Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On the last cabinet meeting of Soeharto's government before his political downfall in 1998 based on interviews with his cabinet officers."

"Orde Baru merupakan suatu periode dalam lintasan sejarah Indonesia yang selalu menarik untuk dibahas secara akademik. Selama lebih dari tiga dekade, periode Orde Baru hanya direpresentasikan oleh satu rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia ke-2, Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto. Dalam konteks itu, buku ini bermaksud untuk mengulas bagaimana kerja-kerja intelijen dilakukan pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Berbeda dari buku-buku dan artikel ilmiah sebelumnya yang lebih banyak mengulas pola kerja intelijen maupun dampak kerja intelijen terhadap masyarakat, buku ini mencoba mengulas relasi kerja-kerja intelijen dengan pasang-surut kekuasaan Soeharto. Buku ini membahas bagaimana kesamaan ataupun perubahan karakter intelijen pada awal pemerintahan Soeharto menapaki kekuasaan, pada saat pemerintahan Soeharto mulai melakukan konsolidasi dan menstabilkan kekuasaan, hingga pada saat pemerintahan Soeharto dilanda tantangan gelombang demokratisasi dan krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Dengan membaca dinamika karakter intelijen pada tiga periode tersebut, diharapkan pembaca akan mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai dinamika intelijen dengan kekuasaan di era Orde Baru. Buku ini dimaksudkan sebagai suatu tinjauan ilmiah untuk memperkaya diskursus akademik intelijen di Indonesia, dan juga sebagai medium evaluasi agar kesalahan serupa tidak terulang lagi di masa depan. Setidaknya terdapat dua pembelajaran penting dari kajian ini, pertama, penggunaan intelijen untuk ambisi pelanggengan rezim tidak selamanya menghasilkan keluaran positif bagi kekuasaan itu sendiri. Kedua, ambisi pelanggengan rezim pada akhirnya juga melemahkan kemampuan intelijen itu sendiri dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu melakukan deteksi dini terhadap ancaman keamanan nasional."

"Transisi politik dari sebuah negara dengan pemerintahan otoriter menuju negara dengan pemerintah demokratis, menyisakan sebuah persoalan pelik. Persoalan itu adalah bagaimana pemerintahan yang baru terbentuk menyelesaikan warisan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim otoriter. Penelitian Stepan, Donnel dan Schmitter menunjukkan adanya resistensi militer yang sangat kuat terhadap upaya-upaya masyarakat yang menuntut pengungkapkan pelanggaran HAM masa lalu. Namun, pada sisi lain, pemerintahan baru dihadapkan pada kondisi dilematis. Pada satu sisi ia harus mampu memberikan keadilan transisional yang dituntut masyarakat, khususnya kelompok korban. Namun langkah itu bukan tanpa risiko. Pemenuhan keadilan transisional dapat mengancam stabilitas pemerintahan karena resistensi dari militer. Kondisi serupa terjadi juga di Indonesia. Setelah Soeharto mundur kursi kepresidenan, muncul tuntutan dari keluarga korban Tanjung Priok dan Kasus 27 Juli untuk menuntaskan kedua kasus itu. Namun, pertanyaannya adalah mengapa hingga tiga Presiden setelah lima tahun Soeharto tak berkuasa, kedua kasus itu belum bisa diselesaikan. Sejauh mana relevansi teoritis Donnel dan Schmitter yang menyebutkan bahwa militer akan mencari jalan agar masalah pelanggaran HAM masa lalu tak diungkapkan, berlaku di Indonesia. Teori mengenai ideologi, konflik, keadilan transisional, transisi demokrasi serta resistensi militer dan hubungan sipil militer akan digunakan dalam kajian ini.Sedang pendekatan komparatif dengan melihat pengalaman Afrika Selatan dan Argentina akan dicoba digunakan untuk melihat kasus di Indonesia. Dari hasil kajian ini tampak bahwa tuntutan pengungkapan pelanggaran HAM Tanjung Priok dan Kasus 27 Juli barulah menjadi agenda komunitas korban serta konstituennya. Setelah Soeharto turun dari panggung kekuasaan, terciptanya sebuah masyarakat sosial yang terfragmentasi begitu luas. Pada masa menjelang turunnya Soeharto, elite politik di Indonesia, tidak menempatkan masalah pelanggaran HAM pada era Orde Baru sebagai sebuah prioritas untuk diselesaikan. Masalah pemenuhan keadilan transisional terkesampingkan. Akibat dari itu semua, tidak ada pola baku di Indonesia untuk menyelesaikan warisan pelanggaran HAM masa lalu. Aktivisme justru dilakukan oleh korban dan keluarganya dengan pihak-pihak yang disangka melakukan pelanggaran HAM."

"Disertasi yang berjudul: "Konstruksi Realitas Kepemimpinan Presiden Soeharto dalam Berita Suratkabar -- Analisis Kritis terhadap Makna Pesan Politik yang Disampaikan dengan Menggunakan Konsep Ajaran Kepemimpinan Jawa" ini mencoba menjawab masalah teks dan makna teks. Untuk menjawab masalah tersebut dalam penelitian ini digunakan perspektif konstruktivisme (Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 1966), yang dititikberatkan pada produksi makna oleh pelaku sosial pada tahap-tahap eksternalisasi dan obyektivikasi. Untuk menjelaskan fenomena eksternalisasi realitas oleh pelaku sosial konsep-konsep teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain teori fungsi bahasa (Gilian Brown & George Yule, 1996), teori speech-act (J.L. Austin, 1962), dan teori communicative action (Jurgen Habenmas, 1984). Untuk menjelaskan fenomena obyektivikasi realitas oleh praktisi media konsep-konsep teori yang digunakan sebagai acuan antara lain konsep citra realitas atau picture in our heads (Waiter Lippman, 1936, 1965), cultivation theory (George Gerbner, 1970), konsep berita sebagai konstruksi realitas (Gaye Tuchman, 1980), teori pola hubungan institusi media dan kekuasaan (Jay Blamer & Michael Gurevitch, 1975), teori fungsi isi media (Switzer, McNamara & Ryan, 1999), teori fungsi bahasa dalam penyusunan teks (Giles & Wieman, 1987; Antonio Gramsci, 1971). Sedangkan untuk menjelaskan fenomena obyektivikasi realitas oleh pembaca konsep-konsep teori yang digunakan sebagai acuan antara lain konsep kekuasaan budaya (James Lull, 1998), teori semiotika budaya (Roland Barflies, 1957; Charles Morris, 1964), dan teori kriteria penilaian wacana (Jurgen Habermas, 1984).Teks yang dianalisis adalah berita surat kabar, dan surat kabar yang diteliti dipilih secara purposive berdasarkan usia dan kredibilitasnya sebagai media berita, terdiri dari dua surat kabar yang diterbitkan di daerah Ibukota Jakarta yakni Kompas (surat kabar pagi), dan Suara Pembaruan (surat kabar sore), dan satu surat kabar yang diterbitkan di daerah pusat budaya Jawa Yogyakarta yakni Kedaulalan Rakyat (surat kabar pagi). Berita yang dianalisis mencakup seluruh berita yang menunjukkan adanya pernyataan atau pesan-pesan politik Presiden Soeharto yang disajikan dalam tiga surat kabar itu selama era kepemimpinan Presiden Soeharto, sejak 27 Maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998.Teks dan makna teks dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis dua tahap signifikasi (Roland Barthes, 1957), dan didukung dengan kerangka analisis hubungan tanda, nilai dan tindakan (Charles Morris, 1964). Untuk tujuan mendukung hasil analisis kualitatif tersebut di sini juga dilakukan prosedur triangulasi berupa content analysis secara kuantitatif. Secara keseluruhan analisis dilakukan dengan membagi periodesasi kepemimpinan Presiden Soeharto menurut perspektif budaya Jawa, menurut tahap-tahap dalam proses ngelmu untuk mewujudkan visi dan nisi hidupnya lnanggayuh kasampurnaning hoerip, yaitu periode awal (masa jabatan I), periode pengamalan dan pematangan (masa jabatan II, III, IV dan V), dan periode puncak dan akhir (mass jabatan VI dan VII).Temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini secara umum menghasilkan kesimpulan bahwa: Pertama, konstruksi realitas kepemimpinan yang dibuat oleh Presiden Soeharto melalui ucapan-ucapan tidak selalu sama dengan konstruksi realitas yang dibuatnya melalui tindakan-tindakan. Meskipun ucapanucapan yang dikemukakanya menunjukkan bahwa ia mengucapkan konsep-konsep kepemimpinan Jawa, tindakan-tindakan yang dilakukannya tidak selalu mencerminkan nilai-nilai budaya kepemimpinan Jawa. Kedua, konstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto yang dibuat dalam media surat kabar menunjukkan perbedaan dengan konstruksi yang dibuat oleh Presiden Soeharto sendiri. Konstruksi realitas yang dibuat dalam media surat kabar tidak selalu merefleksikan realitas eksternal kepemimpinan Presiden Soeharto, baik yang berupa realitas politik obyektif maupun realitas subyektif yang dibuat oleh Presiden Soeharto melalui ucapan dan tindakan-tindakan pada setiap periode. Selain itu, selama masa kepemimpinan Presiden Soeharto, sejak 27 Maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998, media surat kabar telah mengkonstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto dengan cara-cara yang tidak sepenuhnya memenuhi standard kualitas teknik jurnalistik, hanya sekedar menyajikan ucapan atau pemyataan-pernyataan Presiden Soeharto tanpa menjelaskan keterkaitannya dengan realitas eksternal termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan dan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang berfungsi sebagai konteks pemaknaan realitas.Ketiga, isi dan cara penyajian berita berbeda diantara satu surat kabar dan surat kabar lainnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, perbedaan diantara konstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto yang dibuat oleh masing-masing surat kabar mencakup aspek-aspek waktu penyajian dan fokus ajaran kepemimpinan Jawa yang disajikan di dalam berita. Keempat, oleh karena menunjukkan adanya konsep-konsep ajaran kepemimpinan Jawa maka konstruksi realitas kepemimpinan Presiden Soeharto dalam berita surat kabar menimbulkan mitos-mitos bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan kepemimpinan Jawa. Meskipun demikian, khususnya pada periode pengamalan dan pematangan serta periode puncak dan akhir, karena isinya tidak sesuai dengan realitas eksternal yang menunjukkan tindakan-tindakan Presiden Soeharto bertentangan dengan nilai-nilai budaya kepemimpinan Jawa maka berita surat kabar menimbulkan makna konotatif bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto bukan merupakan kepemimpinan Jawa. Selain itu, simbol kepemimpinan Presiden Soeharto juga mengalami perubahan dan perkembangan dari satu periode ke periode selanjutnya. Kelima, media suratkabar bukan merupakan alat hegemoni kepemimpinan Jawa.Apabila menyajikan kutipan konsep-konsep ajaran kepemimpinan Jawa, berita surat kabar hanya sekedar memberikan informasi bahwa Presiden Soeharto telah mengucapkan kata/istilah dan ungkapan-ungkapan bahasa Jawa tertentu, tanpa memberikan penjelasan mendalam yang bisa membantu pembaca dalam memaknai bentuk-bentuk bahasa tersebut. Secara kuantitatif, berita surat kabar yang menunjukkan teks kepemimpinan Jawa khususnya dan teks budaya Jawa umumnya jumlahnya relatif kecil, bahkan terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah berita-berita lainnya.Media surat kabar bukan merupakan penyebab terjadinya hegemoni budaya kepemimpinan Jawa karena nilai-nilai budaya tersebut sudah sejak lama tertanam dalam sebagian besar pelaku sosial."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti permasalahan pokok, yakni eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani dalam politik di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi tahun 1980 - 1998 (era Orde Baru), tepatnya sejak kelahiran Petisi 50 (5 Mei 1980) hingga runtuhnya kekuasaan Soeharto (21 Mei 1998). Dua pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tesis ini: (1) bagaimana pengaruh politik negara Orde Baru terhadap eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani; dan (1) mengapa Petisi 50 marnpu menunjukkan diri sebagai masyarakat madani yang mandiri? Dalam membahas pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan titik perhatian pada hubungan variabel multivariat, yaitu antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Ada pun variabel pengaruh adalah negara Orde Baru dan kekuatan internal Petisi 50; sedangkan variabel terpengaruh adalah Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep masyarakat madani (civil society). Sehubungan konsep tersebut, sebenarnya terdapat sejumlah sudut pandang. Salah satu diantaranya yang digunakan dalam studi adalah perspektif yang melihat masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial dan politik yang muncul berdasarkan inisitatif dari masyarakat, dengan ciri utamanya memiliki kemandirian (otonomi) terhadap negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sepenuhnya bersifat kualitatif; dengan mendasarkan diri pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dad tokoh-tokoh pelaku Petisi 50 sebagai sumber data primer, melalui prosedur wawancara tidak berstruktur atau pertanyaan terbuka. Sedangkan studi kepustakaan mengandalkan data dari sumber-sumber berupa buku, majalah, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pembuktian teoritis dan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, kelompok Petisi 50 dalam eksistensi dan perkembangannya memenuhi kategori secara teoritis untuk dapat disebut sebagai masyarakat madani dengan ciri-ciri yang ditampilkan antara lain: (1) otonomi terhadap pengaruh kekuasaan negara; (2) sifat kesukarelaan dan keswadayaan sebagai kelompok politik; (3) dimilikinya kebebasan berkumpul dan berpendapat; (4) aktivitasnya yang mencerminkan kesesuaian dengan faktor 1, 2, dan 3; dan (5) adanya pluralisme dalam hal spektrum sosial dan politik dalam realitas internalnya. Kesimpulan analisa tersebut diperoleh melalui fakta-fakta yang terungkap dalam melihat hubungan antara Petisi 50 dengan negara Circle Baru dan dinamika internal Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kedua, perilaku politik negara Orde Baru yang otoriter, represif dan restriktif tidak mempengaruhi eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Petisi 50 tetap mampu menunjukkan sikap kritis dan otonominya sebagai masyarakat madani, meskipun negara Orde Baru dengan berbagai cara berupaya menghambat dan menutup ruang publik kelompok ini. Terbukti, Petisi 50 tetap aktif mengadakan pertemuan, menyampaikan protes dan kritik melalui produk produk tertulis mereka; sejak kelompok ini lahir tahun 1980 hingga Iengser-nya Presiders Soeharto tahun 1998. Ketiga, Petisi 50 mampu mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat madani yang mandiri, disebabkan pengaruh realitas faktor eksternal dan internalnya. Dilihat dari faktor eksternal, dalam konteks hubungannya dengan negara Orde Baru, Petisi 50 lebih banyak mengandalkan aktivitas melalui produk tertulis yang disalurkan ke lembaga-lembaga formal (terutama DPR), sehingga negara Orde Baru tidak memiliki alasan untuk menghambat pertumbuhannya dengan tuduhan sebagai gerakan makar atau inkonstitusional. Strategi ini juga efektif; mengingat sifat negara Orde Baru yang otoriter. Dilihat dari faktor internal, para pelaku Petisi 50 relatif memiliki kemampuan finansial (ekonomi) yang memadai, moralitas (prinsip) individual yang konsisten, dan prestise di mata masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu bertahan hidup sebagai kelompok yang mandiri. Namun demikian, dibanding faktor eksternal, kemandirian itu lebih banyak dipengaruhi faktor internalnya."

"Surat kabar merupakan salah satu media massa yang penyediaan materi dan cara penyajiannya banyak dikendalikan oleh peraturan karena kondisi yang mengharuskan sebuah surat kabar untuk terikat pada peraturan penyediaan materi berita. Dengan kata lain, surat kabar merupakan alat legitimasi kekuasaan penguasa melalui pemberitaannya ke para pembaca. Di lain pihak, fungsi surat kabar adalah sebagai corong suara masyarakat kepada penguasa, sehingga merupakan alat resistensi terhadap penguasa.Kecenderungan surat kabar sebagai corong penguasa atau corong masyarakat dapat dilihat dari berita yang dipilih untuk dimuat serta pengaturan pemberitaan kemudian diperiksa silang dengan siapa pengelola surat kabar tersebut.Harian Indonesia adalah surat kabar yang dibidani oleh pemerintah Orde Baru dan menjadi satu-satunya surat kabar berbahasa Tionghoa yang bisa diakses secara legal pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, karena pemerintah membutuhkan jembatan informasi melalui media mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan bahasa Indonesia.Sebagai surat kabar yang didirikan pemerintah Orde Baru, Harian Indonesia mempunyai pedoman kebijaksanaan pemberitaan yang sudah dibakukan serta pengawasan ketat dari berbagai badan pemerintah agar surat kabar ini melaksanakan tugas khususnya yaitu: mendorong konsep pembauran asimilasi total melalui pemberitaan.Sementara konsep pembauran yang berbeda pada pemerintahan Abdurrahman Wahid telah menelurkan peraturan yang mengubah posisi etnis Tinghoa. Salah satunya mengizinkan etnis Tionghoa menjalankan ritual budayanya serta memperbolehkan media berbahasa Tionghoa selain Harian Indonesia beredar.Pengelolaan berita di Harian Indonesia, sebagai surat kabar pemerintah, akan menjadi cerminan dari perubahan peraturan dari era Orde Baru ke masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang membawa perubahan pada posisi etnis pembaca Harian Indonesia."

"Tesis ini hendak meneliti demokratisasi pasca-Soeharto (2004-2006) yang terjadi di Serang, Banten, dengan menggunakan kerangka berpikir dialektika agen-struktur atau habitus ranah dari Bourdieu. Yang menjadi subyek penelitian adalah Partai Golkar dan jawara (PG-Jawara) serta Partai Keadilan Sejahtera dan tarbiyah (PKS-Tarbiyah). Mereka adalah agen-agen signifikan dalam ranah politik Serang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, penelusuran dokumen, dan studi pustaka. Dengan menggunakan kerangka berpikir dialektika agen-struktur, demokratisasi tersebut dapat diawali dengan penjelasan tentang posisi-posisi obyektif PG-Jawara dan PKS-Tarbiyah dalam ranah politik Serang. Berdasarkan ukuran jenis, volume dan bobot relatif dari empat jenis modal (ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik), PG-Jawara menempati posisi obyektif dominan daripada PKS-Tarbiyah. Sedangkan untuk habitus politik, yang melekat pada PG-Jawara adalah kekerasan, pragmatisme, dan Islam simbolik. Pada PKS-Tarbiyah, hal itu meliputi habitus politik islamisme dan modernis. Posisi-posisi obyektif dalam ranah mengondisikan habitus politik PG-Jawara dan PKS-Tarbiyah, tetapi habitus tersebut juga membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan ranah politik yang dihadapi. Hasil dari dialektika tersebut adalah praksis politik. Inilah dialektika habitus-ranah atau agen struktur, yang berbeda dengan determinisme pendekatan agen (Diamond) maupun pendekatan struktur (Huber dkk.). Ranah politik adalah medan pertarungan wacana (simbolik) antar agen untuk memperoleh kekuasaan simbolik (kekuasaan yang diakui keabsahannya). Wacana tersebut adalah praksis politik yang dihasilkan dari dialektika habitus-ranah dan ditawarkan oleh para agen politik kepada masyarakat demi memperoleh dukungan. Ia mencakup doxa (wacana dominan yang absah), orthodoxa (wacana yang mendukung doxa) dan heterodoxa (wacana yang menentang doxa). Doxa dalam ranah politik Serang adalah nasionalisme pasca-kolonial, keislaman tradisional, modernisasi, dan prosedur demokrasi. Ia didukung oleh PG-Jawara yang memproduksi dan mereproduksi orthodoxa, yang meliputi nasionalisme pasca-kolonial, Islam simbolik yang dekat dengan keislaman tradisional, modernisasi untuk kejayaan bangsa dan negara, dan demokrasi dalam kerangka Pancasila. PKS-Tarbiyah memproduksi heterodoxa, yang meliputi nasionalisme dalam kerangka Islam, Islam sebagai ajaran total yang memandu perilaku, dan prosedur demokrasi untuk kepentingan Islam. Wacana yang diproduksi para agen politik tersebut ada yang merupakan perwujudan dari habitus politiknya, namun ada juga yang merupakan hasil penyesuaian (dengan bantuan habitus politiknya), sesuai dengan batas-batas yang dimungkinkan oleh ranah yang memproduksi habitus politik tersebut, terhadap ranah politik yang dihadapinya. Inilah pertarungan wacana antara PG-Jawara dengan PKS-Tarbiyah yang terjadi dalam ranah politik Serang. Ranah politik Serang mengalami ?bantenisasi demokrasi? karena ia dirumuskan ulang oleh agen-agen politik yang ada di dalamnya, sesuai dengan habitus dan posisi obyektifnya dalam ranah politik. Alhasil, pada tingkat subyektif (wacana, simbolik), ranah politik Serang penuh sesak dengan aneka wacana dengan posisi yang berbeda-beda. Yang dominan adalah nasionalisme pasca-kolonial, keislaman tradisional, beberapa nilai demokrasi yang ditawarkan PG-Jawara, dan modernisasi dalam rangka nasionalisme. Ia memberi nuansa yang lebih tebal pada ranah politik tersebut. Namun, berbagai wacana yang diproduksi PKS-Tarbiyah, yaitu nasionalisme dalam kerangka Islam, islamisme, beberapa nilai demokrasi yang diusung PKS-Tarbiyah, modernisasi dalam konteks islamisme, juga mulai mengancam wacana-wacana dominan tersebut. Hal ini membuat demokratisasi dalam ranah politik Serang menjadi begitu dinamis. Wacana-wacana tersebut adalah dimensi subyektif yang berfungsi memberi legitimasi terhadap dimensi obyektif dari ranah politik. Pada tingkat obyektif, ?bantenisasi demokrasi? menghasilkan demokrasi yang ditandai dengan penerapan berbagai prosedur demokrasi (pilkada, pemilu, kontrol DPRD atas pemerintah kabupaten) dan beberapa prinsip demokrasi, seperti jaminan atas partisipasi publik, kebebasan berpendapat, berorganisasi, kebebasan pers, pengelolaan pemerintahan yang transparan, penghargaan terhadap keragaman, dan sebagainya. Namun pada saat yang bersamaan, ia juga kerap harus berhadapan dengan praksis politik kekerasan dan politik uang PG-Jawara, islamisme PKS-Tarbiyah yang cenderung memarjinalkan non-Islam, oligarki elit parpol, dan partisipasi publik yang sifatnya formalistis.

---

This thesis is about the democratization post-Soeharto (2004-2006) in Serang, Banten, using dialectical theory of agency-structure or habitus field from Bourdieu. The subjects are Partai Golkar and jawara (PG-Jawara), Partai Keadilan Sejahtera and tarbiyah (PKS-Tarbiyah). They are significant agencies in Serang political field. This research is using qualitative approach with case study. The datas are collected with deep interview, observation, document study, and literary study. Using dialectical theory of agency-structure, the democratization will begin with the explanation about the objective positions between PG-Jawara and PKS-Tarbiyah in Serang political field. According to form, volume and relative weight from four capital form (economic, social, cultural, and symbolic), PG-Jawara has more dominant objective position than PKS-Tarbiyah. Otherwise, the political habitus for PG-Jawara are violance, pragmatism, and Islam symbolic. The political habitus for PKS-Tarbiyah are islamism and modernism. The objective conditions in field conditioning the political habitus of PG-Jawara and PKS-Tarbiyah, but it also help them to make the adaptation to the political field. The result of dialectical is political praxis. This is the dialectical of habitus-field or agency structure, which is different from determinism of agency approach (Diamond) or structure approach (Huber and friends). Political field is the arena of discourse (symbolic) struggle between agencies to obtain symbolic power (the legitimate power). The discourse is political praxis which produced by dialectical habitus-field and offered by political agencies to the society to get their support. It consist of doxa (the legitimate discourse), orthodoxa (the discourse supporting doxa) and heterodoxa Bantenisasi demokrasi (the discourse aggainst doxa). Doxa in Serang political field are post-colonial nasionalism, traditional islamic, modernism, and procedure of democratization. It supported by PG-Jawara which produce and reproduce orthodoxa, including post-colonial nasionalism, Islam symbolic that close to traditional islamic, modernisation to the glory of nation and country, and democracy of Pancasila. PKS-Tarbiyah produce heterodoxa, consist of islamic nasionalism, Islam as a total religion to guide the attitude, and the procedure of democracy for islamic importance. There are some discourses which produced by the political agencies are manifestation from their political habitus, but there also are a production from adaptation (with their political habitus support), in accordance with the limitations that able by field which produce the political habitus, towards the political field. This is the discourse struggle between PG-Jawara with PKS-Tarbiyah that happen in Serang political field. Serang political field is becoming ?bantenisasi demokrasi? because it reinterpreted by their political agencies, in accordance with habitus and objective position in political field. At subjective level (discourse, symbolic), Serang political field is crowded with some discourses with different positons. The dominant are post-colonial nasionalism, traditional islamic, some democratic values that offered by PG-Jawara, and modernisation in nasionalism. It gives strong nuance in political field. Although some discourses that produced by PKS-Tarbiyah, such as nasionalism in islamic framework, islamism, some democratic values of PKS-Tarbiyah, modernisation in islamic framework, also threaten the dominant discourses. It makes democratization in Serang political field more dynamic. The discourses are subjective dimension that gives legitimation to objective dimension of political field. At objective level, ?bantenisasi demokrasi? produce a democracy that marked with the application of procedure of democracy (local election, general election, the controling of local government by DPRD) and some principles of democracy, such as guarantee on public participation, freedom of expression, freedom of organization, freedom of the press, transparent government, guarantee on pluralism, etc. But at the same circumtance, it also has to face political violance and money politic of PG-Jawara, the islamism of PKS-Tarbiyah that marginalize non-Islam, the elite oligarcy in political party, and pseudo-public participation."