Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepala negara adalah representasi bangsa. Karenanya, setiap kepala negara memiliki keistimewaan untuk diabadikan, baik pada sebidang kanvas maupun selembar foto secara resmi. Lukisan potret menjadi piliha yang menarik, tidak hanya berfungsi sebagai penghias dinding istana, tetapi juga memiliki fungsi lainnya yang bersifat sosial maupun personal. Pada era Presiden Sukarno terdapat jabatan pelukis istana. Setelah era berganti, tradisi itu tidak lagi ada. Istana akhirnya memesan lukisan-lukisan potret pada tiga pelukis potret di luar istana: IB Said, Soetarjo, dan Warso Susilo. Artikel tentang riwayat para pelukis istana telah ditulis dalam sebuah buku dan artikel, namun tidak dengan ketiga pelukis ini. Padahal mereka melukis wajah para kepala negara sejak 1960-an hingga dekade pertama 2000. Artikel ini ingin membahas keberadaan dan proses kreatif mereka melalui pendekatan sejarah. Di samping itu tulisan ini juga ingin mengetahui sejauh mana nilai-nilai karya yang dihasilkannya. Kesimpulannya cukup mengejutkan, mereka melukis dan mendudukan lukisan potret bukan sebagai karya pribadi. Inilah potret presiden pesanan, dimana pelukis hanya menjalani tugas sebagai instrumen mimetik atas realitas, bukan interpretator: Karya seninya, meskipun bersifat potret formal kepala negara, juga memiliki arti penting bagi wacana politik dan kekuasaan."

"ABSTRAKSecara konstitusional, proses pemilu Presiden 2019 sudah selesai ketika MahkamahKonstitusional menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dan setelah ditetapkanJokowi-Amin sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.Tugas berat menanti pemerintahan Presiden Jokowi-Amin. Persoalan kebangsaan yangkini ada harus segera diatasi, dan bangsa Indonesia masih punya pekerjaan rumah yangharus diselesaikan, antara lain menyatukan masyarakat yang terbelah akibat kontestasipada pemilu lalu. Persoalan di bidang politik yang dinilai perlu segera ditangani adalahperbaikan sistem pemilu, masih, minimnya pendidikan politik, belum komprehensifnyaperaturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasipublik, yang yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawananyang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasiterhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat menggangu tingkat ketangguhanketahanan nasional."