Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai praktek wacana (discourse practice) berita-berita tuntutan reformasi dengan fokus, kasus di RCTI dan SCTV periode 12 s/d 21 Mei 1998 dilakukan dengan penelitian kualitatif atau disebut juga dengan naturalistik atau alamiah (Bogdan & Biklen 1982:3).Disebut penelitian alamiah karena lebih menekankan pada kealamiahan sumber data (Moleong 1996:2).Tujuan penelitian; berupaya mengungkap pola kerja redaksi SCTV dan RCTI dalam melakukan praktek wacana. Kemudian, bagaimana mereka melakukan transformasi aksi tuntutan reformasi ke dalam bentuk berita. Apakah dalam melakukan praktek wacana terjadi pertarungan ideologi dan apakah ada intervensi dalam proses produksi dan konsumsi teks. Dengan menggunakan teori Kritik, tujuannya ialah mengungkap kebenaran kebenaran yang dianggap palsu (false consciousness) dari proses produksi dan konsumsi teks-teks RCTI & SCTV serta kaitannya dengan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. lni disebabkan, kajian praktek wacana ialah telaah tentang proses produksi dan konsumsi yang dilakukan sebuah institusi media (Fairclough 1995:30). Analisis mencakup tingkat teks, praktek wacana dan sociocultural practices. Untuk konteks teks di Iuar teks tertulis-dalam kaitan dengan televisi-juga meliputi aspek audio-visual dan teks yang diucapkan (spoken & written ). Konteks ketiga level ini dihubungkan oleh intertextuality (Fairclough 1995). Penelitian memakai paradigma Kritik (Critical Theory) karena itu metodologinya ialah dialektis dan dialogis yaitu pengembangan diskusi antara peneliti dengan realitas obyek penelitian (Guba & Lincoln 1994:109). Data berasal atas data sekunder, wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dengan meng-copy ulang berita-berita yang telah disiarkan RCTI & SCTV periode 12 s/d 21 Mei 1998. Lalu dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan Ketua DPR/MPR Harmoko (tingkat institutional), societal--aktor reformasi Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan tingkat mahasiswa; Rama Pratama. Observasi merupakan pengalaman subyektif penulis sebagai hasil pengamatan langsung di lapangan dan juga pengamatan langsung atas berita-berita yang disiarkan RCTI & SCTV. Hasil penelitian menyimpulkan; praktek wacana di RCTI & SCTV dalam kondisi tidak siap menghadapi realitas yang berkembang cepat. Konflik terbuka dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti; reporter, redaktur, manajemen dan owner tak terhindarkan terutama pada awal peristiwa 12 Mei 1998. Sikap profesionalisme wartawan dan profesionalisme pemilik sebagai pengusaha, telah mengubah kinerja praktek wacana terutama setelah terjadi penjarahan 14 Mei 1998 sampai peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Hasil penelitian lain menyimpulkan; RCTI & SCTV belum mampu mengungkap realitas aksi reformasi pada Mei 1998 tetapi masih terbatas pada tahap menggambarkan realitas yang sedang berkembang. Karena itu, kebenarannya perlu dipertanyakan. Selain itu, juga disimpulkan; perlu suatu kajian intensif oleh ilmuwan ilmu komunikasi untuk mendiskusikan alat ukur yang dapat dipergunakan menganalisis kaitan teks-teks berita dan penggunaan instrumen audio-visual dalam siaran berita di media televisi."

"This Element argues that after twenty years of democratization, Indonesia has performed admirably. This is especially so when the country's accomplishments are placed in comparative perspective. However, as we analytically focus more closely to inspect Indonesia's political regime, political economy, and how identity-based mobilizations have emerged, it is clear that Indonesia still has many challenges to overcome, some so pressing that they could potentially erode or reverse many of the democratic gains the country has achieved since its former authoritarian ruler, Soeharto, was forced to resign in 1998--Back cover."

"Negara Uni. Soviet yang beberapa waktu lalu bubar (anal 1992) dan sekarang sebagian besar telah bergabung di dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), memiliki penduduk yang terdiri dari 100 lebih kelompok etnis. Heterogenitas penduduk yang dimiliki negara tersebut, telah membentuk daerah-daerah otonom yang dikuasai oleh kelompok etnias tertentu. Usaha pembauran untuk menciptakan "nation building" tidak hanya dalam masa kepemimpinan Gorbachev, tetapi telah berjalan sejak di bawah kekuasaan Stalin dengan Cara migrasi kelompok-kelompok etnis. Proses pembauran itu dilakukan secara paksa atau disebut deportasi, dan dengan motivasi yang berbeda, yaitu selain pembauran dilakukan rusifikasi. Pelaksanaan yang kedua ini menimbulkan kesulitan bagi negara tersebut di kemudian hari. Migrasi berkembang setelah Uni Soviet mengalami perubahan politik dan ekonomi yang drastis di bawah kekuasaan Gorbachev. Perkembangan itu didasari oleh dua faktor penyebab, yaitu alasan ekonomi dan alasan politik atau alasan kedua-duanya. Secara umum banyak beralasan ekonomi, tetapi tidak kurang pula faktor politiknya. Dua faktor tersebut berperan sekali, apalagi keadaan politik dan ekonomi Uni Soviet di bawah Gorbachev hingga terbentuk CIS di bawah Yeltsin sangat labil pula. Masalah-masalah politik yang ada seperti perebutan kekuasaan antar elitepolitik, birokrasi yang rumit dan kebijaksanaan etnis yang tidak dapat dicarikan jalan keluar hingga bubarnya Uni Soviet. Sedangkan masalah ekonomi yang sangat mencolok adalah perubahan sistim ekonomi yang menuju ekonomi babas. Hal ini menimbulkan masalah sendiri, seperti birokrasi yang tidak siap, timbulnya pasar gelap, membumbungnya harga-harga, sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dan lain-lain. Distabilitas politik dan ekonomi di Uni Soviet itu memancing kelompok-kelompok etnis untuk menampilkan eksistensi masing-masing secara politik maupun ekonomi. Bentuknya mulai dari otonomi kekuasaan hingga perbaikan taraf hidup bersama. Migrasi menjadi semacam alternatif yang paling dapat diandalkan untuk memenuhi semua itu. Migrasi yang terjadi tanpa ada koordinasi yang jelas dari pemerintah. Laju migrasi yang tinggi itu berkaitan dalam wujud intra wilayah maupun keluar negeri. Pada kenyataannya migrasi yang diharapkan itu menemui banyak kendala ditempat tujuannya, baik social, ekonomi maupun budaya. Keadaan seperti ini menumbuhkan beberapa alternatif sehagai jalan keluar menanggulangi eksodus migrasi tersebut, akan tetapi kenyataan politik dan ekonomi di CIS menempatkan masalah migrasi terpaksa diambangkan oleh rezim yang berkuasa."

"ABSTRAKDalam penelitian ini, penulis melihat hubungan antara waktu pemilihan umum dan stabilitas politik dengan menggunakan data panel yang berisi data mengenai berbagai macam negara. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara waktu pemilihan umum dengan stabilitas politik setelah penulis mengontrol variabel-variabel ekonomik, demografik, dan institusi lainnya. Jika negara-negara dalam set data yang digunakan penulis digolongkan kepada negara-negara autokratik, semi-autokratik, semi-demokratik, dan demokratik, penulis menemukan bahwa ada korelasi yang positif dan signifikan antara waktu pemilihan umum dengan dengan stabilitas politik negara-negara autokratik. Saat variabel 'faktor spesifik negara' digunakan di dalam model, hubungan antara dua variabel tersebut menjadi tidak lagi signifikan. Penulis percaya bahwa beberapa faktor spesifik dalam sebuah negara, seperti kultur dan tingkat kereligiusan, dapat mempengaruhi stabilitas politik sebelum, saat, dan sesudah waktu pemilihan umum.

---

ABSTRACTThis study examines the relationship between election period and political stability through the use of panel dataset with country level data. The analysis suggests that there is no significant correlation between election period and political stability after controlling for economic, demographic, and institutional factors. When countries are grouped into autocratic, semi-autocratic, semi-democratic, and democratic countries, the author finds that there is a significant and positive correlation between election period in autocratic countries and political stability. Applying country fixed effects into the model reveals that the relationship between election period in autocratic countries and political stability is no longer significant. The author believes that certain country specific factors, such as culture and religiosity, play an important part in the disturbances and violence happening prior, during, and after an election."

"ABSTRAKPeraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 (PP 10/1959) dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang situasi dikeluarkannya peraturan tersebut, yang meliputi, situasi sosial, politik, serta ekonomi secara umum, lalu juga pelaksanaan, dampak yang ditimbulkan, kemudian lalu penyelesaian pelaksanaan peraturan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustukaan berupa studi buku-buku, surat kabur-surat kabar, artikel majalah, hasil-hasil sidang, serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut adalah terkait erat dengan situasi politik, sosial, serta ekonomi di masa sebelum atau pada saat peraturan tersebut dikeluarkan. Dalam pelaksanaannya kemudian menimbulkan berbagai reaksi serta peristiwa yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Reaksi terakhir ini terutama datang dari RRC, karena dalam perkembangannya kemudian, peraturan tersebut berkembang menjadi letupan perasaan anti Cina.

---

"