Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 71 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Analisa dan evaluasi tentang yurisprudensi peradilan agama
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1994
347.01 IND a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Telaahan akademik terhadap yurisprudensi tentang peradilan agama (perceraian)
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2003
347.01 IND t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
H. Suardi Mahyuddin
Dinamika sistem hukum adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung
Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2009
340.57 SUA d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gardner, John
Law as a leap of faith: essays on law in general
Oxford: Oxford Univesity Press, 2014
340.1 GAR l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
R. Soenarto Soerodibroto
KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad
Depok: Rajawali Press, 2018
345.026 8 SOE k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Manullang, E. Fernando M.
Kritik terhadap struktur ilmu hukum menurut paul scholten
" Paul Scholten, seorang sarjana hukum Belanda terkemuka, menjelaskan beberapa pemikiran di salah satu artikel utamanya: De Structuur der recthwetenshcap. Pada intinya ini mengambarkan beberapa catatan tentang bagaimana hubungan hukum mungkin ada, yang menurutnya hubungan semacam itu bisa bersifat logis dan alogikal. Scholten bahkan mengulangi paradigma semacam itu, dualisme yang logis dan alogikal, mendasari juga sifat ilmiah ilmu hukum (yurisprudensi). Akhirnya, dia juga menggali hubungan antara bahasa dan yurisprudensi. Catatannya itu semua meninggalkan beberapa catatan kritis, ... "
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019
340 JHP 49:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mahyudin
Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption
" Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah (i) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44831
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Qadri Nuranti B.
Prediksi kategori dan masa hukuman pidana dengan memanfaatkan dokumen putusan terdahulu menggunakan pendekatan convolutional neural network dan attention mechanism = Prediction of category and length of punishment of judicial decisions using previous decision documents using convolutional neural network and attention mechanism approach.
" Pertumbuhan dokumen putusan pengadilan sangat pesat, setiap bulannya bertambah hingga kurang lebih sebanyak 100.000 dokumen dan 94% diantaranya merupakan putusan pengadilan tingkat pertama. Meskipun sistem hukum Indonesia menganut sistem civil law yang mengutamakan perundang-undangan sebagai sumber hukum, namun salah satu sumber pertimbangan hukum dapat bersumber dari putusan hakim terdahulu (yurisprudensi). Oleh karena pertumbuhan dan kebermanfaatan yurisprudensi dalam memutuskan suatu perkara, sangat sulit menemukan informasi atau memanfaatkan dokumen yang bersesuaian dengan kasus yang dihadapi. Penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angky Anggia Ayu
Kedudukan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1413K/Pdt/1988 dalam Kasus Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/PDT/2020/PT MDN) = Supreme Court Jurisprudence Position No. 1413K/Pdt/1988 in Child Adoption Cases Based on the traditional law of Batak Toba (Study of the High Court Decision Number 324/PDT/2020/PT MDN)
" Norma mengenai pengangkatan anak yang diatur baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 yang memuat bahwa proses pengangkatan anak harus melalui proses penetapan pengadilan, maupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1413K/Pdt/1988 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa untuk menentukan status anak angkat bukan dilihat hanya dari formalitas pengangkatan anak, tetapi juga dilihat dari bagaimana realita pemeliharaan anak angkat tersebut oleh orang tua angkatnya, tampak saling bertentangan dan tidak sejalan. Penelitian ini ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herjantini
Tinjauan terhadap perjanjian pemborongan pekerjaan dengan dan permasalahannya dengan PT. Intalan Work
" ABSTRAK
Masalah Pokok Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata di seluruh tanah air, dan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup Bangsa Indonesia.

Dalam kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental tidak bisa dan tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan harus didukung oleh partisipasi seluruh lapisan masyarakat, dan untuk mendorong pihak swasta, khususnya swasta nasional untuk ikut aktif melaksanakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>