Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Cirebon Di Masa Revolusi ; Dari Linggarjati Hingga Pengakuan Kedaulatan ini dilakukan dari tahun 1985-1987, bertempat di Jakarta, Bandung dan Cirebon. Tujuannya adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa serta peranan Cirebon selama periode revolusi (1946-1949). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi dimana peristiwa itu terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan yang terjadi di daerah Cirebon memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara RI. Kerjasama antara pihak Angkatan Bersenjata, Badan-Badan Perjuangan/ Laskar, dan dukungan rakyat telah berhasil mengusir musuh (Belanda). Walaupun semula Cirebon sempat diduduki Belanda namun semangat perjuangannya tidak pernah padam, bahkan kemudian bangkit dan menjadi pelopor pengembalian negara Pasundan ke pangkuan RI."

"Perang Kedondong meletus sebagai akibat campur tangan penguasa Belanda dalam urusan keraton, mulai dari soal etika sampai campur tangan dalam penentuan siapa yang akan menjadi sultan, Sejak akhir abad tujuh belas, ketidakpuas_an rakyat Cirebon telah terbentuk akibat politik pemerasan yang dijalankan oleh Belanda, berupa banyaknya pajak yang harus dipikul. Perang Kedondong atau Perang Cirebon (1818) di daerah Cirebon dipimpin oleh Bagus Serit atau Rama Gusti. Tokoh ini menghimpun kekuatan rakyat untuk menyerang benteng dan markas besar Belanda di Palimanan dan membunuh Residen serta orang-orang yang dianggap berkhianat. Perang Kedondong di Cirebon membawa dampak yang luas; kekuasaan dan wilayah sultan-sultan di Cirebon dikurangi, sehingga kerajaan yang sudah kecil itu menjadi semakin sempit. Jumlah kerugian jiwa maupun harta di pihak Bagus Serit, yang sebenarnya cukup besar, tak dapat diketahui dengan pasti karena pada waktu itu belum terasakan pen_tingnva catatan atau dokumentasi. Skripsi ini mendeskrip_sikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa panting yang berkaitan dengan Perang Kedondong atau Perang Cirebon, serta hubungan sebab-akibatnya."

"Sejarah Palang Merah Indonesia berkaitan erat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Peranan yang dimainkan oleh organisasi kemanusiaan ini sama pentingnya dengan peranan yang dimainkan oleh militer (badan-badan perjuangan), para diplomat dan politisi sipil dalam memperjuangkan terbentuknya negara-Indonesia. Hanya saja persoalannya PMI dituntut untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh konvensi Jenewa sebagai organisasi palang merah. Dalam menerapkan standar ganda ini PMI Iebih menunjukan hasilnya untuk tingkat pusat, tetapi untuk tingkat lokal menghadapi berbagai masalah. Gerakan palang merah di keresidenan Malang menghadapi dilema standar ganda tersebut, apakah mereka harus menjadi badan perjuangan atau harus mematuhi konvensi Jenewa."

"Skripsi yang bertopik PRIANGAN SHU ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap tokoh-tokoh sejaman yang dipandang mengetahui permasalahan yang dibahas dalam skripsi PRIANGAN SHU adalah aparat pemerintahan daerah yang wewenang dan kekuasaannya meliputi daerah Priangan, Jawa Barat. PRIANGAN SHU dibentuk dalam sistim pemerintahan militer Jepang di Jawa-Madura yang dikuasai oleh tentara Angkatan Darat ke-XVI, yang bermarkas besar di Jakarta. Ditinjau dari segi hadirnya suatu organisasi pemerintahan daerah, maka pembentukan PRIANGAN SHU dapat dikatakn berhasil. Tetapi bila ditinjau lebih lanjut lagi sebetulnya PRIANGAN SHU telah gagal menanamkan pan_dangan yang berorientasi kepada Jepang serta tidak berhasil memobilisasi semua potensi setempat, yang diarahkan bagi terciptanya ambisi Jepang untuk membentuk suatu imperium di Asia. Masyarakat PRIANGAN SHU pada akhirnya menyadari bahwa ambisi Jepang tersebut tidak lain adalah merupakan satu bentuk penjajahan versi Jepang. Sejalan dengan kesadaran mereka maka cita-cita kemerdekaan yang telah ada sebelum masa pendudukan Jepang kini."

"Perkebunan karet muncul dan berkembang di daerah Subang di sebabkan oleh empat faktor. Pertama, adanya kesamaan suhu atau iklim antara Brazil sebagi negeri asal tanaman karet dengan Indonesia, terutama daerah Subang. Kedua, bersamaanan dengan dimulainya perkebunan karet Hevea Brasiliensis di Subang dan beberapa tempat di Indonesia, terutama sekitar ta_hun 1880-an muncul penyakit daun kopi dan tanaman tebu, ser_ta jatuhnya harga gula yang pada tahun 1877 mencapai f.19 sepikul menjadi 13.5 sepikul pada. tahun 1883, harga kopi pun jatuh antara tahun 1877 dengan tahun 1883 dari tadinya f.60 sepikul menjadi f.30 - 35 sepikul. Sementara gula dan kopi menjadi komoditi utama. di Subang dan beberapa daerah di se_kitarnya, sehingga penanaman pohon karet ditingkatkan. Tam_bahan pula dengan berkembangnya industri di Eropa dan Ameri_ka Serikat, makas permintaan karet di pasaran dunia meningka t. Ketiga, munculnya industri khususnya industri ban mobil yang juga menentukan, dan hasil perkebunan k aret Subang diarahkan kepada permintaan pabrik ban Amerika Serikat. Keempat, tersedianya sarana penunjang berupa jalan, pelabuhan Pamanukan, serta sarana angkutan seperti kereta api dan lori."

"Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercetus pada tanggal 17 Agustus 1945, membuka suatu periode baru bagi sejarah Indonesia dimana seluruh lapisan masyarakat bangkit untuk berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian maka perjuangan bangsa Indonesia, memberi tugas baru kepada rakyat, pemuda serta pemuda pelajar untuk membela dan menegakkan negara. Dalam situasi kemerdekaan demikian ini, khususnya di Surabaya, tentang berita kemerdekaan diumumkan melalui Radio Republik Indonesiadan surat-surat kabar pada tanggal 20 Agustus 1945. Setelah itu terdapat reaksi dari pasukan Jepang yang telah menyerah pada tanggal 15Agustus 1945 berupa penghapusan pembatasan penerangan lampu di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 1945, yang selama pendudukan Jepang keadaan gelap gulita. Keesokan harinya pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidato radionya menyatakan berdirinya Komite Nasional Indonesia, kemudian didikuti pembentukan Komite Nasional Daerah-daerah seperti Komite Nasional daerah Surabaya"

"ABSTRAKDengan ditanda tanganinya perjanjian menyerah tanpa syarat; seluruh wilayah Indonesia yang semula berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda, sejak taaggal 8 Maret 1942 sepenuhnya berada di bawah penguasaan Pemeriatah Pendudukan Jepang. Penanda tanganan perjanjian tersebut dilakukan di Kalijati ( pelabuhaa udara, 40km dari kota Bandung ) oleh masing-masiag wakil negeri yang bersangkutan, dari, pihak tentara Belanda diwakili oleh Gubernur Jendral Tjarda Van Starkenborgh dan tentara Jepang diwakili oleh Letnan Jendral lmmamura Hitoshi ( Panglima Tertinggi Ten_tara Pendudukan Jepang ). Bersamaan dengan itu gala selu-ruh peraturan yang telah dibuat pimpinan tertinggi Jepang sejak pertama kali mendaratkan pasukaanya di pulau Jawa ( 1 Maret 1942 ) 1) mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatur wilayah Indonesia yang dapat dikatakan cukup luas ( hampir meliputi seluruh wilayah Republik _

---

"

"Sebenarnya sudah cukup banyak karya-karya yang ditulis mengenai jaman pendudukan Jepang di Indonesia. Diantara studi_studi monografi ada dua disertasi doktor pada Universitas Leiden yang dibuat oleh seorang sarjana Beldnda A.A. Zorab, De Japanse Bozettinic van Indonesia en Haar Volkenrec}tali tke zijde (Lei den, 1954) darn yang lain dibuat oleh seorang sarjana Bangladesh, M.P. Axis, Japan's Colonialism and Indonesia (The Hague, 1955), diikuti kemudian oleh kelompok sarjana Jepang pada Ilmu_ ilmu Sosial Institute Okuma Universitas Waseda dengan editor Nishijima Shigetada dan Kishi Koichi, Indonesia ui okeru Nihon gunsei no kenkyu (Studs tentang pemerintahan militer Jepang di Indonesia) (Tokyo, 1956) yang diterjemahkan kedalam bahasa Ing_gris dengan judul Japanese Military Administration in Indonesia cetakan kedua (23 Maret 1965). Disertasi lainnya dibuat oleh seorang sarjana Amerika, yang juga telah menulis Pendudukan Je_pang di Indonesia secara umum, George S. Kanahele, The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence, tidak Biter--bitkan, Wniversitas Cornell, 1967. Sedangkan tentang aspek-aspek tertentu-dalam masa pendudukan ini- kita lihat misalnya, Willard Elsbree, Japan's Role in _"

"Penulisan mengenai pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, yang penelitiannya dipusatkan daerah perkebunan Be_suki, dimulai dari awal munculnya sistem buruh kontrak yang sejalan dengan berkembangnya perusahaan perkebunan swasta di Hindia Belanda. Mengingat bahwa sejarah adalah suatu proses, maka pemogokan buruh perkebunan tahun 1950 adalah suatu proses panjang yang dialami oleh buruh perkebunan un_tuk memperjuangkan nasibnya. Maka penulisan pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, pembahasannya ditarik ke belakang yaitu mulai munculnya perusahaan perkebunan swasta di Hin_dia Belanda. Kemudian diikuti dengan perkembangan gerakan buruh perkebunan dan gerakan buruh lainnya sampai munculnya Serikat Buruh Perkebunaa Republik Indonesia, hingga terja_di pemogokan buruh perkebunan tahun 1950. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebab yang paling mendasar timbulnya pemo_gokan buruh perkebunan terhadap perusahaan asing. Penelitian data dilakukan di perpustakaan dan Arsip Nasional di Jakarta dengan mengadakan interpretasi sumber Selain itu juga diadakan peninj auan ke lokasi peris tiwa pe_mogokan di daerah Jember ( sekarang PTP XXVI di Jelbuk dan PTP XXVII di Jember ). Kesimpulannya, bahwa pengalaman buruh perkebunan di jaman Hindia Belanda adalah bernasib buruk dan hidup tidak layak. Dan perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak selalu tidak berhasil, karena pengusaha perkebunan mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial baik yang berupa poenale sanctie ataupun undang-undang hukum pidana dari artikel 161. his yang membatasi gerakan buruh. Maka se_telah Indonesia Merdeka kaum buruh tidak menyenangi pengu_saha asing sebagai sisa-sisa kolonial. Namun buruh perke_bunan harus bekerja kembali pada pengusaha asing sisa-sisa kolonial, karena pemerintah Republik menerima perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949. Kaum buruh perkebunan harus menerima upah yang rendah dari pengusaha asing, sehingga mereka kembali hidup tidak layak seperti jaman kolonial. Ma_ka dalam diri kaum buruh perkebunan tumbuh sifat nasionalisme yang dinyatakan melalui sikap anti perusahaan asing sisa_-sisa kolonial yang masih memberi upah terlalu rendah di ne_gara Indonesia yang sudah merdeka. Jadi sifat nasionalisme dan kebutuhan sosial ekonomi yang mendasari terjadinya pe_mogokan buruh perkebunan tahun 1950."

"Daru Waskito, 0786040025, Jurusan-Sejarah Eakultas Sastra Universitas Indonesia, Pembentukan: Pasukan Banteng Raiders, Awal Tumbuhnya Pasukan Khusus Anti Gerilya Di Indonesia, Studi Kasus Di Jawa Tengah Tahun 1952-1956 (Dibimbing oleh: Saleh As'ad Djamhari, SS). Jawa 'Tengah seperti daerah-daerah lain di Indonesia disepanjang periode tahurn 1950-an dilanda pemberontakan yang ditimbulkan oleh gerombolan Darul Islam. Upaya untuk menumpas pemberontakan ini mengalami kesulitan karena Darul Islam dalam melakukam aksinya menerapkan taktik-gerilya. Taktik gelrilya memang tidak asing lagi bagi TNI karena mereka pernah menerapkan juga sewaktu melawan Belanda semasa perang kemerdekaan dan bergerilya dengan baik. Tetapi keberhasilan TNI dalam menerapkan taktik gerilya bukan jaminan babwa TNI juga mampu melakukana taktik anti gerilya. Justru masalah anti gerilya merupakan masalah baru bagi TNI pada masa itu. Untuk mengatasi aksi-aksi gerilya Darul Islam maka Letkol Ahmad Yani, Komandan aperasi Gerakan Banteng Nasional (operasi untuk menumpas Darul Islam) berinisiatif untuk membentuk pasukan khusus. Pasukan yang kemudian diberi nama Banteng Raiiders berfungsi sebagai pasukan penggempur yang tugasnya melakukan: pengejaran dan- penyergapan. Di dalam penerapan di lapangan ternyata pasukan khusus ini mampu mengimbangi dan sekaligus mematahkan aksi-aksi gerilya Darul Islam."