Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini meneliti karakteristik literatur sitiran dan sebaran subjeknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan bibliometrika, yaitu analisis sitiran. Objek penelitian adalah sitiran yang ada dalam literatur tentang Sukarno dari tahun 2011-2015, dengan jumlah sitiran 1818 sitiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judul monograf, Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia paling sering disitir, sedangkan Serials yang paling banyak disitir adalah Kompas Surat Kabar , Ekonomi dan Masyarakat Jurnal dan Tempo Majalah . Berdasarkan pada kepengarangan, Sukarno dan Cindy Adams paling banyak disitir. Usia literatur sitiran paling banyak ada di rentang waktu 0 ndash; 10 tahun. Penggunaan literatur berbahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Sedangkan Penerbit yang paling disitir adalah Kompas Gramedia dan Ombak. Karya Sukarno yang paling sering disitir adalah Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1 dan Sarinah. Sebaran Subjek sitiran mayoritas berada di kelas 900 Geografi dan Sejarah dan kelas 300 Ilmu Sosial .

---

ABSTRACTThis thesis examines the characteristics of the citation literature and the distribution of the subject. Research method using bibliometrika approach, that is citation analysis. The object of the research is the citation provided in the literature on Sukarno from 2011 2015, with the number of 1818 citations. The results show that the title of the monograph, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia is most cited, while the most cited Serials are Kompas Newspapers , Ekonomi dan Masyarakat Journal and Tempo Magazine . Based on authorship, Sukarno and Cindy Adams are most cited. The age of citation literature is at most in the period of 0 10 years. The usage of literature in Bahasa Indonesia more frequent than the English and Dutch. While the most cited Publishers are Kompas Gramedia and Ombak. Sukarno 39 s most frequently cited work is Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1 and Sarinah. The majority of citation subjects are in the class 900 Geography and History and class 300 Social Sciences "

"Kepala negara adalah representasi bangsa. Karenanya, setiap kepala negara memiliki keistimewaan untuk diabadikan, baik pada sebidang kanvas maupun selembar foto secara resmi. Lukisan potret menjadi piliha yang menarik, tidak hanya berfungsi sebagai penghias dinding istana, tetapi juga memiliki fungsi lainnya yang bersifat sosial maupun personal. Pada era Presiden Sukarno terdapat jabatan pelukis istana. Setelah era berganti, tradisi itu tidak lagi ada. Istana akhirnya memesan lukisan-lukisan potret pada tiga pelukis potret di luar istana: IB Said, Soetarjo, dan Warso Susilo. Artikel tentang riwayat para pelukis istana telah ditulis dalam sebuah buku dan artikel, namun tidak dengan ketiga pelukis ini. Padahal mereka melukis wajah para kepala negara sejak 1960-an hingga dekade pertama 2000. Artikel ini ingin membahas keberadaan dan proses kreatif mereka melalui pendekatan sejarah. Di samping itu tulisan ini juga ingin mengetahui sejauh mana nilai-nilai karya yang dihasilkannya. Kesimpulannya cukup mengejutkan, mereka melukis dan mendudukan lukisan potret bukan sebagai karya pribadi. Inilah potret presiden pesanan, dimana pelukis hanya menjalani tugas sebagai instrumen mimetik atas realitas, bukan interpretator: Karya seninya, meskipun bersifat potret formal kepala negara, juga memiliki arti penting bagi wacana politik dan kekuasaan."

"ABSTRAKSecara konstitusional, proses pemilu Presiden 2019 sudah selesai ketika MahkamahKonstitusional menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dan setelah ditetapkanJokowi-Amin sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.Tugas berat menanti pemerintahan Presiden Jokowi-Amin. Persoalan kebangsaan yangkini ada harus segera diatasi, dan bangsa Indonesia masih punya pekerjaan rumah yangharus diselesaikan, antara lain menyatukan masyarakat yang terbelah akibat kontestasipada pemilu lalu. Persoalan di bidang politik yang dinilai perlu segera ditangani adalahperbaikan sistem pemilu, masih, minimnya pendidikan politik, belum komprehensifnyaperaturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasipublik, yang yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawananyang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasiterhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat menggangu tingkat ketangguhanketahanan nasional."

"Bidenomics telah dijadikan agenda yang diunggulkan dalam kampanye Presiden Joe Biden menjelang Pemilihan Presiden pada tahun 2024, dan telah dinyatakan sebagai penyelamat perekonomian Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Meskipun Bidenomics telah dinilai berhasil menciptakan lapangan kerja dan memulihkan ekonomi, tren presidential approval secara keseluruhan terhadap Biden terus menurun. Maka dari itu, artikel ini mengkaji dua area kebijakan Bidenomics untuk menjelaskan fenomena tersebut, yang mana salah satunya yakni perubahan alam, yang relatif baru dalam bidang studi kepresidenan Amerika. Dengan menggunakan data survei mingguan di tingkat agregat dari bulan Januari 2021 hingga Agustus 2023, penelitian ini menguji model di mana issue salience memoderasi hubungan antara performa kebijakan – ekonomi dan perubahan iklim – terhadap presidential approval. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa issue salience tidak memoderasi pengaruh performa kebijakan terhadap presidential approval. Di satu sisi, performa kebijakan ekonomi memiliki pengaruh signifikan secara konsisten terhadap presidential approval, terlepas dari tingkat issue salience. Sementara itu, performa kebijakan perubahan iklim hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap presidential approval jika terdapat combined effect antara issue salience dan performa kebijakan. Artikel ini berargumen bahwa perbedaan pada dampak issue salience terhadap performa kebijakan kedua isu tersebut diakibatkan oleh perbedaan pada konsekuensi ketika kebijakan ekonomi dan perubahan iklim Biden dinilai tidak efektif, serta efek partisan terhadap pandangan masyarakat terkait kedua isu tersebut.

---

Bidenomics has taken center stage to President Joe Biden’s campaign leading up to the Presidential Election in 2024, and has been attributed to the successful post-pandemic economic recovery in the United States. Despite achievements in job creation and economic recovery, overall presidential approval has continued to decline. This paper introduces a new policy domain to the existing American presidential scholarship–climate change. Utilizing weekly aggregate-level data from January 2021 to August 2023, this study tested a model wherein issue salience moderates the association between policy performance–for the economy and climate change–on overall presidential approval. The results suggested that issue salience does not moderate the effect of policy performance on overall approval. The impact of economic policy performance was consistently significant regardless of the level of salience. However, climate change policy performance had a significant impact on presidential approval only in the presence of the combined effect of salience and policy performance. The paper contends that the discrepancy in the impact of issue salience on the policy performance of these two issues stems from the distinct consequences faced by the general American public in their daily lives when they perceive Biden to be ineffective in handling either the economy or climate change. Additionally, due to increasing polarization, public perception of the economy and climate change through partisan lenses further contributes to this variation."

"Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan syarat kepada partai politik harus mendapatkan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam praktiknya, ketentuan ini selalu mengundang kontroversi dan sudah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan menjelaskan secara detail bagaimana pengaturan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia. Kemudian, tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana ambang batas pencalonan presiden menurut putusan mahkamah konstitusi tahun 2022-2023. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, konstitusi hanya mengatur ambang batas kemenangan yang tercantum pada pasal 6 ayat (3). Norma ambang batas pencalonan presiden diatur secara detail pada undang-undang yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan umum seperti UU No.23 Tahun 2003, UU No.42 Tahun 2008, dan UU No.7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan nya selalu menegaskan bahwa norma ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma ambang batas pencalonan presiden memberikan dampak positif kepada sistem pemerintahan presidensial yang kuat.

---

The constitutional amendments that took place from 1999 to 2022 emphasized that Indonesia adheres to a presidential system of government. One way that is often discussed to increase the effectiveness of the presidential government system is to hold elections simultaneously by implementing the presidential nomination threshold which is now regulated in article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections which provides conditions for political parties to obtain a minimum of 20 percent of DPR seats. or 25 percent of valid national votes to be able to nominate candidates for President and Vice President. In practice, this provision always invites controversy and has been repeatedly tested at the Constitutional Court. This article will explain in detail how the threshold for presidential candidacy is set in Indonesia. Then, this article will also analyze the threshold for presidential candidacy according to the decision of the constitutional court in 2022- 2023. This article was prepared using doctrinal research methods. The research results show that the threshold norms for presidential candidacy are not regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the constitution only regulates the victory threshold as stated in article 6 paragraph (3). The threshold norms for presidential candidacy are regulated in detail in laws that regulate the technical implementation of general elections, such as Law No. 23 of 2003, Law No. 42 of 2008, and Law No. 7 of 2017. The Constitutional Court in its decisions always emphasized that the threshold norm for presidential candidacy is an open legal policy and does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court considered that the threshold norm for presidential candidacy had a positive impact on a strong presidential government system."