Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin sering terjadinya Eksekusi Benda Jaminan Fidusia terhadap Konsumen Perusahaan Pembiayaan khususnya Dana Tunai. Eksekusi Jaminan terhadap Benda Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan bermotor ini dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu PT. Sinarmas Multifinance, akibat konsumen tidak membayar angsuran yang diwajibkan. Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi serta pelanggaran terhadap konsumen ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada putusan No.105/Pdt.G/2012/PN.Ska Pengadilan memutus PT. Sinarmas Multfinance telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen serta eksekusi yang dilakukan dianggap tidak berdasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Sinarmas Multifinance bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi akibat eksekusi jaminan yang dilakukan terhadap konsumen yaitu Etik Sri Sulanjari, karena tidak sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berlaku.

---

The writing of this thesis based on the more frequent occurrence Execution of Fiducia Guarantee object to Consumer Finance Companies particularly Cash Funds. Execution Guarantee of Fiducia object in the form of vehicles is done Financing Company is PT. Sinarmas Multifinance due to the consumer does not pay the installments are required. This thesis discusses about the violation which occur in the execution and violation of the consumer in terms of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. At the verdict 105/Pdt.G/2012/PN.Ska, Court decided PT. Sinarmas Multifinance has breach Consumer Protection Law ,and execution carried by them consider unfounded. The method used in this research is normative juridical. The result of this research stated that PT. Sinarmas Multifinance responsible to provide compensation as a result of the execution of the guarantees made to the consumer, namely Etik Sri Sulanjari, because it is not in accordance with Law No. 42 Year 1999 regarding applicable Fiduciary."

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui status hukum pemain sepakbola di Indonesia, bentuk pengaturan apa yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan hukum macam apa yang berhak diterima pemain sepakbola disaat pemain terkena masalah dalam perjanjian kerjanya.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan status hukum pemain sepakbola, pengaturan yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan macam apa yang berhak diterima berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI,dan juga peraturan Liga. Dilakukan juga analisis terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa status hukum pemain sepakbola tidaklah termasuk dalam buruh, namun seorang pemain sepakbola. Bentuk pengaturan yang mengatur pemain sepakbola adalah Lex Sportiva, dan pemain sepakbola berhak mendapatkan perlindungan hukum dari PSSI dan penyelenggara liga berdasarkan peraturan yang ada. Dibutuhkan juga NDRC sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia.

---

This research is conducted to further obtain the legal status of football players in Indonesia, form of regulation regulate football players, and kind of legal protection deserved by football players when having issues with their employment agreement. This research is conducted with normative juridical method, which is a method that concerns with legal status of football players, regulation regarding football players, and legal protections deserved by football players according to the prevailing laws and regulations of sports world of football such as FIFA regulation, PSSI regulation, as well as rules of League. Further analysis of Labor Law and National Sports System Law is also conducted in order to achieve comprehensive understanding of this research. The result of this research indicates that legal status of football players are not categorized as labor, but as a football player (professional). The form of regulation that regulate football player is Lex Sportiva. Furthermore, football players deserve a legal protection from PSSI and League Organizer in accordance with the prevailing law and regulation. The existence of National Dispute Resolution Center (NDRC) as an effective dispute resolution institution is also necessarily required."

"Penelitian ini menganalisis perilaku impulse buying konsumen di Internet dengan menggunakan dua faktor pembanding, yaitu jenis kelamin dan self-construal. Penelitian dilakukan terhadap 387 pengguna internet yang pernah melakukan pembelian barang di internet, berusia 15-24 tahun, serta tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Data dikumpulkan melalui metode survey dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Faktor jenis kelamin digunakan untuk membagi data sampel ke dalam dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Faktor self-construal digunakan untuk membagi data sampel ke dalam dua kelompok, independent dan interdependent. Hasil analisis menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan tipe self-construal yang signifikan pada konsumen online muda di Jakarta yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta tidak terbukti adanya perbedaan perilaku impulse buying di internet pada kelompok self-construal yang berbeda. Namun, didapatkan hasil yang menunjukan bahwa konsumen online muda di Jakarta yang berjenis kelamin perempuan lebih cenderung berperilaku impulse buying di internet daripada konsumen laki-laki.

---

This study analyze the impulse buying behavior of consumers online by using the comparison of two factors, sex and self-construal. Research conducted on 387 internet users who had been make purchases on the internet, 15-24 years old, and live in Jakarta and surrounding areas. Data were collected through survey method with questionnaire research instrument. Sex factor is used to divide the sample data into two groups, male and female. Self-construal is used to divide the sample data into two groups, independent and interdependent. Results of the analysis showed that there were different types of self-construal significant in young online consumers in jakarta sex male and female, and no evidence of differences in the behavior of impulse buying on the internet in groups of different self-construal. However, the data obtained showed that young online consumers in Jakarta who are female is more likely to behave impulse buying on the internet than male consumers."

"[ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, dimanamasalah perlindungan konsumen terhadap kehalalan suatu produk baik makanandan minuman merupakan masalah utama. Predikat mayoritas tersebutmengasumsikan bahwa kehalalan produk makanan dan minuman sudah jelaskehalalannya, padahal dengan tekhnologi pangan canggih sekarang ini banyakproduk makanan dan minuman yang tidak dapat dipastikan kehalalannya tanpamelakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam. Penelusuran ini dapatdilakukan melalui suatu proses audit dengan mengikuti standar-standartertentu.dengan proses pemberian label atau tanda halal sebagai wujudperlindungan konsumen.Regulasi halal di Indonesia tercantum dalam terbitnya inpres, keputusan menteridan beberapa undang-undang. Kegiatan labelisasi (pencantuman) tulisan halalpada kemasan sudah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Berbagaiperaturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturanproduk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat.Pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu undangundangyang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produkkimiawi, produk biologi, dan produk rekaya genetik serta barang gunaan yangdipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.Kini sudah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan ProdukHalal sebagai regulasi untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatuproduk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Undang-Undang Jaminan ProdukHalal ini tergolong peraturan baru yang implementasinya masih membutuhkanpenyesuaian mengingat banyak peraturan sebelum undang-undang ini terbit yangmasih berlaku.

---

ABSTRACTIndonesia is a country of majority Muslim population, where the issue ofconsumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicateof majority assumes that halal food products and beverages was halal surely,whereas with advanced food technology today many food and beverage productswhich can not be ascertained halal without doing research and search deeper. Thissearch can be done through an audit process to follow the standards. With labelingprocess or lawful mark as a form of consumer protection.Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerialdecisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on thepackaging has been applied in advance before halal certification. Various lawsand regulations that have relevance to the setting of halal products not providecertainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halalproduct assurance needs to be regulated in a law that comprehensively coversproducts which include goods and / or services related to food, beverage,medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products ofgenetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community.Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products isevidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as anew regulation that its implementation still require adjustments to remember a lotof regulations before this law is still valid issue, Indonesia is a country of majority Muslim population, where the issue ofconsumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicateof majority assumes that halal food products and beverages was halal surely,whereas with advanced food technology today many food and beverage productswhich can not be ascertained halal without doing research and search deeper. Thissearch can be done through an audit process to follow the standards. With labelingprocess or lawful mark as a form of consumer protection.Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerialdecisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on thepackaging has been applied in advance before halal certification. Various lawsand regulations that have relevance to the setting of halal products not providecertainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halalproduct assurance needs to be regulated in a law that comprehensively coversproducts which include goods and / or services related to food, beverage,medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products ofgenetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community.Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products isevidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as anew regulation that its implementation still require adjustments to remember a lotof regulations before this law is still valid issue]"

"Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan tempat tinggal, membuat masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan tempat tinggal dengan membelinya dari pelaku usaha perusahaan pembangunan perumahan (developer). Untuk membuat suatu perumahan, dibutuhkan dana yang sangat besar, hal ini memaksa para developer untuk meminjam dana kredit fasilitas untuk pembangunan perumahan kepada kreditor yang pada umumnya adalah lembaga keuangan bank. Pada umumnya pula, developer menjaminkan sertifikat dari bangunan yang sedang dibangunnya sebagai jaminan dari pinjaman. Hal ini lah yang terkadang tidak diinformasikan dengan terbuka kepada para calon konsumen. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait pengembang (developer) yang dinyatakan pailit.Tesis ini membahas hak-hak konsumen yang telah melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait unit/bangunan yang menjadi boedoel pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen pemegang akta PPJB dan penyelesaian sengketa terkait objek bangunan yang menjadi boedoel pailit.

---

In accordance with the growth of the needs of residences, that makes people would prefer buying it from developer. To build residences, developer needs a major funding, it forces developer to borrow some money from financial institutions such as Bank. Bank will lend money with some requirements as if collateral. Mostly, developer gives building certificates as a collateral and this matter is not informed well to consumer.

This Thesis is discussing about legal protection towards consuments as the holder of the deed of the sales and purchase agreement in connection with the bankruptcy of such developer. This Thesis is discussing about consumer rights, which have paid partly, or entirely his obligations according to Sales and Purchase Agreement and dispute resolution related to the building that has been become the object of bankruptcy. This Thesis is using normative research method with the secondary data as a main source. This Thesis objectives are giving information regarding consumer rights and dispute resolution which can be done with consumer."

"In the emerging era of information and technology, the importance of privacy and data protection is growing ever since. However, despitesuch common concern from the society, there is some confusion about the mechanisms of differentiation and scope of discussion about privacy with the protection of personal data and even impressed blended with issues of spamming issues. With comparison to Europe and the US legalperspectives, Therefore, this paper tries to discuss such problem in accordance to the perspective of laws to the communication itself."

"Media reports on cases of the theft of pre-paid pulses taking place nowadays have created a misunderstanding in terms of the appropriate application of criminal law. In the context of existing legal provisions concerning consumer protection as set forth both under the Consumer Protection Law as well as in part under the Telecommunications Law, law enforcement agencies are leaning towards applying general criminal provisions (theft) which, after a careful observation of the Indonesian Criminal Code, in fact do not extend to corporate criminal acts. This paper purports to explain that the currently occurring cases of the theft of pre-paid pulses should be adequately dealt with by imposing administrative sanctions by the governing and supervisory agencies, both under the Telecommunications Law as well as the Consumer Protection Law. It is proposed that it would be more effective to apply the Consumer Protection Law in such cases, as it contains provisions concerning the threat of alternative criminal punishment in the form of confinement or fines, along with additional sanctions in the form of an order to pay compensation for damages to consumers accompanied by the seizure and the halting of the application system in use by the Operator and/or CP concerned. It is proposed that in administering a proper telecommunications system to the public, the application of the Consumer Protection Law is likely to be less counterproductive as opposed to the application of general criminal provisions, considering that the latter are contradictory to the principles of legal certainty and partnership mandated under the Telecommunications Law itself."