Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era globalisasi, Merger tidak hanya dilakukan antar perusahaan lokal saja tetapi juga dapat melibatkan perusahaan asing. Merger Asing yang dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia juga dapat berpengaruh terhadap persaingan di pasar Indonesia, sehingga perlu diatur. Tesis ini membahas mengenai bagaimana pengaturan Merger Asing yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatur Merger Asing tersebut. Batasan Merger Asing diatur secara eksplisit dalam Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU tersebut menjelaskan Merger Asing yang wajib melakukan notifikasi kepada KPPU, adalah: i) Merger dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia; ii) berdampak langsung pada pasar Indonesia; iii) Merger memenuhi batasan nilai; dan iv) Merger antar perusahaan yang tidak terafiliasi. Dalam mengatur dan mengawasi Merger Asing, KPPU menghadapi beberapa kendala, namun yang terberat adalah terkait dengan penegakan hukum. Hal ini menjadi kendala karena Merger tersebut dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Indonesia, sehingga KPPU tidak dapat memaksa perusahaan asing tersebut untuk tunduk dan patuh kepada KPPU. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, KPPU harus melakukan kerjasama baik dengan lembaga persaingan di negara lain, maupun lembaga pemerintah lainnya di Indonesia.

---

In the era of globalization, Merger is not only conducted by and between national companies but also by and between foreign companies. Even though Foreign Merger is conducted outside Indonesian jurisdiction it could also affect the competition on Indonesian market and therefore should be regulated. On this perspective this thesis study on how to regulate Foreign Merger which may cause unfair business competition as well as the barriers faced by Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in doing so. Foreign Merger is explicitly regulated and clearly stated on KPPU Regulation No. 10 Year 2011 regarding Guidelines on Merger or Consolidation and Acquisition Shares of Company which may Result in Monopolistic Practice and Unfair Business Competition. On the said Regulation, it is stated that Foreign Merger that should be notified to KPPU, namely: i) Merger conducted outside Indonesian jurisdiction; ii) Merger that has a direct impact on the Indonesian market; iii) Merger that meets threshold, and iv) Merger between unaffiliated companies. However KPPU faces some barriers on controlling and supervising the Foreign Merger with law enforcement as the hardest barrier. Foreign Merger is beyond the Indonesian jurisdiction, where KPPU is not able to force foreign companies to comply. To overcome that matter, KPPU should propose cooperation agreement with competition agencies in other countries, as well as other government agencies in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai penetapan harga obat hipertensi dan jantung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 berkaitan dengan penetapan harga dan kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi terkenal. Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai kartel. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Atas dasar keterangan ahli dan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia maka putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010 dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, peningkatan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

---

This thesis discusses the pricing of hypertension and cardiovascular medications that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Commission?s decision No.17/KPPU-I/2010 relating to price fixing and cartels are performed by well-known pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies have met the elements of Article 5 concerning the pricing and Article 11 of the cartel. Then the pharmaceutical companies objected to the Commission's decision to the District Court.

On the basis of expert testimony and evidence that the system adopted by Indonesia, the decision of the Commission No.17/KPPU-I/2010 canceled entirely by the Central Jakarta District Court. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidance for the case of unfair business competition in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang kepelabuhan di Indonesia yang dahulu dilakukan secara monopoli oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia sebagai BUMN. Monopoli yang dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia ini diperbolehkan oleh undang-undang (monopoly by law) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Kemudian pada tahun 2008 lahirlah Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang membuat hilangnya status monopoli PT (Persero) Pelabuhan Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan sektor kepelabuhan, dikarenakan pentingnya sektor ini dan juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu perlu dianalisa dampak-dampak terhadap liberalisasi pelabuhan ini agar liberalisasi sektor pelabuhan tidak menjadi bumerang yang dapat merugikan negara dan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa liberalisasi pelabuhan memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan dan persaingan usaha dalam bidang kepelabuhanan.

---

This thesis discusses the port in Indonesia formerly monopolized by PT (Persero) Pelabuhan Indonesia as a state company. Monopoly by PT (Persero) Pelabuhan Indonesia is allowed by law (monopoly by law) is regulated in Law Number 21 Year 1992 concerning Shipping and Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition. Later in the year 2008 was born the Law No. 17 Year 2008 concerning Shipping which makes the loss of monopoly status PT (Persero) Port of Indonesia. This condition will greatly harm the port sector, due to the importance of this sector and also about the welfare of the majority. Therefore it is necessary to analyze the effects on the liberalization of port and to prevent this liberalization to becoming a boomerang that could harm the country and its people. This study uses a normative juridical studies where data is mostly from the literature study. The results suggest that the liberalization of the port has a significant impact on the implementation of port and port competition in the field."

"Rokok adalah salah satu industri yang berkembang sangat pesat di Indonesia dan bahkan telah menjadi salah satu andalan bagi pembangunan nasional melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar serta penerimaan negara dalam bentuk pungutan cukai. Tidak dapat dipungkiri suatu iklim industri yang baik sangat membutuhkan suatu persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha yang akan memberikan keuntungan bagi dunia usaha baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahwa untuk membina dan mengawasi industri rokok di Indonesia, Pemerintah telah menciptakan suatu instrumen pengaturan berupa penetapan Golongan Pabrik Rokok, Penetapan Golongan Tarif cukai, dan Penetapan Harga Jual Eceran, dimana diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006. Pokok permasalahan dalam tulisan ilmiah ini mengapa industri rokok di Indonesia cenderung tercipta struktur pasar yang oligopoli. Apakah struktur pasar oligopoli pabrik rokok jenis SKM bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat pada industri rokok. Diharapkan dari penelitian ini peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat lebih memaksimalkan perannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang mengawasi peredaran cukai sehingga penerimaan negara melalui mekanisme cukai dapat juga menjadi lebih maksimal. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa tujuan pengenaan cukai terhadap rokok pada dasarnya adalah untuk menekan peredaran dan penggunaan barang kena cukai agar masyarakat dapat lebih hidup sehat.

---

Tobacco is one of the most rapidly developing industry in Indonesia in fact has giving major contribution on national developing to the country for many years through human resources demand in huge number and national revenue through excise tax obligation. It’s undeniable that well industry practice needs fair business competition among their subject of industry which would gave big advantage to the national and international level. That to construct and control Indonesian tobacco industry, government has stipulated the regulation by the Ministry of finance Decree Number: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006 to divide different treatments tobacco manufacturer with classify group of the capability, group of Retail Sale Price, and Group of Excise Tariff. The main of subject problem on this script are why Indonesian tobacco industry has tend inclination into oligopoly market structure, Is oligopoly market structure of Machine Cigarette be in contradiction with fair business competition principle according Act Number 5 year 1999, and how Directorate General of Customs and Excise pay their role to encourage fair business competition in tobacco industry. Through this research hopefully that Directorate General of Customs and Excise as the only governing institution that given authorize to controlling examination excise tax, could maximize their role to collect excise tax in order to fulfill revenue of the state. Beside of that, the research could give information and knowledge that the main purpose subject of excise on tobacco product is to press down and to restrict distribution and consumption of excise goods that cause health problem to the society."

"Dalam aqama Islam zakat, infak/sedekah adalah merupakan salah satu sarana sebagai jembatan penghubung antara yang berkecukupan dan yang kurang berkecukupan. Pada saat· ini dunia usaha. Indonesia banyak sekali pelakunya adalah para usaha kecil terutama yang informal. Kesulitan utama para pelaku usaha kecil ini adalah bagaimana caranya mendapatkan moc.al, terutama tanpa agunan dan dengan bunga yang keciJ. BAZIZ DKI Jakarta pada saat ini memberikan bantuan pi jaman usaha khusus untuk usaha kecil yang dananya diambil dari infak/sedekah masyarakat DKI Jakarta yang disetorkan ke BAZIS DKI Jakarta. Dalam hal ini pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan UU No. 17/1995 tentang Usaha Kecil yang memberikan payung hukum bagi pengembangan usaha kecil. Kemudian diterbitkan pula PP No. 32/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 9/1995 tersebut, bahkan lebih lanjut dikeluarkan pula Keppres No.9/1998 tentang Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil. Perlak an khusus yang dibuat untuk melindungi pelaku usaha kecil ters2but adalah untuk melindungi dan mendukung perkembangan usaha kecil. Akan tetapi perlakuan khusus tersebut harus diimbangi dengan konsistensi kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan-kesempatan yang semudah-mudahnya kepada pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha yang sangat lunak. Oleh sebab itu perlu sege:a dibenahi segala hambatan yang dialami dalam rangka pengembangan usaha kecil khususnya dalam hetl pemebrian bantuan modal usaha."