Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUsaha menata sektor pertambangan di Indonesia di mulai sejak adanya usulan dari kalangan DPRS berupa mosi Teuku Muhamad Hasan pads bulan Agustus tahun 1951. Mosi ini mendesak pemerintah untuk segera membuat undang-undang pertambangan yang baru untuk mengantikan Indiche mijnwet(INNS). Dengan adanya mosi itu telah mengilhami pemerintah untuk terus pengadakan penataan pada sektor pertambangan (khususnya pertarnbangan minyak bumi). Terbukti dengan di bentuknya PNUP dan kemudian dua buah panitia ahli untuk membantu PNUP dalam menjalankan tugasnya. Barulah pada tahun 1960 kita berhasil membuat undang-undang pertambangan baru yang di kenal dengan UU no.44 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan undang-undang itulah kita mengadakan kontrak karya dengan beberapa perusahaan pertambangan minyak asing pada masa itu. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang itu negara kita kembali mengalami kekacauan politik yang sangat menganggu perkembangan sektor perekonomian Nasional. Setelah Gestapu berhasil di tumpas dan Orde Barupun mulai berkuasa di Indonesia, kitapun segera mengadakan penataan kembali pada semua sektor perekonomian negara, termasuk sektor pertambangan. Seining dengan iklim pembangunan yang dihembuskan oleh Orde Baru, maka di bidang pertambanganpun terjadi banyak perubahan Semakin banyaknya perusahaan pertambangan asing (terutama minyak bumi) yang ingin mengadakan operasinya di Indonesia, maka pemerintahpun harus memikirkan kembali sistem kerjasama yang baru, karena kontrak karya yang selama ini menjadi model bagi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan pertambangan asing tersebut dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia pertambangan (khususnya minyak bumi) pada saat itu yang sudah sedemikian maju. Berdasarkan alasan itu, maka Dr. Ibnu Sutowo (menteri pertambangan pada saat itu) merancang suatu model kerja sama baru yang kemudian dikenal dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem baru ini perusahaan pertambangan milik negara memiliki peranan yang sangat besar dalam mengawasi jalannya operasi perusahaan pertambangan asing tersebut. Dan untuk lebih mengefesienkan peranan perusahaan negara tersebut, make pada Tanggal 20 Agustus 1968 di bentuklah PERTAMINA (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) yang merupakan hasil dari penggabungan dua buah perusahaan pertambangan milik negara yang ada pada saat itu. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan efektipitas dan daya kerja dari perusahaan pertambangan milik negara tersebut semakin. meningkat. Dengan demikian Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang memegang hak kuasa pertambangan negara di bidang minyak bumi dan menjadikannya sebagai pengawas terhadap semua usaha pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh kepulauan Indonesia.

---

"

"Skripsi ini berisi membahas mengenai perbandingan peraturan pendirian bank di negara Indonesia, Belanda, Singapura dan Inggris dengan maksud untuk melihat adanya perbedaan dan persamaan dari peraturan di negara berkembang dan negara maju, yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Skripsi ini terdiri dari dua rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana perbandingan peraturan mengenai persyaratan dan yang kedua adalah perbandingan peraturan mengenai prosedur. Skripsi ini akan membahas dua hal, hal pertama yang dibahas di dalam skripsi ini adalah persamaan dan perbedaan mengenai persyaratan pendirian bank umum di dalam peraturan di setiap negara. Yang kedua adalah persamaan dan perbedaan mengenai prosedur pendirian bank umum di dalam peraturan di setiap negara. Terdapat beberapa perbedaan antara keempat negara ini, pertama adanya perbedaan dalam persyaratan modal dalam bank umum dan adanya perbedaan prosedur antara negara Indonesia, Belanda, dan Singapura dengan negara Inggris. Skripsi ini menyarankan Indonesia untuk beradaptasi dengan Basel III global capital standards dan agar Otoritas Jasa Keuangan bisa memberikan informasi kepada publik mengenai tahap konsultasi yang dapat dilakukan sebelum mendirikan bank umum.

---

This thesis talks about comparison of bank establishment for Indonesia, the Netherlands, Singapore, and United Kingdom which are done to find a differences and similarities in the developing and developed countries, which is done with normative juridical research method. This thesis consists of two research questions, the first is the requirements comparison and the second is procedures comparison. This thesis will have discussed about two main things, the first is the comparison concerning commercial bank establishment requirements in the provisions in each country. The second would be the comparison concerning commercial bank establishment procedures in the provisions in each country. There are several differences between these 4 countries, the first is the difference in the initial capital needed in establishing a commercial bank and also difference in procedure between Indonesia, the Netherlands, Singapore with the United Kingdom. This thesis suggests Indonesia to adapt with the Basel III global capital standards and also it is suggested so Otoritas Jasa Keuangan to give information to public concerning the consultation phase that can be done before establishing a commercial bank."