Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti penolakan Polandia terhadap kuota pengungsi yang diberikan oleh Uni Eropa (UE). Tujuan penulisan adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu penolakan Polandia untuk relokasi pengungsi dan dinamika internal yang terdapat didalamnya. Polandia meruapakan salah satu negara di Eropa yang memiliki akselerasi cukup tinggi dalam melakukan integrasi menuju iklim politik demokrasi. Selanjutnya negara ini resmi bergabung dan diterima sebagai negara anggota UE pada tahun 2004 silam. Setiap pihak yang ingin menjadi bagian dari UE diharuskan untuk memenuhi sejumlah kriteria dasar yang telah ditetapkan. Salah satu diantaranya menyangkut aspek kemanusian. Sejak bergabungnya Polandia kedalam struktur UE, mereka dinilai memiliki prospek yang positif dalam menunjang keberlangsungan proses integrasi di kawasan Eropa. Dinamika politik yang berjalan kemudian merubah sejumlah situasi. Pemerintah Polandia menolak kuota pengungsi yang dicetuskan oleh UE. Ledakan krisis pengungsi di Eropa mencapai puncaknya pada tahun 2015. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan kepada kebijakan yang diambil oleh Polandia tersebut. Keputusan Warsawa dianggap berbenturan dengan nilai-nilai fundamental yang dianggap menjadi bagian prinsip dasar dari UE. Dalam menunjang argumen penulisan, akan diangkat konsep amity dari Regional Security Complex Theory (RSCT) yang dicetuskan Barry Buzan dan gagasan terkait identitas nasional dari Anthony Smith. Temuan yang didapatkan adalah adanya signifikansi dari kawasan dan aspek internal yang mempengaruhi keputusan Polandia.

---

This thesis presents the Poland`s rejection towards the quota of refugees allocated by the European Union (EU). The aim of the study is to answer two research questions concerning Poland`s rejection towards the relocation of refugees and the related internal dynamics found within. Poland is a European country that proceeds to democracy politics climate with considerably high acceleration. The country officially joined and was accepted as an EU country member in 2004. Any party who wants to become part of EU is required to meet a number of basic criteria which have been set by the EU, one of which relates to humanity aspects. Since the inclusion of Poland in the EU, the country has been considered to have brought positive prospects in the integration within the European regions. The dynamics of politics, however, have changed some situations. The government of Poland rejects the quota of refugees set by EU whilst the booming of refugees reached its peak in 2015.

This research focuses on analyzing the policy of the government of Poland in rejecting the quota. The Warsaw decision was considered to collide with the fundamental values which are regarded basic principles of EU. The concept of amity of the Regional Security Complex Theory (RSCT) from Barry Buzan and the idea of national identity from Anthony Smith are adopted as the research arguments. The findings of the research reveal that there are significances within the region and internal aspects that govern the decisions of Poland."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kebijaksanaan pemerintah Polandia dalam menangani. Kisis pol1tik dalam negerinya periode 1980-1981 Dalam menyelesaikan krisis tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit apakah harus memenuhi tuntutan di dalam negeri ataukah harus mengikuti keinginan Uni Soviet disatu pihak pemerintah Polandia tidak hanya menghadapi gerakan buruh yang lebih bersatu tetapi juca terjadinya perpecahan di dalam tubuh partai komunis Polandia para anggota partai menuntut agar pemerintah mengadakan perlombaan total terhadap struktur organisasi partai sedanqkan dilain pihak Uni Soviet mengancam pemerintah Polandia akan menggunaan kekerasan jika pemerintah Polandia tidak segera mengakhiri krisis tersebut."

"Reunifikasi Jerman yang menandai berakhirnya era Perang Dingin yang memisahkan Eropa ke dalam blok Barat dengan blok Timur, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam struktur dunia internasional terutama di kawasan Eropa. Tidak lama kemudian diikuti dengan pecahnya Uni Soviet dan berimbas dengan jatuhnya rezim Komunis di negara - negara Eropa Tengah dan Timur, maka sistem sosialis komunis yang selama ini dianut mulai ditinggalkan oleh negara - negara di kawasan itu. Negara - negara yang secara geografis terletak di Eropa Tengah dan Timur mulai beralih menuju sistem demokrasi Barat dan ekonomi pasar. Akibatnya proses transformasi di kawasan tersebut mulai gencar dilakukan dengan intensif. Di Polandia, proses transformasi dengan cepat dan disertai adanya perubahan mendasar sistem ekonomi Polandia, yang mana sistem ekonomi terpusat diganti sistem ekonomi pasar. Adanya perubahan radikal itu mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Polandia yang secara perlahan namun pasti tumbuh dan berkembang.Jerman merupakan negara besar di Eropa serta menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan berbatasan langsung dengan Polandia di wilayah Eropa bagian Tengah memandang perlu untuk memberikan bantuan di segala bidang termasuk ekonomi kepada Polandia agar dapat berhasil dalam rangka melaksanakan proses transformasinya. Bantuan Jerman diperlukan dan berguna tidak hanya pada proses transformasi saja melainkan untuk membantu Polandia dalam memenuhi kriteria - kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Eropa untuk menjadi anggota Uni Eropa. Jerman sangat berkepentingan akan keberhasilan Polandia dalam usaha - usaha itu dikarenakan hubungannya dengan Polandia mempunyai keterkaitan erat dengan sejarah masa lalunya.Kebijakan luar negeri yang digariskan oleh Jerman sangat mendukung diberikannya bantuan terhadap Polandia baik moril maupun materil untuk mendukung segala upaya Polandia agar dapat menjadi anggota penuh Uni Eropa."

"ABSTRAK

Penelitian ini adalah analisis terhadap pelabuhan-pelabuhan di Laut Baltik yang diindikasi memiliki potensi bagi interaksi global. Terdapat 12 pelabuhan di 5 negara yaitu Polandia dengan pelabuhan Gdanks, Gdynia dan Szczecin dan Swinoujscie, Rusia dengan pelabuhan Primorsk, Saint-Petersburg, Ust-Luga dan Kaliningrad, Estonia dengan pelabuhan Tallin dan Muuga, Latvia dengan pelabuhan Riga dan Ventspils dan yang terakhir Lithuania dengan pelabuhan Klaipeda. Ketika tiga negara Baltik dan Polandia masih bergabung di Uni Soviet, perkembangan pelabuhan diatur oleh Soviet. Pasca runtuhnya Uni Soviet, keempat negara tersebut mulai membangun identitas mereka sebagai negara yang berdaulat yang mampu mengatur negaranya termasuk pelabuhannya. Dalam perjalanannya, pelabuhan-pelabuhan di Baltik mulai memperlihatkan peran pentingnya bagi interaksi global. Metode yang digunakan metode analisis kualitatif dengan menggabungkan dua teori yaitu teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan dan teori Identitas oleh Stuart Hall. Hasil penelitian ini akan menunjukan faktor-faktor peningkatan potensi kota-kota pelabuhan Baltik dalam interaksi global serta proses power shifting di dalamnya dan menunjukan faktor identitas dan historis masyarakat Baltik membantu mendorong potensi kota pelabuhan. Temuan dari penelitian ini ialah adanya pengaruh dari faktor identitas dan historis yang mendukung peningkatan potensi kota pelabuhan di laut Baltik.

---

ABSTRACT

---

This research is an analysis of port cities in the Baltic Sea that has potencies for global interaction. There are 12 ports in 5 countries, Poland with its ports of Gdanks, Gdynia and Szczecin and Swinoujscie, Russia with its ports of Primorsk, Saint-Petersburg, Ust-Luga and Kaliningrad, Estonia with its ports of Tallin and Muuga, Latvia with its ports of Riga and Ventspils and Lithuania its its port of Klaipeda. When the three Baltic states and Polandia still joined the Soviet Union, the development of the port was regulated by the Soviets. After the collapse of the Soviet Union, the four countries began to establish their identity as a sovereign state who capable of managing their country including its ports. In its journey, the ports in the Baltic began to show an important role for global interaction. This analysis uses a qualitative method by applying two theories, the Regional Security Complex theory by Barry Buzan and Identity theory by Stuart Hall. The results of this study indicates the potential factors of Baltic port cities in global interaction, the process of power shifting and showing the identity and historical factors of the Baltic people who supports potencies of the port cities. This research found that there are significances within identity and historical factors that support the increasing potential of port cities in the Baltic Sea.

"