Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSumpah li rsquo;an merupakan salah satu alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar rsquo;iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Juncto Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sumpah li rsquo;an dapat menjadi solusi dari sulitnya pembuktian perbuatan zina dalam perkara cerai talak dengan alasan zina namun dalam praktiknya masyarakat jarang sekali menggunakan alat bukti sumpah li rsquo;an. Skripsi ini membahas mengenai penerapan sumpah li rsquo;an pada praktiknya di Pengadilan Agama Bekasi dan Mahkamah Syar rsquo;iyah Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualititatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sumpah li rsquo;an sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina di Pengadilan Agama Bekasi dan Mahkamah Syar rsquo;iyah Blangkejeren belum diterapkan dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyuluhan, pembinaan, dan pemberian informasi kepada masyarakat terkait sumpah li rsquo;an agar sumpah li rsquo;an dapat diterapkan secara maksimal sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina.

---

ABSTRACTli rsquo an is an evidence for divorce case based on adultery in Religious Court and Syar 39 iyah Court based on Article 87 Juncto Article 88 paragraph 1 of Law Number 7 Year 1989. Li rsquo an is a solution of the difficulty of proofing the act of adultery in the divorce case baesd on adultery. but unfortunately li rsquo an rarely used by people. This thesis discusses the application of li rsquo an in the Religious Court of Bekasi and the Syar 39 iyah Court of Blangkejeren. This study uses the normative juridical method, to know how the law works in the society. This is a descriptive research with qualitative approach which done by reviewing the secondry data, which supported with interview about the problems. This research indicates li rsquo an as and evidence in the divorce case based on adultery in the Religious Court of Bekasi and the Syar 39 iyah Blangkejeren Court has not been properly implemented. The results of this study suggest the goverment to conduct counseling, guidance, and provide information about li rsquo an as an evidence for divorce case based on adultery to society."

"ABSTRAKLembaga Catatan Sipil(dibawah Departemen Dalam Negeri) diperlukan oleh setiap orang yang berkepentingan untuk memberikan alat bukti otentik mengenai adanya peristiwa-peristiwa hukum penting yang menyangkut status personalnya, ialah peristiwa-peristiwa kelahiran, perubahan nama, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perkawinan, perceraian dan kematian (dengan suatu akte atau hanya sebagai "catatan pinggir" pada suatu akte). Sedangkan bagi pemerintah sendiri lembaga ini sangat menunjang ketertiban administrasi kependudukan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan, misalnya program K.B. Hingga saat ini, meskipun telah ada Instruksi Presidium Kabinet Amnera No.31/U/In/12/1965, Catatan Sipil tenyata masih menggunakan peraturan-peraturan kolonial yang membedakan penduduk kedalam golongan-golongan, hal yang selain tidak sesuai dengan jiwa UUD 45 duga dalam praktek sering menimbulkan permasalahan-permasalahan Disamping itu, ketentuan yang ada untuk pencatatan beberapa peristiwa (seperti pengakuap/pengesahan anak dan pengangkatan anak) pada dasamya hanya berlaku untuk bagian-bagian penduduk tertentu saja lain daripada itu, lembaga "pencatat status personal" di Indonesia ternyata tidak tunggal, karena khusus untuk perkawinan dan perceraian menurut agama Islam pencatatannya dilakukan oleh Lembaga Pencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (dibawah Departemen Agama) yang dalam praktek telab pula menimbulkan kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu sudah saatnya-Iah segera diadakan suatu UU Nasional mengenai Catatan Sipil.Meskipun berbagai usaha menifigkatkan fungsi Lembaga Catatan Sipil telah dilakukan, tidak urung masih saga terdapat image yang kurang baik terhadap lembaga ini. Misalnya masih banyak terdengarnya tuduhan bahwa berhubungan dengan Lembaga Catatan Sipil adalah berhubungan dengan orang-orang "kafir". Selain itu, Proda Akte Kelahiran di DKI Jakarta sebagai salah satu upaya meningkatkan fungsi Lembaga Catatan Sipil dibidang kelahiran, ternyata juga banyak berjalan tidak sebagaimana mestinya, karenanya perlu ditinjau kembali.Segala upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan (teknis maupun juridis) dalam tubuh Lembaga Catatan Sipil perlu terus ditingkatkan, supaya lembaga ini semakin berfungsi dengan baik dan semakin berperan dalam ikut mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, adil dan makmur berdasarkan Pancasila."

"Islam memandang perkawinan sebagai bagian dari peribadatan sekaligus juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari panggilan kebutuhan manusiawi. Oleh karena itu, perkawinan menjadi praktik yang integratif dengan norma-norma sosial dan Agama, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan. Agama ikut andil dalam mengarahkan demi terwujudnya kemaslahatan yang terjalin antara kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.Kemaslahatan tersebut berasas pada bahwa perkawinan diadakan untuk waktu dan secara permanen, sehingga apabila di kemudian terjadi sengketa yang berujung pada keharusan berpisah, maka, Agama pun juga membolehkan langkah tersebut sesuai dengan aturan yang ada.Di sekian aturan yang nampak dari paparan para ahli, Islam memberikan hak penuh pemutusan tali perkawinan (cerai) berada di tangan suami. Bertolak dari fungsi suami sebagai kepala keluarga yang segala keputusan ada di tangannya, maka, inisiatif dan wewenang untuk menentukan pisah pun juga ada pada tangan suami.Namun, hukum yang diterapkan di Indonesia tidak berpedoman pada filosofi hukum diatas. Perundang-undangan Indonesia diformat untuk mengawal obyektifitas keputusan perceraian dari suami yang bersengketa tersebut, sehingga kekhawatiran adanya kesewenangan perceraian yang sewaktu waktu dapat saja muncul, jika mengikuti filosofi hukum diatas, dapat diminimalisir.Perbedaan pola ini pada gilirannya bepotensi untuk menciptakan kondisi tidak sehat dan teijadi chaos dalam pelaksanaan hukumnya. Dinamika tersebut berujung pada terciptanya konflik antar sistem.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan pada pewujudan legal frame work (kesatuan kerangka hukum) dan unifiet legal oponion (kesatuan persepsi hukum) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama di Indonesia.

---

Islam regards marriage as part of worship. Iherefore, the wedding is in accordance with social norms and religion, so in the implementation of marriage, religion contribute in directing for the realization of harmony that exists between the two couples who enters into a marriage is.

The harmony is based on that marriage is permanent, so in the fiiture there should be a divorce, then, religion was also to allow these measures in accordance with existing rules.

Islam gives full rights of divorce by the husband according to several expert opinions. Starting from the function of the husband as head of the family that all decisions in the hands, then, initiative and authority to determine the separation was also there at the hands of husbands.

But, law in Indonesia is not based on that philosophy. Indonesian legislation made for the objectivity of the husband's divorce decree, so fear of arbitrary divorce will happen at any time, but if you follow the philosophy of law above, it can be minimized.

These different Systems can create unhealthy conditions and will be chaos in the implementation of the law. These activities will result in conflicts between systems

This study uses qualitative methods aimed at the realization of legal frame work (unity of the legai framework) and oponion legal unifiet (unity perception of law) in settling disputes in the religious courts in Indonesia."