Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query

Sumardi, author

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca perubahan ke empat undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 : suatu kajian yuridis

Sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada empat, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden, wakil Presiden, dan mengubah UUD. Setelah perubahan, wewenang MPR tinggal dua yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Merupakan kekuasaan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar yang dijalankan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18696

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahrus Irsyam, 1944-, author

Politik Luar Negeri Republik Indonesia Yang Bebas Aktif : Studi Kasus Mutu dan Security Act (MSA) pada Masa Kabinet Sukiman (1952)

Landasan dari prinsip politik luar negeri Republik Indonesia, bebas aktif, adalah Pancasila dan Mukadimah UUD 1945 (dan pada tahun 1950-an Pembukaan UUDS 1950). Prinsip tersebut mulai dilaksanakan setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu tatanan yang terbentuk setelah selesainya perang Dunia ke II membelah dunia menjadi dua blok, blok...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993

LP-Pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Ghunarsa Sujatnika, author

Syarat-syarat dan sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan perbandingannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = The requirements and the electoral systems of the head of the state by Imam Al-Mawardi and comparison with the constitution of the Republic Indonesia in 1945

Penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Al-Mawardi terkait dengan persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara. Kedua, perbandingan pemikiran tersebut dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45249

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rusli, author

Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945

ABSTRAK
Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia sama dengan pendahulunya, bahkan lebih kejam karena praktek kekuasaan Jepang ditegakkan melalui kekerasan untuk memenuhi tujuan perangnya, misalnya praktek kerja romusya yaitu kerja paksa yang banyak memakan...

1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Budiman N.P.D., author

Bentuk peraturan perundang-undangan perubahan undang-undang dasar menurut hukum tata negara Indonesia

Salah satu pemikiran yang berkembang di masyarakat sejak reformasi bergulir adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Pemikiran tentang perubahan ini begitu kuat sehingga ada yang berpendapat tidak mungkin reformasi tanpa mengubah UUD 1945. Saat itu pandangan masyarakat terhadap UUD 1945 secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

T 981

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurdjanah, author

Duta masyarakat pada masa liberal : analisis atas pemberitaan tentang korupsi, nasionalisasi dan dasar negara (1954-1958)

ABSTRAK
Duta Masyarakat merupakan surat kabar resmi partai politik Nahdlatul Ulama (NU). Surat kabar itu diterbitkan dan diberi subsidi oleh NU. Duta Masyarakat tidak hanya bertugas sebagai pembawa suara NU, tetapi juga sebagai sarana kaderisasi kepemimpinan yang cukup efektif. Jelas sekali peran surat kabar itu dalam mempropagandakan visi tokoh-tokoh muda NU...

1996

S12732

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Usni, author

Partai politik islam di Indonesia studi tentang dinamika politik partai Persatuan Pembangunan dalam memperjuangkan pasal 29 dan 31 pada perubahan undang-undang dasar 1945 tahun 2000-2002 = Islamic political parties in Indonesia: a study on the political dynamics of the united development partys PPP effort to change article 29 and 31 of the constitution during 2001-2002

ABSTRAK
Disertasi ini akan menjawab pokok permasalahan, bagaimana karakteristik keislaman PPP secara organisasi mengenai hubungan negara dan agama; mengapa PPP mendorong dan mengusulkan perubahan Pasal 29 dan Pasal 31; dan bagaimana interaksi politik power interplay PPP dalam meyakinkan fraksi-fraksi di MPR selama proses perubahan UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

D-Pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Abdul Aziz Nasihuddin, author

Sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 (Analisis yuridis terhadap pemikiran Padmo Wahyono tentang sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR))

ABSTRAK
Dari sejarah kenegaraan ataupun dalam kepustakaan akan ditemukan dua sistem pemerintahan. yang pertama ialah sistem pemerintahan parlementer, dan yang kedua ialah sistem pemerintahan presidensial. Dalam perkembangannya dari kedua sistem pemerintahan tersebut memunculkan variasi-variasinya, seperti sistem pemerintahan campuran (hybrid system), sistem pemerintahan quasi, baik quasi parlementer maupun quasi presidensial dan sistem...

1998

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mufidha Brilian Irianti, author

Hirohito dan Perang Dunia II (1941-1945) Dikaitkan dengan Kedudukan Kaisar dalam Undang-Undang Dasar Meiji

Skripsi ini membahas tentang latar belakang kehidupan Kaisar Hirohito dan situasi di sekitar Beliau ketika Perang Dunia II berlangsung, serta kedudukan Kaisar berdasarkan Undang-Undang Dasar Meiji. Jepang terjun ke dalam kancah Perang Dunia II melawan negara-negara sekutu yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Selama Perang Dunia II ini berlangsung, Kaisar...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011

S13608

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian