Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstractThis study aims to identify the existence of spatial dependence of property crime at sub-district level in the case of Jakarta, Tangerang, Depok, and Bekasi (Jadetabek), the major metropolitan area in Indonesia over 2010 period. Empirical results by using spatial autoregressive suggest the existence of positive spatial autocorrelation of property crime in Jadetabek. We also find the determinants of property crime is related to per capita household expenditure, number of youth unemployment, number of young population, number of drags abuse case, and percentage of case solved.AbstrakStudi ini bertujuan mengidentikasi adanya dependensi spasial dari kejahatan harta benda pada tingkat kecamatan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), sebagai wilayah utama metropolitan di Indonesia, selama periode 2010. Hasil empiris dengan menggunakan spatial autoregressive menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif untuk kejahatan harta benda di Jadetabek. Kami juga menemukan bahwa determinan dari kejahatan harta benda di antaranya pengeluaran per kapita, jumlah pengangguran muda, jumlah penduduk usia muda, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, dan persentase kasus yang terselesaikan."

"Keberadaan suatu organisasi jasa pelayanan umum seperti institusi kepolisian Ditserse Polda Metro Jaya (PMJ) dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Satu hal yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi serta pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan. Mengingat pentingannya peranan manajemen SDM dalam suatu organisasi, maka perlu diungkapkan bagaimana pengaruhnya terhadap pelayanan. Disamping itu ada aspek budaya organisasi yang masih kurang mendapai perhatian, tetapi sebenarnya mempunyai pecan yang cukup signffkan yaitu sebagai faktor pengikat antara SDM, sistem, dan strategi organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara manajemen SDM dan budaya organisasi dengan kualitas pelayanan di Ditserse PMJ. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah para pegawai polisi reserse di Ditserse PMJ. Teknik pengambilan sampei dilakukan secara stratified random samping, dan pengumpufan data ditempuh dengan penyebaran kuisioner kepada responden dan observasi. Adapun analisa data dilakukan dengan teknik korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel manajemen SDM mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas pelayanan, dan begitu pula variabel budaya organisasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas pelayanan.Berdasarkan hasil peneldian tersebut, maka direkomendasikan kepada manajemen organisasi Ditserse PMJ untuk meningkatkan pengelolaan SDM dan memperkuat komitmen nlial-nilai budaya organisasi yang posilif agar kualitas pelayanan bisa tebih baik untuk masa mendalang. Hal-hal yang periu dilakukan untuk meningkatkan manajemen SDM adaiah menambah personal polisi reserse yang berkualitas, meningkatkan sarana dan prasarana, perlu dberlakukan insentif diluar gaji pokok, promosi jabatan Iebih transparan, serial pemeliharaan pegawai ddingkatkan secara terus menerus. Sedangkan untuk memperkuat budaya organisasi perlu dilakukan tindakan - tindakan nyata, yaitu mengembangkan kepemimpinan yang demokratis, mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan, memperkecil intervensi, baik internal mapun eksternal, meningkatkan koordinasi antar bagian dan antar instansi. Usaha-usaha itu untuk menghilangkan kesan pelayanan Polri susah dan berbelit-belit."

"Menurut pendapat para pakar bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan telah ada semenjak Polisi lahir. Namun disebagian anggota Polisi banyak juga yang melakukan proses pemeriksaan tanpa harus dengan cara kekerasan. Didalam Tesis ini saya mengasumsikan bahwa para anggota penyidik Polri yang bertugas melakukan pemeriksaan mempunyai latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, namun yang tidak bisa sama adalah pengalamannya.Pada Tesis ini saya menuliskan tentang fokus permasalahan yaitu timbulnya perbedaan-perbedaan diantara para penyidik didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Curas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bekerja, kondisi ruangan pemeriksa antara lain budaya kerja di kantor, kondisi ruangan pemeriksa, arahan atasan dan faktor lingkungan diluar tempat bekerja antara lain hadirnya orang lain yaitu keluarga tersangka, keluarga korban dan anggota LBH.Kami sangat tertarik untuk meneliti masalah ini karena belum menjadi perhatian pakar-pakar maupun penulis sebelumnya, mengapa terjadi perbedaan diantara penyidik didalam menangani proses pemeriksaan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus-kasus yang dikategorikan sama dengan Curas khususnya pencurian dengan kekerasan dengan sasaran kendaraan bermotor."

"ABSTRAKRumah sakit Nazatra PMJ adalah merupakan unit pelaksana Disdokkes PMJ yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum, khususnya bagi penderita penyalah guna narkotika, psikotropika dan zat adiktif Iainnya. Sebagai sebuah RS baru dan akan berkiprah ditengah-tengah situasi yang senantiasa berubah serta penuh tantangan dan persaingan ketat diperlukan adanya suatu rencana strategis yang terpola secara sistematis.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu rencana strategis bagi pengembangan RS Nazatra yang dirancang melalui pendekatan pemecahan masalah secara deskriptif analitis, dimana analisis dilakukan secara kualitatif.Penelitian dilakukan secara cross sectional dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara Focus Group Discussion, pengambilan data sekunder serta wawancara dengan pejabat dan pakar dari instansi terkait.Dari FGD dapat diidentifikasikan 11 butir faktor Iingkungan eksternal serta 8 butir faktor lingkungan internal yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan RS Nazatra. Dari 11 butir faktor lingkungan eksternal, sebanyak 9 butir disepakati sebagai peluang (opportunities) dan 2 butir sebagai ancaman (threats), sementara dari 8 butir faktor lingkungan internal, ternyata sebanyak 5 butir disepakati sebagai kelemahan (weaknesses) dan 3 butir sebagai kekuatan (strengths). Selanjutnya dalam analisis yang dilakukan dengan alat bantu SWOT matrix dapatlah ditentukan produk unggulan serta alternatif strategi fungsional. Analisis yang dilakukan terhadap data sekunder dilakukan dengan mempergunakan instrumen Grand Strategy Matrix dan Boston Consulting Group Matrix sebagai alat bantu.Dari analisis yang dilakukan dengan GSM dihasilkan alternatif strategis umum dalam merumuskan strategi tingkat korporat, sedang dari analisis yang dilakukan dengan BCG dihasilkan suatu alternatif strategi tingkat bisnis.Dari pembahasan hasil analisis yang dipadukan dengan misi dan visi RS Nazatra dapatlah dirumuskan tujuan kuantitatif jangka panjang serta rumusan strategi yang tepat untuk diterapkan pada RS Nazatra. Selanjutnya disarankan agar dalam mengimplementasikan hasil perencanaan strategis ini mempertimbangkan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika perubahan yang terjadi.

---

ABSTRACT

Strategic plan for the development of Polda Metro Jaya Nazatra Hospital 1999-2002The Polda Metro Jaya Nazatra Hospital is the executing unit of Polda Metro Jaya Dinas Kedokteran dan Kesehatan. it provides health services to the general public, particularly to Narcotic, Psychotropic and other addictive substances abusers.

As a newly founded hospital intended to provide services in the midst of constantly changing situations, challenges and stiff competitions, it is felt, there is a need for a strategic plan based on a systematic pattern.

This study was made for the purpose of setting up such a strategic plan, through a problem solving approach conducted in a descriptive analytic manner where analysis was made qualitatively.

This close study was conducted cross-sectionally with data gathered through Focus Group Discussions, the collection of secondary data and by way of interviews with authorities and professionals of related institutions.

The Focus Group Discussions have identified 11 external environmental factors and 8 internal environmental factors which may influence the process of Nazatra Hospital development.

Of the 11 external environmental factors, some 9 factors have been consented as having "opportunities? and 2 factors as potential "threats?, whereas of the 9 internal environmental factors, 5 factors have been considered as "weaknesses", and 3 factors as "strengths".

Furthermore, as a result of an analysis using the SWOT Matrix as a tool, a "prime product° as well as a functional strategy alternative was determined.

The analysis on secondary data was done by using the Grand Strategic Matrix and Boston Consulting Group Matrix as tools. From the analysis done with GSM a general strategic alternative in determining corporate level strategy was produced, wnilst the analysis using BCG, a business level strategy alternative.

From the detailed study on the result of the various types of analysis, also taking into account the mission and vision of Nazatra Hospital, a quantitative long range planning and appropriate strategy could be defined.

In implementing this strategic plan, it is suggested that appropriate adaptation be taken into consideration to cope with the everchanging future conditions."

"Penelitian ini bersifat studi kasus yang bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku petugas di lapangan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberlakuan ketentuan sistim Three in One khususnya di Jalan Jenderal Sudirman sejak jam 06.30 sampai dengan 10.00. Yang ditentukan oleh penulis sebagai informan kunci adalah unsur-unsur pimpinan dari satuan operasional Dit Lantas Polda Metro Jaya yaitu Satgasus, sedangkan yang dipilih sebagai informan adalah para anggota Satgasus yang sedang bertugas di lapangan baik di Pos Tetap maupun di Pos Sementara di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik studi dokumentasi dan penelitian lapangan balk dengan metode pengamatan secara terlibat pasif maupun wawancara dengan pedoman. Studi dokumentasi atau studi kepustakaan tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dari tugas dan wewenang Pemda DKI Jaya di bidang lalu lintas, tugas dan wewenang Polri serta Dit Lantas Polda Metro Jaya di bidang lalu lintas, teori-teori dan konsep tentang keamanan ketertiban dan kelancaran (Kamtibcar Lantas) dan reaksi masyarakat terhadap ketentuan sistim Three in One. Sedangkan penelitian lapangan dengan pengamatan secara terlibat pasif dan wawancara dengan pedoman adalah untuk memahami bagaimana situasi kesatuan dari Satgasus, bagaimana situasi Jalan Jenderal Sudirman, bagaimana pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan anggota kompi penjagaan, Pam Route, pengaturan lalu-lintas dan penegakkan hukum di Jalan Jenderal Sudirman sejak jain 06.30 sampai dengan jam 10.00, sehingga pada akhirnya dapat diketahui poly-port perilaku petugas tersebut. Untuk dapat memahami perilaku petugas dengan berbagai dinamika kegiatannya maka penulis menyusun hipotesa kerja sebagai berikut: 1.1. Petugas tidak atau kurang ketat melakukan pengawasan atau penjagaan di pintu atau di ujung jalan masuk gerbang ketentuan atas kawasan Three in One. 1.2. Di Jl. Jenderal Sudirman, petugas tidak hanya menegakkan ketentuan sistim Three in One tetapi juga ketentuan atau peraturan lalu-lintas lainnya."

"Faktor penentu yang berhubungan dengan terjadinya pembengkakan restitusi dan jumlah pemohon yang tidak prosedural dari tahun ke tahun antara lain adalah adanya persepsi masyarakat Polri terhadap citra Rumkitpus Polri RS Sukanto yang kurang baik yaitu adanya stigma negatif terhadap rumah sakit tersebut. Untuk mengetahui hubungan antara citra Rumkitpus Poiri RS. Sukanto dan pengajuan restitusi diantara anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya, telah dilakukan penelitian kros seksional dan penelitian kualitatit terhadap 190 orang sampel anggota Polri di Jakarta. Sampel diambil secara proportional stratified random sampling. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data tentang persepsi terhadap citra dan pengetahuan tentang restitusi, sedangkan data tentang restitusi lainnya diperoleh dari studi literatur. Teknik analisis yang digunakan adalah : uji chi square, menghitung odds ratio dengan confidence interval 95 %, uji korelasi Spearman's rho dan analisis regresi logistik dari program SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (56,8 %) memiliki persepsi terhadap citra yang baik dan sebanyak 43,2 % responden memberikan persepsi buruk terhadap citra Rumkitpus Polri RS. Sukanto. Sebagian besar responden (64,7 %) tahu tentang restitusi. Sebanyak 117 orang (61,6 %) responden pernah mengajukan restitusi dan sebagian besar (86,3 %) diantaranya tidak prosedural. Dana yang dikeluarkan untuk membayar restitusi pada setiap tahunnya cenderung meningkat. Terdapat hubungan yang bermakna (p < 0,05) antara kepangkatan dengan citra p= 0,012; OR= 0,23. Hubungan tersebut menunjukkan korelasi positif dan bermakna, dimana r= 0, 182; p= 0,012. Variabel citra berhubungan bermakna dengan restitusi, dimana p= 0,038; OR= 0,784. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan nilai p= 0,046; OR= 0,146: CI 95% 0,048-0,274.Terdapat perbedaan persepsi terhadap citra Rumkitpus Polri RS Sukanto di kalangan anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya berdasarkan kepangkatan dan terdapat hubungan antara citra Rumkitpus Poiri RS Sukanto dan pengajuan restitusi diantara anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya.Disarankan konsisten dan tegas dalam menerapkan ketentuan pangajuan restitusi dan meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki tingkat kecocokan, memperbaiki tingkat kedekatan serta perbaikan manajemen rumah sakit.Daftar Pustaka : 26 (1983-2003)

---

Relation Between Image of Rumkitpus Polri Rs. Sukanto and Proffering of Restitution Among Member Police Unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya of Year 2003Determinant related to the happening of improvement of applicant amount and restitution which not procedural from year to year for. Example is the existence of perception of Polri to image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto un favorable that is existence of negative stigma to hospital. To know relation among image of Rumkipus Polri of RS Sukanto and proffering of restitution among Police member unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya, have been conducted by research of sectional kros and research qualitative to 190 people of sampel Police member in Jakarta. Sample taken by proportional sampling random stratified. Questioner used to get data about perception to knowledge and image about restitution, while data about other restitution obtained from literature study. Analysis technique the used is : test of chi square, calculating ratio odds with international confidence 95%, correlation test of Spearman?s analysis and rho of regression logistics of program of SPSS.

Result of research indicate that most responder ( 56,8%) owning perception to good image and counted 43,2% responder give ugly perception to image of Rumkitpus Polri of RS. Sukanto. Most responder ( 64,7%) knowing about restitution. Counted 117 people ( 61,6%) responder have raised restitution and most ( 86,3%) among others [do] not procedural. Fund released to pay for restitution in each its year tend to increase. There are relation having meaning of (p < 0,05) among rank with image of p= 0,012; OR= 0,23. The relation show positive correlation and have a meaning of, where r= 0, 182; p= 0,012. image variable correlate to have a meaning of with restitution, where p= 0,038; OR= 0,784. Result of analysis of regression logistics show value of p= 0,046; OR= 0,146: Cl 95% 0,048 - 0,274.

There are difference of perception to image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto among Police member Unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya pursuant to rank and there are relation among image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto and proffering of restitution among Police member unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya.

Is suggested by consistence and coherent in applying rule of proffering of restitution and improve the quality of service, improve storey of agreement, improve contiguity storey and also repair of hospital management.

Bibliography : 26 ( 1983-2003)"

"Tesis ini tentang penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh penyidik dari Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran aktual tentang proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen agar dapat memformulasikan tindakan, kebijaksanaan yang mendesak dan diperlukan untuk dilakukan perbaikan, yang tidak hanya oteh Polri tetapi juga oleh instansi terkait, serta masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah proses penyidikan tindak pidana terhadap kasus perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia oleh Sat Indag Polda Metro Jaya, yang telah melanggar pasal 8 ayat (1) huruf j jo pasal 62 ayat (1) Undang undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kep. Men. Perindag RI Nomor : 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi. Dengan fokus penelitian saya adalah peranan dari penyidik Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan saksi ahli yang diperlukan sebagai alat bukti.Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus-kasus pidana yang telah ditangani oleh Sat Indag. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara berpedoman dan kajian dokumen.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang diawali dengan diterimanya laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Dalam pelaksanaan proses penyidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen penyidikan yang dimulai dan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti melakukan negoisasi dengan korban guna mendapatkan bantuan anggaran untuk memperlancar kegiatan penyidikan yang sedang dilaksanakan. Penyimpangan dalam proses penyidikan tersebut, tidak terlepas dari struktur pekerjaan yang membuka peluang bagi petugas untuk melakukan pemerasan.Selanjutnya, dalam upaya untuk mencapai keberhasilan kegiatan penyidikan maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antara penyidik/penyidik pembantu Sat Indag dengan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang berperan sebagai saksi ahli dalam rangka mendukung alat bukti yang ada. Dalam hal ini, pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran untuk mendukung kelancaran koordinasi tersebut.Berdasarkan uraian diatas maka peranan saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perdagangan telepon seluler tanpa dilengkapi petunjuk (Manual) penggunaan dalam bahasa Indonesia adalah sangat penting dalam memberikan keterangan ataupun informasi ilmiah sesuai keahliannya yang berkaitan dalam upaya mengungkap kasus pidana yang terjadi."

"Kasus hoaks terkait penistaan agama merupakan salah satu hoaks yang acap muncul. Pihak berwenang beberapa kali telah berhasil membongkar kasus serupa ini. Hoak menyangkut penistaan agama tentu perlu mendapat perhatian sebab apabila didiamkan berpotensi menyulut syak wasangka dan kemarahan serta mengadu domba masyarakat, lalu melahirkan intoleransi, bahkan kekerasan. Salah satu ciri hoaks adalah terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan isi berita. Judul ditampilkan dengan bahasa bernada provokasi sehingga mengagitasi dan memancing masyarakat. Kebenaran isinya, selain tidak sesuai dengan judul, juga dibangun dengan struktur yang bersifat tendensius kepada kesimpulan yang seringkali bersifat bias, menyerang, dan memberi bingkai penilaian yang tidak berimbang. Dalam konteks membangun hubungan atau interaksi, media sosial telah berperan penting. Hubungan tersebut baik dalam konteks sosial, ekonomi ataupun politik. Hal ini lantas mendorong bertumbuhnya pelbagai cara-cara berwirausaha yang baru dan munculnya toko-tokoh online yang tidak semata mengandalkan toko fisi atau pertemuan pembeli dan penjual secara langsung. Penelitian ini berjenis kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalukan wawancara dan observasi. dari tahanan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya-Narapidana Cyber Crime hoax dan hate speech. Dan data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet yang berisi tentang Hoax, Hate Speech, Media Sosial, dan Pola Pikir Tahanan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaku melakukan penyebaran berita Hoax dan Ujaran Kebencian didasari keisengan untuk hiburan dan kurang nya pengetahuan dampak dalam menyalahgunakan UU ITE. Pelaku memilih cara ini untuk membuat dirinya senang dan merasa terhibur, dengan adanya media sosial pelaku merasa membutuhkan hiburan dengan melakukan hal-hal aneh yang penuh dengan fantasi. Disisi lain pelaku berusaha untuk mencari perhatian atau sensasi para pengguna media sosial lainnya. Ingin memberikan kesalah pahaman, dalam hal ini ujaran kebencian yang di sebarkan untuk memberikan kesalahpahaman individu akan suatu informasi yang ia dapat.

---

The hoax case related to religious blasphemy is one of the hoaxes that often appears. The authorities have succeeded several times in uncovering such cases. Hoax regarding religious blasphemy certainly needs attention because if it is ignored, it has the potential to ignite suspicion and anger as well as pitting the public against each other, resulting in intolerance, even violence. One of the characteristics of hoaxes is that there is a mismatch between the title and the content of the news. The title is displayed in provocative language so that it agitates and provokes the public. The truth of the content, apart from not being in accordance with the title, is also built with a tendentious structure to conclusions that are often biased, offensive, and provide an unbalanced judgment frame. In the context of building relationships or interactions, social media has played an important role. This relationship is in a social, economic or political context. This has prompted the growth of new entrepreneurial ways and the emergence of online shops that do not rely solely on fission shops or direct meeting of buyers and sellers. This research is a qualitative type. This research uses descriptive research type. This study uses data both primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews and observations. from the detention of the Special Criminal Directorate of Polda Metro Jaya-Cyber Crime inmates with hoaxes and hate speech. And the second data is secondary data, namely data obtained from books and internet sites containing Hoax, Hate Speech, Social Media, and Prisoners Mindset. The conclusion of this study is that the perpetrators spread hoax news and hate speech based on fun for entertainment and lack of knowledge of the impact of abusing the ITE Law. The perpetrator chooses this method to make himself happy and feel entertained, with the existence of social media the perpetrator feels he needs entertainment by doing strange things filled with fantasy. On the other hand, the perpetrator tries to seek attention or sensation from other social media users. Want to provide misunderstanding, in this case hate speech that is spread to give an individual misunderstanding of the information he / she gets."

"Dalam Tesis ini membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana cybercrime pada Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Bahasan utama dalam Tesis ini adalah mengenai tidak dapat diterapkannya pasal-pasal pidana dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada perkara-perkara cybercrime. Sehingga perkara-perkara tersebut dituntut dan diadili dengan pasal pidana umum (KUHP) saja. Penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggambarkan atau mendiskripsikan hasil penelitian, serta dengan melakukan pendekatan secara Yuridis Empiris. Untuk melihat praktik hukum cybercrime yang terjadi secara faktual dengan mengumpulkan data, wawancara serta observasi lapangan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan jumlah Laporan Polisi tindak pidana cyber yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi dengan diterapkan pasal pidana UU ITE hanya sekitar 17 persen per tahun. UU ITE sebagai salah satu perangkat yang dianggap mewakili cyber law di Indonesia ternyata belum mampu memberikan jaminan terhadap penegakan hukum cybercrime itu sendiri pada lingkup Polda Metro Jaya. Unsur sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta metode yang digunakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi salah satu penentu keberhasilan penyidikan di bidang cybercrime. Metode itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana manajemen organisasi dapat berjalan terutama dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki oleh Ditreskrimsus merupakan salah satu modal dasar dalam menekan kelemahan internal serta menangkal ancaman eksternal, sehingga permasalahan penyidikan cybercrime dapat diatasi. Kesepahaman antar criminal justice system diharapkan dapat mendukung pemberkasan perkara cybercrime yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, sehingga pasal-pasal pidana UU ITE dapat diterapkan. Kesepahaman tersebut yaitu terkait mengenai ijin pengadilan dalam penggeledahan dan penyitaan, serta pemberitahuan terkait penangkapan dan penahanan tersangka cybercrime. Kajian yang dilakukan pada Tesis ini, memberikan rekomendasi agar jaksa dan hakim khusus cybercrime dibentuk supaya secara khusus berkoordinasi dengan penyidik khusus cybercrime. Sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan cyber secara bersinambungan dapat diwujudkan untuk menjawab tantangan globalisasi informasi dunia.

---

This thesis discuss about some obstacles occurred in the criminal offense investigation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). The main discussion in this thesis is that about the criminal articles from the Law of Electronic Information And Transactions (ITE) that can?t be applied on the cyber crime cases. Therefore, those cases are charged and on trial with the article of general crime (KUHP) only.

The writer used a qualitative research method by illustrating and describing the result of research and by using Empirical and Juridical approach. To see a law practice of cyber crimes occurred factually that was by collecting data, interview, and field observation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya).

The research result showed that the police report numbers of cyber criminal offense, which was declared complete by office of high prosecutor general with the implementation of criminal article in the Law of Electronic Information and Transactions, is only 17 percents per year. The Law of Electronic Information and Transactions as an instrument that is considered to represent cyber law in Indonesia evidently has not been able to provide guarantees against cyber crime law enforcement itself on the scope of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). Elements of human resource, facility and infrastructure, budget and method used by the Directorate of Special Criminal Investigation of Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) to be one determinant of success in the field of cyber crime investigation. The method itself could be seen from how the organization's management can run, especially in planning, organizing, mobilization / implementation, and monitoring / control.

Internal strength and external opportunities owned by the Directorate of Special Criminal Investigation is one of the authorized capital in suppressing internal weakness and warding off external threats so that the problems of cyber crime investigation could be solved. Understanding inter-criminal justice system is expected to support the filing of cyber crime cases reported in the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) so that the criminal articles of the Law of Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied. That understanding is related to the court's permission for search and seizure, as well as notification related to the arrest and detention of cyber crime suspects. Study carried out in this thesis provides a recommendation that the special prosecutors and judges of cyber crime was formed specifically to coordinate with special investigators of cyber crime. Therefore the law enforcement against cyber crime can be realized continuously to answer the challenges of the globalization of world's information."

"Penelitian ini menganalisis implementasi penerbitan sertifikasi profesi bagi anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya. Tingginya jumlah pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak sebanding dengan personil yang telah memiliki sertifikat kompetensi, yaitu hanya 58 personil dari 1370 personil Subdit Regident Ditlantas PMJ sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Proses penerbitan sertifikasi profesi tersebut tidak mudah, karena ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain: terbatasnya jumlah asesor yang dimiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Polri, adanya pembatasan jumlah peserta sertifikasi profesi dalam setiap uji kompetensi maksimal sebanyak 100 (seratus) orang, kerjasama antar satuan kerja yang terbatas, belum tersedia sarana prasarana tempat uji kompetensi (TUK), maupun metode uji kompetensi yang terdiri dari wawancara dan praktek belum maksimal menggali pengetahuan dan keterampilan peserta uji kompetensi. Permasalahan diatas akan dianalisis menggunakan teori manajemen SDM, konsep manajemen organisasi, teori kerjasama, teori implementasi dan teori kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai strategi penelitian dalam memahami, mengkonstruksi dan menyikapi permasalahan terkait implementasi penerbitan sertifikasi profesi dalam meningkatkan kinerja anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya khususnya bidang pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB. Temuan penelitian terhadap permasalahan diatas adalah tidak sebanding jumlah anggota yang dinyatakan kompeten dengan jumlah pelayanan yang diberikan, terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengikuti sertifikasi profesi, minimnya jumlah asesor yang dimiliki LSP Polri, tidak tersedianya tempat uji kompetensi yang memadai, dan terbatasnya kerjasama antara LSP Polri, Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

---

This study analyzes the implementation of the issuance of professional certification for members of the Regional Police Headquarters of the Jakarta Police. The high number of services for issuing a drivers license (SIM), vehicle registration number (STNK), and Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) is not comparable to personnel who already have competency certificates, namely only 58 personnel from 1370 Regident Ditlantas PMJ personnel, so influential the quality of services provided. The process of issuing professional certification is not easy, because there are several obstacles faced, among others: the limited number of assessors possessed by the National Professional Certification Agency, the limitation of the number of professional certification participants in each competency test to a maximum of 100 (one hundred) personnel, infrastructure facilities where the competency test (TUK) are not available, or the competency test method consisting of interviews and practice has not maximally explored the knowledge and skills of competency test participants. The above problems will be analyzed using HR management theory, organizational management concepts, collaboration theory, implementation theory and policy theory.

The research method used in this study is a qualitative-descriptive method. The qualitative approach is used as a research strategy in understanding, constructing and responding the problems related to implementation of publishing professional certification in improving performance of members of the Regident Sub Directorate, Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police, especially in the field of SIM, STNK and BPKB publishing services. The research findings on the above problems are not comparable to the number of members who are declared competent with the number of services provided, the limited number of participants who can take professional certification, the minimum number of assessors possessed by LSP Polri, unavailability of adequate competency test places, and the limited collaboration between LSP Polri, Indonesian National Traffic Police and Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police."