Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi terhadap tuntutan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga independen yang berwenang menegakkan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kajian ini bertujuan melakukan analisis terhadap fungsi dan kedudukan KPPU dalam upaya penegakan UU tersebut. Hasil analisis menyimpulkan bahwa (1) KPPU merupakan lembaga yang bersifat independen dan dapat dikategorikan sebagai organisasi "Quangos" (quasi autonomous non government organization) (2) KPPU menjalankan g=fungsi ganda (dual function) yakni fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif (3) sinergi dan kerjsama antara KPPU dengan berbagai instansi terkait terutama instansi instansi yang menjalankan yudikatif belum berjalan dengan harmonis, dan (4) KPPU telah berupaya menegakkan filosofi pengaturan persaingan usaha yang sehat di Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (social wellfare)."

"Penelitian ini membahas tentang pola kehidupan masyarakat santri Tegalgubug Arjawinangun Cirebon. Secara spesifik penelitian ini melihat lebih dekat terhadap aktivitas ekonomi masyarakatnya terutama pada kegiatan usaha konveksi dan pendistribusiannya. Beberapa kasus pengusaha yang penulis paparkan dalam tesis ini, merupakan salah satu bagian dan mewakili dari aktivitas masyarakat tersebut.Penelitian ini dibangun dalam perspektif antropoligis, dengan menggunakan pendekatan khasnya, yaitu metodologi kualitatif. Melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam -sebagai pengumpulan datanya- penelitian ini menggali inforrnasi mengenai keadaan obyektivitas masyarakat yang tradisional sebagai seorang santri; berpakaian sarung dan kopiah bagi laki-laki, mengenakan train dan berkerudung (jilbab) bagi perempuan serta dalam mengembangkan kegiatan usahanya melalui ketrampilan menjahit, mereka membuka konveksi dan menjadi pedagang kain (tekstil). Ketrampilan yang mereka miliki tidak didukung dan dibekali dengan pendidikan secara formal baik melalui lembaga ketrampilan (pelatihan) maupun sekolah umum. Pendidikan yang mereka capai secara umum hanya di pondok pesantren; yang intinya mempelajari ilmu-ilmu agama seperti Tauhid, Fiqh, Tasawuf dan Gramatika Bahasa Arab. Di samping itu, masyarakat santri Tegalgubug dalam menerapkan menajemen perusahaannya tidak didasarkan pada menejemen profesional dan tidak ada penghitungan akuntansi dan rekapitulasi keuangan, tetapi usaha yang mereka jalani tetap eksis dan terus berkembang.Pada prinsipnya Masyarakat Santri Tegalgubug yang mayoritas mata pencahariannya sebagai penjahit (usaha konveksi) dan pedagang kain, telah mewarisi kegiatan tersebut dari orang tua dan nenek moyang mereka. Kebiasaan membuat kipas angin dari kain, tutup penimbal (tempat air) dari kain, suka menyulam dan membordir, telah menumbuhkan upaya untuk berusaha dan berwiraswasta. Usaha ini bersifat home industry dan memiliki kecenderungan bahwa dalam mengembangkan ketrampilannya baik yang terkait dengan jenis, mode dan bentuknya memiliki persamaan tersendiri serta telah diajarkan secara turun-temurun.Perkembangan ekonomi Masyarakat Santri Tegalgubug-Arjawinangun Cirebon yang lekat dengan masyarakat pesantren dan kehidupan sebagai "Muslim Santri" telah merubah pandangan negatif terhadap kehidupan penganut agama terutama Muslim Santri yang ortodoks, yaitu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama sebagai motivasi dalam usaha dan berkarya. Mereka dalam berusaha bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti pabrik tekstil dan perbankan. Dengan ketrampilan yang dimilikinya dan berbekal pendidikan dari pesantren, Masyarakat Santri Tegalgubug-Arjawinangun Cirebon telah membuka peluang untuk mengangkat ekonomi kerakyatan dengan mencoba menerobos usaha pengolahan dan perdagangan tekstil yaitu dengan mendatangkan bahan baku dari Bandung, Jakarta dan Tangerang. Dengan usaha yang dijalaninya, para pengusaha Santri Tegalgubug telah menjalin hubungan dengan para pengusaha yang berasal dari kota-kota besar di Indonesia bahkan sampai mengekspor barang ke luar negeri terutama di Asia Tenggara."

"Konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelomopk orang (Negarawan,usahawan,cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama....."

"Usaha koperasi pada dasamya diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan anggota dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai koperasi sebagaimana prinsip dasar usaha koperasi, dalam kaitannya dengan usaha koperasi ini, pengelolaannya ditujukan untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan anggota, termasuk secara umum masyarakat secara keseluruhan.Hambatan yang mungkin menghadang dalam upaya mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan kegiatan usaha yang merupikan posisi koperasi adalah ekonomi yang mendua, di satu sisi membiarkan modul usaha swasta dengan liberlismenya menghancurkan usaha ekonomi koperasi. Akan tetapi, di pihka lain mendorong gerakan koperasi sebagai gerakan perekonomuian nasional. Kebijakan tersebut harus dihapuskan dengan menguatkan struktur ekonomi yang mapan bagi koperasi.Dalam era pasar babas, persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu prasyarat keberhasilan suatu badan usaha untuk tetap bertahan, salah satu badan usaha tersebut adalah koperasi yang merupakan wadah perekonomian yang sesuai dengan sifat dan watak hidup bangsa Indonesia, Dalam konsep persaingan usaha yang sehat diberlakukan di Indonesia, UU No 5 tahun 1999 memberikan pengecualian bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan prodaksi atau pemasaran barang, perlakuan khusus tersebut diberlakukan sebagai bentuk dukungan pernerintah kepada badan usaha koperasi agar tidak terlibat dalam persaingan dengan kelompok ekonomi yang lebih kuat dan mapan, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa koperasi belum tentu dapat mempunyai kemampuan lebih dalam menjalankan usaha yang setara dengan kelompok usaha lainnya.Persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu prasyarat keberhasilan suatu badan usaha untuk tetap bertahan, salah satu badan usaha tersebut adalah koperasi yang merupakan wadah perekonomian yang sesuai dengan sifat dan watak hidup bangsa Indonesia. Adanya perlakuan khusus yang tertuang didalam pasal 50 Huruf i UU No. 5 tahun 1999 tersebut merupakan bagian dari peningkatan struktur dan diversifikasi usaha koperasi agar semakin berkembang, dalam kebijakan tertentu yang melibatkan koperasi dan usaha kecil, sama lapangan usaha ekonomi terbuka dilakukan oleh koperasi dan kemudian proses pelaksanaan di lapangan dilakukan pembinaan sebagaimana mestinya."

"Kedelai merupakan komoditi tanaman pangan nomor tiga setelah padi dan jagung. Kedelai merupakan salah satu tanaman penting karena merupakan sumber protein nabati utama yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia, ternak dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Sebagai tanaman nomor tiga setelah padi dan jagung, biji kedelai kandungan protein yang relatif tinggi yaitu sekitar 34,9%. Oleh karena itu kedelai cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber makanan tambahan."

"Untuk menjadi pemenang dalam persaingan pada pasar adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pelaku usaha, akan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tidak boleh melanggar undang-undang. Salah satu larangan yang terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 ialah kegiatan penguasaan pasar, dimana ketentuan ini sangat berkaitan dengan kekuatan atau dominasi pasar yang dmiliki oleh suatu pelaku usaha. Pengawasan terhadap kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga kausi yudikatif yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999.Dalam melakukan pengawasan kegiatan penguasaan pasar, KPPU cenderung membuktikan peristiwa-peristiwa yang terkait dugaan pelanggaran hanya didasarkan satu alat bukti,oleh karena itu belum memenuhi syarat pembuktian. Akan tetapi hal itu dapat dibenarkan karena dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak ada pengaturan mengenai minimal alat bukti dan keyakinan sebagaimana halnya dalam hukum politik

---

To be a winner in competition in the market is a goal that every business actor wants to achieve, but the methods used by these business actors must not violate the law. One of the prohibitions contained in Law no. 5 of 1999 is a market control activity, where this provision is closely related to the power or market dominance owned by a business actor. Supervision of market control activities carried out by KPPU as a judicial causation institution tasked with supervising the implementation of Law no. 5 of 1999.

In supervising market control activities, KPPU tends to prove that events related to alleged violations are based on only one piece of evidence, therefore they have not fulfilled the requirements of proof. However, it can be justified because in Law no. 5 of 1999 there is no regulation regarding minimum evidence and belief as is the case in political law."