Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This examination of the role of the defense in international criminal proceedings highlights its contribution to the development of international criminal law and the fair administration of international criminal justice. Written by leading international practitioners and scholars, it combines the practice and theory of international criminal law in order to provide a first-hand perspective on the significant challenges involved in the administration of international criminal justice. The authors examine, among other issues, the role of the defense during the different stages of international criminal proceedings, the key aspects of defense work which seek to ensure the accused's right to a fair trial, professional ethics, the United Nations Residual Mechanism for International Tribunals, and post-conviction remedies and issues relating to those serving prison sentences."

"Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa dan Tionghoa. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 tertulis "Masih tetap berlaku segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar", artinya hal ini berlaku sebelum 17 Agustus 1945 karena di tahun setelah kemerdekaan RI telah banyak perubahan hingga tahun 1946, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda tidak berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordansi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia.Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No.23 dan berlaku Januari 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia-Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan undang undang dasar ini. BW Hindia-Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia."