Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"We use more than 100 000 chemicals in our daily lives to promote health, treat disease, facilitate transportation, use in industrial processes, grow food and access clean water. While these developments have improved human lives, many of these compounds ultimately end up in our seas and oceans where they represent a threat to marine life, ourselves and our continued use of the oceans to treat our waste, provide us with food and offer us recreation. Many of the pollution problems of previous decades seem to have been resolved, in the developed world, or at least managed to minimise their environmental impacts. However, despite treatments being available that reduce their damaging qualities, a potent mixture of toxic compounds enter the marine environment every day along with other potentially harmful additions including heat, noise and light and non-native species. The question thus arises: is pollution a problem that has really been solved? How well are we managing traditional pollutants? What are the challenges we still face today? What are the upcoming marine pollution challenges that face society? This volume describes the different marine pollutants, the science behind measuring their ecological impacts and how they are monitored in the environment, including traditional and new management approaches. This is an up-to-date account of marine pollution within the broad ecological and social context of a growing, technologically advanced, global population."

"ABSTRAKNama : Mifta RahmizaProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Konsentrasi PM2,5 dalam Rumah dan Asma Pada Ibu Rumah Tangga diPemukiman sekitar Industri Semen Kecamatan KlapanunggalKabupaten Bogor Tahun 2018Pembimbing :Dr. R. Budi Haryanto SKM., M.Kes., M.Sc.Asma merupakan penyakit inflamasi peradangan kronik saluran napas. Asmatermasuk penyakit dengan fatalitas yang rendah namun kasusnya cukup banyakdijumpai di masyarakat. WHO memperkirakan 100-150 juta penduduk dunia menderitaasma dan akan terus bertambah sebesar 180.000 orang setiap tahunnya. Asma pada usiadewasa dapat disebabkan oleh polusi udara. Ibu rumah tangga yang tinggal dipemukiman sekitar industri semen serta menghabiskan sebagian besar waktunya didalam rumah dengan berbagai aktivitas rumah tangga berisiko terpapar polutanpartikulat PM2,5 . Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan konsentrasiPM2,5dalam rumah dan asma pada ibu rumah tangga di pemukiman sekitar industrisemen Kecamatan Klapanunggal. Penelitian menggunakan studi cross-sectionalyangdilaksanakan pada April-Mei 2018. Jumlah sampel sebanyak 110 ibu rumah tanggadengan metode simple random sampling. Rata-rata konsentrasi PM2,5dalam rumahsebesar 50,5 ? g/m3. Ditemukan sebanyak 30 ibu rumah tangga menderita asma. Hasilpenelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara konsentrasiPM2,5dalam rumah dan asma pada ibu rumah tangga di pemukiman sekitar industrisemen Kecamatan Klapanunggal, namun terdapat satu variabel konfounding, yaitulubang asap dapur dimana p=0,013; OR= 3,52 1,38-8,93 . Penelitian inimengkonfirmasi bahwa terdapat hubungan antara konsentrasi PM2,5dalam rumah danasma pada ibu rumah tangga yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik rumah, sumberpolutan dalam rumah, serta faktor individu tertentu. Perlu dilakukan pengendalian risikodengan pengaturan ventilasi untuk pertukaran udara, tidak merokok di dalam rumah,tidak menggunakan bahan bakar berisiko, tidak menggunakan obat nyamuk bakar, sertapengendalian status obesitas.Kata kunci:Polusi udara dalam ruang, PM2,5, Asma

---

ABSTRACTName Mifta RahmizaStudy Program Public Health SciencesTitle PM2,5 Consentrations in Home and Asthma on Housewives atSettlements around Cement Indusrty Klapanunggal sub DistrictBogor Regency 2018Consellor Dr. R. Budi Haryanto SKM., M.Kes., M.Sc.Asthma is a chronic airway inflammatory disease inflammation . Asthma is adiseasewith low fatalities yet the case is quite common in the society. WHO estimates 100 150million people of the world suffer from asthma and will continue to grow by 180,000people every year. Asthma in adulthood can be caused by air pollution. Housewiveswho live in settlements around the cement industry and spend most of their time in thehome with various household activities is at risk of exposure to particulate pollutants PM2.5 . This study aims to identify the relationship between PM2.5 concentrations in thehome with asthma on housewives at settlement around cement industry Klapanunggalsub District. The study used a cross sectional study conducted in April May 2018. Thesample size is 110 housewives with simple random sampling method. The averageconcentration of PM2.5 in the house is 50.5 g m3. Found as many as 30 ofhousewives suffered from asthma. The result showed no significant correlation betweenPM2.5 concentration in house with asthma on housewife at settlement around cementindustry Klapanunggal sub district, but there is still one confounding variable, that iskitchen smoke hole where p 0.013 OR 3.52 1.38 8.93 . This study confirms thatthere is a relationship between PM2.5 concentrations in the home and asthma onhousewives who are affected by the physical environment of the home, the source ofhome pollutants, as well as certain individual factors. Risk control is required withventilation arrangements for air exchange, non smoking within the home, no use ofrisky fuels, no use of mosquito coils, and controlling the obesity status.Keywords Indoor air pollution, PM2.5, Asthma"

"Pencemaran air yang marak terjadi di Indonesia menyebabkan hak atas air di Indonesia terancam karena berakibat pada perubahan kualitas air dan penurunan kualitas daya guna, hasil guna, daya dukung, daya tampung sumber daya air, dan produktivitas. Pencemaran air yang dibiarkan terus menerus akan berakibat kepada kerusakan kingkungan. Maka dari itu, tindakan pemulihan sebagai salah satu bentuk pengendalian pencemaran air perlu dilaksanakan agar kualitas air dapat kembali ke kondisi semula. Pemulihan mutu air pasca kasus pencemaran air di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UUPPLHH dan PP 22/2021. Meskipun sudah diatur, pemulihan mutu air di Indonesia belum memiliki kerangka kebijakan yang optimal. Hal tersebut disebabkan belum terdapat peraturan/kebijakan yang dapat dijadikan dasar untuk penegakan pemulihan mutu air yang efektif. Sementara itu, Amerika Serikat melalui CERCLA, OPA, serta 40 dan 43 Code Federal Regulation, telah memiliki kerangka regulasi yang mengatur secara jelas ketiga aspek dalam pemulihan, yaitu Amerika Serikat telah memiliki regulasi yang jelas. Dari sisi kebijakan, baik OPA maupun CERCLA telah mengatur dokumen kebijakan yang menjadi panduan pelaksanaan pemulihan di Amerika Serikat, kelembagan yang berwenagn melaksanakan pemulihan, yaitu Trustees dan Team Respons, serta sisi prosedur pelaksanaan pemulihan yang dibagi menjadi tiga, yaitu Removal Actions, Remedial Actions, serta Restoration.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang akan menguraikan analisis mengenai kerangka regulasi pemulihan mutu air di Indonesia dan di Amerika Serita serta merefleksikan regulasi yang terdapat di Amerika Serikat dan menganalisis potensi serta tantangan apabila Indonesia akan menerapkan regulasi tersebut.

---

Water pollution that is rife in Indonesia has threatened the right to water in Indonesia because it has resulted in changes in water quality and a decrease in the quality of usability, usability, carrying capacity, the capacity of water resources, and productivity. Water pollution that is allowed to continue will result in environmental damage. Therefore, recovery measures as a form of water pollution control must be implemented so that water quality can return to its original state. Recovery of water quality after cases of water pollution in Indonesia has been regulated in various laws and regulations, including UUPPLHH and PP 22/2021. Even though it has been regulated, Indonesia's water quality restoration does not yet have an optimal policy framework. This is because no regulations/policies can be used as a basis for effective enforcement of water quality restoration. Meanwhile, through CERCLA, OPA, and Code Federal Regulations 40 and 43, the United States already has a regulatory framework that clearly regulates the three aspects of recovery; namely, the United States already has precise regulations. From a policy standpoint, both OPA and CERCLA have regulated policy documents that guide the implementation of recovery in the United States, the institutions authorized to carry out recovery, namely Trustees and Response Teams, as well as the procedure for carrying out recovery, which is divided into three, namely Removal Actions, Remedial Actions, and Restoration. This research is a normative juridical research that will describe an analysis of the regulatory framework for restoring water quality in Indonesia and the United States, reflect on existing regulations, and analyze the potential and challenges if Indonesia implements these regulations."

"Tulisan ini menunjukkan interpenetrasi antara Amaterasu Oomikami dan lingkungan dalam pemikiran orang Jepang. Perlindungan terhadap lingkungan sebagai produk interpretasi dengan kebudayaan Jepang dalam hubungan timbal balik adalah berdasarkan klasifikasi: yang normatif - yang nyata; yang sakral - yang profan; dunia gaib - dunia nyata. Sistem penggolongan merupakan produk dari pengetahuan orang Jepang memandang lingkungannya: golongan yang dalam (uchi) - yang luar (soto/yoso). Penggolongan ini dan atributnya menjadi ciri pembeda antara yang dalam dengan yang luar. Perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan yang kotor. Pelanggaran terhadapnya dikenai sangsi. Orang Jepang menjaga lingkungannya sebagaimana pola tindakan mereka menjaga kuil Shinto (jinja) dan kuil budha (tera). Tindakan manusia yang murni adalah menjaga lingkungan sedangkan tindakan yang kotor adalah yang patut dihindari. Pandangan orang Jepang terhadap lingkungannya terkait dengan keyakinan keagamaan yang primordial yaitu Amaterasu Oomikami sebagai leluhur dari leluhur kaisar Jepang. Keyakinan terhadap yang sakral sebagai yang menyelimuti kehidupan masyarakat Jepang menanamkan kesadaran kolektif setiap individu dan kelompok dalam jenjang lokal, daerah, dan negara. Kesadaran kolektif atau solidaritas dalam diri orang per orang disosialisasikan melalui dan dalam institusi sehingga menghasilkan konfirmitas antara orang per orang dan orang dengan lingkungannya. Metode interpretif menggunakan pendekatan simbolik menghasilkan pemahaman bahwa Amaterasu Oomikami dan lingkungan merupakan satu sistem hubungan dalam kebudayaan Jepang dimana satu sama lain saling terkait melalui seperangkat nilai dan tindakan.

---

The article indicate the interpenetration between Amaterasu Oomikami and environment within the Japanese thought. The protection of environment as a product of interpretation of Japanese culture in reciprocal relation is categorized by: the normative - the real; the sacred - the profane; supranatural world - human world. The system classification is the product of knowledge from the Japanese way in seeing the world based on the classification of the inside (uchi) - the outside (soto/yoso). This classification and its attributes produce differentiation between the inside - the outside. The environment destruction is considered as disgrafuk and dirty action. Any violation should be given sanctions. The Japanese watch over their environment by following the pattern of jinja and tera maintainance. The purity of human behaviour is to protect the environment whilst dirty actions should be avoided. The Japanese view the environment in relevant to the religious belief as primordial as Amaterasu Oomikami the great ancestor of Japanese tenno. The belief in the sacred enfolds the life of the Japanese to nurture collective consciousness in every individual and groups in local, prefecture and nation-state hierarchically. Collective consciousness or solidarity in individuals is socialized by and within institutions in order to produce confirmity among individuals and with the environment. Interpretive method with symbolic approach produce the understanding of Amaterasu Oomikami and the environment as a system of relations in Japanese interpenetrated in the culture through a set of values and actions."

"Berkembangnya sektor industri di negara kita, selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif terutama terhadap lingkungan berupa pencemaran air karena merkuri. Salah satu kota yang berpotensi mengalami pencemaran air adalah Kota Pontianak. Hal ini disebabkan antara lain karena Kota Pontianak merupakan salah satu lokasi penambangan emas.Polutan merkuri di Pulau Kalimantan diperkirakan sebesar 61 ton setiap tahunnya untuk kegiatan penambangan emas skala kecil dan berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Tanjungpura pada Bulan Agustus 2000 diketahui bahwa kandungan merkuri di sepanjang Sungai Kapuas dan anak-anak sungainya, serta pada biota sungai (beberapa jenis ikan), dan pada contoh air PDAM telah melebihi ambang batas. Pencemaran tersebut perlu ditangani serius karena Sungai Kapuas sampai saat ini berfungsi sebagai bahan baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai besarnya pajanan merkuri dalam rambut masyarakat Kota Pontianak. Disamping itu untuk mempelajari hubungan karakteristik responden (umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama tinggal) serta kebiasaan makan ikan dengan kadar merkuri dalam rambut.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder dari hasil studi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Penyehatan Air Ditjen P2M & PL tahun 2000, dengan rancangan Cross Sectional, populasi adalah masyarakat Kota Pontianak pelanggan PDAM. Sampel adalah kepala keluarga / anggota keluarga; umur minimal 15 tahun; tinggal minimal 1 tahun: bersedia diambil sampel rambut dan urin yang diambil dengan metode klaster sebanvak 240 responden.Hasil penelitian menunjukan rata-rata kadar merkuri dalam rambut responden 0,9512 µg,/g (95% CI: 0,4534-1,4490), median 0,2900 µg/g, modus 0,00: µg/g, kadar merkuri terendah 0,00 µg/g dan tertinggi 52,57 µg/g. Sebaran kadar merkuri dalam rambut vaitu sebanvak 79 orang mempunyai kadar merkuri antara 0,00-0,09 µg/g 26 orang > 1,47 µg/g, dan sisanya adalah 0,10-1,30 µg/g.Pada kelompok usia 25 - 34 tahun mempunyai proporsi masyarakat yang rambutnya mengandung merkuri lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Responden yang frekuensi makan ikan setiap hari memiliki proporsi masyarakat yang rambutuva mengandung merkuri lebih besar dibandingkan dengan kelompok frekuensi makan ikan lainnva. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin, pekerjaan, dan lama tinggal di Pontianak dengan kadar merkuri dalam rambut.Melihat kecenderungan peningkatan pencemaran air karena merkuri, maka perlu ditingkatkan kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dengan sektor terkait, melakukan sosialisi / penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya akibat pencemaran merkuri, pemeriksaan kadar merkuri secara berkala baik pada air sungai dan ikannya maupun hasil laut, perlu teknologi altematif yang lebih tepat.Perlu dilakukan penelitian yang serupa pada ?kelompok risiko tinggi? yang dilengkapi dengan mengetahui banvaknya ikan yang dikonsumsi setiap hari (beral) serta pemeriksaan kadar merkuri yang terkandung didalamnva. Metoda lain adalah dengan cara melakukan pemeriksaan kadar merkuri dalam rambut responden sentimeter per sentimeter karena setiap sentimeter helai rambut dapat disamakan dengan kira-kira 1 bulan pemajanan.

---

The development of industrial sector in Indonesia, beside its positive impacts, also generates negative impacts on environment such as mercury pollution in water. Pontianak City is one potential area to be polluted by mercury because, among others, Pontianak City is gold mining location.

Mercury as pollutant in Kalimantan Island was predicted to be present as many as 61 tones each year for small-scale gold mining activity. Study by Tanjungpura University in August 2000 indicated that mercury level along the Kapuas River and its small canals, and in river biotic (several types of fish), as well as in PDAM (Local Office of Drinking Water) water supply had exceeded the accepted limit. This pollution needs to be seriously handled because Kapuas River is main water provider for PDAM of Pontianak City.

This study aims to obtain information on the magnitude of mercury exposure measured in hair mercury level among community of Pontianak City and to understand the relationship between respondent's characteristics (age, sex, working status/job, and length of stay) and fish eating habit with hair mercury level. This study was secondary data analysis from the primary study by Health Office of West Kalimantan and Directorate of Water Hygiene year 2000, employed a cross-sectional design, with community members subscribed to PDAM as population. 240 sample was chosen using cluster method, head/member of a family, minimum age of 15 years old, stay at least 1 year, and willing to participate in hair and urine tests.

The results showed that the average mercury level in hair was 0.9512 µg/g (95 % Cl: 0,4534-1,4490), median 0.2900 µg/g, the lowest mercury level was 0.00 µg/g and the highest was 52.57µg/g. The distribution of hair mercury level was 79 respondents had 0,00-0,09 µg/g, 26 respondents had > 1,47 µg/g and the rest had 0,10-1,30 µg/g mercury level.

The age group of 25-34 years old had greater proportion of respondents with higher level of hair mercury compared to other age ranges. Respondents who eat fish daily had higher proportion of high hair mercury level compared to other frequency of fish eating.

There is no relationship between sex, working status / job, and length of stay in Pontianak with hair mercury level.

Observing the increasing trend of water mercury pollution, the collaboration between Health Office of West Kalimantan and other related sectors needs to be improved, as to provide socialization / education to the community members on the dangers of mercury pollution, routine mercury level check both in the river and fish:, and needs more appropriate alternative technology.

There is a need to conduct similar research among "the high risk group" including the documentation on how many fish eaten daily (in weight) as well as checking its mercury content. Other method is by examining mercury level in hair centimeter by centimeter because each centimeter of hair shaft equals to a month exposure."

"DKI Jakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang sangat diminati oleh banyak investor haik asing maupun nasional, untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN). Dalam rangka menarik investasi PMA/PMDN, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan Penanaman Modal, yang terakhir dengan diterbitkannya SK Presiden RI No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, berdasarkan Keputusan tersebut di atas ditetapkan bahwa permohonan persetujuan dan perizinan pelaksanaan Penanaman Modal dilimpahkan kepada Ketua BKPMD atas nama Gubernur sebagai Kepala Daerah. Berdasarkan banyaknya jumlah proyek dan investasi dari perusahaan PMA/PMDN yang umumnya berskala menengah dan besar, penanaman modal di DKI Jakarta secara langsung berdampak positif dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan peluang berwirausaha atau berusaha skala kecil, namun perlu upaya pencegahan dini (preventiv) dengan instrumen-instrumen penataan ruang, AMDAL, penetapan bahan mutu lingkungan ekonomi dan audit lingkungan yang mekanisme pengaturannya dilakukan melalui perizinan pembangunan.Sesuai dengan identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada masalah berbagai paktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan AMDAL di DKI Jakarta. Berdasarkan pada pembatasan masalah, maka masalah yang akan diteliti untuk dipecahkan dan didapatkan jawabannya adalah seberapa jauh hubungan antara peranan BKPMD dengan pelaksanaan kebijakan AMDAL di DKI Jakarta. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk :

1. menjelaskan pertumbuhan PMA/PMDN di DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 1997.
2. menelaah dampak pertumbuhan PMAIPMDN terhadap lingkungan hidup.
3. menganalisis hubungan antara BKPMD dengan tidak efektifnya pelaksanaan AMDAL di DKI Jakarta selama tahun 1993 hingga tahun 1997.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian post facto. Dalam penelitian post facto, peneliti tidak memanipulasi variable babas, lebih tepatnya variabel babas ditentukan terlebih dahulu. Lokasi penelitian lapangan di DKl Jakarta antara lain Kawasan industri Pulogadung, Kawasan Berikat Nusantara, serta lokasi-lokasi lainnya dimana perusahaan PMA/PMDN melakukan kegiatannya dalam berproduksi, sebanyak 15 (lima belas) perusahaan.Analisis kuantitatif untuk pengujian hipotesis penelitian (ha) dilakukan dengan menetapkan variabel penelitian menjadi 3 {tiga) variabel babas yakni kebijakan AMDAL, peranan BKPMD, dan perilaku perusahaan PMA/PMDN serta 1 (satu) variabel terikat yaitu tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL. Adapun 3 (tiga) hipotesis penelitian (ha) untuk diuji berdasarkan koefisien korelasi urutan jenjang Spearman Rho (p), masing-masing adalah:

1. terdapat hubungan antara kebijakan AMDAL dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL, yang ditunjukan oleh angka P= -0,678.
2. terdapat hubungan antara peranan BKPMD dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL. yang menghasilkan angka p = - 0,534.
3. terdapat hubungan antara perilaku perusahaan PMA/PMDN dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan AMDAL, berlandaskan 2 (dua) tolok ukur di mana :
   • perilaku mencerminkan partisipasi, menunjukkan angka p = -0,713.
   • perilaku mencerminkan tekad dan persetujuan, menunjukkan angka p = -0,538.

Penanaman modal di DKI Jakarta pada periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 untuk perusahaan PMA/PMDN, masing-masing mencapai jumlah persetujuan PMA terendah pada tahun 1994 yakni 98 Proyek dengan rencana 1,290,830.20 (Ribu US $) dan jumlah persetujuan PMA tertinggi pada tahun 1996 yakni 294 Proyek dengan rencana investasi sebesar 3,752,123.50 Ribu US $ sedangkan nilai persetujuan PMDN terendah pada tahun 1993 dengan 123 proyek dan jumlah rencana investasi sebesar 7,652.394.10 (Rp. Juta) dan jumlah persetujuan tertinggi PMDN pada tahun 1996 dengan jumlah proyek 193 dan jumlah tertinggi rencana investasi sebesar 16,660,415.60 (Rp. Juta). Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan selama tahun 1997 yakni 345 kasus pencemaran. Jumlah di atas mencerminkan kasus pencemaran lingkungan belum dapat sepenuhnya ditekan agar mencapai jumlah minimal. Kasus pencemaran/kerusakan lingkungan di DKI Jakarta terlihat dengan jelas bahwa kecenderungannya stabil pada Tahun 1993-1994, tetapi pada Tahun 1996-1997 mengalami kenaikan yang drastis, meskipun pada Gambar Grafik 14 dan 15 jumlah investasi mengalami penurunan.Untuk mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mengantisipasi berbagai isu pokok berkaitan dengan masalah lingkungan di DKI Jakarta, telah ditempuh langkah langkah melalui berbagai program yakni melalui Program Kali Bersih (Prokasih), program Penataan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) ini dititik beratkan pada penertiban sumber limbah yang berada didekat badan sungai, seperti penertiban lokasi pembuangan sampah sementara (LPS) dan penertiban MCK gantung di sisi sungai, agar sumber limbah tersebut dapat mengurangi beban limbah di dalam sungai dimaksud, program Penghijauan dan Keindahan Kota, penghijauan taman kota pada jalur jalur jalan, bantaran sungai serta program sejuta pohon oleh Pemerintah Daerah atau juga melalui kerjasama dengan masyarakat setempat balk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu maupun organisasi lainnya. BKPMD DKI Jakarta merupakan salah satu aparatur pembina dan pengawas dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, dengan titik berat tugas dan tanggung jawab pada pengembangan penanaman modal (investasi) utamanya PMA/PMDN, sehingga penanaman modal meningkat dan pengelolaan lingkungan berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai ketetapan perizinan. Tugas dan tanggung jawab BKPMD DKI Jakarta untuk mengembangkan penanaman modal dan pengelolaan lingkungan, sehubungan dengan hal tersebut di atas, BKPMD DKI Jakarta bersama instansi terkait di lingkungan Pemda DKI Jakarta antara lain Bapedalda khusus dalam perianganan AMDAL, menjaga dan menghilangkan berbagai kesan negatif misalnya :

1. proses penyelesaian AMDAL relatif berlarut-larut, sehingga sering terdengar AMDAL menghambat iklim investasi;
2. AMDAL yang semula bertujuan untuk mengendalikan dampak lingkungan, justru hanya dijadikan sebagai persyaratan administratif dalam rangka perizinan;
3. tidak jarang ditemui suatu kegiatan investasi (kegiatan bisnis) yang sudah dilengkapi dokumen AMDAL, namun ternyata terus berlangsung pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan bisnis tersebut.

BKPMD DKI Jakarta berperan di dalam pelaksanaan AMDAL, melalui pemberian izin prinsip PMAIPMDN, pengawasaan di lapangan, juga terlibat di dalam Tim Komisi AMDAL, sehingga mempunyai posisi yang sangat srtategis di dalam penerbitan izin utamanya bagi perusahaan PMA/PMDN yang akan berinvestasi di DKI Jakarta, sesuai dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta bahwa Industri yang diperbolehkan investasi di Jakarta adalah yang tidak membutuhkan lahan terlalu banyak, tidak terlalu banyak menyerap air tanah, tidak menimbulkan polusiltidak mencemarai lingkungan, berteknologi tinggi, dan banyak menyerap tenaga kerja. Dari uraian di atas tersebut dapat dikatakan pertumbuhan PMA/PMDN pada tahun 1997 menurun, sedangkan kasus pencemaran Iingkungan meningkat pada tahun 1997. Untuk itu BKPMD sangat berperan di dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melalui bidang Perizinan dan bidang Pengawasan yang terdapat di BKPMD dan wajib memberlakukan kebijakan AMDAL beriandaskan PP 51/1993 tentang AMDAL dan UU 23/1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga peningkatan jumlah PMA/PMDN dimaksud mestinya setara kemampuan melestarikan lingkungan. Karena BKPMD membina perusahaan yang berpasilitas PMA/PMDN perlu kiranya BKPMD diberikan kewenangan yang lebih luas lagi dalam menindak perusahaan yang mencemari lingkungan, khususnya perusahaan PMA/PMDN, mengingat saat ini telah ada ± 4.000 perusahaan PMA/PMDN yang beroperasi di DKI Jakarta.Untuk selalu terjaganya kelestarian lingkungan utamanya dalam rangka ketertiban pengendalian pencemaran oleh industri dan perorangan, perlu dibentuk polisi lingkungan atau layaknya seperti polisi kehutanan (jagawana) dan polisi pariwisata, yang dapat langsung bertindak di lapangan bila melihat langsung perusahaan yang mencemari lingkungan serta membuang limbahnya dengan sembarangan.

---

Several Factors Which Affect The Implementation Of The EIA Policies In DKI Jakarta (Period 1993-1997)DKI Jakarta is one of the provinces in Indonesia which is very attractive to many investors foreign as well as domestic, to establish and develop their business in the from of Foreign investment/Domestic Investment. To Attract the PMA/PMDN investment the Government issued various policies related to Investment, the latest being the issued various policies related to Investment, the latest being the issuance of the Decree of the President of the Republic Of Indonesia No. 117 Year 1999 re the Second change on the Presidential Decree No. 97 Year 1993 re the Procedures on investment, Based on said Decree it was stipulated that application for approval and the permits for implementation on Investment was transferred to the Chairman of the BKPMD (Regional Investment Coordinating Board) in the name of the Governor as the Head of the Region. Based on the number of projects and investment of PMA/PMDN business which are generally of the medium and large scale, the capital investment in DKI Jakarta directly have a positive impact in the expansion of work opportunities and increase the opportunity to engage in business or do business on small scale, However, it will require early preventive measures through instruments for organizing the space, AMDAL (Environmental Impact Analysis) the decision for the standard quality of the economic environment and environmental audit the mechanism of which is implemented through construction permits.In accordance with the identification of the problem, this research is focused to the problem of several factors which affect the implementation of policies on AMDAL in L'KI Jakarta. Based on the scope of the problem, the problem to be researched for a solution and to obtain the answer on how far is the relationship between the roles of the BKPMD (Regional Investment Coordinating Board) with the implementation of the policies on AMDAL in DKI Jakarta. While this research has the purpose to:

1. Explain the growth the PMA/PMDN in DKI Jakarta in the period 1993 up to and inclusive 1997.
2. Review the impact of the growth of the PMA/PMDN on the living environment.
3. Analyze the relation between the BKPMD with the in-effectiveness of the AMDAL implementation in DKI Jakarta during the years 1993 up to 1997.

The research method used is the post-facto research method. In the post-facto research, the researcher does not manipulate the independent variable, more exactly the independent variable was determined earlier. The location of the field survey was in DKI Jakarta, among others at the industrial estate Pulogadung, the Bonded Zone Nusantara and other locations where the PMA/PMDN business undertake their activities in production, altogether 15 (fifteen) companies.The quantitative analysis to test the research hypothesis (ha) is done determining the research variable into 3 (three) independent variable, that are the AMDAL policies, the role of the BKPMD, and the attitude of the PMAIPMDN companies and 1 (one) dependent variable that is the ineffectiveness in the implementation of the AMDAL policies. The 3 (three) research hypotheses to be tested based on the Spearman Rho (p) sequential level correlation coefficient are:

1. There is a relationship between the EIA policies with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, which is shown by the figure P =-3,678.
2. There is a relationship between the role of the EIA with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, which results in the figure P=-0,534.
3. There is relationship between the attitude of the PMA/PMDN companies with the in-effectiveness in the implementation of the EIA policies, based on 2 (two) measurement standards where:
   • the attitude reflected participation, showing the figure p = -0,713.
   • the attitude reflected commitment and agreement, showing a figure of p =-0,538.

The capital investment in DKI Jakarta in the period 1993 up to and inclusive 1997 for PMA/PMDN, research to lowest level of approval for PMA in 1994 with 98 project and planned investment of 1,290,830.20 (Thousand US$) and the highest PMA approval in 1996 with 294 project with planned investment of 3,752,123.50 (Thousand US$), while the lowest PMDN approval was in 1993 with 123 projects with planned investment of 7,652,394.10 (million Rp.) and the highest PMDN approval in 1996 with 193 project with planned investment of 16,660,415.60 (million Rp.). The existence of pollution and environmental damage during 1997 were 345 cases of environmental pollution could not be suppressed to a minimum. The cases of pollution and environmental damage in DKI Jakarta is clearly evident from the tendency to be stable in the years 1993-1994, but in 1996-1997 suffered a drastic increase, although the graphs 14 and 15 showed that investments suffered a decrease.To overcome the problem of pollution and environmental damage and anticipate several main issues related with the problem of environment in DKI Jakarta, several steps were taken through various programs like Clean River Program (Prokasih), Management of the River Basins Program (DPS), which emphasizes on the orderliness of waste source located close to the river body, like the arrangements of the temporary waste disposal dumps and orderliness of the toilets alongside the rivers, so the waste source can decrease the burden of waste in said rivers, the roads, river banks and the one million tree program by the Regional Government or even through the cooperation with the local community, with certain Non-Government Organizations as well with other organizations. The BKPMD DKI Jakarta is one of the guiding and supervising institutions in the prevention of pollution and environmental damage, with the focus on the task and-responsibility to the development of capital investment (especially PMA/PMDN), so capital investment will increase and the environmental management can be executed as it should be or in accordance with the conditions in the permits. The task and the environmental management, related to the issue above, the BKPMD DKI Jakarta with the other related institutions in the DKI Jakarta Government among others the Regional Environmental Impact Agency (Bapedalda), especially in the handing of the AMDAL, Should maintain erase some negative images like:the process for completing the EIA is relatively dragging on, so it is often heard that the EIA hinder the investment climate; EIA which initially has the objective to control the environmental impact, is just made into an administrative requirement to obtain a permit; it is often discovered that an investment activity which were completed with the EIA documents, but in actuality continues to pollute the environment as a result of the production activities.The BKPMD DKl Jakarta plays a role in the implementation of the EIA through the issuance of the PMA/PMDN principal permit, supervision in the field, also involved in the EIA Committee Team, so it occupies a very strategic position in the issuance of the principal permit for PMA/PMDN businesses which will invest in DKI Jakarta, in accordance with the policy of the land, does not consume to much ground water, does not generate pollution/pollute the environment, high technology and can absorb the labor force. From the analysis above it can be stated that the growth of the PMA/PMDN was declining in 1997, while the case of environmental pollution increased in 1997 for this the BKPMD has an important role to prevent the incidence of environmental pollution through the issuance of permits and supervision found at the BKPMD and should implement the AMDAL policy based on Government Regulation 5111993 re EIA and the law 23/1997 re management of the human environment, so the increase in the number of PMA/PMDN as meant should be equal to capacity of preserving the environment.Because the BKPMD provides guidance to the business enjoying facilities of the PMAIPMDN in should be given more extensive authorization to take actions against companies which are polluting the environment, especially PMA/PMDN companies, considering that at present there are around 4,000 PMA/PMDN companies operating in DKI Jakarta.To always maintain the preservation of the environment especially in the framework to organize the control over pollution by the industry and individuals, it is necessary to form the environmental police or more likely like the forest wardens and the tourist police, who can act immediately in the field if discovering a company which pollutes the environment and through away its waste haphazardly."

"The result of my previous study in alluvial deposits areas (Kabupaten Subang, West Java) has shown the high concentration of nitrogen compounds (ammonium and nitrate) on shallow groundwater. While the presence of nitrogen compounds on groundwater will cause negative impact, especially for human health and water ecosystem. The research project is important to be done, because the permeability of aquifer layer in the research areas {young volcanic deposits) was higher than the alluvial deposits areas. More than 80 percent population in the research areas uses shallow groundwater and springs. They utilized without treatment, while the capability of Municipal Water Corporation to meet their needs is very limited."

"ABSTRAKPenggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor sangat menguntungkan dilihat dari segi ekonomis karena harga jual BBG leblh murah , BBG juga sangat menguntungkan dilihat dari segi polusi udara yang ditimbulkan dbandingkan dengan kendaraan bermotor berbahan bakar premium maupun bahan bakar solar, disebabkan emisi gas buang yang bersih dan sehat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.Namun kendaraan bahan bakar gas masih mempunyai permasalahan yaitu daya yang berkerja belum maksimum (terjadi penurunan daya).Di dalam penelitian ini berupaya untuk menaikkan daya dengan cara modifikasi diameter saluran udara mixer dari 30 mm menjadi 28 mm dan perubahan sudut pancar mixer dari 470 menjadi 54° . Uji coba kendaraan dilakukan di laboratorium dengan metode variasi putaran (Variable Speed ) dari putaran 1000 rpm s/d 4000 rpm.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini Daya efeklif bertambah besar yaitu untuk perubahan diameter sebesar 11,59 hp , sedangkan untuk perubahan sudut daya efektif hanya bertambah sedlkit yaitu 1 hp."