Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarahnya Koperasi berdiri dikarenakan adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sama dari para golongan yang memiliki latar belakang ekonomi yang sama. Usaha yang dijalankan Koperasi pun akan mengikuti keinginan atau keahlian dari para pendiri yang notabene adalah anggota-anggota Koperasi. Hal ini terjadi karena Koperasi memiliki prinsip-prinsip tersendiri yang mempengaruhi Koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip itu diatur secara berbeda pada regulasi yang dibentuk disetiap era pembentukannya masing-masing. Seiring berkembangnya zaman, Koperasi didirikan dengan anggota yang memiliki ragam latar belakang ekonomi. Hal ini beresiko mempengaruhi prinsip-prinsip Koperasi, Unit Usaha, dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi tersebut. Menjadi penting untuk diteliti karena timbul suatu pertanyaan sejauh apa dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap Unit Usaha dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, melalui wawancara kepada narasumber dan studi dokumen untuk dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

Cooperatives historically were established due to the interest of fulfilling the same economical needs from groups of the same economical background. The business carried out by the Cooperative would also follow the necessity or skill of the founders who notably are Cooperative members. This happened because Cooperatives have their own principles which influenced the Cooperative in conducting their activities. Those principles are regulated differently in every law legislated formed in each of their respective eras. Along with the development of time, Cooperatives are established with members of diverse economical background. This constituent risks influencing the principles of Cooperatives, Business Unit and Surplus of said Cooperative. It becomes important to research because of the question which arises on how far the impact is causing towards the Cooperative, especially towards the business unit and distribution of the Cooperative rsquo s surplus. This research is juridical normative, through interview from a source and document study to give depiction towards the problem researched."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan manajemen modal usaha terhadap pertumbuhan usaha anggota koperasi dan pengaruhnya terhadap kinerja koperasi. Penelitian ini mengambil kasus pada salah satu koperasi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data keuangan dan anggota koperasi serta wawancara dengan anggota koperasi dan koperasi pada data tahun 2011-2015. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pelatihan manajemen modal usaha yang diberikan kepada anggota koperasi dapat meningkatkan pertumbuhan usaha anggota serta kinerja keuangan koperasi itu sendiri.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of capital management training in the members rsquo wealth and its effect in the performance of cooperation. This study takes a case of cooperation in Indonesia. This study is conducted by analyzing financial and member data as well as interviews with the cooperation rsquo s members and the cooperation in 2011 2015. This study finds that the management training provided to members of the cooperation can increase the wealth of members as well as the financial performance of the cooperation itself. "

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun penjualan dan piutang usaha pada PT KDC, sebuah perusahaan yang bergerak di industri pertambangan batubara, yang dilakukan oleh KAP SHR untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Pembahasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan audit, audit lapangan terhadap akun penjualan dan piutang usaha, serta penyelesaian audit PT KDC. Berdasarkan hasil proses audit terhadap akun penjualan dan piutang usaha PT KDC, dapat disimpulkan bahwa akun penjualan dan piutang usaha PT KDC telah disajikan secara wajar.

---

ABSTRACTThis internship report discusses about audit procedure for sales and trade receivable account of PT KDC, a company engaged in coal mining industry, that conducted by KAP SHR for the year ended December 31st 2016. The discussion covers from audit planning phase, filedwork audit for sales and trade receivable, and audit completion of PT KDC. Based on audit procedure performed on sales and trade receivable account at PT KDC, the audit result show that sales and trade receivable of PT KDC has been fairly stated. "

"Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.  Keberadaan BUM Desa tersebut memiliki kekurangan atau kekosongan hukum dalam pengaturannya yakni terkait dengan konstruksi yuridis dari BUM Desa sebagai suatu subjek hukum di Indonesia. Padahal konstruksi yuridis badan usaha sebagai suatu subjek hukum sangatlah penting karena berpengaruh dalam kewenangan, hak dan kewajibannya, bertindaknya serta menentukan siapa yang berwenang untuk dapat menjadi pemohon atau mengajukan permohonan kepailitan Badan Usaha Milik Desa saat terjadi kepailitan.Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua masalah pokok, yaitu bagaimana konstruksi yuridis Badan Usaha Milik Desa sebagai subjek hukum di Indonesia dalam hal ini dapat diketahui bentuk badan usaha dari BUM Desa ataukah badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum. Kemudian hasil tersebut menentukan kewenangan pengajuan permohonan kepailitan oleh BUM Desa.Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa tidak memenuhi kedua unsur badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Demi kepastian hukum, Penulis berkesimpulan bahwa BUM Desa seharusnya berbadan hukum sehingga kewenangan pengajuan permohonan kepailitan dapat dilakukan oleh Kepala Desa mewakilkan BUM Desa sebagai subjek hukum atau Debitor Pailit. Saran Penulis diperlukan Peraturan Menteri Desa yang mengatur terkait dengan perolehan status badan hukum dari BUM Desa.Kata Kunci: BUM Desa, Badan Usaha, Permohonan KepailitanArticle 87 of the Regulation Number 6 Year 2014 concerning Villages states that Villages can establish Village Owned-company called BUM Desa. Village-owned company is a legal entity in which either parts of whole of its capital, is owned by village stated in direct inclusion. The existence of the BUM Desa has a lack in its regulation which is related to the juridical construction of BUM Desa as a legal subject in Indonesia. Whereas the legal construction of a business entity as a legal subject is very important because it influences its authority, rights and obligations, acts as well as determines who is authorized to be the petitioner or submits a request for bankruptcy in a village owned-company during a bankruptcy.This research used normative juridical research methods and was conducted to answer two main problems, how the juridical construction of Village owned-company as legal subjects in Indonesia, in this case, it can be seen the form of business entity from BUM Desa or whether it is a legal entity or a non-legal entity. Then these results determine the authority to submit bankruptcy requests by BUM Desa.The results of the research that have been concluded that the Village-Owned Company do not fit for both elements of a legal entity and a non-legal entity. The author concludes that BUM Desa should be a legal entity so that the authority to submit bankruptcy applications can be carried out by the Village Head representing the Village Owned-Company as the Bankrupt Debtor. Authors' recommendation is needed a Village Minister Regulation that regulates the acquisition of legal entity status for BUM Desa.Keywords: Village owned-company, Business Entity, Bankruptcy Petition"

"Transformasi ekonomi di negara Indonesia tidak terlepas dari dukungan aktivitas pertambangan batubara sebagai salah satu objek galian yang dioptimalisasikan baik oleh individu perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas sebagai pelaku usaha. Implementasi pertambangan batubara hanya dapat diselenggarakan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang telah diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang dinamis. Rumusan masalah adalah pengaturan usaha pertambangan serta tinjauan investasi klasifikasi objek galian di Indonesia. Penelitian ini juga menelusuri praktik pemberian izin usaha pada usaha penambangan batubara di Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan menurut metode yuridis normatif dan menelusuri Undang-Undang terkait dengan Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunan lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menguraikan penjelasan mengenai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Ketentuan sebelum diubah untuk mengakomodasi ketentuan pertambangan nasional agar selaras dengan kepentingan nasional, kepastian hukum, dan keterbukaan investor, serta pelestarian ekosistem ekologi. Investasi di bidang pertambangan terbuka untuk investor dengan ketentuan pemenuhan minimum 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh investor dalam negeri melalui Bursa Efek Indonesia. Pembenahan peraturan persaingan usaha di bidang pertambangan mineral batubara mempunyai objektif untuk mencegah pertentangan ketentuan terkait perizinan berusaha dengan penanaman modal dalam sektor jasa pertambangan. Pemerintah hadir dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur dan tidak melawan hukum. PT X mempunyai potensi melakukan praktik oligopoli, pembuatan perjanjian seperti perjanjian tender, dan/atau pendominasian pasar melalui posisi dominan. Dengan ini, PT X mempunyai kemampuan untuk menentukan besaran produksi, klasifikasi jenis, pendistribusian, dan pertumbuhan per kapita batubara yang selaras dengan ketentuan persaingan usaha.

---

Economic transformation in Indonesia is inseparable from the support of coal mining activities as one of the excavation objects which is optimized both by individuals and legal entities such as limited liability companies as business actors. The implementation of coal mining can only be carried out by complying with the provisions of laws and regulations that have been updated to suit the needs of the dynamic community and government. The issue of the research is the regulation of the mining business and the investment review of the classification of excavated objects in Indonesia. This research also explores the practice of granting business licenses to coal mining businesses in Jambi Province. The research was carried out according to normative juridical methods and traced the Law related to Mineral and Coal Mining along with other related derivative regulations. The results of this study describe the explanation regarding Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining as amended by Law No. 4 of 2009. Provisions before being amended to accommodate national mining regulations so that they are aligned with national interests, legal certainty, and investor transparency, as well as the preservation of ecological ecosystems. Investments in the mining sector are open to be purchased by investors through the Indonesia Stock Exchange with the condition that a minimum fulfillment of 51% (fifty one percent) is owned by domestic investors. The objective of reforming business competition regulations in the coal mineral mining sector is to prevent conflicting provisions related to business licensing and investment in the mining services sector. The government is present in creating a business competition climate that is fair and not against the law. PT X has the potential to practice oligopoly, drafting cartel agreements, and/or dominating the market. With this, PT X has the ability to determine the amount of production, type classification, distribution, and growth per capita of coal in line with the provisions of business competition."