Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 70 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Evans, Christine
"In this evaluation of the international legal standing of the right to reparation and its practical implementation at the national level, Christine Evans outlines State responsibility and examines the jurisprudence of the International Court of Justice, the Articles on State Responsibility of the International Law Commission and the convergence of norms in different branches of international law, notably human rights law, humanitarian law and international criminal law. Case studies of countries in which the United Nations has played a significant role in peace negotiations and post-conflict processes allow her to analyse to what extent transitional justice measures have promoted State responsibility for reparations, interacted with human rights mechanisms and prompted subsequent elaboration of domestic legislation and reparations policies. In conclusion, she argues for an emerging customary right for individuals to receive reparations for serious violations of human rights and a corresponding responsibility of States."
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012
340.9 EVA r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Davies, Pamela
Los Angeles: Sage, 2017
364 DAV v
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kappler, Karolin Eva
"Karolin Eva Kappler analyses the everyday life of victims of sexual violence, combining the normalcy of their daily life with the overwhelming experience of rape and sexual abuse. Based on a qualitative study, the author detects five patterns which characterize the victims? everyday coping practices and strategies. The grounded analysis of the interview material shows the fragility of the victims? lives, depending on paradoxes which reduce their freedom of choice and which explain the individual and social invisibility of sexual violence"
Wiesbaden: VS Verlag, 2012
e20400386
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Soetji Andari
"ABSTRAK
lnses merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami anak dalam kehidupan rumahtangga. lnses adalah hubungan seksual pada pasangan yang memiliki hubungan darah, tetapi dalam kehidupan modem masyarakat pada umumnya masih menganggap sebagai hal yang tabu. Kondisi tersebut terjadi karena korban tidak bersedia melaporkan segera kejadian dengan berbagai alasan, sehingga dampak psikologis, sosial, maupun ftsik semakin berat bagi pelaku. Temuan penelitian menunjukkan, korban inses mengalami trauma dan membutuhkan pendampingan orang sangat dekat dan dipercaya untuk mengungkap kejadian yang dialami. Kondisi korban inses selanjutnya memerlukan orang yang mampu memberi motivasi dan dukungan moral agar dapat bang kit lagi menjalani kehidupan sosialnya.Faktor penyebab inses tidak berdiri sendiri atau tunggal tetapi merupakan akumulasi berbagai permasalahan psikologis, sosial, sikap mental, moralitas,dan budaya patriarkhis pelaku.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan di Kota Batam mewakili Indonesia bagian barat yang banyak terJadl mses dan Kota Makassar mewakili Indonesia bagian timur yang sedikit sekali terdapat kejadian inses.

ABSTRACT
one of the sexual violences form that experiencedby children in domestic life is incest. Incest is a sexual abuse that occurs in couples who have blood relationships, many people still consider it a taboo. The impacts occur because the victim did not want to immediately report the incident, so that the psychological, social and physical impacts will be more severe. The research found the impact of incest victims were traumatic and required counseling with people very closed to the victims and believed to reveal the incidents they experienced. The condition of incest victims then need people who are able to provide motivation and moral support so that they can rise again their social lives. The cause of incest was not single alone but an accumulation of psychological, social, mental moral problems, an the patriarchal culture of the perpretators. The research usedqualitative-descriptive technique, and conducted in Batam city which representing western part of Indonesia with high prevalence of incests, and Makassar which representing east Indonesia where incest incident wer still very low"
Yogyakarta: Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS), 2017
360 MIPKS 41:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Prasetijo Utomo
"Tesis ini tentang penanganan anak korban kekerasan seksual di Pores Metro Jakarta Selatan. Perhatian utama tesis ini adalah cara bertindak penyidik Ruang Pelayanan Khusus pada proses penyidikan terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual di Polres Metro Jakarta Selatan.
Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan proses penyidikan anak korban kekerasan seksual oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan yang berbeda dengan penyidikan kejahatan yang lain. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Peneliti ingin menggambarkan secara utuh mengenai tindakan penyidik Ruang Pelayanan Khusus dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual, dampak atas perbuatan pelaku, bentuk-bentuk penyimpangan dan hubungan antara penyidik dengan berbagai pihak.
Hasil dari penelitian ini ditemukan beragamnya tindakan-tindakan dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan. Tindakan ini dapat tergambar dalam proses penyidikan tersebut mulai dari diterimanya Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan sampai dengan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum. Ditemukannya anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, karakteristik pelaku, hubungan sosial korban dan pelaku serta dampak dari perbuatan si pelaku terhadap korban.
Tindakan lain yang terjadi pada proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yaitu ditemukannya bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus. Ditemukan juga pola-pola hubungan antara penyidik Ruang Pelayanan Khusus dengan sesama anggota, warga masyarakat (korban, keluarga korban, saksi, tersangka), Kejaksaan, dan Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain itu ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan anak perempuan korban kekerasan seksual seperti faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor budaya."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11967
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asyifa Mastura
"

Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bagi masyarakat Aceh begitu penting untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan. Kepentingan tersebut tidak hanya untuk menjawab hak korban yang mengalami pelanggaran HAM berat ataupun mengadili pelakunya, namun penting untuk menata kembali masa depan masyarakat Aceh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan.  Dengan melihat perspektif sejarah, pengetahuan atau teori yang sudah ada mengenai pelaksanaan kebijakan Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Provinsi Aceh, hingga saat ini tidak ada kemajuan apapun dalam penaganan kasus pelanggaran HAM di Aceh. Dianulirnya Undang-Undang KKR Tahun 2004 dan penundaan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, membuat Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh tidak jelas keberadaanya. Keberadaan KKR Aceh, hendaknya menjadi solusi dari kekerasan yang panjang sekaligus jalan hukum demi menegakkan keadilan, dimana setiap permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusi bijak, bukan malah menunda-nunda untuk diselesaikan. Presiden sebagai Kepala Negara seharusnya memberikan akan kejelasan terhadap batas waktu Penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lalu agar terciptanya kepastian hukum bagi para korban pelanggaran HAM berat itu.

 

 


The resolution of past gross human rights violations for the Acehnese people is so important to be formulated and implemented immediately. The importance is not only to answer the rights of victims who experience gross human rights violations or try the perpetrators, but it is important to reorganize the future of the Acehnese people. It is a normative study, using a legal, conceptual, historical, and comparison approach. By looking at the existing historical, knowledge or theoretical perspectives on the implementation of the policy of resolving cases of the gross human rights violations in Aceh Province, until now there has been no progress in handling cases of human rights violations in Aceh. The annulment of the 2004 The Truth and Reconciliation Commission (KKR) Law and the postponement of the establishment of the Truth and Reconciliation Commission make the existence of Qanun (Islamic Bylaw) No. 17 of 2013 concerning KKR Aceh is not clear. The existence of the Aceh KKR should be a solution to long violence as well as a legal way to uphold justice, where every problem faced must be found a wise solution rather than delaying it to be resolved. The President as Head of State should provide clarity on the deadline for completing violations of human rights in the past in order to create legal certainty for victims of gross violations.

"
2019
T52676
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rismalita Ayuginanjar
"Pornografi adalah isu sosial yang merugikan perempuan, terlebih jika perempuan terlibat di dalam kasus pornografi. Perempuan pemeran video pornografi yang dijadikan pelaku kejahatan pornografi karena adanya hukum positif di Indonesia sebenarnya adalah korban. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman dua perempuan pemeran video pornografi yang menjadi terpidana bahwa sebenarnya pemeran perempuan dalam video pornografi tersebut merupakan korban dari adanya dominasi patriarki menurut pandangan feminis radikal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara tidak terstruktur terhadap pengalaman dua narapidana perempuan yang terlibat kasus pornografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subyek perempuan adalah korban dari pornografi, meskipun secara yuridis, perempuan tersebut adalah pelaku. Perempuan tersebut menjadi korban dari adanya adanya sistem patriarki yang ada di masyarakat, objektifikasi tubuh perempuan dalam video pornografi serta adanya perempuan yang terjebak dalam pemenuhan ekonomi yang jalan satu-satunya dengan menggunakan pornografi sebagai pemenuhan perekonomiannya tersebut. Selanjutnya, dampak yang dirasakan oleh kedua subyek tersebut dari adanya kasus pornografi yang menjerat mereka adalah berpisahnya mereka dengan keluarga sampai adanya percobaan bunuh diri.
......Pornography is a social issue that harms women, especially if women are involved in pornography cases. Women acting in pornographic videos who are used as perpetrators of pornographic crimes because of positive law in Indonesia are actually victims. Thus, this study aims to understand the experiences of two women actors in pornographic videos who were convicted that actually the women actors in the pornographic videos were victims of patriarchal domination according to radical feminist views. The method used in this study is qualitative with unstructured interviews on the experiences of two women prisoners who were involved in pornography cases. The results of this study indicate that both women subjects are victims of pornography, even though legally, these women are perpetrators. These women are victims of the existence of a patriarchal system that exists in society, the objectification of women's bodies in pornographic videos and the presence of women who are trapped in fulfilling the economy which is the only way by using pornography to fulfill their economy. Futhermore, the impact felt by the two subjects from the existence of pornography cases which ensnared them are they were separated from their families, and also one of them attempt suicide."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Grasia Veranita
"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah tingkat kepadatan ekonomi mempengaruhi peluang menjadi korban kejahatan di level Kabupaten/Desa selama tahun 2007-2018 di 440 kabupaten/kota. Studi ini menggunakan crime rate sebagai variabel dependent dan kepadatan penduduk sebagai varibel independent juga usia, status pernikahan, perceraian, jenis kelamin dan wilayah kota atau desa sebagai variabel kontrol yang relevan. Kepadatan ekonomi tampaknya memiliki pengaruh yang kecil terhadap angka kejahatan. Hasil regresi menggunakan fixed effectpanel menyimpulkan bahwa kepadatan ekonomi berasosiasi negatif dengan besarnya peluang menjadi korban kejahatan. Kepadatan ekonomi berdampak positif terhadap lingkungan dalam hal pencegahan kejahatan, dimana semakin padat suatu wilayah berkorelasi dengan semakin rendahnya jumlah korban kejahatan.
......This study aims to contribute to the literature on economic density to find empirical evidence whether the effects of density is going higher affect the crime rate at the district level during the period 2007-2018 with 440 districts. This study use crime rate as dependent variable and population density as independent variable also have average age, proportion of married, proportion of divorce, proportion of gender and proportion of urban as relevant variable control. Density appears to have a small effect on the number of crime rate. The regression results using a fixed effect panel concluded the economic density has negative association with the probability to become victims of crime. Density has a positive impact on the environment in term of crime prevention, which is the denser an area is correlated with the lower number of victim crime.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dondang Kristine
"Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya korban dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Namun, korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, tentu saja mengakibatkan ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya. Misalnya dari aspek finansial (materiel), yaitu bila korban merupakan tumpuan hidup keluarga, aspek psikis (immateriel) berwujud pada munculnya kegoncangan pada diri korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban tersebut, maka harus ditempuh upaya pemulihan baik materiel dan/atau immateriel, yaitu melalui hak restitusi korban. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dengan menganalisa dari hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi yang merupakan satu-satunya putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian tersebut membahas mengenai peranan penegak hukum dalam melaksanakan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Dari hasil penelitian tersebut, peranan penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses persidangan tidak maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban, yaitu sebatas menanyakan besarnya kerugian yang diderita korban baik materiel maupun immateriel. Kurangnya upaya yang maksimal dari penegak hukum menyebabkan dikabulkannya hak restitusi korban hanya sebatas putusan saja atau hanya di atas kertas saja. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala, diantaranya: kendala dari perundang-undangan yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan dan dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti dari restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total, kemudian kendala dari kurangnya kesadaran penegak hukum dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Selanjutnya, kendala dari kesadaran hukum korban, yang mana korban beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis.
......
Victims of crime is basically a party that suffered most in a crime. In the most cases the victim is defined as a person who suffers physical harm, mental, emotional, and economic. Issues of justice and respect for human rights does not only apply to offenders but also victims of crime. However, victims do not get much protection as provided by law the perpetrators. In the event of a violation of law, of course, lead to an imbalance in the victim or his family. Example of the financial aspects (material), that is when the victim is the foundation of family life, psychological aspects (immaterial) tangible to the emergence of shock on the victim. To balance the condition of the victim, then the remedy should be taken both the material and / or immateriel, namely through the restitution rights of victims. In this thesis the author discusses about the restitution rights of victims of trafficking in persons, by analyzing the decision of the Court of Tanjung Karang number 1633/PID.B/2009/PN.TK , in the name of Fitriyani Binti Muradi which is the only decision that sentenced the offender to pay restitution to victims. Restitution rights of victims of trafficking in persons has been regulated in Article 48 of Act Number 21 / 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons. The study discusses the role of law enforcement agencies in carrying out the restitution rights of victims of trafficking. From this research, the role of law enforcement both at the level of investigation, prosecution, court proceedings are not up to the maximum in the fight for the rights of victims restitution, which is limited to asking the amount of loss suffered by the victims of both material and immaterial. Lack of a maximal effort of law enforcement led to the granting of the rights of the victim restitution was limited to ruling only, or only on paper. This is because there are constraints, including: the constraints of legislation that does not have implementing regulations and publishing imprisonment in lieu of restitution, thereby giving effect to the implementation of restitution compliance efforts are not in total, then the constraint of lack of awareness of law enforcement and human resources are trained and skilled in fighting for the restitution rights of victims. Furthermore, the constraints of the legal consciousness of the victim, where the victim thinks that if their demands compensation she has received the results not comparable to those he experienced (can not restore the original state) even if it is also assumed to compensation claims will only add to the suffering and loss other so that they become apathetic. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29881
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Abdur Rahim
Malang: Jurnal Transisi Media, 2015
364.66 ABD h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>