Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dengan melakukan analisis terhadap ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia itu sendiri serta doktrin yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas apakah penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan No. 17/KPPU-M/2015, Putusan No. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan No. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ekstrateritorial dapat diterapkan dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan Nomor 17/KPPU-M/2015, Putusan Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. 

---

ABSTRACTThis research discussed about the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation on Indonesian competition law by doing an analysis to acquisition regulation on Indonesian competition law itself and the doctrines used on that regulations. Other than that, this research is also discussed whether the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law. This research is a juridical normative research with qualitative method and analysis. Results of this research shows that the extraterritoriality principle can be applied in acquisition regulation on Indonesian competition law by using some doctrines and the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Kemitraan Usaha  Comdev (KUC) Universitas Prasetiya Mulya sebagai bentuk program pemberdayaan usaha mikro pedesaan di Kecamatan Wanayasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Walaupun banyak penelitian mengenai pemberdayaan UMKM fokus pada upaya menemukan dampak dari pemberdayaan itu sendiri, penelitian ini menemukan bahwa faktor desain program dan kepatuhan dalam menjalankan standar prosedur yang ditetapkan lembaga sangatlah penting untuk mencapai hasil ataupun dampak program. Dari hasil temuan penelitian, diketahui bahwa Pelaksana Program Kemitraan Usaha Comdev 2017 masih belum mematuhi standar prosedur yang sudah ditetapkan lembaga. Penelitian ini menyarankan agar lembaga lebih detil menjabarkan standar prosedur setiap proses dan kegiatan serta berkomitmen menjalankannya.

---

This study describes the implementation process of Program Kemitraan Usaha Comdev (KUC) Universitas  Prasetiya Mulya as a form of rural micro enterprises empowerment program in Wanayasa District. This type of research is evaluative research using a qualitative research approach. Although many studies on empowering MSMEs had focused on finding the impact of empowerment itself, this study found that program design and compliance factors in implementing the standard procedures set by agency are very important to achieve program results or impacts. From the findings, it is known that the implementation of Program Kemitraan Usaha Comdev 2017 still does not adhere the standard procedures set by agency. This study recommends that the agency has to develop more detailed standard procedures for each process and activity and commit to carry it out.

"

"ABSTRAKKemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi banyak negara. Olehkarena itu, berbagai pendekatan kemiskinan dikembangkan untuk menurunkan angkakemiskinan. Kemiskinan seringkali dianalogikan dengan kondisi kehidupan di pedesaan.Kewirausahaan sosial dinilai sebagai solusi dalam upaya mempercepat penurunan angkapengangguran dan kemiskinan. Program pengabdian kepada masyarakat ini memberipengarahan dan pembinaan pentingnya usaha kreatif serta pendidikan pada masyarakatdi Kampung Ranca Buntung, Desa Cikopomayak, Bogor. Kegiatan ini juga dilengkapidengan aksi sosial berupa pengadaan sarana perpustakaan mini bagi masyarakat khususnyaanak-anak."

"Legal aspects of business competition in Indonesia."