Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 70 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tuti Aswani
Abstrak :
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyaakan, bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan (narapidana) menjadi manusia seutuhnya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan. Untuk itu suasana yang kondusif, tertib dan kesehatan jasmani dan psikologis yang terpelihara dari warga binaan pemasyarakatan merupakan sesuatu yang sangat berarti dan diharapkan olel, sebuah institusi lembaga pemasyarakatan di Iingkungan Departemen Hukum dan HAM RI. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan lembaga pemmasyarakatan, tanpa kecuali. Adapun hakhak tarsebut antara lain mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jamani. Selain itu UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 juga mencantumkan tentang Hak untuk Hidup : Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tenterani, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang balk dan sehat. Bunuh diri (suicide) di dalam lembaga pemasyarakatan dapat terjadi dan merupakan kasus yang paling fatal karena merupakan gangguan psikologis yang paling berbahaya dan wargabinaan yang melakukan bunuh diri dapat menimbulkan kericuhan pada teman-teman sekamarnya maupun orang-orang sekitarnya. Data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang bunuh din di dalam lembaga pemasyrakatan di seluruh Indonesia yang terlihat cenderung meningkat Pada tahun 2004 ada 19 kasus, tahun 2005 sebanyak 21 kasus, dan tahun 2006 dari Januari Dktober sebanyak 17 kasus. Berdasarkan kejadian diatas maka perlu upaya identifikasi resiko bunuh diri (suicide risk) terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh petugas kesehatan lembaga pemasyarakatan melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis warga binaan sehingga dapat dilakukan pencegahan bunuh diri warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Petugas kesehatan lembaga pemasyarakatan akan dapat berfungsi sebagai pintu terdepan untuk deteksi diri bunch diri dan terampil untuk melakukan prevensi dan mencegah terulangnya tindakan bunuh diri, kemudian bila menemukan warga binaan yang berisiko bunuh did akan dapat melakukan konseling psikologik dan atau merujuk warga binaan untuk tindakan medik psikiatrik. Dengan demikian maka diperlukan upaya advokasi kepada Diijen PAS untuk pelatihan bagi petugas kesehatan lembaga pemasyarakatan agar mampu melakukan identifikasi asesmen bunuh diri, Akhirnya sangat diperlukan kerja sama dengan psikolog, pckerja sosial, konselor, psikiater dan rumah sakit untuk pelaksanaan konseling dan atau rujukan bagi warga binaan yang berisiko bunuh diri.
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007
T17662
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yustina Elistya Dewi
Abstrak :
ABSTRAK
Peristiwa bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah mengakibatkan korban jiwa dan menghancurkan sarana prasarana dan pemukiman, terjadinya pengungsian besar-besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ternyata para pengungsi tinggal dalam jangka waktu lama, tanpa tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, perlu ada jalan keluar bagi para pengungsi agar tidak muncul masalah baru seperti turunnya kualitas kesehatan dan penghasilan ekonomi keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal pasta bencana alam. Metode penelitian menggunakan deskriptif, penelitian kasus dan penelitian lapangan, serta penelitian tindakan. Penelitian deskriptif bertujuan: pertama, memaparkan situasi atau kejadian gempa di Bantul, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Kedua, mengidentifikasi masalah atau penanganan yang sedang berlangsung berkaitan dengan gempa di Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian mendalam yang menggambarkan kehidupan warga Dagaran, Bangunharjo, Sewon, Bantu! secara lengkap setelah gempa. Penelitian kasus dan penelitian lapangan dalam tesis ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang meliputi individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan pemecahan masalah dart cara baru pada masalah penanganan hak atas tempat tinggal pada kejadian gempa. Lokasi penelitian di Desa Dagaran, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan penelitian pada bulan Februari 2007. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada suami dan istri korban gempa, pemudapemudi Desa Dagaran, tokoh masyarakat Desa Dagaran, Bupati Bantu!, Gubernur DIY dan Tim Bakornas PB. Analisa data empiris menggunakan Teori Keadilan, teori Carter dan teori hak asasi manusia (HAM). Menurut teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai berikut: Panama, HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia. Kedua, HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya. Keliga, .HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, kelompok, atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban gempa yang telah diatur dalam UUD 1945 amanandemen ke dua dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak dari setiap korban gempa. Perlindungan ini setidaknya harus terdiri dari atas adanya: (1) elaborasi dan kodifkasi hak-hak individu, serta (2) safety-nets atau jaringan-jaringan pengaman sosial. Terkait dengan elaborasi dan kondifikasi hak-hak individu dalam konteks vulnerabilitas, yang ditekankan adalah sovereignty as responsibility. Sovereignty as responsibility merupakan aspek yang dipopulerkan oleh Francis Deng. Pemahaman sovereignty as responsibility bahwa kedaulatan pemerintah bukan merupakan hak yang dapat dipraktekkan oleh pemerintah, sebagai pengemban amanat kedaulatan dengan sewenang-wenang; akan tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ada kewajiban-kewajiban terhadap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Sudah tersedia landasan hukum sebagai aturan untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi pengungsi atau korban gempa. (2) Banyak temuan dan kegagalan dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal, dapat dikatakan bahwa pelaksaanaannya kurang cepat dan tepat. (3) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak atas tempat tinggal telah dilakukan namun belum secara menyeluruh. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah dirumuskan dengan baik, namun pada tataran pelaksanaan di lapangan tidak dijalankan sesuai kebijakan. Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: (1) Realisasi pembangunan sarana fisik (tempat tinggal), untuk memulihkan kondisi di Desa Dagaran. (2). Menumbuhkan usaha berdasarkan kemampuan rakyat. (3). Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah, TNI dan POLRI dalam menangani bencana sehingga iebih cepat bertindak. (4) Cadangan dana bantuan bencana alam yang telah ada pada APBN sebaiknya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah juga melaksanakan penanganan bencana secara dini di wilayahnya. Di samping hal itu, dana bantuan dalam APBD ini diharapkan setiap tahun dapat mengalami kenaikan atau bertambah sesuai perkembangan perekonomian.
ABSTRACT
In the last decade there's the national disaster in Indonesia. The disaster caused the victims and destroys all facilities and the residence, large evacuation and also disturbed the society life as social and economic. Fact, the evacuees stay for the long period without the proper place. Therefore the solution of these problems needed by the evacuee in order to prevent the other problem appear like decreasing of the quality of health and income for their family. The aim of this research is to evaluate the intelligent of government implementation in fulfilment the right for the residence after the natural disaster_ The research is using the descriptive method, study field and action. It located at Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta.The collecting data by interviewing the husband and wife of the quake victims, the youth of Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta the PB of Bakornas Team. The emperies data analyzing used the Justice Theory of John Rawls, Carter Theory and Human Right Theory. Resume: (1). There is a strong commandments to protect the fulfilment of the residence. (2). There is so many failure and invention found form the intelligence of government implementation in fulfilment of the residence or in other words the realization of this intelligence of the government implementation is lack or ineffectively yet. (3). Evaluation of the intelligence of the government implementation in fulfilment the right for the residence is has been done but not as a globally. The result of the evaluation shows that the terms of the intelligence who made by the government have been abbreviated well but on the realization on field terms does not runs as the intelligence it self. The recommendations: (1). The economic growth, physical facilities (residence) become a big problem to recovering the condition of Dagaran village. (2) The reserve of the natural disaster aid which has been allocated in the APBN also must be allocated to the Region of Income Budgeting Expenses (APBD) so that the Region government also the disaster handling earlier at their region/area and this APBD also to expected will be raising every year or adding as the economic growth.
2007
T20826
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yadi Setiadi
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mendeskripsikan perilaku vokasional dan penempatan kerja dalam kegiatan bimbingan vokasional di PSPP Husnul Khatimah Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur, observasi dan studi literatur. Hasilnya adalah gambaran persiapan perilaku vokasional terkait erat dengan metode pembinaan yang dilaksanakan, yang terlihat dari jadwal kegiatan harian klien. Dalam kaitannya dengan penempatan kerja pihak panti melibatkan staf pendamping, instruktur dan bagian satpel pembinaan sosial selaku penanggungjawab kegiatan. Faktor utama penerimaan dunia kerja adalah rasa ingin menolong, sehingga tidak ada seleksi yang cukup ketat dalam penerimaan klien. Faktor pendukung antara lain adalah keberadaan pegawai dan instruktur yang mantan klien, sarana dan prasarana, dukungan dunia usaha, jenis vokasional masih sangat dibutuhkan, membuat akses ke pasar tenaga. Faktor penghambat antara lain adalah karakteristik klien, latar belakang penyalahgunaan napza, dan tidak adanya anggaran after care.
ABSTRACT
This research describes vocational behavior and work placement in vocational program in PSPP Husnul Khatimah Tangerang Selatan. This study uses qualitative methods with data collection techniques in the form of unstructured interviews, observations and literature studies. The result is the preparation of vocational behavior in PSPP Husnul Khatimah is closely related to the coaching method implemented, as seen from the daily schedule of the client 39 s activities. The daily schedule of client activities carefully monitored by social workers, accompanying staff and other employees is able to provide behavioral changes for clients during the rehabilitation process. In relation to work placements The placement of work on the client involves advisory staff, instructor and part of the social counselor as responsible for the client 39 s job placement. The motivation of the acceptance of the working world to the client is primarily a sense of wanting to help, so there is no strict selection in the acceptance of clients as long as those who have accepted the existing job conditions and can accept the rules applicable in the workplace. The inhibiting factors stem from the client characteristics and limited budget support for aftercare stages. Factors supporting the client 39 s vocational behavior include the presence of former client employees and instructors, facilities and infrastructure, business support, vocational types are still urgently needed, making access to power markets. Factors inhibiting vocational behavior of client characteristics, background of drug abuse, no aftercare budget.
2017
T48182
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ladito Risang Bagaskoro
Abstrak :
ABSTRAK
Perlindungan hak-hak korban tindak pidana, merupakan tanggungjawab negara terhadap korban, tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban negara atas ketidakmampuannya dalam melindungi masyarakat, sehingga timbul korban. Namun, efektifitas dan ketepatan sasaran serta bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia dinilai masih kurang tepat, khususnya korban tindak pidana terorisme. Setiap negara memiliki sudut pandang yang berbeda atas perlindungan hak korban tindak pidana terorisme, khususnya terhadap peraturan yang mengatur dan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana terorisme, seperti dalam sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat dan Republik Jerman. Analisis terhadap perbedaan dan persamaan dari ketiga Negara tersebut tentu dapat menjadi bahan masukan dalam politik hukum pidana Indonesia, khususnya dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia korban tindak pidana terorisme, yang mana akan merujuk pada rekomendasi model perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia.
ABSTRACT
The protection of victims right is the state responsibility without exception. It is a state responsibility for its inability to protect the community, resulting in casualties. However, the target and forms effectiveness and accuracy of protection provided by Indonesia is still considered inadequate, especially the terrorism victims Each country has different responses to the protection terrorism victims rights, especially to the regulating rules and forms of protection afforded to victims of terrorism, such as in the Indonesia, the United States of America and the Republic of Germany legal system. The analysis of the differences and similarities of the three States can certainly be an input to Indonesian criminal law policies, especially in the effort to fulfil the terrorism victim human rights, which will refer to the recommendation of terrorism victim rsquo s protection model in Indonesia.
2018
T49759
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laksamana Andriansyah Nugroho
Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang mekanisme Badan Reserse Kriminal KepolisianRepublik Indonesia Bareskrim Polri dalam penanganan korban tindak pidana,yang menggunakan studi kasus penanganan para korban tindak pidana penipuaninvestasi Dream for Freedom D4F . Penelitian mendeskripsikan bagaimanaBareskrim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yaitu melakukanpenegakan terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga mengurusi korban dari tindakpidana tersebut. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korbankejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, makadasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori yaituteori utilitas, teori tanggung jawab, dan teori ganti kerugian. Secara teoretis, bentukperlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara,bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contohuntuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentukmateri/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihanmental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderia kerugian secaramateriil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Bentukperlindungan diberikan melalui pemberian restitusi, konseling, pelayanan/bantuanmedis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Dalam upaya penanganan korbantindak pidana, kepolisian, yang dalam hal ini adalah Bareskrim Polri, membukaPosko Pengaduan. Sejauh ini, Bareskrim Polri hanya bisa sesuai dengankewenangan Polri. Padahal, yang diharapkan oleh korban lebih dari sekadarinformasi tentang perkaranya. Oleh karenanya penelitian ini menjadi awal untukpembenahan administrasi kepolisian tentang penanganan korban tindak pidana. ...... This study discusses the mechanism of Criminal Investigation Police PoliceCriminal Investigation Police in the handling of victims criminal offense, whichuses case studies of the handling of victims of theinvestment fraud crime Dreamfor Freedom D4F . The study describes how Bareskrim not only acts as a lawenforcement that enforces the perpetrators of criminal acts but also takes care of thevictims of the crime. With reference to the application of the protection of the rightsof victims of crime as a result of violation of the human rights concerned, the basisof the protection of victims of crime can be seen from several theories of utilitytheory, theory of responsibility, and compensation theory. Theoretically, the formof protection against crime victims can be given in various ways, depending on thesuffering loss suffered by the victim. For example, for mental psychologicallosses, surely the form of compensation in the form of material money is notsufficient if not accompanied by mental recovery efforts of the victim. Conversely,if the victim only experience material loss, the service of a psychic nature seem tooexcessive. Forms of protection are provided through the provision of restitution,counseling, medical services assistance, legal assistance, and informationprovision. In the effort to handle victims of criminal acts, the police, in this case thePolice Bareskrim, opened a Complaint Post. So far, Criminal Investigation Policecan only be in accordance with the authority of the Police.. Therefore, this researchbecomes the beginning for revamping the police administration about the handlingof victims of crime.
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T52184
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henrique Da Silva
Abstrak :
Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditinggal suami (mengalami penelantaran), menjadi bagian masyarakat yang terpinggirkan dalam berbagai program pemberdayaan di Timor-Leste. Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) berupaya membantu korban KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif gender. Subjek penelitian berjumlah 9 orang terdiri atas 3 perempuan korban KDRT (bukan penerima program SEII), 3 anggota kelompok perempuan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi SEII, 2 subjek dari kementrian (SEII dan Kementerian Sosial Timor-Leste), serta seorang subjek dari NGO/LSM (Fokupers). Pengambilan data dilakukan di 3 desa di Timor-Leste yaitu suco Lau-hata, Maumeta, dan Vaviquinia, sebagai desa-desa yang menjadi bagian dari sasaran program SEII. Analisis pada penelitian ini didukung pemikiran atau teori Eileen McDonagh tentang Gender and State: Acomodating and Inclusion, Regina Frey tentang Paradox of Gender Budgeting, dan alat analisis gender model Sarah Longwe terkait perencanaan program pemberdayaan perempuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk merealisasikan kebijakan, program dan anggaran yang baik dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah perencanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang didukung penggunaan alat analisis gender. Program pemberdayaan juga tidak selalu hanya menyasar kepada kelompok, namun perlu memikirkan program untuk individu perempuan korban KDRT yang berada dalam situasi atau kondisi khusus. ......Women victims of Domestic Violence (DV) who are neglected and left by their husbands have become part of society who are marginalized in various empowerment programs in Timor-Leste. Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) seeks to help victims of domestic violence through women's economic empowerment programs, using a Gender Responsive Budgeting (ARG). This research uses a qualitative approach with a gender perspective. The research subjects were 9 people consisting of 3 women victims of domestic violence (not recipients of the SEII program), 3 members of the SEII economic empowerment program beneficiary women group, 2 subjects from the ministry (SEII and the Ministry of Social Timor-Leste), and a subject from an NGO (Fokupers). Data were collected in 3 villages in Timor-Leste, namely Lau-hata, Maumeta, and Vaviquinia, as these villages have been part of the SEII program targets. The analysis of data in this study is supported by Eileen McDonagh's theory on Gender and State, Regina Frey's theory on the Paradox of Gender Budgeting, and Sarah Longwe's model of gender analysis tools related to program planning. The research findings show that in order to implement sound policies, programs and budgets, knowledge and understanding of the planning steps for Gender Responsive Budgeting (ARG) are needed, which are supported by the use of gender analysis tools. Empowerment programs also do not always only target groups, but need to think about programs for individual women victims of domestic violence who are in special situations or conditions.
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deny Yuda Hermawan
Abstrak :
Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim mencatat angka kecelakaan di jalan tol Trans Jawa masih tinggi diikuti dengan peningkatan jumlah korban jiwa, luka berat dan luka ringan. Kecelakaan di Tol Nganjuk menuju Jombang juga cukup tinggi pada periode 2018-2020 yaitu 87 kasus dengan 22 kasus pada 2018, 37 kasus pada 2019, dan pada 2020 sebanyak 28 kasus kecelakaan. Banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi karena kelalaian pengemudi dan kendaraan yang tidak layak, serta sedikitnya faktor karena kondisi jalan dan lingkungan. Tingginya fatalitas korban kecelakaan pada ruas jalan tol perlu dikaji untuk berbagai faktor infrastruktur jalan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan berdasarkan analisis keselamatan jalan. Oleh karena itu, dibuatlah penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Geometrik dan Lingkungan terhadap Jumlah Korban Kecelakaan di Jalan Tol”. Didapatkan hubungan antara faktor geometrik dari infrastruktur dan lingkungan jalan, serta karakteristik lalu lintas terhadap Korban Kecelakaan terdistribusi dengan pendekatan poisson. Variabel bebas yang berpengaruh signifikan yaitu Akses ops, Tipe Objek Sisi Jalan, Lengkungan dan Mean Speed dengan pengaruh sebesar 21,29 % terhadap jumlah korban kecelakaan. Rekomendasi dapat dilakukan dengan menciptakan desain jalan yang berkeselamatan dan memaafkan (forgiving road) melalui faktor geometrik dan lingkungan yang berpengaruh signifikan di ruas jalan Tol Nganjuk – Jombang. ......The Directorate of Traffic for the East Java Regional Police noted that the number of accidents on the Transjawa toll road was still high, followed by an increase in the number of fatalities, serious injuries and minor injuries. Accidents on the Nganjuk Toll Road to Jombang were also quite high in the 2018-2020 period, namely 87 cases with 22 cases in 2018, 37 cases in 2019, and in 2020 there were 28 accident cases. Many traffic accidents occur due to negligence of drivers and improper vehicles, as well as a few factors due to road and environmental conditions. The high fatality of accident victims on toll roads needs to be studied for various road infrastructure and environmental factors that can affect the occurrence of accidents based on road safety analysis. Therefore, a research entitled "Analysis of Geometric and Environmental Factors on Numre of Accident Victims on Toll Roads" was made. There is a relationship between the geometric factors of the road infrastructure and environment, as well as the traffic characteristics of the Accident Victims distributed using the Poisson approach. Independent variables that have a significant effect are ops access, type of roadside object, curvature and mean speed with an effect of 21.29% on the number of accident victims. Recommendations can be made by creating a road design that is safe and forgiving (forgiving road) through geometric and environmental factors that have a significant effect on the Nganjuk - Jombang toll road.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Muhyiddin
Abstrak :
Berbagai peristiwa terorisme yang terjadi di tanah air selalu diikuti lalu dipenuhsesaki narasi tentang pelaku. Cerita korban jarang diulas dalam kajian akademik di Indonesia. Korban, begitu pula dalam kebijakan hanya menjadi pelengkap yang letaknya di pinggiran. Soal deradikalisasi dan kegiatan pertemuan korban-pelaku dalam rangka restorative justice di Indonesia oleh banyak peneliti, baik dari Indonesia maupun luar, hanya menyorot pelaku. Para pemangku otoritas acapkali dianggap juga menomorduakan korban. Padahal, narasi korban sangat penting diangkat. Tentang bagaimana mereka melewati semua trauma, beratnya memaafkan pelaku dan dinamika diantara berbagai organisasi korban bom di Indonesia sangat menarik dibahas dan dijadikan pembelajaran (best practice) bagi generasi mendatang. Dengan memakai pisau analisis penganjur restorative justice seperti J. Braithwaite, H. Bianchi, N. Christie, Umbreit dan lainnya, peneliti menemukan fakta bahwa para korban ini butuh bersikap altruistik dan memaafkan pelaku karena hal ini bisa membuat korban lebih mudah menatap masa depan. Namun, bagi penentangnya, seperti A. Acorn, A. Pemberton, Van Dijk, dan lainnya menilai rekonsiliasi untuk penyembuhan korban bersifat semu karena korban berpotensi menjadi viktimisasi sekunder akibat ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap perdamaian. Dengan memakai penelitian Kualitatif dan pendekatan Fenomenologi, peneliti mewawancarai lima narasumber dari empat organisasi korban yang dianggap representatif. Hasilnya mencerminkan kedua polar akademisi yang disebut di atas. Bagi pendukung keadilan restorasi, para korban ini menganggap pertemuan korban-pelaku sangat penting untuk mewujudkan pelaku yang meminta maaf dengan tulus dan korban yang memberikan maaf. Bahkan, korban di pihak pendukung restorative justice kini bisa bekerja sama dengan mantan teroris. Namun, bagi penentangnya, restorative justice ini tak ubahnya panggung sandiwara yang  menjadikan korban sebagai komoditas yang dijual cerita penderitaannya. Pemaafan dan pertemuan korban-pelaku hanya bisa diselenggarakan efektif andai kewajiban pelaku dan negara terhadap korban sudah ditunaikan. ......Terrorism incidents in Indonesia are always loaded with narratives about the perpetrators. Victim stories are rarely discussed in academic studies in Indonesia. For policy makers and authorities, victims only serve as complements as a second priority. Many researchers, both from Indonesia and abroad who are focusing on deradicalization and engagement movements for victims and perpetrators, exclusively stressing the perpetrators as the main subject. Hence, the victim's narrative is extremely essential, especially about how they went through all the trauma, how hard it is to forgive the perpetrators and the dynamics between various organizations for bomb victims in Indonesia are very interesting to discuss and serve as lessons. Using the analytical knife of restorative justice advocates such as J. Braithwaite, H. Bianchi, N. Christie, Umbreit and others, researchers discovered the fact that these victims need to be altruistic and forgive the perpetrators because, in that way, the victims can be better to move forward. However, his opponents, such as A. Acorn, A. Pemberton, Van Dijk, and others, see reconciliation for healing victims as seemingly because victims have the potential to become secondary victims due to high expectations from society for peace. Using qualitative research and a phenomenological approach, the researcher interviewed five informants from four victim organizations that were considered representative. The results reflect the two polar academics mentioned above. For proponents of restoration justice, these victims consider the meeting between victims and perpetrators to be very crucial to make perpetrators apologize sincerely and a victim forgive the perpetrator. However, for those who oppose it, restorative justice is like a stage where victims are sold as commodities for the stories of their suffering. Forgiveness and engagement between victims and perpetrators can only be held effectively if the obligations of the perpetrators and the government towards the victims have been fulfilled.
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imaniar Agustina
Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaruh gender bystander, gender pelaku, dan gender korban terhadap respon bystander pada kejadian bullying di siswa SMA. Ini merupakan penelitian eksperimental. Sampel penelitian adalah 160 murid SMA di Jakarta dan Depok. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat berdasarkan penelitian dari Gini, dkk (2008). Kuesioner berisi gambar dan cerita kejadian bullying. Partisipan diminta untuk memberi skala pada item yang menggambarkan respon bystander. Hasilnya, tidak ada pengaruh gender bystander, pelaku, dan korban terhadap respon bystander sebagai defender dan outsider. Untuk respon follower, ditemukan bahwa ada pengaruh gender bystander terhadap respon bystander, sementara gender pelaku dan korban terbukti tidak berpengaruh. ......This research about gender's effect on bystanders, bullies, and victims toward bystander's response to bullying in senior high school. This is experimental research. Sample of this research are 160 senior high school students in Jakarta and Depok. The instrument that is used in this study is based on Gini, et al (2008). Each of questionnaires has pictures and stories about bullying. All participants must give scale on statements about bystander's responses. There is no gender's effect on bystanders, bullies, and victims toward bystander's response as defender and outsider. There is no gender's effect on bullies and victims, but there is gender's effect on bystanders toward bystander's response as follower.
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2014
S55863
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhewi Mega Sari
Abstrak :
Skripsi ini membahas distribusi tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas di kampus X tahun 2014-2016.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif observasional.Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah total sampling, yaitu menggunakan seluruh data kecelakaan yang terjadi di Kampus X tahun 2014-2016 dengan kriteria inklusi yaitu data kecelakaan yang tercatat lengkap dalam laporan petugas UPT PLK Kampus X yang berjumlah 156 kasus dari 291 kasus. Hasil penelitian menyatakan 54.3 kecelakaan non-sivitaskampus, 60 adalah kecelakaan tunggal, 66 melibatkan motor, 21 terjadi diantara pukul 10.00-12.59WIB. Faktor manusia yang berkontribusi adalah 95.5 lengah, 71.8 lelah dan sisanya dipengaruhi oleh kondisi pengemudi mengantuk, tidak tertib dan kecepatan ge;40 km/jam. Sementara penggunaan APD tidak berpengaruh.Faktor kendaraan kurang berpengaruh. Faktor jalan dan lingkungan adalah 55.8 kondisi jalan yang menikung, 34.6 kondisi jalan tidak rata dan sisanya adalah kondisi jalan licin dan cuaca hujan, kondisi jalan bergelombang tidak berpengaruh.Sebanyak 78.8 korban kecelakaan mengalami luka ringan, 19.2 mengalami luka berat dan 1.9 dinyatakan meninggal. Faktor yang berpengaruh pada luka ringan adalah lengah, lelah, kecepatan ge;40 km/jam, dan kondisi jalan menikung.Faktor yang berpengaruh pada luka berat adalah lengah, kecepatan ge;40km/jam, dan kondisi jalan menikung.Faktor yang berpengaruh pada korban meninggal adalah lengah, tidak tertib, kecepatan ge;40km/jam dan kondisi jalan menikung. Disarankan agar petugas lebih meningkatkan pengawasan pada jalan menikung yang ada di kampus, mengawasi kecepatan kendaraan dan selalu menghimbau untuk berkendara dalam kondisi fit. ......This study discusses the distribution of the severity of traffic accidents on campus X 2014 2016. This study uses an observational quantitative method. The sample used in this research is total sampling, that is using all accident data that happened in Campus X year 2014 2016 with inclusion criteria that is accident data recorded in complete report of UPT PLK Campus X officer amounted to 156 cases from 291 cases. The result of the study stated that 54.3 of campus non campus accidents, 60 were single accidents, 66 involving motor, 21 occurred between 10.00 12.59WIB. The contributing human factor is 95.5 off guard, 71.8 tired and the rest is affected by sleepy, disorderly driver condition and speed ge 40 km h. While the use of PPE has no effect. Vehicle factors are less influential. Road and environmental factors are 55.8 curved road conditions, 34.6 uneven road conditions and the rest are slippery road conditions and rainy weather, wavyroad conditions have no effect.As many as 78.8 of casualty casualties suffered minor injuries, 19.2 were seriously injured and 1.9 were declared dead. Factors that affect the minor injuries are careless, tired, speed ge 40 km h, and cornering road conditions. Factors affecting severe injuries are unmindful, ge 40km h speed, and cornering conditions. Factors that affect the victim died was off guard, not orderly, speed ge 40km h and cornering conditions. It is recommended that officers improve supervision on the cornering roads that are on campus, keep an eye on the speed of the vehicle and always urge to drive in a fit state.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
S69644
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>