Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas mengenai seberapa besar kepentingan untuk diadakannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang dikenal dengan UU Persaingan Usaha. Sejak berlaku effektif tahun 2000, Undang-Undang Persaingan Usaha telah banyak member manfaat pada perkembangan perekonomian Indonesia. Namun demikian, terdapat juga banyak kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun dari komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan berbagai kekurangan yang ada dalam UU tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian normative atau kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Disamping itu merupakan penelitian lapangan melalui wawancara dan diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan adanya kepentingan yang sangat mendesak bagi amandemen UU No. 5 tahun 1999."

"Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan denganParate Eksekusi atau Eksekusi melalui Pengadilan ataudengan cara Penjualan Melalui Lelang Secara Sukarela.Didalam praktek pencairan barang jaminan kreditur seringdihadapkan pada situasi yang sulit untuk dapat memecahkanpermasalahannya, mungkin karena debitur tidak baik caramengatur managemen perusahaan debitur atau keadaan pasaryang memang tidak mendukung atau kurang baik dan disisilain juga adanya itikad yang tidak baik dari pemilik barangjaminan.Sebelum dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggunganatas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan krediturmemberikan kesempatan kepada debitur dengan carareconditioning atau rescheduling/ melakukan restrukturisasikredit antara lain dengan melakukan penurunan bunga, ataupengurangan tunggakan bunga kredit/tunggakan pokok kreditatau menambah fasilitas kredit atau memperpanjang, jangkawaktu kredit atau dengan melakukan pengambilan assetdebitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau konversikredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaandebitur.Bilamana setelah dengan cara pendekatan tersebutdebitur masih tidak dapat melunasi hutangnya maka tidaklahberkelebihan bila Kreditur melakukan upaya upaya untukmemperoleh kembali kredit yang sudah diberikan kepadadebitur .Untuk itu dipandang perlu bagi kita untuk mengkajidan mengetahui apa dan bagaimana upaya yang dilakukan olehBank PANIN Tbk guna memperoleh kembali kredit yang telahdiberikan kepada debitur baik usaha kecil maupun menengahyang tidak mau melunasi utangnya. Umumnya ditempuh jalanpenjualan melalui lelang suka rela.Agar pelaksanaanpenjualan itu dapat dilakukan secara jujur Undang UndangHak Tanggungan mengharuskan agar penjualan dilakukanmelalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukanundang undang agar pelaksanaan penjualan itu dapatdilakukan secara jujur tanpa adanya tuntutan dibelakanghari bahwa penjualan barang debitur dilakukan tidak denganharga dibawah harga pasar.Metode penelitian yang kami pergunakan adalah penelitiandiskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memberikaninformasi mengenai eksekusi Hak Tanggungan terhadap debiturusaha kecil dan menengah."

"ABSTRAKHubungan antara pembeli dengan pemasok pada korporasi besar dapat terjalin dengan mudah dan lebih sistematis. Perdebatan muncul ketika pembeli bukanlah korporasi besar melainkan usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini membahas hubungan antara pembeli dengan pemasok serta pengaruhmya terhadap performa organisisasi tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh peningkatan hubungan antara pembeli dengan pemasok terhadap performa usaha mikro kecil dan menengah. Dengan mengetahui hal ini diharapkan usaha mikro kecil menengah dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh UMKM selaku pembeli terhadap supplier serta manfaatnya terhadap kebaikan organisasi UMKM tersebut. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis PLS (Partial Least Square). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan buyer specificity, peningkatan supplier specificity berpengaruh positif terhadap hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok serta hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah.

---

ABSTRACTThe relationship between the buyers and suppliers in a large corporation can be established easily and more systematically. The debate arises when the buyer is not the big corporations but small and medium micro enterprises. This study examines the relationship between buyer and supplier and their impact towards organizational performance. Researchers want to know how to influence the improvement of relations between the buyers and suppliers to the performance of micro, small and medium enterprises. Knowing these SMEs are expected to know the things that need to be considered and carried out by SMEs as buyers and the benefit against SME organizations. The data analysis techniques used PLS (Partial Least Square). The results of this study indicate that increased buyer specificity, increased supplier specificity have a positive effect on long-term relationships between buyers and suppliers as well as long-term relationships between buyers and suppliers have a positive and significant impact on the performance of micro, small and medium enterprises."

"Skripsi ini menganalisis pengendalian internal serta pengelolaan persediaan toko Sinamar yang masih manual. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kondisi pengendalian internal persediaan serta menganalisis pengelolaannya agar lebih efisien. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil analisis yang mayoritas diperoleh melalui wawancara menyimpulkan bahwa Sinamar memerlukan sejumlah perbaikan untuk pengendalian internal. Kebijakan mengenai jumlah penyimpanan persediaan juga perlu diperbaiki. Dengan model EOQ, diketahui bahwa Sinamar dapat menghemat biaya penyimpanan persediaan. Model tersebut dapat diterapkan hanya jika Sinamar dapat memperoleh informasi akurat mengenai persediaan, salah satunya melalui komputerisasi atas sistem manualnya. Hasil analisis keuntungan biaya secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa komputerisasi tersebut perlu diwujudkan.

---

This study analyzes the internal control and inventory management over Sinamar store which is still in manual system. The purpose of this study is to understand the internal control condition of inventory and how to manage it due to efficiency improvement. This thesis is qualitative descriptive. The results, by which majority of the data collected from deep interview, shows that Sinamar needs to improve its internal control due to several lack.

Procedure in determining amount of inventory carried should be resolved as well. According to EOQ model, Sinamar might be able to reduce the carrying cost of inventory. The model could be applied only if Sinamar could maintain the accurate information about inventory, which is done by computerizing its manual system. Results from benefit cost analysis through quantitative and qualitative shows that system computerization should be done."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA.Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region.

This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA.

The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region. This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA. The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perizinan usaha perikanan tangkap yang dapat memberikan perlindungan bagi kesejahteraan nelayan skala kecil. Penelitian yang dilakukan berjenis yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai hal tersebut, mengidentifikasi permasalahan hukum, dan bentuk perlindungan bagi kesejahteraan nelayan skala kecil di Indonesia.

---

This thesis discusses the regulation of the licensing of commercial fishing businesses that can provide protection for the welfare of small scale fishermen. The research conducted is judicial normative and analyses data qualitatively that is descriptive analytical. The purpose of this research is to find out about the regulation of the preceding, to identify the legal issues, and the form of the protection for the welfare of small scale fishermen in Indonesia."