Ditemukan 868 dokumen yang sesuai dengan query
Christine S.T. Kansil
Jakarta: Pradnya Paramita, 2002
346.066 KAN k III
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jo, Yong Soon
Seoul: Jolyakkwa Munhwa, 2009
KOR 346.519 JOY m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Zainal Arifin Hoesein
"
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga hendak menganalisis lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian peraturan perundangan-undangan dalam kurun waktu 1970 - 2003 sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan."
2006
D1092
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Jimly Asshiddiqie, 1956-
Jakarta: Konstitusi Press, 2006
342 JIM p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Soedarsono
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2005
342.02 SOE m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bandung: Citra Umbara, 2001
346.048 UND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Lilis Rahmi
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S10298
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012
R 342.052 BAH
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sinar Grafika, 2006
347.01 IND a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"Ketergantungan Indonesia yang makin meningkat setiap tahunnya atas pinjaman luar negeri perlu diwaspadai, mengingat beban akan ditanggung oleh rakyat. Untuk itu perlu ditunjang dengan aturan hukum yang memadai, sehingga hak rakyat untuk turut menentukan nasibnya dapat lebih terjamin."
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 April-Juni 2001 : 143-149, 2001
HUPE-31-2-(Apr-Jun)2001-143
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library