skripsi ini membahas tentang konsep sinamot (uang jujur) sebagai tuhor ni boru ("alat beli" anak perempuan) dalam perkawinan adat Batak Toba yang merupakan bentuk perkawinan jujur. Sejak zaman Si Jolo-jolo Tubu (nenek moyang) hingga masa kini, sinamot masih bersifat kontroversial. Bentuk sinamot yang dahulu merupakan benda yang magis dan bersifat kekal, kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi bentuk binatang yang bernyawa, dan kini semua orang memaknai sinamot dengan sejumlah uang demi "membeli" seorang perempuan Batak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sinamot sebaiknya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan (dan parboru/keluarga perempuan) yang akan menjadi milik paranak/keluarga laki-laki.

---

This thesis discusses the concept of sinamot (bride-price) as tuhor ni boru (a symbolic act of “purchasing away” a Bataknese woman from her family) in Toba-Bataknese marriage custom which is a form of bride-price marriage. Sinamot has been a controversial issue since the time of Si Jolo-jolo Tubu (ancestors). In ancient times, sinamot took the form of a magical and eternal item; over time, it has also been interpreted into the form of animals and in modern times as a sum of money to symbolically “purchase” a Bataknese woman away from her family. This study uses a juridical-empirical approach with qualitative-descriptive data analysis method. The results of the study suggest that sinamot should be considered as a form to honor a woman (and parboru/woman family) that will be “owned” by paranak/man family."

"ABSTRAKTerdapat beberapa cara untuk melakukan pemindahan hak milik atas tanah, salah satunya ialah melaui jual beli tanah. Jual beli tanah sendiri merupakan cara yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam hal pemindahan hak milik atas tanah itu tadi. Lahirnya UUPA merupakan sebuah perwujudan dalam unifikasi hukum tanah nasional. Sebelumnya, hukum tanah di Indonesia memiliki beberapa pengaturan, diantaranya adalah menurut hukum adat dan hukum barat. Semenjak diundangkannya UUPA, maka hukum tanah barat menjadi tidak berlaku lagi sepanjang terkait bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek. Keberlakuan UUPA sendiri berlandaskan hukum adat, termasuk jual beli tanah dimana dalam hukum adat menganut asas terang dan tunai. Asas terang dan tunai ini merupakan suatu syarat sah dalam jual beli tanah yang diadopsi dalam sistem hukum tanah nasional saat ini. Asas terang berfungsi untuk pembuktian terhadap pihak ketiga, sedangkan asas tunai ialah untuk pemindahan hak milik atas tanah itu tadi. Namun, terjadi ketidaksesuaian pemaknaan asas terang maupun tunai dalam sengketa tanah yang diputus melalui pengadilan. Ketidaksesuaian dalam pemaknaan kedua asas ini dikhawatirkan berujung pada ketidakpastian hukum. Oleh karena ketidaksesuaian pemaknaan itu pula menjadi timbul pertanyaan tentang bagaimana terjadinya suatu pemindahan hak atas tanah baik menurut hukum adat maupun menurut putusan-putusan pengadilan.

---

ABSTRACTThere are several ways to transfer property rights to the land, one of which is through the sale and purchase of land. Sale and purchase of land itself is the most commonly used by the community in terms of transfer of property rights to the land earlier. The birth of UUPA is an embodiment in the unification of national land law. Previously, the land law in Indonesia has several arrangements, among others are according to customary law and western law. Since the enactment of UUPA, the law of the western lands shall become invalid as long as the earth, water and natural resources contained in, except the provisions concerning hypotheek. UUPA 39 s own enforcement is based on customary law, including the sale and purchase of land which in customary law adheres to the principle of cash and carry. This cash and carry principle is a legitimate requirement in the sale and purchase of land adopted in the current national legal system of land. The principle of carry serves for proof against a third party, while the cash principle is for the transfer of property rights to that land. However, there is a discrepancy in the interpretation of the cash and carry principle in land disputes that are passed through the courts. Non conformity in the interpretation of these two principles is feared to lead to legal uncertainty. Because of the inconsistency of meaning, it also arises the question of how a transfer of land rights applies both according to customary law and according to court decisions. "

"Perkawinan adat Bali dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan sistem kekerabatan tersebut, laki-laki berkedudukan sebagai purusa yang memiliki tanggung jawab serta memegang peranan utama dalam keluarganya. Perkembangan jaman membawa dampak bagi bentuk perkawinan adat Bali yaitu bukan hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai purusa, namun perempuan juga dapat berkedudukan sebagai purusa di keluarganya dan menarik laki-laki untuk menjadi bagian keluarga perempuan, dengan status sebagai perempuan predana . Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan terlihat dari bentuk perkawinan pada gelahang. Dalam perkawinan tersebut, laki-laki dan perempuan adalah sebagai purusa di keluarganya masing-masing. Namun, bentuk perkawinan ini belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat Bali, maka perlu diketahui lebih lanjut tentang pengaturan serta akibat hukum dari dilakukannya perkawinan pada gelahang tersebut. Selain itu, perlu juga diketahui mengenai perkembangan dari perkawinan pada gelahang di masyarakat Bali dewasa ini. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan library research yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bentuk perkawinan pada gelahang merupakan perkawinan alternatif bagi keluarga yang hanya memiliki satu anak anak tunggal , sehingga dapat mencegah putusnya keturunan dalam keluarganya. Kemudian, melalui perkawinan ini terdapat kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai purusa di keluarganya masing-masing.

---

Marriage customs of Bali are influenced by the patrilineal kinship system prevailing in society. According to the kinship system, men as the ldquo purusa rdquo has a responsibility and as a leading figure in his family. The development in this era brings impact to type of Balinese marriage that is not only men who has a position as purusa, however women can also hold the position as purusa in her family and pulled a men to become part of her family with status as a women predana . Equality of position between men and women can be seen from the form of pada gelahang marriage. In that marriage, men and women have a position as purusa in their own family. However, this form of marriage has not been fully recognized by the Balinese society, so it is necessary to know more about the rules and legal effects of pada gelahang marriage. Moreover, it should also be known about the development of pada gelahang marriage on Balinese society in present times. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are come from literature materials. The result of this research stated that form of pada gelahang marriage is an alternative marriage for families who only have one child, so to prevent the loss of the family rsquo s line. Afterwards, through this marriage, men and women can have the same position as purusa in their own family. "