Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebebasan pengguna internet di dunia maya menjadi cikal bakal munculya Ujaran Kebencian, hoax dan sejenisnya. Diperlukan adanya mekanisme kontrol yang baku. Kehadiran UU ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus Ujaran Kebencian di dunia maya. Disamping itu UU ITE diharapkan dapat membatasi penyebar Ujaran Kebencian, hoax dan sejenisnya. Tujuan dari Tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang kasus Ujaran Kebencian di dunia maya sebagai salah satu kasus tindak pidana di dunia maya yang dibuat oleh pengguna internet dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Undang-undang ITE yang semestinya dapat mengurangi tingginya angka tindak pidana di dunia maya, khususnya Ujaran Kebencian dalam memberikan efek jera, ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini diindikasikan oleh data yang diperoleh dari Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ada tiga masalah yang diungkap dalam penelitian ini; pertama, adanya modus operandi Ujaran Kebencian yang dilakukan pada Pilpres tahun 2019; kedua, model penanganan Ujaran Kebencian pada Pilpres 2019 di Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya; ketiga faktor pendukung penanganan Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan di lapangan yang kemudian dideskripsikan. Pada penelitian ini, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan cara reduksi data (data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasinya (conclusion and verification). Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa pertama adanya modus operandi Ujaran Kebencian pada Pilpres 2019, adanya model khusus penanganan Ujaran Kebencian pada Pilpres 2019 di Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan, ketiga adanya faktor pendukung penanganan Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

---

The freedom of the internet users in cyber has become a root cause of the emergence of hate speech, hoax, and the like. It is compulsory to have standard controlling mechanism. The launching of Information and Electronic Transaction Law is expected to be able to reduce the number of cases of Hate Speech in cyber. Besides, the Information, Electronic Transaction regulation is expected to limit hate speech creators of Hate Speech, hoax and the like. The purpose of this thesis is to gain a decription about Hate Speech cases created by the internet users as one of criminal action cases in the internet in order to maintain law and order in the society. Information and Electronic Transaction Law (ITE) which is expected to be reducing the high rate of criminal actions in the internet, particularly Hate Speech in order to give sanctions, does not affect at all. This is indicted by the factual data gained from Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, for certain years period, experience an increase. Three problems are exposed in this research; first, there is modus operandi of Hate Speech, particularly during the Presidential Election 2019; second, handling model of Hate Speech cases during the Presidential Election 2019 in Subdit Tipid IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya; and supporting factors of Hate Speech handling in Subdit Tipid IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. This research is conducted by qualitative-descriptive where data and facts are gathered based on the findings in the field that are described later. In this research, data sources are determined in a purposive way with data gathering methodology in observation and interview with the research informan, coupled with document analysis. Meanwhile, data analysis are are conducted by data reduction, data display and conclusion and verification. The research finding is the fact that there is a modus operandi of Hate Speech during the Presidential Election 2019, special model of handling Hate Speech during the Presidential Election 2019 in Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, and supporting factors of handling Hate Speech, in Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya."

"Implementasi Manajemen Talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya dinilai belum efektif seperti yang diharapkan sebelumnya. Adapun tujuan diterapkannya manajemen talenta Polri adalah untuk kaderisasi anggota Polisi yang masuk dalam kategori unggul untuk dapat menjadi pimpinan-pimpinan Polri. Data yang didapatkan menyebutkan bahwa terdapat 34 anggota Polri yang terseleksi dan digolongkan unggul untuk menjadi peserta dimana ke-34 anggota ini ditempatkan langsung di 34 propinsi. Mereka adalah anggota yang masuk dalam kategori terbaik pada saat mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) dan menjadi lulusan terbaik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa program manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini bisa terjadi. Pertama, frekuensi program dilaksanakan hanya dua kali dan yang efektif terhitung bahkan hanya satu kali saja karena pertemuan pertama hanya berisi arahan-arahan dan belum masuk materi yang diharapkan. Kedua, faktor ketidak-konsistenan para petinggi Polri dalam menerapkan program-program yang berasal dari Peraturan Kapolri (Perkap). Ketiga, materi yang disajikan hanya materi pengulangan yang bersifat perbaikan (Improvement) dan bukan pengayaan (Enrichment). Penelitian ini membahas alasan mengapa implementasi manajemen talenta Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode wawancara yang diterapkan mengundang beberapa informan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen talenta Polri di Polda Metro Jaya. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam program manajemen talenta. Sementara studi dokumentasi yang digunakan adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan manajemen talenta Polri. Temuan penelitian adalah bahwa manajemen talenta Polri diwilayah hukum Polda Metro Jaya belum efektif meski sudah dikeluarkan Perkap No.3 Tahun 2019 sebagai payung hukum diterapkannya manajemen talenta Polri diseluruh wilayah hukum di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

---

The implementation of Polri Talent Management in the judicial area of Polda Metro Jaya is justified to be ineffective as expected before. The aim of the implementation of Polri talent management is to regenerate police members who are in the category of “excellence” to be leaders in the Indonesian National Police (Polri). Data gained affirm that there are at least 34 Polri members who are shortlisted to be excellent to be included as the participants of talent management program where those 34 members have been placed in the 34 provinces. They are members who are in the category of “excellence” during their school at Police Academy and become the best graduates upon the completion of their studies. There are several factors of the reasons why the talent management program in the judicial are of Metro Jaya is ineffective. First, the program frequency was only twice where the effective one was only once because during the first meeting there was no important contents except information from the Polri leaders. Second, the inconsistencies of the Polri leaders to implement the programs derived from Perkap. Third, the materials presented during the program was only about improvements rather than enrichments. This study discusses the reasons of why the implementation of talent management in the judicial area of Polda Metro Jaya is not effective yet. The approach adopted was qualitative research with the methods of interviews, observations, and documentation study. Interview method was by inviting several informants who play important roles in the administration of talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya. Observation method involved the glancing at the situations having occurred during the program of talent management. Meanwhile, documentation study adopted was by learning important documents to run the talent management program. The research finding lie in the statement that Polri talent management program in the judicial area of Polda Metro Jaya is ineffective yet despite the fact that the program is under the official document of Perkap No.3 year 2019 as the legality to implement Polri talent management program in all judicial areas, including the judicial are of Polda Metro Jaya."

"Kepemilikan senjata api telah menjadi isu penting di kalangan TNI/Polri belakangan ini. Bermula dari tertangkapnya anggota TNI AD yang menyuruh orang untuk membeli senjata api ilegal membuktikan adanya indikasi bahwa senjata api yang bebas dijual diluar berpangkal dari beberapa oknum militer maupun Polri. Pengawasan pendataan kepemilikan senjata api yang bersifat konvensional di DitIntelkam yang sarat dengan prosedur yang berbelit-belit dan panjangnya tahapan yang makan banyak waktu diduga menjadi salah satu faktor penyebab banyak pemilik senjata api enggan untuk meregistrasikan pucuk senjata yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan digitalisasi teknologi informasi dalam upaya mengawasi kepemilikan senjata api untuk mereduksi jumlah kasus-kasus penembakan dengan senjata api yang tidak teregistrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan wawancara kepada informan penelitian dan observasi terhadap proses pengawasan pendataan yang terjadi di DitIntelkam. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa sudah saatnya sistem konvensional yang diterapkan di DitIntelkam Polda Metro Jaya melakukan transformasi besar-besaran dengan basis Teknologi Informasi untuk mengoptimalkan pengawasan pendataan senjata api, khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

---

The ownership of firearms among Army and Police personnel has become an important issue lately. Beginning with the seizure of an ex-army personnel who ordered an unknown individual to buy illegal firearms has empirically proven that are illegally sold out freely come from several personnel members of army and police. The conventional way of controlling data collection of firearms in DitIntelkam which involves some complicated procedures along with long stages and time consuming is presumed to be one of the factors of lots of firearms owners feel reluctant in registering their own firearms. The aim of this research is to describe the use of information technology digitilization in an attempt to control the firearms ownership addressed to reduce the number of shootings using the unregistered firearms. The research method in this reseearch is qualitative describe by involving research informants and observations of controlling data collection in DitIntelkam Polda Metro Jaya. The research finding is that it is the time for DitIntelkam to transform from conventional way to apply the digitilization in the basis of Information Technology to optimalize the control of data collection of firearms, particularly in the DitIntelkam, Polda Metro Jaya.

"

"Sumber Daya Manusia memegang peranan dan fungsi yang signifikan dalam rangka tercapai keberhasilan organisasi termasuk juga erat kaitannya dengan lingkungan kerja dari personel tersebut. Hal ini sejatinya juga yang ada dan terjadi di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Metro Jaya sebagai salah satu unit organisasi pada Kepolisian Daerah Metro Jaya. Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, secara struktural memiliki 2 (dua) Bagian, 6 (enam) Sub Direktorat (Sub Dit) dan 1 seksi sebagai satuan tugas di bawahnya yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab berbeda. Dalam openelitian ini, penulis membatasi objek penelian khusus pada personel yang berdinas pada 6 (enam) Sub Direktorat saja yaitu Sub Direktorat Keamanan Negara (non operasional), Sub Direktorat Harta Benda-Bangtah (non operasional), Sub Direktorat Reserse Mobile-Resmob (operasional), Sub Direktorat Umum-Jatanras (operasional), Sub Direktorat Renakta (non operasional) dan Sub Direktorat Ranmor (operasional). Penelitian ini diselenggarakan untuk mengetahui perbedaan persepsi responden yang merupakan personel Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dengan 3 (tiga) variabel yaitu lingkungan kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja. Lebih jauh, peneliti juga mencoba menguji pengaruh antar variabel tersebut pada responden. Adapun Jenis penelitiannya adalah eksplanatif untuk mengungkapkan perbedaan persepsi responden terhadap variabel penelitian dalam lingkup organisasi yang berbeda serta untuk mengkaji lebih dalam terhadap pengaruh variabel independen maupun variabel dependen yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Populasi penelitian berjumlah 820 orang anggota Polri yang tersebar pada berdinas pada 6 (enam) Sub Direktorat yang ada di bawah Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Pengambilan sampel dilakukan secara kluster random sampling dari personel di masing-masing subdit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi personel Dit Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap variabel yang diteliti tergolong bervariasi namun faktor lingkungan kerja sangat mempengaruhi motivasi kerja dan juga kepuasan kerja. Kepuasan kerja disini pun erat kaitannya dengan motivasi kerja personel. Sehingga seluruh variabel tersebut saling terkait dan berhubungan satu sama lain.

---

The role and function of Human Resources plays a significant role in achieving organizational success, including closely related to the work environment of the personnel. This is similar to what happened to the Directorate of Criminal Investigation at the Metro Jaya Police, which is one of the organizational units within the Metro Jaya Regional Police. Within the work environment of the Directorate General of Criminal Investigation of the Polda Metro Jaya, there are 6 (six) Sub Directorates (Sub Directorates) under it which have different duties, authorities and responsibilities in handling cases of general crimes that occur, including Sub Directorate of National Security (non-operational), Sub Directorate Land Assets (non-operational), Sub Directorate Resmob (operational), Sub Directorat General Crime - Jatanras (operational), Sub Directorate Renakta (non-operational) and Sub Directorate Ranmor (operational). This study aims to identify and analyze the differences in perceptions of Polri members based on the work environment, work motivation on the achievement of job satisfaction in the personnel of the Ditreskrimum Polda Metro Jaya which consists of several organizational units. This type of research uses explanatory research which aims to reveal differences in respondents' perceptions of research variables in different organizational units and examine more deeply the influence of independent and dependent variables formulated in research questions. The research population was conducted on 820 members of the National Police who serve at the Directorate General of Criminal Investigation of the Polda Metro Jaya which consists of 6 (six) Sub-Directorates under it. Sampling was carried out by cluster random sampling from the personnel of each sub-directorate in the Directorate of General Criminal Investigation. The results showed that the perception of the personnel in the Directorate of Criminal Investigation at the Polda Metro Jaya on the variables studied was varied, but the work environment factors greatly influenced work motivation and job satisfaction. Job satisfaction here is also closely related to the work motivation of personnel. So that all of these variables."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan teknis yang diperlukan oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya dalam konteks pengamanan Ibu Kota Negara. Pengamanan Ibu Kota Negara merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan kesiapan serta kompetensi yang tinggi dari aparat kepolisian, khususnya Batalyon Pelopor. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Training Need Analysis (TNA) yang melibatkan kuesioner dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa Batalyon Pelopor secara luas terlibat dalam berbagai tugas pengamanan yang meliputi penanganan ancaman kejahatan intensitas tinggi hingga pengurusan bencana alam. Pelibatan Batalyon Pelopor umumnya berperan dalam mendukung polisi kewilayahan ketika intensitas ancaman mencapai eskalasi yang tinggi. Penelitian selanjutnya membahas pelatihan teknis yang sudah diterima oleh Batalyon Pelopor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan beragam dan meliputi berbagai aspek keamanan. Namun, pelatihan tersebut belum direncanakan secara optimal dan seringkali terkendala oleh tugas mendadak dan keterbatasan fasilitas. Meskipun pelatihan sudah mencakup isu-isu yang tercantum dalam modul pedoman pelatihan yang diterbitkan oleh Foster Police Department, masih ada potensi untuk meningkatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aktual dalam pengamanan Ibu Kota Negara. Dalam analisis ini, penulis menekankan kebutuhan aktual untuk pengamanan Ibu Kota Negara, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan persiapan menghadapi ancaman di masa depan.  Kesimpulannya, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pelatihan teknis dalam pengamanan Ibu Kota Negara oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya. Pelatihan teknis penting mengingat banyaknya pelibatan tugas lapangan bagi Batalyon Pelopor. Berdasarkan analisis, masih suda hada pelatihan yang diberikan sesuai dengan modul pelatihan polisi Foster Police yang menjadi dasar analisis. Namun masi hada pelatihan yang belum diberikan, untuk itu, direkomendasikan untuk memberikan pelatihan yang tidak hanya terkait dengan tupoksi khusus Batalyon Pelopor. Namun, temuan paling penting dalam penelitian ini adalah perencanaan pelatihan harus dilakukan secara matang. Pengembangan dan peningkatan pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan aktual pengamanan Ibu Kota Negara akan memperkuat kesiapan dan kompetensi anggota Batalyon Pelopor dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek keamanan.

---

This research aims to analyze the technical training needs required by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya in the context of securing the National Capital City. Securing the National Capital is a complex challenge and requires high readiness and competence from the police, especially the Pioneer Battalion. In this research, we used a qualitative approach with the Training Need Analysis (TNA) analysis method which involved questionnaires and literature study. The results of the analysis show that the Pioneer Battalion is widely involved in various security tasks which include handling high-intensity crime threats to managing natural disasters. The involvement of the Vanguard Battalion generally plays a role in supporting regional police when the intensity of the threat reaches a high escalation. The next research discusses the technical training that the Pioneer Battalion has received. Research findings show that the training provided is diverse and covers various aspects of security. However, this training has not been planned optimally and is often hampered by sudden assignments and limited facilities. Although the training already covers the issues listed in the training manual modules published by the Foster Police Department, there is still potential to improve the training to suit actual needs in securing the National Capital City. In this analysis, the author emphasizes the actual need for securing the National Capital, improving services to the community, and preparing to face future threats. In conclusion, this research identifies the importance of technical training in securing the National Capital by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya. Technical training is important considering the large number of field assignments involved in the Pioneer Battalion. Based on the analysis, there is still no training provided in accordance with the Foster Police police training module which is the basis of the analysis. However, there is still training that has not been provided, for this reason, it is recommended to provide training that is not only related to the special duties and functions of the Pioneer Battalion. However, the most important finding in this research is that training planning must be done carefully. The development and improvement of technical training that is relevant to the actual needs for securing the National Capital will strengthen the readiness and competence of Pioneer Battalion members in carrying out complex security tasks involving various security aspects."

"Latar belakang penelitian ini adalah Ditlantas Polda Metro Jaya memberlakukan sistem tilang secara digital dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), menggantikan sistem tilang konvensional. Perubahan sistem tilang itu diasumsikan akan berimplikasi pada konfigurasi, fungsi, perilaku, lingkungan dan sistem kerja sumber daya manusia. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda MetroJaya dalam mendukung penerapan ETLE; serta. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan manajemen sumber daya manusia di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam mendukung ETLE. Penelitian ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan dan evaluasi pelayanan ETLE yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian pada Dilantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan kerangka teori perubahan Lewin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan diberlakukannya program penilangan dengan sistem ETLE, maka terjadi perubahan SDM di lingkungan Ditlantas, baik perubahan lingkungan kerja, perilaku SDM, mekanisme tilang, maupun perubahan adanya tuntutan lebih terampil dalam teknologi, informasi, dan komunikasi(TIK). Perubahan tersebut belum menyentuh semua personel dilapangan hanya personel yang mengawaki sistem ETLE yang mengalami perubahan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruri perubahan SDM faktor yang memperkuat (driving forces) nilai- nilai baru (ETLE) dan memperlemah faktor-faktor yang menghambat perubahan (restraining forces).

---

Background of this research is that Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police enforces a digital ticket system with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), replacing the conventional ticket system. The change of ticket system is assumed to affect configuration, function, behaviour, environment, and work system of human resource. Starting from the background, this research aims to identify the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting the implementation of ETLE, and factors affecting the change management of human resource in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police in supporting ETLE. This research will be used as a reference for development and evaluation of ETLE service as organized by Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Qualitative approach was used in this research. Location of the research was in Directorate of Traffic, Metro Jaya Regional Police. Data collection technique was through in-depth interview. Data analysis technique used framework from the theory of change by Lewin. The research shows the result that implementation of the ticket program with ETLE system leads to a change of human resource in Directorate of Traffic, in work environment, human resource behaviour, ticket mechanism, and demand to be more skillful in mastering Communication and Information Technology. The change did not yet reach whole personnel in the field, but only limited to those who supervise ETLE system undergoing the change. Factors affecting the change of human resource are driving forces for new values (ETLE) and restraining forces for the change."

"Tujuan dari Tesis ini adalah untuk menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam penipuan melalui email (Business Email Compromise) yang terjadi, selain juga menganalisis upaya penyidikan dari Unit III Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam melakukan penanganan tindak pidana tersebut dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi Unit III Subdit Cyber Polda Metro Jaya dalam menangani kejahatan dalam tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep yakni cyber crime, konsep sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), teori cyber law, penipuan, teori rutin online activity dan juga penelitian sebelumnya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology). Motif dari para tersangka adalah secara bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dimana secara bersama-sama telah bekerja sama untuk mendapatkan hasil berupa uang dari korban. Unit III Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penanganan tindak pidana dengan menerima laporan dari korban, perintah penyidikan, dan dimulainya penyidikan. Hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan lewat elektronik dalam hal ini email yang kemudian menggunakan jasa perbankan adalah tidak adanya tenaga ahli teknologi yang benar-benar paham.

---

The aim of this thesis ia to analyza the modus operandi carried out by the suspect of business email compromise happened, and to analyze the imvestigative attempt of Unit III Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya in handling the criminal acts. This thesis adopts several concepts and theories of cyber crime, concept of empirical evidence based on Information Electronic Transa Regulation (UU ITE), cyber law theory, deception law, online routine activity and previous research. The method employed is qualitative . Data resource is determined by purposive in interview and observation and document analysis. The research finding indicates that the suspect makes use of information technology, so called Law of Information Technology. The motif of the suspec is the collaboration to reach the goal in the form of money from the victim. Unit III Cyber Distresktimsus.Polda Metro Jaya takes an action in handling the criminal act toward the report from the victim, investigation instruction and investigation inception.The obstacle of investigating to handle this electronic deception throughout electronic mail is the lack of technology experts who deeply understand."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan mengenai fungsi Satuan Tugas Khusus Operasi Madago Raya terkait dengan operasi Madago Raya di Poso, dan upaya preventif untuk menjaga stabilitas dalam gangguan kejahatan terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi satuan tugas khusus terhadap tindak pidana terorisme. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelusuran berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Madago Raya adalah untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah operasi. Penanganan dilakukan dengan mengedepankan kegiatan preventif. Pendekatan lunak yang dilakukan, penggalangan masyarakat dan pembinaan masyarakat, terkait dengan tindakan preventif terhadap kelompok MIT. Operasi Madago Raya dapat berjalan lebih optimal dengan adanya sinergitas antara penegakan hukum, strategi yang tepat, dukungan masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Manajemen operasional yang efektif dari Polri dan Brimob sangat diperlukan. Upaya preventif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mencegah terulangnya aksi terorisme. Kemampuan sumber daya manusia dilihat dari kemampuan organisasi jelas sudah mempersiapkan aturan dan juga persiapan mulai dari pelatihan, pendidikan personel, taktik dan tehnik, keterampilan lain, alutsista yang digunakan dalam Operasi Madago Raya termasuk juga alokasi anggarannya.

---

This research is motivated by problems regarding the function of the Special Task Force Operation Madago Raya related to the Madago Raya operation in Poso, and preventive efforts to maintain stability in terrorism crime disorders. The purpose of this study is to determine and analyze the role and function of the special task force against the crime of terrorism. The method used is qualitative method. Data is obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through searching various documents such as laws and regulations, operation plan documents, books, journals, and so on. The results showed that Operation Madago Raya was to create a safe and conducive situation in the operation area. Handling is done by prioritizing preventive activities. The soft approach taken, community mobilization and community development, is related to preventive action against the MIT group. Operation Madago Raya can run more optimally with the synergy between law enforcement, the right strategy, community support, and effective human resource management. Effective operational management from Polri and Brimob is needed. Preventive efforts are key to maintaining stability and preventing the recurrence of acts of terrorism. Human resource capabilities seen from organizational capabilities have clearly prepared the rules and also preparations ranging from training, personnel education, tactics and techniques, other skills, defense equipment used in Operation Madago Raya including the budget allocation."

"ABSTRAKKepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sub sistempemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan danketertiban masyarakat, sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayomdan pelayan masyarakat dituntut untuk dapat mengantisipasi kemungkinanancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis khususnya arusglobalisasi. Oleh karena itu, Jumlah Anggota Polisi bila dibandingkan denganjumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan,sehingga untuk mencapai angka perbandingan yang ideal 1:400 akan dibutuhkanwaktu yang lama, sementara ratio polisi dan penduduk yang ideal pun tidakmerupakan jaminan dapat terwujudnya kamtibmas. Perkembangan semakincanggih, orang yang tidak memiliki iman yang kuat serta lingkungan masyarakatyang mendukung secara negatif mendorong setiap orang tersebut untukmelakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, salah satunyayaitu dengan mengedarkan barang terlarang yaitu narkotika. Jawa barat, adalahwilayah indonesia dengan penduduk terbesar dari seluruh provinsi di Indonesia,selain wilayah yang luas dan penduduk yang sangat banyak, Jawa Barat jugaterbebani dengan bentuk geografi yang berupa pegunungan. Polda Jawa Barat,adalah satuan Polri yang menangani hampir seluruh wilayah di Jawa Barat,mereka harus serius dan berusaha keras dalam rangka memerangi danmenghentikan peredadaran Narkoba di jawa barat, hal ini menjadi tugas tersendiridari Ditresnarkoba Jawa Barat. Indonesia saat ini memasuki fase Daruratnarkoba, maraknya peredaran Narkoba tidak luput masuk kedalam wilayah PoldaJawa Barat, dengan hal tersebut diatas, maka perlu ada peningkatan kinerja olehsatuan narkoba Polda Jawa Barat, dengan alasan tersebut diatas harus ada StrategiPeningkatan Kualitas SDM Pada Kinerja Anggota Ditresnarkoba Polda Jabar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan caramencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitiantersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksisosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan strategiyang digunakan oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dalam meningkatkan kualitasSDM anggota mereka.

---

ABSTRACTThe Indonesian National Police, as part of the government subsystem that isresponsible for maintaining security and public order, and as a state apparatus oflaw enforcement that guards, protects dan serves the people, is required toanticipate possible threats resulting from the development of the strategicenvironment, specifically the flow of globalization. Consequently, the policeofficer to population ratio will never be well balanced or may even fall furtherbehind, and that to reach the ideal ratio 1 400 will take quite some time, whilethe ideal police to population ratio itself does not ensure public security and order.In face of today rsquo s development that is becoming more sophisticated, individualswith weak faith, along with negative social support from the community, areprompted to perform acts contrary to law in Indonesia, including distribution ofprohibited goods such as narcotic drugs. The region of West Java is the highestpopulated province in Indonesia. In addition to its vast region and densepopulation, West Java is also burdened by a mountainous geographic condition.The West Java Regional Police is a unit of the Indonesian National Police thatcarries out duties in almost the entire region of West Java. The war against and theeradication of illegal drug distribution in West Java must be undertaken seriouslyand laboriously by the police. This is the distinctive duty of the NarcoticsInvestigation Directorate of West Java. Presently, Indonesia has entered the DrugEmergency phase. The rampant drug distribution has also entered the jurisdictionof West Java Regional Police. Therefore, performance improvement of thenarcotics unit of West Java Police is deemed necessary. For this reason, a strategyfor human resource quality improvement on the performance of West JavaNarcotics Investigation Directorate personnel is required. This research usesqualitative research methods to determine how to find, collect, process andanalyze the data of the research findings. This qualitative research can be used tounderstand social interaction, such as through in depth interview, which willuncover the strategy used by West Java Narcotics Investigation Directorate inimproving the HR quality of their personnel."

"Penanganan kasus tindak pidana aborsi dalam tesis ini berawal dari terbongkarnyapraktik aborsi yang berawal dari beberapa situs website yang tersebar di Internet.Tempat praktik aborsi berkamuflase sebagai kantor lembaga hukum dan tour travel Gayatri di Jalan Cimandiri No.7 RT06/04 Cikini, Menteng, Jakarta Pusatini, yang kemudian digeledah oleh petugas dari Subdit III SumdalingDitreskrimsus Polda Metro Jaya. Adapun faktor yang diduga penyebab meluasnya praktik aborsi di Indonesia adalah: 1 meningkatnya perilaku permisif dan seksbebas dikalangan remaja baik diperkotaan maupun di pedesaan; 2 memintapertolongan orang untuk mengugurkan kandungan baik secara tradisional tenaganon medis maupun secara modern tenaga medis ; 3 tempat praktik aborsi baikyang dilakukan oleh oknum dukun beranak, bidan atau perawat cukup tersedia dikota maupun di desa; 4 praktik aborsi yang dilakukan secara terselubung diklinik-klinik bersalin dan rumah sakit baik negeri maupun swasta juga tersedia dikota-kota besar, ditambah lemahnya kontrol sosial dan sanksi sosial; dan 5 adanya anggota masyarakat yang malah ikut mengambil keuntungan darikehadiran klinik terselubung itu. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia,praktik aborsi seperti yang dibongkar polisi dalam penelitian ini, termasukkejahatan atau yang dikenal dengan istilah 'Abortus Provocatus Criminalis'.Tindakan abortus ini dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Upaya yangdilakukan oleh penyidik Subdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telahmemenuhi 3 dimensi, 1 yakni dimensi sistem normatif dimana penyidikmenerapkan aturan hukum yakni KUHP Pasal 346, 367, 348, dan 349 dan jugaUndang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatandimana para tersangkadikenakan sanksi pidana; 2 dimensi sistem administratif dimana penyidik jugamelakukan koordinasi dan interaksi dengan pihak lain pihak Ikatan DokterIndonesia IDI dan ahli kebidanan, dan pihak kejaksaan negeri selaku penuntutumum, dan juga 3 dimensi social system dimana penyidik juga mendefinisikankasus tersebut terhadap dampaknya kepada masyarakat umum. Sementara ituguna menunjang penyelidikan dan penyidikan kasus aborsi, kompetensi SDMSubdit Sumdaling harus ditingkatkan dikarenakan dari data yang diperoleh masihbanyak penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan untukmeningkatkan kompetensi dalam bidang penyidikan kasus-kasus khusus sepertikasus aborsi dan sejenisnya. Begitu juga sarana, prasarana dan pendanaan gunamenunjang kerja dari penyidik.

---

The handling of the criminal act of abortion case in this thesis began with theunveiling of an abortion practice that was found from several websites on theinternet. The abortion facility operated under the guise of Gayatri law office andtour travel agency on Jalan Cimandiri No.7 RT 06 04 Cikini, Menteng, CentralJakarta, which was then searched by officers of Subdit III SumdalingDitreskrimsus Sub Directorate III of Environmental Resources, Special CriminalInvestigation Directorate of Jakarta Metro Police. The widespread of the practiceof abortion in Indonesia is presumably caused by the following factors 1 theincrease of permissive behavior and free sex among teenagers in cities and ruralareas 2 people seeking help for abortion by traditional methods non medicalpersonnel and modern methods medical personnel 3 the availability of placesthat provide abortion performed by traditional birth attendants, midwives ornurses in cities and rural areas 4 the practice of abortion performed covertly inmaternity clinics and hospitals, both public and private, is also available in majorcities, along with weak social control and social sanctions and 5 communitymembers who take advantage of such covert clinics. According to Indonesian law,the abortion practice as unveiled by the police in this research is considered acrime or otherwise known as 'Abortus Provocatus Criminalis'. This act ofabortion is categorized as a criminal act. Efforts undertaken by Subdit SumdalingDitreskrimsus investigators of Jakarta Metro Police have fulfilled these 3dimensions, 1 the dimension of normative system in which the investigatorsapplied the rule of law namely KUHP Criminal Code Articles 346, 367, 348,and 349 and also Law Number 36 of 2009 regarding health in which the suspectsare subject to criminal sanctions 2 the dimension of administrative system inwhich the investigators also coordinated and interacted with other parties, IkatanDokter Indonesia IDI Indonesian Medical Association and obstetricians, and thedistrict attorney as public prosecutor, and also 3 the dimension of social systemin which the investigators also defined the case in terms of its impact on thegeneral population. Meanwhile, in order to support inquiry and investigation ofabortion cases, Subdit Sumdaling needs to improve the competency of itspersonnel because according to the obtained data, many of the assistantinvestigators have not pursued vocational education to improve their competencyin the area of special case investigation such as abortion cases and others. Thesame goes for facilities, infrastructure and funding that are needed to support thetask of investigators"