Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum waris termasuk bidang hukum yang sensitif yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (social engineering). Dalam sistim hukum perdata barat, hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II rentang Kebendaan karena pewarisan merupakan salah satu Cara untuk memperoleh hak kebendaan. Hukum waris adakalanya terkait dengan bidang hukum lain seperti perbuatan hukum tertentu dari pewaris yang dilakukan pada waktu pewaris masih hidup, atau "Hibah" yang dapat mempengaruhi besarnya "Bagian Mutlak" ahli waris legitimaris Berkurangnya "Bagian Mutlak" ahli waris legitimaris karena adanya "Hibah" tersebut akhirnya dapat menimbulkan permasalahan yang akhirnya menimbulkan tuntutan agar hibah dibatalkan. Kedudukan hibah, peran notaris dan lembaga peradilan serta kemungkinan pembatalan suatu Hibah atas dasar pelanggaran Bagian Mutlak merupakan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini. Melalui penelitian yang bersifat yuridis normatif dan disajikan secara deskriptif analitis dari ketentuan-ketetentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan, dapat digambarkan bagaimana keberadaan Hibah terhadap Bagian Mutlak ahli waris menurut sistem hukum Perdata Barat."

"Permasalahan kajian dalam penelitian ini memfokuskan tentang bolehkah seorang cucu sebagai ahli waris dari harta pusaka kakek atau neneknya menggantikan bagian yang diperoleh bapak atau ibunya yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek atau nenek tersebut...."

"Masyarakat adat Syaibatin Buay Pernong adalah masyarakat adat yang terletak di Lampung Barat dan menganut sistem waris adat mayorat, dimana utamanya warisan secara keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi di dalam hal suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi ahli waris, maka diperbolehkanlah anak perempuan menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan perempuan bila dilihat dalam hukum waris adat Syaibatin Buay Pernong dimana ia berkedudukan sebagai ahli waris dan menggantikan posisi laki-laki dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif dan pendekatan empiris Pendekatan normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas, pengertian dan ketentuanketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku subyek hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

---

Syaibatin Buay Pernong's society is located in West Lampung and adopts a mayorat system as their law of inheritance. It is a custom that is regularly practiced among Syaibatin Buay Pernong people that the one who will inherit all the family's wealth is the son. However, in the case of a family does not have a son to be the heir, a daughter is allowed to replace him as heir. This thesis discusses how the position of women seen in the customary law of inheritance in Syaibatin Buay Pernong, where after she inherits, she need to serve the family and replace the man position as a father in the family.

This study aims to identify and understand the position of women in Syaibatin Buay Pernong's law of inheritance. The research was conducted by the normative approach and empirical approach to normative approach include the study of the principles, terms and provisions of the law either written or unwritten. Empirical approach taken to obtain facts about the behavior of law-related subject matter."

"Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam pembagian warisan yang berhak mejadi ahli waris atas warisan dari pewaris dilihat berdasarkan golongan waris. Golongan ahli waris sampai dengan golongan keempat, golongan pertama adalah golongan yang diutamakan yaitu istri/suami dan anak. Banyak kasus yang bermunculan di kehidupan bermasyarakat kita dimana ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan tidak mendapatkan apa-apa, dan yang bukan termasuk dalam ahli waris mendapatkan bagian baik sebagian maupun seluruh dari harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu permasalahn yang penulis ambil adalah bagaimana pewarisan terhadap harta bawaan apabila terjadi kematian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris atas harta warisan pada kasus No. 06/PDT/2011/PT.MDO.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan didukung oleh wawancara. Seperti kasus yang penulis bahas dalam tesis ini, harta peninggalan pewaris yang memang awalnya adalah harta bawaan jatuh ketangan yang bukan ahli waris utama, dikasus ini dapat dilihat bahwa terdapat keluarga dimana istri dan anak sudah meninggal, kemudian suami menikah untuk kedua kalinya dan memiliki anak lagi dari perkawinan kedua. Harta peninggalan yang seharusnya diberikan kepada suami yang merupakan ahli waris golongan pertama, jatuh kepada anak dari perkawinan kedua suaminya. Hasil putusan tersebut diberikan oleh hakim pengadilan tinggi tondano dan di mahkamah agung pun tetap hasilnya sama. Dari hasil analisis penulis ahli waris dalam kasus tersebut adalah suami atau ayah dari pewaris. Dan untuk pertimbangan hakim adalah tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hanya didasarkan syarat formil tidak terpenuhi.

---

Inheritance law is the law governing what should happen with wealth Someone has Dies, with words set inbetween treasure lay abandoned Wealth Posted Someone Dies Along Due been - consequently For heir. In the inheritance heirs who are entitled to form the legacy differences Heir Viewed by class inheritance. Faction heir Until with Fourth class, First class is a class of Preferred Ie The wife/husband and Children. Many Cases popping Social life kita Where heirs inherit Who Should not get what- APA, And That`s not including hearts heirs get Part Neither part or whole of the possessions of the Heir. By THEREFORE permasalahn The author grab Is What if the default property inheritance Against Death Occurs And How Considerations judges hearts set heir inheritance pada differences Case No. 06 / PDT / 2011 / PT.MDO.Methods The author use is normative- BY supported Posted Interview. Cases such as the author`s thesis Discuss hearts husband, inheritance Heir The first is a treasure indeed innate Is Not Falling into the hands of the heirs Main, can husband dikasus Views that are Family Where Deceased Wife and Kids, husband then married a second time and have a Child Again Both of marriage. That should have given Heritage addressed to the heir`s husband is First class, Fall addressed to the Children of the second marriage of her husband. The decision results given Posted by High Court judge Tondano and DI supreme court also differences result is the same. From the findings of the analysis Writer heir hearts husband is the case the OR clause Heir. And the judge is not for consideration in accordance with the existing legislation based because only formal requirement not fulfilled."

"Tesis ini membahas Surat Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa di Indonesia. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta di bawah tangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dipahami sebagai pihak ketiga terpercaya yang dapat memberikan jaminan atas keautentikan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Waris. Hal tersebut memberi dampak bahwa Notaris tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam pembuatannya, karena isi dari Surat Keterangan Waris adalah opini hukum Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat berdasarkan pada surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris bahwa pewaris telah menikah secara adat/agama dan karenanya ahli waris menurut hukum adalah isteri dan anaknya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan suatu surat pernyataan yang telah dilegalisasi Notaris sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Waris, serta bagaimanakah pembuatan Surat Keterangan Waris serta pembagian waris bagi Pewaris yang melakukan perkawinan secara adat/agama dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Melalui penelitian hukum normatif yang bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder berusaha mencari cara pembuatan Surat Keterangan Waris serta mencari solusi bagi golongan Tionghoa yang perkawinannya dilakukan secara adat dan tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil agar mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana layaknya sebuah keluarga menurut hukum keluarga dan hukum waris yang berlaku. Simpulannya adalah surat pernyataan yang telah dilegalisasi oleh Notaris tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Surat Keterangan Waris dan ketiadaan penetapan pengadilan mengakibatkan yang berhak sebagai ahli waris adalah saudara-saudara dari Pewaris.

---

This thesis discuss about Inheritance Affidavit for Chinese descendant in Indonesia. The Inheritance Affidavit that made by Notary is a private deed, however this affidavit has gained public's credibility. Notary as a public official which the sole purpose is to serve the public by providing legal services, being know as a third trusted party who can provide assurance of the authenticity of the information contained in The Inheritance Affidavit. Its impact that Notary take a full responsibility in the making of affidavit, because the contents of the Inheritance Affidavit is a Notary legal opinion based on the legal facts. Therefore, it is interesting to analyze The Inheritance Affidavit being made based on the written statement made by the testator then legalized by Notary. The written statement will declare that there had been a marriage of the testator according to the religion or customary law. Legal issues of this thesis are: how a written statement that legalized by a Notary can be legal basis of making Inheritance Affidavit and how the making of Inheritance Affidavit for Chinese decendant in Indonesia that marriage by religion or customary law. Through normative legal research and analytical prescriptive type of research, the author tried to define the construction of Inheritance Affidavit in the structure of Indonesian family law, and to find solutions for the Chinese decendant in Indonesia to have the same legal protection as the native in the family law and inheritance. As a resume, the written statement that legalized by a Notary can't be legal basis of making Inheritance Affidavit and without Court's Enactment regarding customary marriages, the appropriate heir is testator's sibling."

"Hukum kewarisan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam karena Al-Qur’an telah mengatur sistem pembagiannya secara jelas dan rinci. Hal tersebut dapat dipahami karena masalah kewarisan adalah masalah yang pasti akan dialami setiap orang. Hukum waris secara langsung berhubungan dengan harta benda yang jika tidak ada aturan pasti, maka akan mudah menimbulkan masalah dalam pembagiannya. Aturan dalam hukum waris Islam meliputi perlakuan terhadap harta peninggalan, ahli waris yang berhak, bagian yang berhak didapatkan dan cara memperolehnya yang pasti akan terjadi pada setiap peristiwa kematian. Buku ini membahas antara lain : konsep pembagian harta warisan menurut hukum Islam ; pembagian harta warisan yang beasal dari kebiasaan Masyarakat ; interpretasi kehidupan masyarakat Bugis ; system dan kaidah pembagian harta warisan masyarakat Bugis ; pandangan hukum Islam terhadap sistematika dan kaidah kewarisan masyarakat Bugis."

"Surat Keterangan Waris merupakan surat tanda bukti tertulis bahwa ahli waris yang tercantum didalamnya adalah benar merupakan ahli waris dari pewaris berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, isi dari Surat Keterangan Waris mengatur mengenai bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Pembuatan Surat Keterangan Waris mengacu pada Pernyataan Waris yang berisi mengenai keterangan para ahli waris. Dalam praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai keterangan palsu dalam Pernyataan Waris yang mengakibatkan Surat Keterangan Waris menjadi tidak benar atau palsu. Sehingga menimbulkan pernyataan bagaimana hak ahli waris terhadap harta penggalan sesuai legitime portie, dampak dari Surat Keterangan Waris Palsu terhadap status kepemilikan tanah, dan bentuk tanggungjawab Notaris terhadap kerugian yang timbul karena Surat Keterangan Waris Palsu? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini memberikan saran kepada Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum dan informasi mengenai persyaratan terkait pembuatan Surat Keterangan Waris dan segala akibat hukum yang akan timbul kepada para pihak yang berkepentingan agar menghindari adanya kerugian bagi ahli waris lain yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris.

---

Certificate of inheritance is a written proof that the heirs listed therein are true heirs of the heirs according to the applicable law. In addition, the contents of the inheritance certificate govern the portion of each heir to the inheritor's inheritance. Preparation of inheritance certificate refers to the statement of inheritance which contains the information of the heirs. In practice, problems are often found regarding false information in the inheritance statement which results in the certificate of inheritance being false or false. Thus giving rise to a statement of how the heir's rights to the piece of property are in accordance with legitime portie, the impact of the False Assertion Certificate on land ownership status, and the form of Notary's responsibility for losses arising from a False Inheritance Certificate? This study uses a research method in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and using data collection tools used in this study is the study of documents or library materials. The results of this thesis provide advice to the Notary to provide legal counseling and information regarding the requirements related to the issuance of Certificate of inheritance and all legal consequences that will arise to interested parties to avoid any loss for other heirs entitled to inheritance inheritance."

"ABSTRAKPenelitian mengenai pembatalan akta wasiat oleh ahli waris terhadap pelaksana wasiat ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengajuan gugatan pembatalan akta wasiat di Pengadilan Agama menurut Hukum kewarisan Islam serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap pelaksana wasiat dan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan ? bahan pustaka. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersumber pada studi kepustakaan yaitu norma-norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus dan angka, melainkan merupakan uraian-uraian sebagai hasil analisis. Setelah dilakukan analisis terhadap data penelitian, dapat diketahui bahwa untuk membatalkan suatu akta wasiat, baik seluruhnya ataupun sebagian harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di samping itu, tidak terdapat pengaturan yang tegas dalam Kompilasi Hukum Islam tentang tugas, kewajiban dan tanggung jawab hukum dari pelaksana wasiat. Ketiadaan pengaturan yang tegas tersebut mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap pelaksana wasiat dalam menjalankan amanat terakhir si pewaris. Sementara itu, kedudukan notaris lebih jelas dan telah diatur dengan tegas dan rinci dalam Undang ? Undang Jabatan Notaris, di mana notaris tidak dapat digugat dalam melaksanakan jabatannya. Dengan demikian, notaris mempunyai perlindungan hukum dari undang-undang yang menjadikannya tidak dapat digugat apabila terjadi sengketa pembatalan wasiat.

---

ABSTRACT

This research aims to determine how to submit of the wills cancellation lawsuit in the Religion Court according to Islamic Inheritance Law and how the legal protection of the wills executor and notaries in wills cancellation lawsuit filed by heirs. The research is juridical normative resarch. The study uses secondary data obtained from library research. These data are analyzed using a qualitative analysis method literature based research method, namely the norms, principles of law and regulations that exist as a positive law. All of data are analyzed qualitatively, without using formulas and numbers. This research yields the descriptions as a result of analysis. From the analysis results, it is revealed that cancellation decisions will be based on courts awards that already have permanent legal force. So, the wills cancellation, whether in whole or part must be submitted to the Religion Courts. In addition, there are no strict regulation in KHI about the duties, obligations and legal responsibilities of the executors of wills. The absence of strict regulation has resulted in the absence of strong legal protection against the executors of wills in carrying out the mandate of the last people who died. Meanwhile, the position of the notary clearer and has been arranged with a firm and detailed in UUJN, where the notary cannot be sued in carrying out his post. Thus, a notary who has a legal protection of the law making cannot be sued in the event of cancellation testamentary disputes."