Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan undang-undang deposit telah dilakukan di Perpustakaan Nasional, pada bulan November 1993 dan Juni 1994. Tujuannya ialah untuk meneliti sejauh mana Perpustakaan Nasional RI telah dapat melaksanakan Undang-Undang Deposit yang telah dikeluarkan sejak tahun 1990 sampai dengan pertengahan tahun 1994, juga untuk mengetahui beberapa permasalahan yang ada sejak undang-undang tersebut dikeluarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung terhadap Pustakawan dan juga beberapa Penerbit dan Pengusaha Rekaman. Cara penyusunan pertanyaan dan juga pemilihan beberapa sampel Penerbit dan Pengusaha Rekaman dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa telah tercatat 487 Penerbit Swasta, 109 Penerbit Pemerintah dan 60 Pengusaha Rekaman yang sudah aktif untuk menyerahkan hasil karya mereka kepad Perpustakaan Nasional untuk didepositkan. Meskipun jumlah penerbit dan pengusaha rekaman yang sudah aktif ini relatif kecil bila dilihat dari banyaknya penerbit yang ada di Indonesia. Penyebabnya karena banyak penerbit dan pengusaha rekaman tidak tergabung dalam Lembaga induk atau organisasi yang ada seperti IKAPI, ASIRI dan sebagainya. Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan rekam ini di Perpustakaan Nasional dianggap sangat bermanfaat untuk tujuan pelestarian hasil karya budaya bangsa, untuk itu perlu ditingkatkan pelaksanaanya dengan usaha-usaha sebagai berikut : (1). Mewajibkan para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam untuk mendepositkan karya mereka. (2) Memasyarakatkan undang-undang deposit kepada masyarakat secara umum melalui media elektronik dan media cetak. (3) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait macam IKAPI, ASIRI, SPS untuk tujuan pemantauan. (4) Membentuk Tim Pemantau yang bertugas untuk mengawasi serah simpan karya cetak dan karya rekam agar para wajib tersebut taat dengan peraturan yang ditetapkan."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang terhadap UUD yang dikaitkan dengan gagasan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selama ini Mahkamah Konstitusi telah memutus ratusan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus dengan pilihan tidak menerima, mengabulkan, atau menolak permohonan dari pemohon yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun telah terjadi perkembangan dalam putusan pengujian undang-undang yang dikeluarkannya disamping juga ada putusan yang kontroverisal. Akibatnya timbul gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dalam RUU perubahannya memunculkan beberapa ketentuan baru yang menjadi bahan kajian penulis.

---

This thesis discusses about the implementation of the authority of Constitutional Court on judicial review of laws under 1945 Constitution associated with the idea of changing the Constitutional Court’s laws. In so far, Constitutional Court has decided hundreds of Constitutional review of laws. In the development of Constitutional Court, Constitutional Court not only decided the option of not accept, grant, and reject the petition of petitioners which has been determined in the Constitutional Court’s laws. However, the development on the decision of judicial review of laws which have been issued, in addition there are also some controversial decisions. So, the idea to fix the Constitutional Court’s laws in the draft legislation on amandments are bring out some new provisions which are the subject study of author."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui sejauh mana kelemahan-kelemahan serta kekurangan-kekurangan dari ketentuan mengenai tanggung jawab istri atas hutang yang dibuat dalam perkawinan dari ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang 1/1974. Tujuan lain adalah sejauhmana masalah tanggung jawab seorang istri atas hutang yang dibuat dalam perkawinan diselesaikan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang 1/1974. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi. Sebagaimana diketahui, kebutuhan kerjasama antarnegara berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mengadopsi dan mengimplementasi setiap perjanjian yang disetujui di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia wajib melakukan ratifikasi melalui legislasi nasional. Akan tetapi, produk hukum hasil ratifikasi perjanjian internasional bukan merupakan produk legislasi meskipun secara hierarki kedudukannya dikategorikan sebagai undang-undang. Hal ini disebabkan, sifat undang-undang ratifikasi itu sendiri terutama dalam hal substansi, yaitu adanya perbedaan karakteristik dengan undang-undang yang berlaku pada umumnya. Atas hal itu, pengujian terhadap undang-undang ratifikasi sepatutnya tidak dapat dilakukan mengingat persoalan yang dapat ditimbulkan. 

---

This research attempts to analyze normatively the jurisdiction of Constitutional Court in doing constitutional review towards ratification act. As we know, the need of cooperation between countries is increasing significantly in variant aspects. In order to adopt and implement every single agreement that has been agreed in bilateral, regional, and multilateral level, Indonesia needs to ratify through national legislation. However, the product of ratification of international treaty is not legislation product law even though it is equally extended to the act based on hierarchy.  This caused by the nature of ratification act itself mainly in the substances area, in which comprehensively different with characteristics of common act applied.  Therefore, the examination of ratification act could not be done since it may disclose problematic decision."