Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan terkait ketentuan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang juga sekaligus menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Namun, kekuatan hukum tersebut masih saja diabaikan oleh kekuatan politik yang justru merupakan perwujudan dari machtstaat. Hal ini terbukti dalam ketentuan mengenai mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Putusan MK terkait impeachment, dapat diabaikan oleh mekanisme impeachment di MPR. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu kepada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atas berbagai literatur yang terkait dengan teoriteori dan asas-asas hukum. Sumber-sumber hukum yang dipakai dalam studi kepustakaan ini meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data dikumpulkan dengan cara melakukan pencarian, sistematisasi dan analisa terhadap tulisan-tulisan yang terkait dengan permasalahan yang tengah diteliti. Berbagai data itu kemudian dianalisa secara yuridis analitis. Tulisan ini bertujuan untuk memahami mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 dan merumuskan mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden yang baru, yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

---

Indonesia is a rechtstaat (rule of law). Assertion related provisions, contained in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 in Article 1 paragraph (3) who also confirmed that Indonesia is not a country on the basis of sheer power (machtstaat). However, the power of the law still ignored by political power is precisely the embodiment of machtstaat. This is evident in terms of the mechanics of impeachment of President and/or Vice President of the Section 7A and 7B 1945. Decision of the Court related impeachment, impeachment mechanism can be ignored by the MPR. Method of approach used in this paper is normative method, that is by doing research that refers to the juridical aspects.

This method is done through the study of literature (library research) on the literature related to theories and principles of law. Legal sources used in the study of this literature include: primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials. The data were collected by way of doing a search, systematization and analysis of writings on the issues being studied. A variety of data was then analyzed by juridical analytically.

This paper aims to understand the mechanism of impeachment of the President and/or Vice President under the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and formulate the new impeachment mechanism of President and/or Vice President, which is according by the rule of law."

"Tesis ini membahas tentang Penerapan Peraturan Presiden Bersifat Mendesak Yang Ditentukan Oleh Presiden Untuk Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistim Hukum Nasional (Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keberadaan peraturan presiden jika merujuk pada UUD 1945 tidak disebutkan secara langsung, yang ada hanya peraturan pemerintah sebagai produk eksekutif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur materi muatan perpres yaitu materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, dan materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Namun dengan adanya Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah meniadakan tahapan penyusunan peraturan presiden yaitu pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK) dan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Hasil dari penelitian tesis ini adalah Presiden mempunyai kewenangan membentuk peraturan presiden yang berasal dari delegasi kewenangan atau atribusi kewenangan. Beberapa contoh peraturan presiden yang dibentuk berdasarkan Pasal 66, ternyata tidak implementatif dan menimbulkan kegaduhan publik, sehingga status Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014 dalam sistim hukum nasional, tidak tepat secara ilmu pengetahuan perundang-undangan, asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta RPJM ke-3 (2015-2019) bidang hukum.

---

This thesis discusses the Application of Urgent Presidential Decree Predefined By President To Governance Needs In The National Legal System (Based On Article 66 of Presidential Decree Number 87 Year 2014 On The Implementation of Law Number 12 Year 2011 About The Establishment of Legislation). The existence of the presidential decree refers to 1945 is not mentioned directly, there is only government regulation as the executive products. The Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation has been set the material content of presidential decree which are material that was ordered by the Act, material to carry out government regulation, and materials to carry out the implementation of governmental power. Under the Article 1 point 1 of Law No. 12 year 2011, the formation of legislation consists of planning, arrangement, discussion, approval or establishment and promulgation. However, the presence of Article 66 of Presidential Decree Number 87 Year 2014 on the Regulation on the Implementation of Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation has excluded the sequences of presidential decree arrangement, which are not forming inter-ministerial committee and / or inter non-ministerial (PAK) and processing of harmonization, rounding and stabilization of conception. The results of this thesis shows that president has the authority to form a presidential derived from the delegation of authority and the authority of attribution. Few examples of the presidential decree which was established by the provisions of Article 66 shows that it is not implementable and it causes a public outcry, so that the position of Article 66 of Presidential Decree No. 87 year 2014 in the national legal system is not appropriately fit to the science of laws and regulations, principles of formation and substance of the legislation and the 3rd Development Plan (2015-2019) of the legal field."

"ABSTRAKTesis ini meneliti karakteristik literatur sitiran dan sebaran subjeknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan bibliometrika, yaitu analisis sitiran. Objek penelitian adalah sitiran yang ada dalam literatur tentang Sukarno dari tahun 2011-2015, dengan jumlah sitiran 1818 sitiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judul monograf, Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia paling sering disitir, sedangkan Serials yang paling banyak disitir adalah Kompas Surat Kabar , Ekonomi dan Masyarakat Jurnal dan Tempo Majalah . Berdasarkan pada kepengarangan, Sukarno dan Cindy Adams paling banyak disitir. Usia literatur sitiran paling banyak ada di rentang waktu 0 ndash; 10 tahun. Penggunaan literatur berbahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Sedangkan Penerbit yang paling disitir adalah Kompas Gramedia dan Ombak. Karya Sukarno yang paling sering disitir adalah Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1 dan Sarinah. Sebaran Subjek sitiran mayoritas berada di kelas 900 Geografi dan Sejarah dan kelas 300 Ilmu Sosial .

---

ABSTRACTThis thesis examines the characteristics of the citation literature and the distribution of the subject. Research method using bibliometrika approach, that is citation analysis. The object of the research is the citation provided in the literature on Sukarno from 2011 2015, with the number of 1818 citations. The results show that the title of the monograph, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia is most cited, while the most cited Serials are Kompas Newspapers , Ekonomi dan Masyarakat Journal and Tempo Magazine . Based on authorship, Sukarno and Cindy Adams are most cited. The age of citation literature is at most in the period of 0 10 years. The usage of literature in Bahasa Indonesia more frequent than the English and Dutch. While the most cited Publishers are Kompas Gramedia and Ombak. Sukarno 39 s most frequently cited work is Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1 and Sarinah. The majority of citation subjects are in the class 900 Geography and History and class 300 Social Sciences "

"ABSTRAKJaminan perlindungan kebebasan beragama telah diberikan oleh Pasal 29 UUD 1945 yangberlaku pada 18 Agustus 1945 yang dinyatakan berlaku lagi dengan setelah Dekrit Presiden Juli1950, Pasal 18 Konstitusi RIS, Pasal 18 UUDS 1950, dan Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 Iayat (1), Pasal 29 (2) 1945 Amandemen jo Pasal 22 ayat (1 dan 2) UU No. 39 tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, meski demikian masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusiayang terkait dengan kebebasan beragama, baik yang dilakukan oleh individu, kelompokmasyarakat dan/atau negara. Semangat keberagamaan inipula yang mendasari perjuangan bangsauntuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, menyusun normanormakehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya penting sekali menjaga agarkebebasan beragama benar-benar dapat diimplementasikan di Indonesia. Menempatkan agamadibawah supremasi negara melalui pemberian pengakuan dan pengingkaran terhadap suatuagama, kenyakinan dan kepercayaan yang dianut masyarakat merupakan kesalahan yang harusdiluruskan dengan memperbaiki dan mensinkronkan peraturan-peraturan perundang-undanganagar sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah dapatlebih cermat dan tepat dalam mengambil kebijakan baik preventif maupun represif dalammenjaga kerukunan beragama dalam kerangka menegakkan dan menenuhi kebebasan beragamadi Indonesia.

---

ABSTRACTThe guarantee for the protection of religious freedom has been granted by the 29th Article ofUUD 1945 in effect on August 18, 1945, which has been declared to be validated again, after theDekrit Presiden (Presidential Decree) of July 1950, 18th Article of the Constitutional RIS, 18thArticle of the constitution, and E verse (1 and 2) of the 28th Article, I verse (1) of the 28thArticle, 29th Article (2) 1945 verse (1 and 2) 22nd Article of the jo Amendment of UU No. 39year 1999 on Human Rights, yet there were still many violations on human rights related toreligious freedom, whether it was committed by individuals, community groups and/or state.This diversity was also the spirit which underlies the national struggle to seize and defend theindependence, to complete the independence, to develop the norms for the life of the nation andthe state. Therefore, it is important to ensure that religious freedom can truly be implemented inIndonesia. placing religion under the supremacy of the state through the recognition grants anddenial to any religion, faith and beliefs of the society is a mistake which must be straightened toimprove and synchronize the rules of legislation to conform with the spirit of Pancasila and UUD1945. Thus, the government can be more careful and precise in taking both preventive andrepressive policies to maintain harmony of the religions in order to uphold and demand forreligious freedom in Indonesia."

"Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan, khususnya karena pengangkatan Jaksa Agungnya yang merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai Bagaimanakah hak prerogatif Presiden dalam sistem presidensial berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden, pembatasan kekuasaan Presiden terhadap independensi kekuasaan penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa Agung, dan kedudukan yang tepat kejaksaan dalam doktrin pembagian atau pemisahan kekuasaan trias politica. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan kualitatif wawancara. Hak Prerogatif Presiden dalam sistem presidensial pada prinsipnya berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden, hal ini dapat dimengerti bahwa Jaksa Agung adalah pemegang kekuasaan tertinggi penuntutan, fungsi penuntutan merupakan tugas Negara untuk membela rakyat atau kepentingan publik, maka dikaitkan dengan hubungan Presiden dan Jaksa Agung, maka pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung adalah bagian dari hak prerogatif Presiden yang perlu dibatasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pembatasan kekuasaan Presiden berhubungan independensi kekuasaan penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa Agung, agar tidak mengintervensi proses hukum presiden di batasi oleh konstitusi. Berkaitan dengan kedudukan yang tepat kejaksaan dalam doktrin pembagian atau pemisahan kekuasaan trias politica,maka organ kekuasaan yang sekiranya tepat untuk mewakili tugas di mewakili kepentingan publik di bidang penegakan hukum adalah eksekutif atau Presiden dengan membawahi Jaksa Agung. oleh karena kejaksaan sudah tepat berada dalam ranah kekuasaan eksekutif.

---

Attorney of the Republic of Indonesia is implementing a state institution of state power in the prosecution elected by and responsible to the President. The Attorney General as the state agency that implements state power in the prosecution must carry out its functions, duties and authority as an independent or an independent, free from the influence of government power and influence of other powers. Fears of intervention from the executive power to institute prosecution, especially since the appointment of Attorney glory that is the prerogative of the President. The issues discussed on How the President's prerogative in a presidential system with a mechanism related to the appointment and dismissal of the Attorney General by the President, the limitation of presidential powers to the independence of prosecution powers possessed by the Attorney General, and the exact position of prosecutor in the division or separation of powers doctrine of trias politica.

In this paper the author uses the method of normative approach and qualitative approach to the interview. Prerogative of the President in a presidential system, in principle, related to the mechanism of appointment and dismissal of the Attorney General by the President, it is understandable that the Attorney General holds the highest authority of the prosecution, the prosecution function is a duty to defend the people of the State or public interests, it is associated with relations of President and Attorney General, the appointment and dismissal of the Attorney General is part of the prerogative of the President who needs to be limited by first obtaining the consent of the House of Representatives.

Restrictions related to the independence of the powers of the President possessed the power of prosecution by the Attorney General, in order not to intervene in the legal process limited by the constitutional president. Related to the proper position of prosecutor in the division or separation of powers doctrine of trias politica, the organ of power in which if the right to represent tasks in representing the public interest in the field of law enforcement is the executive or the President to supervise the Attorney General. because the prosecutor has the right to be in the realm of executive power."

"Tesis ini membahas tentang peran UNHCR dan IOM dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi dilihat dari segi kedaulatan negara, kepentingan nasional dan analisa SWOT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang di dalamnya memuat ketentuan masalah HAM tetapi juga menegakkan peraturan perundangan, prosedur, dan asas selective policy keimigrasian Indonesia.

---

This thesis discusses the role of UNHCR and IOM in the handling of asylum -seekers and refugees in terms of state sovereignty national interest, anti SWOT analys. The study was a qualitative study with data collection through in -depth interviews, library research, and observation.

The results suggest that Indonesia as a souvereign state issued a Presidential Decree that regulates the handling of asylum seekers and refugees in Indonesia describing the conditions in which human rights issues but also enforce laws and regulations, procedures, principle Indonesian and selective immigration policy."

"Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki DPD hanya bersifat subordinatif terhadap DPR. Permasalahan ketimpangan kewenangan tersebut tidak hanya terjadi dalam legislasi dan pengawasan, namun juga terhadap keterlibatan DPD dalam proses pemberhentian Presiden. Di dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana keterlibatan DPD dalam proses pemberhentian Presiden di dalam UUD 1945

---

As a second chamber, DPD should have a fundamental role in the democratic process in Indonesia. Born from the spirit of reform, the DPD should be able to voice the aspirations, as a regional representation, at the center level. However, it is contrary due to the institutional design of DPD in the 1945 Constitution that does not reflect it. Based on the authority of DPD in 1945 Constitution, DPD is merely subordinate to DPR as a first chamber. The problem is not only in legislation and supervision authority, but also in the involvement of DPD in the process of presidential impeachment. In this study, the author will explain how the involvement of DPD in the process of presidential impeachment in 1945 Constitution."