Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 805 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sipayung, Paulus J. J.
Abstrak :
ABSTRAK
Pencegahan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat di Pengadilan tata Usaha Negara agar tidak digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen Pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam Negara hukum Republik Indonesia. Atas dasar ini Keputusan-keputusan tata Usaha negara (Beschiking) yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat penting fungsinya, sebagai instrumen dalam pelaksanaan pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dalam pelaksanaannya keputusan-keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan kerugian warga masyarakat yang menerima keputusan tersbeut/dikenai keputusan tersebut. Hal ini disebabkan antara lain Pejabar membuat keputusan Tata Usaha Negara berada diluar wewenangnya, dapat juga terjadi subtansi keputusan tersbeut bertentangan dengan azas hukum yang memayungi (umbrella rule) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga dapat terjadi bertentangan dengan keputusan yang dibuatnya dan masih berlaku dan bisa juga bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.

Untuk menghindarkan perihal tersbeut diatas harus meperhatikan azas-azas umum pemberintahan yang baik sebelum mengeluarkan suatu keputusan . hal ini sangat penting dan baik agar pejabat tidak terjerumus dalam perbuatan sewenang-wenang yang melanggar hukum, sehingga pada akhirnya para pejabat tidak digugat oleh warga masyarakat atau badan hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara.
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zainal Arifin Hoesein
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga hendak menganalisis lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian peraturan perundangan-undangan dalam kurun waktu 1970 - 2003 sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan.
2006
D1092
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zainal Arifin Hoesein
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga hendak menganalisis lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian peraturan perundangan-undangan dalam kurun waktu 1970 - 2003 sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
D608
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Jika kita memperbandingkan kedua adat ini, maka kita sampai pada beberapa kesimpulan. Adat Perpatih adalah sistem hukum yang sangat lunak, dan mengenal pengampunan. Sedangkan Adat Tumenggung. sanagat keras, menunjukkan bahwa budak-budak itu sungguh di hawahnya dan memperkukuh kedudukan kekuasaannya dengan hiukuman-hukuman yang sangat keji. Adat Perpatih demokratis dan Adat Tumenggung otokratis...
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1961
S11087
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tjahjo Damirin
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lilis Rahmi
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S10298
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eva Rahmi Kasim
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini merupakan studi kasus yang membahas tentang .1 bagaimana proses dan hasil penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka nyesuaian terhadap undang-undang perpajakan nasional tahun 1983 & 1985 Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan- dan penelitian di lapangan. Adapun pembahasan yang dilakukan bersifat deskripetif. Direktorat Jenderal Pajak, merupakan organisasi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan, sistem pemungutan pajak dengan berdasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Sejak tahun. 1984, berlaku Undang-undang No. 6 , 7\dan 8 tahun 1983; masing-masing mengenai Ketentuan v. Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan - ,Atas.Barang: Mewah. Di tahun 1985, Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunann, dan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Undang-undang tersebut menganut sistem full assessment dalam pemungutan pajak , sedangkan undang-undang sebelum itu menganut sistem official assessment. Adanya perubahan tersebut membuat pola tugas Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Untuk itu dilakukan penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan pengelompokkan tugas-tugas Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Pengolahan Informasi; yang memerlukan dukungan kemampuan personalia perpajakan dan sarana perlengkapan yang memadai. Proses penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, kelancarannya ditentukan oleh kemampu an manajemen Direktorat Jenderal Pajak dan kebijaksanaan pemerintah dalam mengendalikan organisasi Departemen. Penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jen derai Pajak, menghasilkan pembentukan dan penambahan unit - unit organisasi yang baru; namun juga disertai dengan penghapusan dan penciutan beberapa unit organisasi lama. Akan tetapi penyusunan kembali struktur organisasi, kearah perluasan organisasi tersebut, belum didukung dengan perencanaan pegawai yang memadai. Hal ini selain disebabkan oleh karena belum terselenggaranya pengelolaan data kepegawaian yang sistematis, juga disebabkan adanya hambatan dari kebijaksanaan pemerintah yang membatasi y penerimaan pegawai baru.
1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gultom, Minar Christina
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
S9961
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pustika Haryati
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S10072
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nani Nuraeni
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang ketentuan persamaan pada pokoknya dalam sebuah merek berdasarkan pada doktrin-doktrin merek yang dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Doktrin-doktrin merek tersebut menjadi dasar pengujian dalam penolakan pendaftaran merek, oposisi, pembatalan , dan juga salah satu dasar gugatan dalam sebuah pelanggaran merek. Sebagai pembanding tentang ketentuan tersebut digunakan ketentuan yang dianut sistem Amerika Serikat dan Masyarakat Uni Eropa ( European Economic Community). Untuk memahami konsistensi penerapan ketentuan tersebut dalam kasus digunakan dua buah kasus yaitu kasus sengketa merek antara Extra Joss melawan Enerjos dan Kasus IKEA dengan IKEMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapannya doktrindoktrin merek, sehingga diperlukan beberapa revisi terhadap undang-undang yang berlaku saat ini.
This thesis investigated the use of likelihood of confusion clause from its doctrine point of view as stated in Indonesia’s Mark Law No. 15 Year 2001.The doctrines serve as grounds for refusing registration, opposing application, canceling registration, and for claiming infringment of mark. The U.S System and Europan Economic Community (EEC) sytems are used as comparison to the Indonesian law. To understand the application of the doctrines in cases, two cases were selected, which are Extra Joss versus Enerjos and IKEA versus IKEMA. This thesis used doctrinal method as a research method with prescriptif design. The study found that there are inconsistencies in the application of the mark doctrines therefore some revisions to the law should be made accordingly.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54072
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library