Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan program transmigrasi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan dan keswadayaan masyarakat sebagai dampak dari program transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi secara umum berada diatas rata-rata dari desa lainya yang ada di wilayah ini baik untuk kategori desa tradisional maupun desa sejenis (desa transmigrasi), namun hal ini tidak merata terjadi pada masing-masing unit di Pemukiman Transmigrasi Sungai Bahar ini, dimana masih di temukan Unit Pemukiman yang memiliki perkembangan yang sangat lamban dari unit lainnya meskipun fasilitas yang diberikan adalah dengan pet-khan yang sama. Perkembangan yang terjadi pada unit-unit ini setidaknya juga berpengaruh pada pelaksanaan dan wujud keswadayaan yang di hasilkan oleh masyarakat di Unit/desa yang ada di kawasan pemukiman ini.Untuk memahami dan menjawab perbedaan yang terjadi, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi, melihat perubahan sosial ekonomi sebagai dampak dari program tersebut serta penemuan model keswadayaan yang berlaku di kawasan pemukiman lid, dilakukan suatu kajian mengenai teori dan konsep keswadayaan yang dibangun oleh para ahlinya seperti, David Caftan, David Morris, covey, Soedjatmoko, Dawan Rahardjo, Soetjipto Wiryosarjono dan Bambang Ismawan. Dengan memperhatikan fenomena yang terjadi dilapangan dilakukan pengelompokkan terhadap konsep dan teori keswadayaan tersebut menjadi keswadayaan internal, keswadayaan internal kolektif dan keswadayaan eksternal.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan wujud keswadayaan yang terjadi dapat diketahui dengan menelusuri kembali proses pemberdayaan yang dialami oleh masyarakat, pengalaman dan upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan yang diberikan melalui program ini serta motivasi untuk mengubah tingkat kehidupan berdasarkan motif keikutsertaan mereka. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai keswadayaan masyarakat desa rnaka dilakukan wawancara mendalam tak terstuktur kepada informan yang dianggap relevan, dan pengamatan tak terlibat kepada institusi kelembagaan yang ada sebagai upaya pengumpulan data primer. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan. Untuk melihat perbedaan tingkat keswadayaan di unit pemukiman ini maka di lakukan komparasi terhadap desa yang merniliki tingkat keswadayaan tinggi (Desa Suka Makmur) dan keswadayaan rendah (Desa Jenang) yang di tetapkan secara purporsive berdasarkan identifikasi perkembangan sarana dan prasanan secara fisik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan program transmigrasi belum secara optimal memberikan dampak pada proses pemberdayaan masyarakat, hal ini terlihat dari pola hubungan yang masih bersifat patron client pada hubungan dan plasma dan berlakunya monopoli kapitalistik pada hubungan tersebut. Disamping itu pengembangan wilayah yang seharusnya di dukung oleh pengembangan terhadap fasilitas penunjang, tidak dilakukan pada unit-unit di kawasan ini. Ketiadaan dukungan ini disebabkan oleh tidak kontinyunya proses monitoring dan evaluasi program dan lepasnya peran leading sector (c.q.pihak transmigrasi), dan ketiadaan lembaga independent yang berperan sebagai perekat antara Tim TP3D dengan pihak perkebunan sebagai pemodal sehingga menghilangkan posisi tawar-menawar bagi petani plasma. Pelaksanaan program hanya mengejar target semata sehingga peserta yang diikutsertakan tidak terseleksi sesuai dengan tujuan program, pembinaan yang dilakukan menjadi tidak optimal karena adanya penduduk yang tidak menetap dan tidak terpenuhinya persyaratan tugas dan unsur pembina yang terjadi di Desa Jenang.Temuan lainnya memperlihatkan bahwa keswadayaan masyarakat desa di pemukiman transmigrasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : Motivasi untuk mengubah hidup, Stabilitas dan manajemen kepemimpinan Kepala Desa, berfungsi tidaknya Lembaga Ekonomi Desa dan aktifitas Kelompok Tani. Interaksi sosial antara masyarakat didalam Kelompok Tani di kedua desa ini di pengaruhi oleh aktifitas mereka dan keterlibatan dari masing-masing kelompok serta lestari tidaknya ikatan awal proses penempatan mereka. Namun secara lebih luas interaksi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro sepeni adanya dukungan dari kestabilan pemerintahan desa dan dukungan otoritas desa, perkembangan KUD dan peran lembaga sosial. Dari tingkat pendapatan jika dibandingkan sebelum mereka mengikuti program ini, dari beberapa informan, terjadi peningkatan pendapatan. Kondisi ekonomi keluarga peserta dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketrampilan yang dimiliki, jiwa kewiraswastaan, biaya pemeliharaan kebun, biaya sekolah anak pada level SLTA dan bantuan buat keluarga dekat. Semakin dominan biaya yang di keluarkan tanpa diikuti dengan ketrampilan dan jiwa kewiraswastaan maka semakin kurang baik kondisi ekonomi keluarga mereka. Perubahan lingkungan pemukiman penduduk yang juga merupakan wujud keswadayaan internal terlihat dari perubahan rumah standar menjadi permanen yang hanya II, 75% terjadi di Desa Jenang dan 85 % di Desa Suka Makmur. Model faktor internal dari temuan penelitian ini adalah merupakan motivasi yang didasarkan pada motif keikusertaan yang diiringi oleh motivasi untuk mengubah hidup, kemampuan adaptasi dan kesadaran untuk mengembangkan fasilitas yang diberikan. Model faktor internal kolektif dari temuan penelitian ini adalah merupakan hubungan antara kelompok tani sebagai wadah keswadayan di tingkat mikro dan KUD sebagai wadah keswadayan di tingkat makro sedang model faktor eksternal merupakan hubungan antara unsur internal kolektif dengan pihak outsider (PTP dan Bank).Rekomendasi terhadap hasil temuan penelitian ini dalam rangka pengaplikasian perencanaan strategis pada desa transmigrasi yang berbasis keswadayaan disarankan dengan mengupayakan : lebih menekankan kepada pendekatan swadaya internal, internal kolektif dan eksternal, melakukan indentifikasi hasil studi kelayakan berdasarkan target calon transmigran dan lokasi transmigrasi, indentifikasi isu-isu prioritas kebutuhan masyarakat setempat, menetapkan misi program dengan cara menentukan transmigrasi yang akan dilayani dan mekanisme pelaksanaannya secara mikro dan makro, menetapkan visi program dengan cara menentukan situasi ideal program transmigrasi yang ingin dicapai berdasarkan nilai yang berlaku, menetapkan tujuan program dengan memperhatikan gambaran program yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan."

"Regions transmigratin areas that have been developed in all corners of Indonesia (outside Java and Bali ) ."

"School area require a quiet environment and away from the noise. Research method used is descriptive analytical method."

"ABSTRAKTransmigrasi ialah salah satu program nasional dibidang kependudukan dan pembangurian daerah yang telah dimulai sejak zaman pemerintah kolonial Belanda yaitu dengan mengirirnkan sejumlah anggota keluarga ke luar Pulau Jawa.Pada umurnnya ditujukan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja penggarap perkebunan. Program ini berkelanjutan hingga pemerintah Indonesia Merdeka dan mulai diintensifkan kembali sejak memasuki program Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita 1).Sasaran utamanya ialah mendukurig program penanggulangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dan membantu pembangunan daerah yang penduduknya masih relatif jarang yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi Maluku dan lrianjaya.Penyelenggaraan program transmigrasi ini, dari tahun ke tahun semakin meningkat secara kwantitas dan kwalitas, dilain pihak ketersediaan lahan semakin berkurang, karena selain program transmigrasi terdapat pula program pembangunan sektor Iainnya. Selain itu program transmigrasi merupakan program lintas sektor dimana sejumlah instansi diluar Departemen Transmigrasi turut terkait, sejak daro pencadangan areal untuk transmigrasi, pengurusan lahan kehutanan sampai dengan penyerahan lokasi ke pemerintah daerah. Sehingga didalam pelaksanaannya dituntut suatu koordinasi yang baik dan mempunyai pola atau sistim yang sama dan sesuai untuk digunakan oleh masing-masing instansi yang berdasarkan kepada peraturan yang berlaku.Atas dasar hal tersebut diatas, maka Departemen Transmigrasi dalam penyelenggaraan Transmigrasi dituntut untuk dapat melakukan penyusunan program terpadu dan dapat mengantisipasi adanya usulan dari instansi/sektor Iainnya.Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka ketersediaan informasi akan semakin dibutuhkan baik dalam membantu suksesnya program transmigrasi maupun untuk mengantisipasi belum diaturnya suatu Sistim Inforinasi Manajemen didalam Kep.Men 055A/Men/1983.Dalam kaitan ini telah banyak disusun suatu Sistim Informasi Manajemen Transmigrasi, yang telah diwujudkan dalarn loka karya SIM Transmigrasi tahun 1989. namun baru hersifat embrional dan telah mendapat dukungan dari pimpinan Departemen yaltu dengan telah diterbitkannya:1. Keputusan Menteri No.39/Men/1990, yaitu yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasarpengelolaan sistin informasi, dan membagi kedalam tiga sub sistim yau : Sistirnpengendalian , Sistim Administrasi dan Penyusunan Bank Data.2. Keputusan Menteri No.31/Men/1991 yaitu yang mengatur struktur organisasi dan tatakerja SIM Transmigrasi.Dan untuk selanjutnya untuk menunjang terlaksananya suatu sistim yang sesuai dengan isiKeputusan Menter¡ tersebut diatas, harus disusun suatu petunjuk pelasanaan maupun prosedurstandar yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksana iernbaga SIM di pusat maupun daerah.Pengembangan suatu SIM dapat dilakukan dengan 3 (tiga) model, yaitu:- pembangunan SIM dilakukan dengan bantuan pihak konsultan- pembangunan SIM dibantuk dengan upaya sendiri.- pembangunan SIM dikembangkan berdasarkan gabungan diatas.Ketiga metoda tersebut diatas mernpunyai kelebihan dan kekurangan,- pelaksanaan oleh pihak konsultan, kelebihannya ialah bahwa pihak pelaksana mempunyai keahlian dibidang kesistiman, akan tetapi kurang menguasai bidang penyelenggaraan transmigrasi baik teknis maupun operasiorial, walaupun dapat dipelajari akan tetapi memerlukan waktu.- pelaksanaan dengan upaya sendiri mempunyai masaiah sebaliknya dan hal yang telahdiuraikan diatas.- kecenderungan yang dipilih ialah metoda gabungan dengan melibatkari kedua ahli, yaituahli sistim dan ahi masalah transmigrasi.Dalam pembangunan SIM transmigrasi sesuai dengan yang tersebut dalam Surat KeputusanMenteri Transmigrasi No. 391/Men/1990, bahwa SIM ditujukan untuk membantu pihak pimpinandalam mengambil keputusan.Pada saat ¡ni telah banyak sistim yang dikembangkan baik sistim pelaporan maupun peralatan pendukungnya akan tetapi struktur Iaporannya dan tidak konsisten dan duplikasi antara satu laporan dan laporan yang Iainnya.Untuk selanjutnya dalam usulan dan rancangan pengembangan sistim, maka pemecahan masalahnya dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) bagian pengaturan ialah :- organisasi dan tata kerja- pembangunan perangkat keras - pembangunan perangkat lunak- pembangunan perangkat komputerDan dalam perwujudannya ada beherapa tahapan yang perlu dilakukan dalain pengebangan sistim inforrnasi transmigrasi sehingga dapat terwujud prosedur standar manual yang merupakan petunjuk pelaksanaan pemhangunannya."

"Skripsi ini membahas mengenai dinamika dalam proses pelaksanaan program transmigrasi bedol desa korban Merapi dan dampaknya. Terjadinya letusan Gunung Merapi pada tahun 1961 menjadi faktor utama yang mendorong dilaksanakannya program transmigrasi bedol desa. Transmigrasi dengan konsep bedol desa merupakan pemindahan penduduk yang meliputi seluruh penduduk desa beserta pejabat-pejabat pemerintah desa ke daerah transmigrasi. Dari peristiwa tersebut, program transmigrasi memindahkan penduduk dari beberapa desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ke wilayah Balau Kedaton, Lampung. Perpindahan penduduk tersebut menyebabkan wilayah Balau Kedaton yang semula jarang memiliki penduduk kemudian menjadi wilayah yang cukup padat penduduk. Dengan adanya program transmigrasi bedol desa yang dilakukan pada tahun 1961 juga terbukti berhasil karena mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga para transmigran danmampu memajukan wilayah Balau Kedaton melalui peningkatan sarana dan prasarana yang ada di wilayah Balau Kedaton. Penulisan skripsi ini menggunakan empat tahap metode sejarah untuk menjelaskan bagaimana transmigrasi bedol desa korban merapi dapat menimbulkan dampak bagi diri transmigran dan wilayah penempatan.

---

This thesis discusses the dynamics in the process of implementing the bedol desa transmigration program in the Merapi victims and its impact. The eruption of Mount Merapi in 1961 was the main factor that led to the implementation of thebedol desa transmigration program. Transmigration with the concept of bedol desa is the migration of residents from villages who are invited by the government officials to transmigration areas. From this incident, the program of population movement from several villages in Magelang District, Central Java to the Balau Kedaton area, Lampung. The displacement of the population caused the Balau Kedaton region which had a population to become a fairly densely populated area. With the existence of the bedol desa transmigration program carried out in 1961 it also proved successful in improving the family life of the transmigrants and was able to advance the Balau Kedaton area through the improvement of existing facilities and infrastructure in the Balau Kedaton area. This thesis uses historical methods to explain the transmigration of village bedol victims of Merapi can have an impact on transmigrants themselves and the placement area."

"ABSTRAKPada permulaan abad kedua puluh pemerintah Kolonial Belanda mulai menyadari bahwa kemiskinan sedang meningkat di pulau Jawa. Salah satu alasan adalah kepadatan penduduk Jawa yang semakin tinggi. Atas desakan dari berbagai pihak di negeri Belanda, pemerintah Kolonial Belanda kemudian berusaha memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan politik etis (1901) yang digagas oleh Van Deventer dan berisi tentang tiga hal pokok yang menjadi prinsip dasar dalam kebijaksanaan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yaitu pendidikan, irigasi dan emigrasi. Dengan landasan di ataslah pemerintah kemudian menyelenggarakan program transmigrasi yang merupakan suatu usaha untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kekurangan lahan usaha pertanian di Jawa dan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk di pedesaan-pedesaan Jawa. Penyelenggaraannya yang pertama dimulai pada tahun 1905 hingga tahun 1941, yaitu sejak berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda dan digantikan dengan Jepang. Pada saat itu sebanyak 155-KK yang semuanya berasal dari golongan petani penggarap dipindahkan dari Kedu, Jawa Tengah ke daerah Gedong Tataan di Lampung. Wilayah ini merupakan daerah percobaan pelaksanaan transmigrasi dengan tujuan mencari cara yang tepat dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi para transmigran serta dapat menekan biaya pemerintah untuk setiap keluarga yang ditransmigrasikan serendah-rendahnya. dari golongan petani penggarap dipindahkan dari Kedu, Jawa Tengah ke daerah Gedong Tataan di Lampung. Wilayah ini merupakan daerah percobaan pelaksanaan transmigrasi dengan tujuan mencari cara yang tepat dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi para transmigran serta dapat menekan biaya pemerintah untuk setiap keluarga yang ditransmigrasikan serendah-rendahnya. Dalam perjalanan pelaksanaannya selama masa kolonial, program transmigrasi dapat dibagi menjadi empat tahapan yaitu tahun 1905-1911, dari tahun 1912-1922, sejak tahun 1923-1932 dan yang terakhir antara tahun 1932-1942. Pada tiap tahapan ini terdapat ciri khas yang menandainya dan tidak terdapat pada tahapan lainnya. Pada tahap pertama hingga ketiga perhatian pemerintah belum serius terhadap pelaksanaan program transmigrasi walaupun kebutuhan akan tindakan-tindakan nyata untuk mengurangi jumlah penduduk di pulau Jawa selalu dijadikan isu yang menarik di kalangan pemerintah, kelompok swasta perkebunan dan masyarakat umum. Baru pada tahap ke empat pemerintah benar-benar serius melakukan program transmigrasi dengan efisiensi yang mengagumkan. Ternyata sejak pelaksanaannya yang pertama, program transmigrasi ini dapat bertahan pada setiap tahap sejarah pembangunan Indonesia. Penyelenggaraannya pun tidak lagi terbatas pada penduduk Jawa tetapi juga bagi daerah lain yang padat penduduk seperti Lampung yang mengalanzi kepadatan penduduk yang tinggi setelah beberapa puluh tahun menerima transmigran asal Jawa sejak pertama kali program transmigran dilaksanakan. Orientasi transmigrasi pun mengalami perkembangan, tidak lagi hanya pada bidang pertanian, namun juga perkebunan, perikanan dan industri.

---

"

"Transmigration (people resettlement) in Indonesia had been choice as a method to create better distribution of people and also to eradicating the tendencies in most regions that's rounded into to more leave behind. To make balance spreading of resident the government have arranged through transmigration (re-settlement) model that also was applied by ancient Dutch colony. In facts, the re-settlement program started in 1970 decade's have became more of land disputes basis in many places. Lampung Province that has known as the eldest re-settlement destination becomes the interesting study on several land disputes. This article is elaborated on prior research that aimed to accomplishing towards dispute has arisen in land between community of ex-resettlement programs and local (second generation) people. The main points of the dispute is on the land acquisitions process that held by power approaches and not transparent effectively from 1974."