Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ingin menganalisis kekalahan Ratu Ati Marliati pada pilkada Cilegon dan kemenangan Ratu Tatu Chasanah pada pilkada Kabupaten Serang. Padahal kedua petahana dari dua dinasti politik di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki beberapa kesamaan, baik latar belakang keluarga maupun dukungan politik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeda nasib dalam pilkada serentak pada 2020 di kedua wilayah ini. Penelitian menggunakan teori boundary control Gibson (2012), dan dilengkapi dengan analisis strategi informal dan ilegal dari Buehler (2018) dan permainan tertutup (closed game) dari Behrend. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor kekalahan Ratu Ati disebabkan kegagalan dalam menerapkan strategi boundary strengthening, yang kemudian diiringi dengan keberhasilan oposisi menerapkan strategi boundary opening. Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan itu adalah ketiadaan aktor utama, konflik kepentingan elit partai, kontrol politik yang lemah, mesin politik tidak bekerja optimal, tidak ada akses terhadap elit partai di pusat, dan banyaknya kompetitor. Sedangkan faktor kemenangan Tatu Chasanah karena dia berhasil menerapkan boundary strengthening. Hal ini tampak dari besarnya dukungan partai politik, memobilisasi dukungan baik dari birokrasi maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mampu mengubah arena permainan menjadi tidak kompetitif. Hal ini memperkuat teori dari Gibson mengenai strategi boundary strengthening dan strategi boundary opening di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang

---

This study wants to analyze the defeat of Ratu Ati Marliati in the regional elections in Cilegon and the win of Ratu Tatu Chasanah in the regional elections of the Serang Regency. Even though the two incumbents from these two political dynasties have several things in common, both from family backgrounds and political support. This happened due to several factors that caused them to have different fates in the simultaneous local elections in 2020 in these two regions. The research uses Gibson's boundary control theory (2012) and is complemented by an analysis of informal and illegal strategies from Buehler (2018) and closed games from Behrend. Using a qualitative method, this research shows that Ratu Ati's defeat was caused by the failure to apply the boundary-strengthening strategy, which was followed by the success of the opposition in implementing the boundary-opening strategy. The factors that led to the defeat were the absence of the main actors, the conflict of interests of the party elites, weak political control, the political machine did not work optimally, there was no access to party elites at the center, and there were many competitors. Besides, Tatu Chasanah's winning factor because she succeeded in implementing boundary strengthening. This can be seen from the huge support of political parties, mobilizing support from both the bureaucracy and community groups, to turn the playing field into an uncompetitive one. This strengthens Gibson's theory regarding the boundary strengthening strategy and the boundary opening strategy in Cilegon City and Serang Regency"

"Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme yang telah menjadi salah satu ancaman paling nyata serta berdampak pada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan terorisme, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua strategi pendekatan yang harus dijalankan secara beriringan yakni melalui pendekatan hard approach dengan mengedepankan metoda penindakan dalam rangka penegakan hukum dan kedua melalui pendekatan soft approach yang diantaranya menggunakan metoda kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menyikapi hal tersebut maka sangatlah penting bagi Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD sebagai bagian dari TNI untuk ikut andil dalam upaya mengatasi persoalan ancaman radikalisme dan terorisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pimpinan TNI dan semua stakeholder terkait pada tataran kebijakan tentang pentingnya strategi pembinaan territorial Satkowil TNI AD pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi guna mencegah aksi terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dikombinasikan dengan studi literatur berupa buku, tulisan/jurnal ilmiah yang relevan. Proses analisa terhadap data dan fakta penelitian dilakukan dengan menggunakan teori tentang radikalisme, terorisme dan deradikalisasi, Teori Keamanan Nasional serta Teori tentang Pembinaan Teritorial TNI AD serta beberapa kajian Pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum metode Binter TNI AD sangat tepat diterapkan oleh Satkowil pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan yakni: terbatasnya regulasi pemerintah, tidakadanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah kepada Satkowil untuk menyelenggarakan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme serta terbatasnya kualitas SDM aparat territorial Satkowil,. Berdasarkan hasil analisa peneliti, penerapan metode Binter pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme masih dapat dioptimalkan dengan dengan melakukan pembentukan Peraturan Presiden, melakukan pemenuhan dukungan program dan anggaran serta melakukan peningkatan kualitas SDM aparat Satkowil TNI AD khususnya pada kemampuan yang mendukung pelaksanan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

---

The background for writing this paper is the development of the threat of radicalism and terrorism which has become one of the most real threats and has an impact on the stability of Indonesia's national security. To solve the problem of terrorism, the Government of Indonesia has established two strategic approaches that must be carried out simultaneously, namely through hard approach by prioritizing methods of prosecution in the context of law enforcement and secondly through a soft approach which includes using counter-radicalization and deradicalization methods. In response to this, it is very important for the Indonesian Army's Regional Command Unit (Satkowil) as part of the TNI to take part in efforts to overcome the problem of the threat of radicalism and terrorism. The purpose of this research is to contribute ideas to TNI leaders and all relevant stakeholders at the policy level regarding the importance of the territorial development strategy of the Satkowil TNI AD on counter-radicalization and deradicalization activities to prevent acts of terrorism in order to maintain national security stability.This study uses a qualitative method. Research data were obtained from interviews combined with literature studies in the form of books, relevant scientific writings/journals. The process of analyzing research data and facts was carried out using theories about radicalism, terrorism and deradicalization, National Security Theory and Theory of Territorial Development of the Indonesian Army as well as several literature studies relevant to the topics discussed. From the results of the research, it was obtained an illustration that in general the Binter TNI AD method was very appropriate to be applied by the Satkowil in counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities, however, in its implementation there were still several obstacles that hindered the implementation of these activities in the field, namely: limited government regulations, there is no program and budget support from the government for the Satkowil to carry out activities to counter radicalization and deradicalization of terrorism and the limited quality of human resources for the Satkowil territorial apparatus. Based on the results of the researcher's analysis, the application of the Binter method to counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities can still be optimized by establishing a Presidential Regulation, fulfilling program and budgetary support and improving the quality of human resources for the Satkowil TNI AD, especially in capabilities that support the implementation of counter-radicalization activities and deradicalization."

"This Book develops a novel and innovative methodological framework for operationalising Henri Lefebvre’s work for empirical research on the U.S. city. Building on ethnographic research on Chicago’s South Side, Tilman Schwarze explores the current situation of urbanisation and urban life in the U.S. city through a critical reading and application of Lefebvre’s writings on space, everyday life, the urban, the state, and difference. Focusing on territorial stigmatisation, public housing transformation, and urban redevelopment, this book makes an important contribution to critical urban scholarship, foregrounding the relevance and applicability of Henri Lefebvre’s work for geographical and sociological research on urban politics and everyday life."

"Copepoda merupakan zooplankton yang dominan di lautan, dan mempunyai peranan penting dalam rantai makanan di ekosistern perairan, termasuk perairan mangrove (estuarine). Penelitian mengenai Copepoda di perairan mangrove Cilacap, Jawa Tengah, telah dilakukan pada bulan Oktober 1997 dan April 1998. Dari hasil identifikasi ditemukan sebanyak 25 jenis yang termasuk dalam 17 marga, 12 suku, dan 4 bangsa (ordo). Calanoida merupakan ordo yang paling besar, dengan jumlah anggota 17 jenis. Frekuensi kehadiran tertinggi ditemukan pada Acartia erythraea dan Pseudodiaptomus incisus, masing-masing 58,34% dan 52,08%. A. erythraea paling melimpah pada bulan April (rata-rata 7,81% dan 10,59%) dengan kepadatan maksimal 102 ind./l.; sedangkan P. incisus paling melimpah pada bulan Oktober (rata-rata 6,56% dan 14,73%) dengan kepadatan maksimal 62 ind./l.Keanekaragaman jenis Calanoida berkisar antara 0,424-0,849, kemerataan individu tiap jenis 0,256-0,429, kekayaan jenis 0,610-2,471, kesamaan jenis antara dua lokasi 0,182-0,933. Hasil analisis kluster pada musim dan waktu pengamatan yang berbeda, tidak terbentuk pengelompokan. Meskipun demikian terdapat kecenderungan pada St. 1, 2, dan 3 membentuk kelompok yang terpisah dari St. 4. Penyebaran dan kelimpahan Copepoda sangat dipengaruhi oleh salinitas. Kisaran salinitas pada bulan Oktober 18,1-31,7 %0 dan 9,2-29,1 %0 pada bulan April. Selain salinitas, pengaruh musim juga turut menentukan komposisi jenis dan kelimpahan Copepoda.

---

Copepods is a dominant group of marine zooplankton, and has an important role in the marine food chain. Copepods lives in various habitats, in freshwater, estuarine, and marine. Information on copepods in Indonesia mostly came from expedition reports on East Indonesian waters. Nevertheless, information concerning copepods in mangrove waters (estuarine) is very limited. The Cilacap mangrove waters has a unique ecosystem. It has high estuarine biodiversity lives, in which of them is copepods. From this fact, a study on the taxonomy and community structure of copepods in Cilacap mangrove waters was conducted on October 1997 and April 1998.The aims of study is to know the diversity and fluctuation of copepods species, the relationship community structure of copepods with the environmental factors in Cilacap mangrove waters, to available information on description and illustration of copepods that area from two seasons.Twenty-five species belonging to 12 families was recorded. They include 17 species of Calanoida, three species of Poecilostomatoida, four species of Cyclopoida, and one species of Harpacticoida. Two species showed high frequency of occurrence and abundance, i.e. Pseudadiaptonius incises at dry season, and Acartia erytlhraea at wet season. This indicated that the two species were common and distributed more widely than others.The highest diversity and richness indices of copepods species were found in Sapuregel (St. 3) at two seasons, and Teluk Penyu had highest evenness index at dry season. Donan mouth river and Sapuregel had the highest similarity index at dry season. Cluster analysis resulted in one group at all study on October 1997 and April 1998. Stations 1, 2, and 3 had the highest relationship than station 4. The water conditions of Cilacap mangrove waters showed that salinity ranged from 9,2-31,7 %0 temperature ranged from 25-32°C, pH ranged from 6,58-8,74, turbidity ranged from 0-7 NTU, DHL ranged from 10,4-44,7 mg/l, and DO ranged from 4,40-8,52 mg/l."

"Timor Leste, Timor Timur, Loro Sae adalah nama yang sering disebut untuk negara yang baru hadir dalam politik internasional sebagai negara berdaulat. Kehadirannya tidak secara tiba-tiba, tapi lewat perjuangan yang panjang dari dua rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste bukan juga baru terbentuk sejak Timor lepas dan Indonesia, tapi telah berlangsung lama sebelum Timor Leste menjadi negara. Namun hubungan itu bukan dalam bentuk `state', karena ada rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste semakin intens sejak Indonesia mengalami krisis. Perjuangan rakyat Timor Timur untuk merdeka diperkuat dengan bantuan Australia sampai menuju kemerdekaan. Australia bagai juru selamat Timor Leste.Namun belakangan hubungan kedua negara menjadi buruk, karena hubungan kedua negara ditentukan oleh dua kepentingan yang sama yaltu 'kedaulatan territorial/perbatasan dan sumber daya alam yang diperebutkan. Kedua hal ini bukan persoalan baru tapi merupakan kisah lama yang berlanjut dan rumit karena berakar dari progres hukum internasional yang berubah.Australia merasa claim atas teritorialnya 'legitimate' dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, begitupun Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut 1982. karena di dalam daerah yang disengketakan itu terdapat potensi ekonomi yang sangat signifikan bagi kedua negara, maka logika sehatnya memang mengharuskan mereka bertengkar.Pertengkaran itu bisa saja diselesaikan bila para pihak ingin selesai. Lembaga Hukum Internasional tersedia bila para pihak menghendakinya. Namun hukum internasional tak memiliki kekuatan memaksa seperti lembaga nasional. Menyusul pengumuman Australia keluar dan Mahkamah lnternasional maka pilihan penyelesaian tinggal pada kreatifitas bilateral. Dari sini diplomasi-negosiasi mengambil tempat untuk penyelesaian persoalan.Untuk satu masalah sumber daya yang berupa minyak dan gas, walaupun lewat ancaman-ancaman mereka berhasil mencapai kesepakatan 'Joint Development Area' yang mereka namakan `Timor Sea Treaty' dengan porsi 90:10, tapi persoalan perbatasan terus bertanjut.Hubungan kedua negara masih berlangsung walau dalam pertengkaran. Usaha diplomasi-negosiasi terus mereka usahakan dan sampai pada suatu pertemuan Australia mengajukan proposal penyelesaian perbatasan dalam waktu 20 tahun lagi. Hal ini semakin membuat Timor Leste marah dan menyebut Australia sebagai 'Kriminal'.Dalam tesis ini akan menelusuri dinamika pergerakan perundingan tawar menawar kedua belah pihak dalam apa yang dinamakan Diplomasi' sebagai `the Art Of The Compromise'. Meneliti kepentingan yang harus dipertahankan oleh Australia dalam hal perbatasan yang dapat dikatakan bahwa Australia menginginkan suatu penyelesaian untuk tidak selesai kecuali `minyak dan gas'. Hal itu dapat dilihat dari Cara Australia memainkan `pace' perundingan dan menolak menentukan ?Time Table' perundingan perbatasan, terus mengulur waktu dalam kondisi Timor Leste yang `desperado'."

"Tanggal 3 hingga 12 Juni 2002 Mahkamah Internasional (MI) atau International Court of Justice telah mendengarkan argumentasi lisan (oral hearings) dari Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan sengketa wilayah (territorial dispute) Pulau Sipadan dan Ligitan. Dua pulau yang berada di dekat pulau besar Kalimantan (Borneo0 ini sebenarnya merupakan dua pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pengtingnya dua pulau untuk menentukan lebar laut wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi ekslusif. Kepentingan ekonomi karenanya sangat dominan dalam perebutan pulau ini disamping mempertahankan keutuhan wilayah."

"Kapal sebagai armada angkutan perairan di Indonesia, saat singgah di pelabuhan secara rutin menghasilkan limbah operasional antara lain berupa campuran minyak kotor yang termasuk limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Semakin meningkat jumlah kapal yang datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, maka semakin besar beban pencemaran limbah minyak yang diterima pelabuhan. Untuk melindungi kualitas perairan, maka semua limbah B3 yang dihasilkan dari operasional kapal dilarang dibuang ke perairan secara langsung, dan pihak pelabuhan mempunyai kewajiban untuk mengelola limbah dan menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal (reception facilities). Beban pencemaran limbah minyak ini jika tidak ditunjang oleh pemanfaatan reception facilities pelabuhan secara maksimal akan mengakibatkan pencemaran di perairan pelabuhan. Demikian pula yang terjadi di perairan Pelabuhan Tanjung Priok, secara visual tampak adanya lapisan minyak di beberapa titik perairan pelabuhan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa status perairan Pelabuhan Tanjung Priok dalam kondisi tercemar berat, dengan nilai STORET berkisar antara -26 sampai -64 di 12 (dua belas) titik pantau yang ditetapkan. Jumlah kunjungan kapal ke pelabuhan meningkat rata-rata sebesar 5,8 persen per tahun dan berkontribusi terhadap buruknya mutu perairan melalui beban pencemaran minyak dari kapal yang sebenarnya sebesar 12,976 ton per bulan. Sementara itu, pemanfaatan RF untuk menangani beban pencemaran minyak dari kapal belum maksimal,dengan tingkat ketersediaan sarana RF sebesar 62,5 persen dari kebutuhan ideal, SDM 82,5 persen dan volume limbah minyak dari kapal yang tertangani sebesar 4,1 persen. Kualitas perairan pelabuhan dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah kunjungan kapal dan pemanfaatan RF sebesar 0,660 (R²), artinya sebesar 66,0 persen kualitas perairan pelabuhan dipengaruhi oleh jumlah kunjungan kapal dan pemanfaatan RF, sementara 34,0 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan lainnya. Pihak pelabuhan harus melakukan pembenahan dan perbaikan RF mencakup kapasitas RF, administrasi/dokumentasi limbah B3, kualitas staf operator RF, sistem prosedur dan tanggap darurat. Pihak Pelabuhan Tanjung Priok merespon dengan baik kebijakan RF diantaranya melakukan pengurusan legalitas (izin) usaha pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 dan perbaikan terbatas sarana RF. Saran kepada pihak pelabuhan adalah segera melakukan pembenahan dan perbaikan RF sesuai hasil klarifikasi teknis dari Tim Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup secara keseluruhan.

---

Ship as a means of the transportation of territorial water in Indonesia, when halting-place in port routinely yield operational waste for example in the form of dirty oil mixture which the including waste of poisonous and dangerous materials. Progressively mount the amount of incoming ships to Port of Tanjung Priok, hence ever greater of burden contamination of accepted oil waste in port. To protect the quality of territorial water, hence all wastes yielded of ship operational prohibited to be to be thrown to territorial water directly, and port authority have obligation to manage waste and provide reception facilities. Burden contamination of this oil waste is otherwise supported by exploiting of port facilities reception maximally will result contamination in territorial water of port. That way also that happened in territorial water of Port of Tanjung Priok, visually see the existence of oil coat in some points territorial water of port.Result of research indicate that status territorial water of Port of Tanjung Priok impure in a condition weight, with value of STORET range from -26 until -64 in 12 (twelve) locations the specified. Amount of ship visits to port mount mean equal to 5,8% per year and have contribution to to obsolence quality of territorial water through burden contamination of oil of ship which in fact equal to 12,976 ton per month or 408,16 kg per day. Meanwhile, exploiting of RF to handle burden contamination of oil of ship not yet maximal, with storey; level of[is availibility of medium of RF equal to 62,5% of ideal requirement, operator staff 82,5% and oil waste volume of ship handled equal to 4,1%. Quality of territorial water of port influenced by isn't it by ship visits amount and exploiting of RF equal to 0,660 (R²), it means equal to 66,0% of is quality of territorial water of port influenced by ship visits amount and exploiting of RF, whereas 34,0% of the rest influenced by other environmental factor. Port authority have to correction and repair of RF include; cover capacities of RF, administration/waste documentation, quality of operator staff of RF, procedure system and listen carefully emergency. Good respon of Port authority of Tanjung Priok of policy of RF among others management of legality of is effort gathering and depository of waste and limited repair of equipments of RF. Suggestion to port authority is immediately correction and repair of RF according to technical clarification result of Team Verification Ministry of Environment as a whole."

"ABSTRACT"

"Tesis ini membahas tentang pengaruh komponen ? komponen geopolitik yaitu wilayah, energi dan power terhadap sengketa teritorial di Laut China Selatan antara China dan Vietnam periode 2009 - 2011. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif untuk menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel serta menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga komponen geopolitik mempengaruhi sengketa teritorial di Laut China Selatan . Pertama, komponen wilayah yang dijelaskan melalui kedekatan geografis dan panjang garis pantai menunjukkan adanya klaim kepemilikan dan tingkat resiko bagi apabila terjadi sengketa di kawasan tersebut. Kedua, komponen energi yang dijelaskan melalui pengukuran tingkat pemenuhan kebutuhan energi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan energi mempengaruhi eskalasi konflik akibat eksplorasi energi di kawasan yang masih menjadi sengketa. Sedangkan komponen power, kapabilitas militer yang kuat menimbulkan peningkatan agresivitas China ? Vietnam untuk mengklaim kawasan LCS. Selain itu, strategi China ? Vietnam untuk mempertahankan klaim juga mempengaruhi hubungan konfliktual di antara kedua negara ini.

---

The focus of this study is analyzing the impact of the components of geopolitics i.e. territory, energy and power toward the territorial dispute between China and Vietnam in the South China Sea at the period of 2009 - 2011. This study is quantitative research that aims to analyze the causal relationship between each variable.This study summarize that the component of geopolitics give impact to the conflict escalation in the South China Sea dispute between Vietnam and China. In terms of territory, the geographic proximity and the coastline have explained the ownership claim and the country's risk should the dispute escalate into large-scale conflict or even war. In terms of energy, the rate of energy sufficiency ability gives impact to the dispute since it will cause a country to explore the disputed area in order to fulfill the energy demand. And in terms of power, the military capability has been the basis for China-Vietnam to act aggressively in the South China Sea. In addition, China ? Vietnam have also chosen different strategies to maintain their claims that in turns gives impact to the conflicting relationship among them.;The focus of this study is analyzing the impact of the components of geopolitics i.e. territory, energy and power toward the territorial dispute between China and Vietnam in the South China Sea at the period of 2009 ? 2011. This study is quantitative research that aims to analyze the causal relationship between each variable. This study summarize that the component of geopolitics give impact to the conflict escalation in the South China Sea dispute between Vietnam and China. In terms of territory, the geographic proximity and the coastline have explained the ownership claim and the country‟s risk should the dispute escalate into large-scale conflict or even war. In terms of energy, the rate of energy sufficiency ability gives impact to the dispute since it will cause a country to explore the disputed area in order to fulfill the energy demand. And in terms of power, the military capability has been the basis for China-Vietnam to act aggressively in the South China Sea. In addition, China ? Vietnam have also chosen different strategies to maintain their claims that in turns gives impact to the conflicting relationship among them."

"ASEAN has an abiding interest in peace and stability in this region and in freedom of navigation in and overflight above the South China Sea. Much of ASEANs commerce, including its members' traded food and energy resources, passes through or over the South China Sea. The stakes for ASEAN and its members in the South China Sea are very high.This book is the product of a conference on Entering Uncharted Waters? ASEAN and the South China Sea Dispute, initiated to remind all claimants to bring their claims as close as possible to the provisions of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. After all, ASEAN has sought to promote the rule of law in the region."