Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"ABSTRAKPlatform e-commerce di Indonesia -seperti Bukalapak, Tokopedia, dll- sedang berada di fase pertumbuhan yang tinggi. Pemerintah pun mulai mendorong UMKM untuk berpartisipasi ke dalam platform e-commerce karena adanya sebuah conventional wisdom bahwa hal tersebut dapat meningkatkan skala usaha dan memperluas cakupan wilayah pemasaran UMKM. Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran conventional wisdom tersebut. Dengan menggunakan data primer dari 170 sampel UMKM, baik yang berpartisipasi di e-commerce maupun tidak, penelitian ini juga memasukkan online marketing channel lainnya - media sosial atau website mandiri- sebagai interest variable.Dengan menggunakan estimasi logit, jumlah tenaga kerja dan omzet digunakan untuk merepresentasikan skala usaha, sedangkan jumlah wilayah pemasaran merepresentasikan cakupan wilayah pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce memiliki signifikansi yang rendah terhadap peningkatan omzet, sementara online marketing channel lainnya memiliki signifikansi yang tinggi. Terhadap cakupan wilayah pemasaran, partisipasi e-commerce memiliki signifikansi lebih kuat daripada online marketing channel lainnya. Namun demikian, baik partisipasi e-commerce maupun online marketing channel lainnya tidak signifikan terhadap peningkatan tenaga kerja. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa conventional wisdom tentang e-commerce hanya sebagian saja yang benar karena efek positif pada skala usaha lebih rendah daripada online marketing channel lainnya.

---

ABSTRACT

E-commerce platforms in Indonesia -such as Bukalapak, Tokopedia, etc- are at its high growth phase. The government begin to encourage MSMEs to participate in e-commerce platform as there is conventional wisdom that it could expand MSME's business scale and scope of market. This paper aims to prove whether the conventional wisdom is true. By having primary data with a sample of 170 MSMEs that participate and do not participate in e-commerce, this study also has other online marketing channels -social media or personal website- as variable of interest.

Using logit model, this study uses number of employee and sales to represent business scale and number of marketing area to represent scope of market. The results show that e-commerce has lower significance to sales enhancement, whilst online marketing channel has higher significance. Towards market scope, ecommerce participation has stronger significance than other online marketing channels. Nevertheless, both e-commerce and other online marketing channels participate on are not significant in increasing employment. Generally, this study conclude that the conventional wisdom about e-commerce is only partially true, since its positive effect on business scale is lower than the other online marketing channels."

"ABSTRAKAkuisisi dengan perusahaan yang masih berada dalam pasar yang sama ataupunrangkaian produksi yang sama dapat mengakibatkan integrasi secara vertikal atauhorizontal. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketentuan larangan terhadapintegrasi vertikal dan horizontal, karena dapat berakibat negatif pada persainganusaha, dan/atau merugikan masyarakat. Ketentuan ini diatur secara rule of reason.Skripsi ini menganalisis pelaksanaan akuisisi PT. Indofood Asahi Sukses Beverage(IASB) terhadap PT. Buana Distrindo (Buana) dari sudut pandang Hukum PersainganUsaha, serta kesesuaian Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2016 dalam menilaiintegrasi vertikal yang dilakukan IASB terhadap Buana melalui akuisisi ini.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan datasekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa akuisisi PT.IASB atas PT. Buana tidak melanggar ketentuan Pasal 14 UU HPU dan PendapatKPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 telah sesuai dengan ketentuan UU HPU,Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Pedoman KPPU tentang LaranganIntegrasi Vertikal.

---

ABSTRACT"The exponential growth of Indonesian beverage market triggers competitors in said""market to act for their expansion. One of the common means of expansion is by""acquiring other businesses. Acquisition of other bussineses within the same market or production chain causes vertical or horizontal integration. Law No. 5 / 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition prohibits certain act of vertical and horizontal integration, because it may negatively impact competition and/or harm the society. This particular regulation uses the rule of reason approach. This Thesis analyzes the acquisition of PT. Buana Distrindo (Buana) by PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) from the Competition Law point of view, and whether the Opinion of The Commission No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 complies with Indonesian Competition Law."

"Pada tesis ini dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 615/PDT.KPPU/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, stufenbau theorie, dan teori mengenai welfare state untuk menganalisa penerapan Pasal 19 huruf a Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Majelis Hakim. Melalui kajian terhadap studi kasus diperoleh hasil bahwa belum terdapat kesatuan pemahaman oleh Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam memahami dan menerapkan Pasal 19 huruf a dan Pasal 50 huruf a Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis analyzed the Central Jakarta District Court (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Verdict Number 615/PDT.KPPU/2014/PN.JKT.PST and the Business Competition Supervisory Commission Decision (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Verdict Number 05/KPPU-I/2014. The study was based on normative legal research methods by using the theory of fairness, expediency and legal certainty, Stufenbau Theorie, and theories on the welfare state to analyze the application of Article 19, paragraph a of the Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition (Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha and judges. Through the study of the case study result that there has been no unified understanding by the Assembly Commission and the Council of Judges in understanding and applying Article 19 paragraph a and Article 50 paragraph a Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition"

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa bila dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan tertinggi hingga peraturan terendah. Skripsi ini mengkaji Badan Usaha Milik Desa apakah lebih tepat bila dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum atau badan usaha non badan hukum. Skripsi ini juga menjabarkan implikasi atas ketidakjelasan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam prakteknya dengan menampilkan permasalahan yang timbul pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari, kabupaten Bantul, provinsi Yogyakarta. Berdasarkan kajian yuridis yang telah dilakukan, pengakuan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha berbadan hukum atau badan usaha non badan hukum tidak ada, sedangkan sangat penting adanya pengakuan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa mengingat badan usaha ini akan melakukan berbagai macam kegiatan usaha demi kepentingan dan kemajuan desa itu sendiri. Ketidakjelasan kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa juga mengakibatkan badan usaha ini kesulitan dalam menjalin kerjasama usaha dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, skripsi ini mendorong perlunya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Desa.

---

The focus of this study is analyze about legal status of village owned enterprises based on the law. This study also analyze that village owned enterprises is business entity or legal entity. This study also details the implication of obscurity of legal status of village owned enterprises practically by indicating the problems that happens in Panggung Lestari Village Owned Enterprises in Bantul, Yogyakarta. Based on the juridical studies that has been done, recognition of village owned enterprises as business entity or legal entity is nothing, while too important to have the clear recognition about legal status of village owned enterprises because this entity would make every kind of business activities for the sake of that village. The obscurity of village owned enterprises caused this entity have difficulties in established business cooperation with third parties. Therefore, this study encouraged to have the clear regulation that would provide about legal status of village owned enterprises."

"Sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (2) yang berbunyi Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat tersebut dapat dijadikan dasar bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, Manusia sendiri sebagai makhluk ekonomi bertindak sebagai agen yang melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan usaha. Bentuk usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling tua dan paling umum digunakan oleh para pengusaha sebagai sarana menjalankan kegiatan usaha. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana pengaturan mengenai Perusahaan Perseorangan di Indonesia dan dalam skripsi ini Penulis menggunakan sampel sebuah perusahaan perseorangan bernama restoran S. Sehingga rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana praktik Restoran S sebagai Perusahaan Perseorangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. yang mana hasil hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan Belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai Perusahaan Perseorangan.

---

As stated in Undang-Undang Dasar 1945 article 28D paragraph (2) which said Every person has the right to work and to get fair and proper compensation and treatment in an employment relationship. The verse can be used as the basis that everyone has the right to work, Human himself as an economic being acts as an agent who takes economic action to meet their needs. One form of meeting these needs is to do business. The form of Sole Proprietorship is the oldest and most commonly used form of business entity as a means of carrying out business activities. In this thesis I raise the formulation of the problem of how to regulate the Sole Proprietorship in Indonesia and in this thesis I use a sample of an individual company called Restaurant S. So the second problem formulation is how the practice of Restaurant S as a Sole Proprietorship with the applicable law in Indonesia today. This study uses a juridical-normative legal research method. which results from this thesis can be concluded There is no provision that specifically regulates the Sole Proprietorship."