Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas fenomena gerbang dalam gerbang pada perumahan dan sejauh mana gerbang tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan komunitas atau warga di dalam teritorinya. Timbulnya fenomena gerbang dalam gerbang merupakan sebuah dampak dari kecenderungan perilaku manusia untuk menandakan teritorinya dan dampak dari coping behavior (respon manusia terhadap permasalahan lingkungannya). Fenomena tersebut muncul dalam bentuk perumahan cluster di mana gerbang merupakan pembentuk privasi, keamanan dan identitas dari setiap cluster-nya. Gerbang merupakan obyek yang dibentuk karena adanya teritori, di mana kaitan antara gerbang dan teritorinya dibentuk oleh perilaku dari komunitasnya, begitu juga sebaliknya. Pembahasan pada skripsi ini bersifat deskriptif dalam menjelaskan fenomena gerbang dalam gerbang yang ada pada perumahan Raffles Hills dan bagaimana cara manusia menanggapi kehadiran gerbang maupun sebaliknya.

---

The focus of this study is the phenomenon of gate within gate at housing and how far a gate can accommodate the requirement of it citizen or community inside the territory. The gate within gate phenomenon appears as the impact of behavior tendency of human to designate their territory and coping behavior (how human response the problems in their environment). This phenomenon emerge in the form of housing cluster, where gate formed privacy, identity and security from each cluster. Gate is an object which formed by territory, where the connection among gate and territory formed by the behavior of its community, and also the contrary of it. The study in this minithesis will be a descriptive explanation about gate within gate phenomenon and how human face the attendance of gate or the contrary of it."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan terhadap masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory Australia sejak 1948—1967. Kebijakan ini merupakan langkah pertama upaya pemerintah negara bagian bersama pemerintah federal dalam mengatasi ketimpangan pendidikan antara masyarakat Aborigin dan kulit putih sejak tahun 1948 hingga referendum pada tahun 1967. Pendidikan masyarakat Aborigin terutama di wilayah Northern Territory pada mulanya kurang mendapatkan perhatian secara khusus dari masyarakat kulit putih selaku pemangku jabatan dalam pemerintahan karena adanya sikap diskriminatif terhadap masyarakat Aborigin yang mengakibatkan mereka tidak dapat merasakan pendidikan yang setara dengan masyarakat kulit putih. Hingga muncul kesadaran dan upaya dari pemerintah untuk menangani permasalahan ini, salah satunya dengan merancang sebuah kebijakan pendidikan untuk masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode sejarah dengan teknik penulisan deskriptif analitis. Sumber yang digunakan diperoleh dari beberapa literatur yaitu berupa sumber pustaka, arsip berupa dokumen pemerintah negara Australia, surat kabar, serta jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kebijakan pendidikan terhadap masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory Australia mulai dirancang oleh pemerintah dikarenakan beberapa faktor seperti goncangan identitas dan diskriminasi rasial masyarakat Aborigin dalam berbagai bidang. Selain itu, dalam perkembangannya juga memberikan dampak yang baik terutama dalam aspek kesiapan pembelajaran pendidikan, lingkup sosial, dan pemenuhan kebutuhan hidup sendiri yang sama dengan masyarakat kulit putih.

---

This research analyses the education policy towards Aboriginal people in the Northern Territory of Australia from 1948—1967. This policy was the first step of the state government's efforts with the federal government in overcoming educational inequality between Aboriginal and white people from 1948 until the referendum in 1967. The education of Aboriginal people, especially in the Northern Territory, initially did not receive special attention from the white community as stakeholders in the government because of the discriminatory attitude towards Aboriginal people which resulted in them not being able to experience education equal to the white community. Until there was awareness and efforts from the government to deal with this problem, one of which was by designing an education policy for Aboriginal people in the Northern Territory. This research uses the historical method with analytical and descriptive writing techniques. The sources used were obtained from several works of literature, such as library sources, archives in the form of documents from the Australian government, newspapers, and scientific journals. The results of this research show that the government in the Northern Territory of Australia created educational policies for Aboriginal people in response to several reasons, including identity shock and racial discrimination against Aboriginal people in various fields. This policy's development also had a positive effect, particularly in terms of readiness for educational learning, social scope, and the ability to fulfill the fundamental needs of living that are the same as white people."

"Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan perlindungan dan pengakuan masyarakat lokal yang memiliki klaim hak atas tanah melalui serangkaian praktik inskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa proses kegiatan advokasi AMAN dan BRWA di beberapa wilayah IKN. Bersamaan dengan posisi saya sebagai fasilitator yang membantu kedua LSM tersebut, tulisan ini juga menjadi refleksi etnografis. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana agenda advokasi AMAN BRWA dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan ‘wilayah adat’ serta memperlihatkan bagaimana agenda advokasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sifatnya prosedural, tetapi pada kenyataannya menimbulkan serangkaian konstruksi dan negosiasi. 

---

The discourse of the indigenous peoples' movement emerging in Indonesia is often interpreted as an attempt to resist external forces. Some communities define adat as referring to ritual practices, norms or customs—while others define adat as a procedure for resolving tenurial disputes, which is currently on the agenda of NGOs. Indigenous peoples in Indonesia are supported by NGOs to advocate for their rights by involving them in legislation. This paper explores how NGO activities seek to protect and recognize local communities with land rights claims through a set of inscription practices. The research was conducted by covering several processes of AMAN and BRWA advocacy activities in several IKN areas. Along with my position as a facilitator assisting the two NGOs, this paper is also an ethnographic reflection. Therefore, this paper aims to explain how AMAN BRWA's advocacy agenda is to identify and formulate 'customary territories' and to illustrate how this advocacy agenda is carried out through procedural steps, but in reality leads to a series of constructions and negotiations."