Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Istilah 'Presiden' dapat diartikan sebagai suatu jabatan dan juga pejabat yang mengisi jabatan tersebut Dari sisi jabatan Presiden mengemban tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya sedangkan sebagai pejabat Presiden adalah seorang manusia yang tidak dapat lepas dari sifat manusiawi termasuk kondisi sakit atau disabilitas Dalam sistem pemerintahan Presidensiil Presiden menjadi posisi yang sentral karena bertindak sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara Salah satu konsekuensinya adalah jabatan Presiden yang tidak mudah dijatuhkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensiil juga mengatur konsekuensi itu dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu masa jabatan Presiden yang tetap selama lima tahun dan kedudukan Presiden yang tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR sehingga lembaga itu tidak dapat menjatuhkan Presiden secara langsung Namun Presiden juga manusia yang dapat berada dalam kondisi sakit atau disabilitas yang menyebabkan dirinya tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap ditengah masa jabatan Dalam kondisi itu penting untuk diatur dalam konstitusi suatu negara mengenai pergantian jabatan Presiden yaitu mengganti Presiden dengan Wakil Presiden sampai selesai sisa masa jabatan Pergantian jabatan Presiden dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan Namun menjadi permasalahan ketika ketentuan mengenai pergantian jabatan Presiden dengan dasar 'tidak dapat melakukan kewajibannya' dalam Pasal 8 ayat 1 UUD NRI 1945 tidak dilengkapi dengan ruang lingkup dan kewenangan pengambilan keputusan sehingga proses pergantian jabatan Presiden menjadi mudah untuk dilakukan dengan hanya didasarkan kepada pertimbangan politik Kondisi itu berpotensi melanggar prinsip dalam sistem pemerintahan Presidensiil dan juga prinsip checks and balances pada teori separation of power yang dianut juga di Indonesia Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam untuk merumuskan ruang lingkup dari dasar 'tidak dapat melakukan kewajibannya' dalam Pasal 8 ayat 1 UUD NRI 1945 serta kewenangan pengambilan keputusannya sehingga Presiden tetap menjadi jabatan yang sulit dijatuhkan tanpa mengabaikan kemungkinan seorang Presiden harus diganti ditengah masa jabatannya karena dasar 'tidak dapat melakukan kewajibannya'.

---

The term of President can be interpreted as a position and also the officials who fill these positions In terms of office the President has the duty and authority to perform its functions while as an officer the President is a man who can not be separated from human nature including illness or disability In the Presidential system the President is in a central position because it acts as head of government and head of state A consequence is the position of President which is not easily to be remove Indonesia as a country which adheres to the Presidential system regulate the consequences of it in the Indonesian Constitution 1945 the presidential term fixed for five years and the position of the President that are no longer accountable to MPR so that the agency can not be dropped President directly However the President also people who may be in illness or disability condition which made him unable to carry out their duties and obligations in middle of a term permanently In that condition it is important to regulate in the constitution of a country on the removal of the office of President namely replacing the President with the Vice President to complete the remaining term Replacement of the President is done in order to avoid a vacancy However it will becomes a problem when the provisions on the removal of presidential because of inability in Article 8 paragraph 1 Indonesian Constitution 1945 not equipped with the scope and authority of decision making so that the process of changing the office of President becomes easier with only based on political considerations The condition is potentially not only violates the principle of the Presidential system but also the principle of checks and balances on the separation of power theory which also adopted in Indonesia Therefore in depth study to define the scope of 'inability' in Article 8 paragraph 1 Indonesia Constitution 1945 are required as well as the authority for decision making so that the President still difficult to remove without ignoring the possibility of a President to be replaced in the middle of his tenure for reason of inability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah; Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan juga pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, seluruh peraturan perundangundangan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik yang pernah maupun sedang berlaku, menempatkan kedudukan Sekretaris DPRD sebagai bagian dari ranah lembaga eksekutif. Hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD merupakan unsur dari perangkat daerah yang kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan wewenang dari seorang Kepala Daerah. Kemudian, jabatan Sekretaris DPRD telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1948 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, akan tetapi perihal tanggung jawab Sekretaris DPRD secara eksplisit baru mulai diatur pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada mulanya Sekretaris DPRD diatur bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan yang dimulai pada tahun 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut adalah yang awalnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pimpinan DPRD menjadi bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Pimpinan DPRD dan bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Perubahan tersebut berlaku hingga saat ini.

---

This study aims to determine the position of the Secretary of the DPRD in the system of regional government, and to know the responsibilities of the Secretary of the DPRD in the system of regional governance. This study uses juridical-normative research to obtain relevant research results. This research was conducted with a legal approach, case approach, and historical approach. The legal material used by the author is; Primary Legal Material is a legal material that has binding power such as laws and regulations and Secondary Legal Materials, which are non-binding legal materials but explain primary legal materials, as well as tertiary legal materials. Collection of legal material in this study is literature study and also data collection by interview.

The results of the study show that, all laws and regulations, both government laws and regulations, both past and present, place the position of Secretary of the DPRD as part of the realm of the executive body. This is because the DPRD Secretariat, which is chaired by the Secretary of the DPRD, is an element of the regional apparatus whose position, organizational structure, details of their duties and functions, and their work procedures are determined by the Regional Head Regulation which is the authority of a Regional Head. Then, the position of Secretary of the DPRD has been regulated in laws and regulations since 1948 through Law No. 22 of 1948 concerning the Establishment of Basic Rules Regarding Self-Governing in Regions that have the right to Regulate and Manage Their Own Households, but regarding responsibility. The Secretary of the DPRD explicitly only began to be regulated in 1999 through Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government.

At first the Secretary of the DPRD was regulated to be responsible to the leadership of the DPRD, but in its development there were changes which began in 2004 with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. These changes are those that are initially fully responsible to the leadership of the DPRD to be technically responsible for the operation of the DPRD leaders and administratively responsible to the regional head through the Regional Secretary. This change is valid until now."

"Tren peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi dan layanan pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir dan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menekankan pentingnya pemanfaatan sistem pemerintahan-ke-pemerintahan dalam pelaksanaan dekonsentrasi di Indonesia. Kehadiran peraturan tersebut mengamanatkan perubahan dalam tata kelola pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi selama ini dari manual menjadi secara elektronik. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi sebagai sistem pemerintahan-kepemerintahan pada pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2022. Penelitian ini mengacu pada UMEGA dari Dwivedi et al. (2017) dengan penambahan dua dimensi dari Rai, Ramamritham, dan Jana (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain eksplanatori, dengan teknik pengumpulan data primer berupa kuesioner skala Likert empat poin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pengguna atas adopsi e-Dekonsentrasi pada tingkat variabel maupun setiap dimensinya berada pada kategori Tinggi. Namun, hasil triangulasi data menemukan masih adanya permasalahan pada masing-masing dimensi. Penelitian menyarankan agar dilakukannya upaya penguatan pada dimensi Transparency dengan menyegerakan penyusunan dan penegakan instrumen hadiah dan hukuman terkait penggunaan sistem dan Commitment from Leadership dengan melakukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam keterlambatan penyampaian laporan dari Bappeda provinsi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang terus terjadi.

---

The increasing trend of information and communication technology utilization in government administration and services in recent years and the presence of Government Regulation No. 19 Year 2022 on Deconcentration and Assistance Tasks emphasize the importance of utilizing government-to-government systems in implementing deconcentration in Indonesia. The regulation mandates a comprehensive change in the governance of reporting and evaluation of deconcentration implementation from manual to electronic. This research aims to explain the level of user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption as a government-to-government system in the implementation of the deconcentration of the Ministry of National Development Planning/Bappenas in fiscal year 2022. This research refers to the UMEGA from Dwivedi et al. (2017) with the addition of two dimensions from Rai, Ramamritham, and Jana (2020). The study used a quantitative approach and explanatory design, with four-point Likert scale questionnaire as the primary data collection technique. The results showed that the user acceptance of e-Dekonsentrasi adoption was in the High category at the variable level and each dimension. However, the results of data triangulation found that there are still problems in each dimension. The research suggests that efforts should be made to strengthen the Transparency dimension by hastening the process of preparing and enforcing reward and punishment instruments related to the system use and Commitment from Leadership dimension by conducting a comprehensive evaluation to identify the root causes of the delay in submitting reports from the provincial Bappeda to the Ministry of National Development Planning/Bappenas that continue to occur."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945 ditinjau dari hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengolah data dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UUD 1945 ataupun UUD NRI 1945 sama-sama belum memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sehingga menimbulkan tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, khususnya dalam masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945. Namun, sudah terdapat perbaikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mengandung karakteristik sistem pemerintahan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia saat ini.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the trade-off between presidential and parliamentary governmental system in constitutional system of Indonesia that had been applied in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution, which is reviewed in terms of the relationship between executive and legislative. This research is a normative law research, which uses qualitative approach in its data processing. According to the result of research, both UUD 1945 and UUD NRI 1945 have not yet provided a complete picture of governmental system of Indonesia, therefore, it has been creating a trade-off between presidential and parliamentary governmental system, especially in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution. However, there are some particular improvements in constitutional system of Indonesia that encompasses characteristic of governmental system, which could be suitably applied in recent times."

"Tesis ini menganalisis lembaga kepresidenan dalam persepektif konstitusi dan praktik, dengan mengurai pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial sesuai konstitusi dengan praktik. Gap yang ditemukan dijadikan langkah awal dalam merekonstruksi kantor kepresidenan. Rekonstruksi dilakukan menggunakan the McKinsey 7S Framework¸ yang meliputi variabel: style, skills, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian mengacu pada paradigma kualitatif dan postpositivism, dimana metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan diskusi pakar. Praktik lembaga kepresidenan dalam beberapa hal tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketidaksesuaian dapat diakibatkan oleh regulasi, sistem politik, ataupun individu Presiden. Dalam tataran individu Presiden, kelemahan praktik pelaksanaan konstitusi lebih dominan diakibatkan oleh dukungan kantor kepresidenan. Kelembagaan kantor kepresidenan sejauh ini sangat ditentukan oleh keinginan individu Presiden, sehingga efektivitas dukungan kinerja kepada Presiden juga bergantung pada keinginan Presiden. Rekonstruksi kantor kepresidenan antara lain dilakukan terhadap struktur organisasi, sumber daya manusia, business process, payung hukum pembentukannya, dan figur kepala kantornya. Rekonstruksi kantor kepresidenan memerlukan usaha yang besar seperti mengubah peraturan perundang-undangan, merombak kemapanan (status quo), dan terutama keberanian seorang Presiden dalam membuat kebijakan yang belum tentu sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

---

This thesis examines the presidential office using the constitutional andpractical perspective by discussing the implementation of the presidential systemof government based on Constitution and how it runs on the practical basis. Thegap, which is found in the thesis, is used as an initial step in reconstructing thepresidential office. The institutional reconstruction is applied by the utilization ofthe McKinsey 7S Framework¸ including style, skills, systems, structure, staff,strategy, and shared values variables. The research refers to the post-positivismparadigm and qualitative approach, in which the collecting data method isconducted through the document studies, in-depth interviews, and discussion withthe experts. Presidential office, in practice, is not in accordance with theIndonesian Constitution in some ways. This non-compliance is caused by theregulations, political system, or the president as an individual. In terms of thepresident as an individual, the shortcoming of the application of the Constitution,regarding the presidential office, is dominantly caused by the staffs? support of thepresidential office. So far, the institution of presidential office is highly influenced by the inclination of the President as an individual. Thus, the effectiveness of the presidential office in supporting the President depends on the core concept coming from the President. The presidential office reconstruction is applied to its organizational structure, human resources, business process, and figure of a chief of staff. The presidential office reconstruction requires several considerable efforts, including changing existing laws, changing existing social structure and values (status quo), and more importantly the courage of the President in making policies that do not necessarily correspond to the expectations of stakeholders."

"Tesis ini membahas tentang Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan proses penataan Lembaga Non Struktural yang dipicu oleh pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang terwujud dalam amanat kepada Menteri Sekretaris Negara dari DPR dalam sebuah kegiatan Rapat Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Pembagian Kekuasaan, teori sistem pemerintahan, teori demokrasi, teori kewenangan dan teori pengawasan. Serta penggunaan konsep-konsep tentang lembaga negara, lembaga non struktural, serta konsep kedaulatan. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah Kementerian Sekretariat Negara, Proses Penataan Lembaga Non Struktural, Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat secara umum, dan fungsi pengawasan pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan penataan lembaga non struktural adalah terbatas pada pemberian dukungan analisis kepada Presiden terhadap keberadaan lembaga non struktural yang ada. Dalam kerangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah terdapat penyimpangan antara praktek dengan teori sistem pemerintahan Presidensial yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai sistem pemerintahan yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pengawasan DPR dan dapat menimbulkan abuse of power oleh DPR.

---

This thesis discusses the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non-structural institution structuring process that is triggered by the implementation of the House of Representatives oversight functions are embodied in an address to the State Secretary of the House of Representatives in a working meeting activities. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of division of powers, government systems theory, democratic theory, and the theory of supervisory authority. And the use of the concepts of state agencies, non-structural institutions, as well as the concept of sovereignty. To obtain the conclusion of the study objectives were delivered stuff is covering the history of the Ministry of the State Secretariat, Institute of Non Structural Planning Process, The role of the Secretariat of State in the Ministry of the Indonesian system, the role and function of the House of Representatives in general, and in particular oversight function.

Based on the research results that the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non structural arrangement is limited to providing analytical support to the President of the existence of non-structural institutions that exist. Within the framework of supervision to the Government House of Representatives there are deviations between the theory practice presidential system of government established in the Constitution of 1945 as a government system that is used by the Indonesian nation. Thus resulting in suboptimal function of the House oversight and can lead to abuse of power by the House of Representatives."

"Penelitian ini menelusuri terkait bagaimana kebijakan pidana yang tepat untuk dapat menanggulangi tindakan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif dengan penulisan yang bersifat eksploratoris. Data yang digunakan berupa studi kepustakaan dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan dan karakteristik khusus atas terjadinya tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan siber, hasil penelitian ini menemukan bahwa diperlukan perspektif digital dalam merumuskan kebijakan pidana yang dapat mengakomodasi berbagai hambatan dan karakteristik khusus dalam melakukan kriminalisasi terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

---

This research explores how is the most applicable criminal policy in combatting the act of personal data misuse in the implementation of e-government in Indonesia. This study is a prescriptive research that is conducted through a normative legal research method with exploratory writings. The data used were obtained by conducting a literature study using qualitative data analysis. The results showed that there are various obstacles and special characteristics in the occurrence of the act of personal data misuse in e-government. As a form of cybercrime, this study found that digital perspectives are needed in formulating a criminal policy that can accommodate the various obstacles and special characteristics in criminalizing the act of personal data misuse in the e-government system of Indonesia."

"Penelitian ini membahas proses penataan sistem pemerintahan militer di kota Jakarta. Diadakannya pemerintahan militer Jepang di kota Jakarta merupakan usaha Jepang untuk mengambil sumber daya alam dan menciptakan ketertiban secepat-cepatnya guna mengambil sumber daya tersebut. Rencana awal penataan sistem ini sudah dibentuk oleh pemerintah Jepang melalui Angkatan perangnya saat melakukan spionase di kota Jakarta pada dekade 1930 dan 1940. Hasil spionase tersebut menyatakan bahwa ketika Jepang berkuasa di Hindia Belanda, sistem pemerintahan militer akan dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban di wilayah Hindia Belanda, khususnya Jakarta. Oleh karena itu, terjadilah proses transisi pemerintahan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah militer Jepang. Namun, dalam awal pelaksanaannya, terdapat kendala, seperti kurangnya tenaga ahli Jepang dalam mengurusi pemerintahan, ketidaksiapan penduduk kota Jakarta dalam menghadapi transisi kekuasaan yang baru, dan tindakan aparat militer Jepang yang kurang sigap dalam menjalankan pemerintahan di Jakarta. Meskipun begitu, pemerintah militer Jepang mampu beradaptasi dan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan ketertiban di wilayah Hindia Belanda, khususnya kota Jakarta. Terciptanya pemerintahan militer di kota Jakarta memudahkan Jepang dalam melaksanakan kebijakannya untuk pengambilan sumber daya alam di Jawa dan Madura. Penelitian ini akan berfokus pada proses penataan yang dilakukan pemerintah militer Jepang di kota Jakarta dalam aspek kebijakan politiknya dengan menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan data berupa arsip dokumen, surat kabar, buku, skripsi, tesis, dan artikel jurnal online yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan website jstor.org.

---

This study discusses the process of organizing the military government system in the city of Jakarta. The establishment of the Japanese military government in the city of Jakarta was an attempt by Japan to take natural resources and create order as quickly as possible in order to take those resources. The initial plan for organizing this system had been formed by the Japanese government through its Armed Forces when conducting espionage in the city of Jakarta in the 1930s and 1940s. The results of the espionage stated that when Japan came to power in the Dutch East Indies, the military government system would be implemented to create order in the Dutch East Indies, especially Jakarta. Therefore, there was a process of transition of government between the Dutch East Indies government and the Japanese military government. However, in the early implementation, there were obstacles, such as the lack of Japanese experts in managing the government, the unpreparedness of the people of the city of Jakarta in facing the new transition of power, and the actions of the Japanese military apparatus who were less than responsive in running the government in Jakarta. Even so, the Japanese military government was able to adapt and use existing resources to create order in the Dutch East Indies, especially the city of Jakarta. The creation of a military government in the city of Jakarta made it easier for Japan to implement its policies for taking natural resources in Java and Madura. This research will focus on the process of arrangement carried out by the Japanese military government in the city of Jakarta in terms of its political policies using historical methods by collecting data in the form of document archives, newspapers, books, theses, dissertations, and online journal articles obtained from the National Library of the Republic of Indonesia, the University of Indonesia Library, and the jstor.org website."