Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian dalam praktik peradilan di Belanda dan Indonesia, serta mengkaji akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dengan didasarkan atas penyalahgunaan keadaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan buku yang membahas tentang ajaran penyalahgunaan keadaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu cacat kehendak yang mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam memberikan sepakat atau persetujuannya dalam suatu perjanjian dan berakibat bahwa perjanjian tersebut menjadi dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Dengan penambahan beberapa putusan Hakim di Indonesia terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam penelitian ini, hal ini tentunya dapat menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia pun telah menerima ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian selain cacat kehendak klasik yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

---

This research explains about abuse of circumstances as one of the ground for annulment of contract in judicial practice in Netherlands and Indonesia, and assess the legal consequences of the contract made based on abuse of circumstances that applied by one party to another party. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, jurisprudence of the Supreme Court, and books related to abuse of circumstances discussion. The methods of data analysis in this research is qualitative methods, thus the results of this research is descriptive analytical.

Based on the results of this research, it can be concluded that abuse of circumstances is one of the consensual defect that may affect a person?s free consent to agree or give his consent in a contract and such consequences is that person can request annulment to the judge. With the addition of verdicts that related to application of abuse of circumstances doctrine, it can be shown that judicial practice in Indonesia has received abuse of circumstances doctrine as one of the reason for contract annulment other than consensual defects in Article 1321 Indonesia Civil Code (KUHPerdata Indonesia)."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan perjanjian karena cacat kehendak diluar ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata di Indonesia melalui putusan-putusan pengadilan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu data yang penulis dapatkan melalui studi pustaka. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan, sebenarnya diakibatkan oleh belum seragamnya pengetahuan hakim Indonesia terkait akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUH Perdata.

---

In Indonesian Law, one of reasons why a contract can be voided is when the contract was made because of the existence of threat, oversight or fraud as regulated in Article 1321 Indonesian Civil Code. But, nowadays, abuse of circumstances doctrine as one of the reason for annulment of contract is known through court verdicts. Although it is known from court verdicts, the knowledge of this doctrine is very distinct and caused inconsistency court verdicts while ajudicating cases related to abuse of circumstances. The main matter of this thesis are how are the judgement of the judge in accepting or rejecting the implementation of abuse of circumstances while ajudicating cases which have abuse of circumstances in it.

Based on the research, in Indonesia, abuse of circumstances is already known and used as the reason for annulment of contract in many of Indonesian Court Verdicts. Related to inconsistencies of the judges in accepting or rejecting the implementation of abuse of circumstances, actually caused by no similarity in judge`s knowledge about abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) as one of the reason for annulment of contract other than those that are regulated in Indonesian Civil Code (KUHPerdata)."

"Petjo adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan Belanda yang dituturkan oleh orang Indo. Meski Petjo, atau yang dikenal dengan krom holland atau ‘broken dutch’ dan terkesan terkesan sangat Belanda. Metode yang digunakan adalah analisis-deskriptif. Sebagian besar leksikonnya adalah bahasa Belanda dengan beberapa kosakata bahasa Indonesia, namun struktur kalimatnya hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Salah satu struktur tersebut adalah posisi verba terutama persoonsvorm serta beberapa konjungsi yang digunakan di dalam kalimat. Dalam bahasa Belanda terdapat aturan dan kedudukan yang tegas dari verba tersebut dan dapat menentukan bahwa ada dua kedudukan yang sering terjadi dalam bahasa Belanda yaitu het principe van de polen atau lebih dikenal dengan tangconstructie. Tangconstructie ini tidak berlaku di Petjo karena tata bahasa yang digunakan sangat mirip dengan bahasa Indonesia...... Petjo is a mixed language of Indonesian and Dutch, and it is spoken by the Indo`s. Even though Petjo, or also known as krom holland or `broken Dutch`, might seem very Dutch. The method used in this analysis is a descriptive-analysis, and by analyzing the videos it seems that the lexicons are mainly Dutch, with some Indonesian vocabulary, but the structure of the sentence is almost similar to Indonesian. One of those structures are the positions of the verbs, mainly persoonsvorm¸ that are used in the sentence, as well as some conjunctions. In Dutch there are strict rules and positions of these verbs in the sentences and could determine that there are two positions that frequently occur in Dutch, which are het principe van de polen, or better known as tangconstructie. This tangconstructie does not apply in Petjo, because of the very Indonesian-like grammar that it is using."

"Persoalan pengelolaan tanah di Indonesia berakar dari masa Hindia-Belanda. Salah satu departemen pemerintah yang mengaturnya adalah Departement van Binnenlandsch Bestuur pada 1866. Pengelolaan tanah khususnya proses kepemilikan tanah di Jawa merupakan salah satu tugas Departement van Binnenlandsch Bestuur. Penelitian ini membahas bagaimana proses kepemilikan tanah di Jawa, secara khusus proses sewa tanah kosong di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber primer berupa arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 koleksi ANRI yang dianalisis dengan menggunakan konsep birokrasi legal rasional dari Max Weber. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam kepemilikan tanah ada yang dikenal dengan hak eigendom yaitu hak kepemilikan tanah milik pribumi dan hak erfpacht yaitu hak yang diperuntukkan untuk pihak swasta dapat menyewa tanah dalam jangka panjang. Proses permohonan hak sewa oleh pihak swasta dalam menyewa tanah di Jawa diatur oleh Departement van Binnenlandsch Bestuur yang memiliki peran kuasa untuk menindaklanjuti proses permohonan hak sewa sebelum permohonan itu diteruskan ke gubernur jenderal untuk disetujui. Dalam proses pengajuan permohonan sewa di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur, ditemukan berbagai kasus yang membuat Departement van Binnenlandsch Bestuur membatalkan perizinan sewa tanah.

---

The issue of land governance in Indonesia has occurred since the Dutch East Indies period. One of the government departments that managed land management was the Departement van Binnenlandsch Bestuur in 1866. Land administration, especially the procedure of land ownership in Java, is one of the duties of the Departement van Binnenlandsch Bestuur. This research explores the process of land ownership in Java, specifically the process of leasing vacant land in the Pasuruan Residency, East Java. This research utilizes the historical method by using primary sources in the form of archives of the Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 from ANRI collection which is analyzed by using Max Weber's concept of rational legal bureaucracy. From this research it was found that in land ownership there is what is known as eigendom rights, which are rights for indigenous land ownership and erfpacht rights, which are rights intended for private parties to lease land in the long term. The procedure of applying for rent rights by private parties in leasing land in Java is regulated by the Departement van Binnenlandsch Bestuur, which is authorized to proceed with the process of applying for rent rights before the application is forwarded to the Governor-General for approval. In the process of applying for a lease in the Pasuruan Residency, East Java, various cases were found that made the Department van Binnenlandsch Bestuur cancel the land lease license."

"Buku ini adalah buku panduan/acara (programa) pada acara kongres Bahasa dan Kebudayaan Jawa yang diselenggarakan pada 24 s/d 26 Desember 1919."

"Skripsi ini membahas masalah politik diplomasi Indonesia pada masa perang kemerdekaan terutama peranan-peranan Mohamad Roem di dalam perundingan Indonesia - Belanda yang mencapai puncaknya sewaktu Van Royen-Roem Statement. Dalam pembahasannya penulis menggunakan metode yang lazim dipakai pada penyusunan suatu karya tulis ilmiah, yakni metode penelitian lapangan field research ) dan metode perpustakaan (library research ). Mohamad Roem adalah seorang pejuang perunding. Namanya sudah dikenal sejak zaman pergerakan. Masa muda Roem dilalui dengan penuh romantika mencari ilmu dengan bersekolah sampai ketingkat yang tertinggi yang ada dinegerinya. Kemudian ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan melalui organisasi kepanduan dan kepartaian yang berjalan di atas jalan tuntunan Islam. Dalam masa mudanya itulah tertempa jiwa dan kepribadian, untuk kemudian tumbuh menjadi pemimpin dan pemuka. Ternyata Kepemimpinannya tidak saja diterima dilingkungan organisasi dan golongannya, akan tetapi pada suatu masa kepemimpinannya itu benar-benar dirasakan dan diterima oleh Bangsanya. Sif at yang menonjol dapat diringkaskan pribadi yang mempunyai semangat tinggi untuk berjuang. Selain sebagai pejuang Roem ternyata juga sebagai perunding, yang memperoleh kesempatan emas dalam kehidupannya untuk mengembangkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Kesempatan sebagai perunding ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Roem sewaktu terjadi perundingan yang kemudian terkenal dengan Van Royen-Roem Statement. Perundingan ini berhasil melahirkan suatu persetujuan pada tanggal 7 Mei 1949, yang menghasilkan pernyataan-pernyataan dari ketua delegasi Belanda, Van Royen dan ketua delegasi Indonesia, Mohamad Roem. Di dalam pernyataan ini pihak Belanda bersedia mengembalikan pemerintah Indonesia Re Yogya. Dan sebaliknya Soekarno-Hatta menyetujui turut sertanya pemerintah Republik Indonesia ke Konferensi Meja Bundar, di mana akan dibicarakan perihal penyerahan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat."

"Skripsi 'Kaum Pergerakan dalam Gerakan Buruh (Persa_toean Pergerakan Kaoem Boeroeh, 1918-1921), merupakan sebuah penelusuran terhadap keterlibatan atau aktivitas beberapa figur pergerakan nasional dalam soal-soal perburuhan, khususnya dalam gerakan buruh, sejalan dengan kondisi tingkat kehidup_an buruh karena pecahnya Penang Dunia Pertama (PD-1). Di antara figur-figur tersebut adalah Sosrokardono, Alimin, Haji Agus Salim, Semaoen, Soerjouranoto, Mas Marco Kertodikromo, dan Tjokroaminoto. Selain dari aktivitas membantu dan mendorong berdirinya berbagai serikat buruh (pekerja), seperti diperlihatkan peran Sosrokardono dalam pembentukan Perserikatan Pegawai Pegadean Boemipoetra (PPPB). Keterlibatan nampak pula dari ak-tivitas membantu aksi pemogokan yang dilancarkan buruh sebagaimana yang dilakukan oleh Semaoen dalam kasus-kasus pemogokan di Semarang sepanjang tahun 1918 hingga 1920, dan Soerjopranoto pada pemogokan buruh industri pula tahun 1920. Bahkan nampaknya ikut pula, pada akhirnya, dalam meletakkan dasar pola dan soal-soal bagi gerakan buruh yang berkembang kemudian. Ini terlihat jelas dengan mengamati proses terbentuknya sebuah pusat organisasi buruh (vakcentraal) yang diusahakan oleh mereka, meniru prestasi yang dicapai kalangan aktivis perburuhan di lingkungan dinas dan perusahaan pemerintah kolonial, yang berhasil membentuk Verbond van Landsdienaren (VVL). Vakcentraal yang disepakati dibentuk oleh kalangan per_gerakan tersebut, Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB), meskipun diusahakan secara keras karena membutuhkan beberapa kali pertemuan, pertemuan Semarang 1918, kongres PPPB ke-III 1919, kongres CSI ke-IV 1919, pertemuan Jogjakarta 1919, ter_nyata tidak berlangsung lama. PPKB hanya mampu bertahan kurang lebih selama satu setengah tahun (Desember 1919 hingga Juni 1921), karena sesudah itu terpecah menjadi dua, PPKB (yang dipertahankan) dan Revolutionnaire Vakcentrale (RV). Suatu pemecahan yang selain bersumber dari adanya rivalitas di antara tokoh-tokoh utama PPKB, nampaknya juga berakar dari perbedaan pemahaman mengenai pola dan soal-soal dalam pergerakan buruh, khususnya dalam kaitannya, dengan gagalnya rencana pemogokan umum PFB sebagai salah satu anggota PPKB."

"Yang menjadi topik dalam skripsi ini adalah permasalahan sosiologi dan psikologi. Suatu permasalahan sosiologi dan psikologi yang dibatasi pada penilaian sejauh mana aspek sosial-psikologis dalam roman De Grauwe Vogels karya Arthur van Schendel. Dalam penulisan skripsi ini saya memberikan penafsiran terhadap roman De Grauwe Vogels karya Arthur van Schendel. Penafsiran ini pertama-tama didasarkan pada data-data yang terdapat di dalam teks sendiri. Pendekatan semacam ini dinamakan pendekatan ergosentris. Sesudah mengetahui apa yang terdapat di dalam teks, kemudian saya memberikan penilaian. Kriteria dalam penilaian ini adalah kesatuan karya, sejauh mana kerangka fiksional dipertahankan secara konsekuen, serta konsistensi dalam komposisi, gaya dan jiwa. Akhirnya, oleh karena saya berrnaksud untuk menyorot aspek sosial-psikologis dalam roman De Grauwe Vogels maka untuk mendukung penafsiran ini saya memasukkan juga data-data otentik dari ilmu sosiologi dan psikologi. Dari hasil penafsiran tersebut pertama-tama dapat disimpulkan bahwa dalam roman De Grauwe Vogels (1937) yang merupakan produk sasudah tahun 1930 dari Arthur van Schendel, seorang neoromantikus, terkandung unsur naturalistis. Naturalisme mengandung unsur bahwa segala sesuatu gedetermineerd 'ditentukan' oleh tiga Faktor, yaitu erfelijkheid 'sifat yang diwariskan', milieu 'lingkungan sosial' dan omstandigheden 'keadaan-keadaan'. Dengan unsur naturalistis dalam karyanya ini Van Schendel ingin menggambarkan bahwa tokoh-tokoh dalam cerita ini gedetermineerd 'ditentukan' oleh erfelijkheid 'sifat yang diwariskan', milieu 'lingkungan sosial' dan omstandigheden 'keadaan-keadaan'. Hidup mereka serba ditentukan sehingga sama sekali tidak memiliki kehendak bebas. Selanjutnya dalam roman De Grauwe Vogels terkandung pula unsur-unsur Kristen yang berkaitan dengan kalvinisme tulen. Kalvinisme adalah ajaran yang mengutamakan predestinasi, yaitu pendapat bahwa setiap nasib orang sudah ditentukan oleh Tuhan pada saat kelahirannya, lepas dari jasa-jasa pribadi dan keinginan bebas seseorang. Dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan kalvinisme tulen ini Van Schendel ingin membuktikan bahwa manusia gedetermineerd 'ditentukan' oleh Tuhan dan oleh karena itu tidak ada kehendak bebas baginya. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa seperti dalam karya-karya pemulanya, dalam roman De Grauwe Vogels terkandung unsur kerinduan. Hanya bentuk kerinduannya berbeda. Dahulu, dalam karya-karya pemulanya, unsur zwerversvorlangen 'kerinduan seorang pengembara' nyata sekali, sedangkan di sini unsur verlangen naar vrijheid 'kerinduan akan kebebasan' yang muncul."

"Dongeng Putri Salju atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Sneeuwwilje, adalah sebuah dongeng klasik yang terkenal di seluruh dunia. Dongeng ini pertama kali terbit pada tahun 1812 dalam sebuah buku kumpulan dongeng berbahasa Jarman, Kinder-und Hausmcrrchen, ditulis oleh Grimm bersaudara. Dongeng ini kemudian terbit dalam berbagai bahasa balk sebagai buku kumpulan dongeng maupun sebagai sebuah buku cerita. Isinya pun beraneka ragam, ada yang merupakan saduran dari versi awal, tetapi ada pula yang merupakan versi baru. Begitu pula yang terbit dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1998 dua buah penghargaan yaitu Gouden Griffel dan Woutertje Pieterse diberikan pada sebuah versi barn Sneemvwuje, yang berjudul Zwart als inkl, karya Wim Hofman. Kedua penghargaan itu diberikan oleh dua yayasan yang memberikan perhatian terhadap buku-buku anak di Belanda yang dianggap memiliki nilai sastra dan mempunyai keistimewaan balk dari segi isi maupun bentuk. Analisis struktur dan isi yang dilakukan dalam skripsi ini akan menggali kelebihan Zwart als inks dibandingkan versi-versi lain. Selain itu akan dipaparkan Pula perubahan-perubahan apa raja yang dilakukan Hofman, sehingga Zwart als inks dianggap layak memperaleh kedua penghargaan tersebut. Sebagai bahan perbandingan maka dua versi lain, yaitu Snreeuwwitje versi esselaar dan Van den Heuvel, turut dianalisis dengan batasan masalah yang sama."