Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muh. Yasir
Abstrak :
ABSTRAK Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan sinergi riset. Namun, hingga saat ini tingkat sinergi antar lembaga penelitian dan pengembangan (lemlitbang) masih tergolong rendah. Tumpang tindih kegiatan penelitian, serta tidak bersinerginya kegiatan riset menjadi pemicu rendahnya tingkat sinergi tersebut. Persoalan ini salah satunya disebabkan oleh tidak terintegrasinya informasi riset di Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi manajemen sistem informasi riset yang dikelola oleh Kemenristekdikti dalam mendukung sinergi riset antar lemlitbang. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui analisis kondisi internal dan eksternal dengan memanfaatakan metode 7s McKinsey, PESTEL, serta SWOT. Formulasi strategi yang dihasilkan dipetakan ke dalam kerangka strategi manajemen sistem informasi, kemudian dianalisis dari sudut pandang implementasi. Analisis implementasi berisi analisis risiko terkait strategi yang dihasilkan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi strategi yang antara lain meliputi pemanfaatan dan perluasan cakupan sumber data dan lingkup informasi dari sistem informasi riset, pemanfaatan sumberdaya manusia, teknologi pangkalan data yang sebelumnya telah dimiliki oleh Kemenristekdikti, pendataan perencanaan riset, hingga penyusunan acuan baku dan regulasi pengumpulan informasi riset dari lemlitbang ke Kemenristekdikti. Penelitian ini juga menghasilkan profil risiko untuk masing-masing strategi yang disebutkan.
ABSTRACT Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia has a responsibility to improve the research synergy. Nowadays, the level of synergy among research and development (R&D) institutions is still relatively low, and this is triggered by overlapping research activities. Segregation of research information is suspected as one of the main problems. This study examines the strategy of management of research information systems managed by Ministry of Research, Technology and Higher Education in support of research synergies among R&D institutions. This research was conducted using descriptive qualitative methodology through interviews and documents study. Data analysis was performed through the analysis of internal and external factors using 7s McKinsey, PESTEL, and SWOT methods. Result of strategy formulation are mapped into the framework of information systems management strategy, and then are analyzed for implementation issues. Analysis of implementation includes risk analysis according to the implementation of the strategy. This research gives a list of strategy recommendation which includes the utilization and expansion of the scope of information sources and area of research information system, utilization of human resources and technology that had previously been used, collection of research plan information, and development of standard and regulation of the research information collection from R&D institutions to Ministry of Research, Technology and Higher Education. This study also produced a risk profile for each of the strategies mentioned.
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Adam Thoriq
Abstrak :
Persaingan dalam industri penyiaran televisi di Indonesia memiliki sistem oligopolisitk yang menggambarkan dominasi beberapa pelaku pasar. Dalam hal ini, Grup MNC menjadi korporasi yang memiliki tingkat pangsa pemirsa dan pangsa iklan tertinggi dalam industri penyiaran televisi di Indonesia. Penelitian ini menganalisiss bagaimana Grup MNC berhasil mencapai tingkat pangsa pemirsa tertinggi di Indonesia. Penulis menganalisis dengan menggunakan model rantai nilai yang mencakup tahapan-tahapan yang terdiri dari content creation atau acquisition, packaging atau aggregating, scheduling, distribution platform atau conduit, dan user interface untuk menunjukkan efektivitas perumusan manajemen stratejik yang menghasilkan tingginya tingkat pangsa pemirsa. Tingginya tingkat pangsa pemirsa memberikan dampak pada pendapatan Grup MNC melalui pangsa iklan.
The competition of Television Broadcasting Industry in Indonesia has an oligopoly system that illustrates the dominancy of several market participants. In this regard, the MNC Group has become the corporation that has the highest audience share and advertising share in the television broadcasting industry in Indonesia. This study analyzes how the MNC Group managed to reach the highest level of audience share in Indonesia. The author analyzes by using value chain model, consisted of content creation or acquisition, packaging or aggregating, scheduling, distribution platform or conduit, and user interface to show the effectiveness of strategic management formulation that results in a high level of audience share. The high level of audience share has an impact on MNC Group revenues through advertising share.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Ria Puspitasari
Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada proses analisis kebijakan publik yang berbentuk undang-undang. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan publik nasional yang akan menjadi acuan bagi kebijakan di bawahnya. Namun setelah disahkan UU Desa diuji materiilkan ke MK dan dianggap merugikan desa adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. UU Desa lahir dari revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipecah menjadi 3 UU yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa. Pembahasan pada penelitian ini meliputi empat ruang lingkup UU Desa yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam proses pembahasannya, UU Desa telah membuka ruang partisipasi melalui organisasi dan perwakilan masyarakat dengan dilibatkan dalam perumusan Naskah RUU hingga pembahasan melalui Rapat Pembahasan Tingkat 1 di DPR antara Pemerintah dengan DPR dan DPD. ......This research aims to focus on analysis process of public policy in the form of Law Number 6 of 2014 about village as national public policy that is referred by other policies. However after being legalized, Village Law was reviewed in Constitutional Court and considered to cause the loss for indigenous traditional villages in Indonesia. The method in this research is descriptive method with qualitative approach. Village Law was born from the revised Law Number 32 of 2004 about Local Government that was divided into 3 Laws; Law on Local Government, Law on Local Government Election and Law on Village. Discussion in this research will cover four scopes of Village Law which are Village Administration, Village Development,Rural Community Developmentand Community Empowerment. On the discussion, Village Law has given space for organization and society representatives on formulating the draft bill through Discussion Meeting Level 1 in House of Representatives with DPR and DPD.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64453
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laura Jonathan
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Bogor. Penetapan tarif yang menyebabkan kenaikan dirasakan memberatkan masyarakat dan belum memenuhi aspek keadilan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses formulasi penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat beserta pertimbanganpertimbangan yang melandasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan keadilan (fairness) belum menjadi landasan dalam perumusan tarif yang diakibatkan oleh proses pembahasan yang menitikberatkan pada perspektif subyektif tanpa didasari data pembanding. ......This thesis discuss policy formulation on defining rates of burial and cremation charges in Bogor. Charges that have been imposed is being felt as an economic burden and yet met the fairness aspect. The purpose of this research is to describe formulation process on defining rates of burial and cremation charges and also reasoning behind of it. The approach used in this research is post positivis approach with method of data collection using in-depth interviews, observation and literature study and being processed using qualitative data analysis techniques. Results of this research shows that the consideration of fairness aspect has not form the basis on formulating charges which is caused by the process of discussion that have been focused on the asumption and not being followed by comparable data.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S53786
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Benediktus Baruna Arkasatyo
Abstrak :
Valuasi digunakan untuk mengestimasi nilai wajar harga saham perusahaan agar investor dapat memilih keputusan investasi yang tepat sesuai dengan tingkat pengembalian yang diinginkan. Studi ini membahas mengenai PT Express Transindo Utama Tbk yang sedang mengalami financial distress. Analisis rasio keuangan historis dan proyeksi laporan keuangan digunakan untuk menilai apakah perusahaan memenuhi kriteria-kriteria perusahaan yang mengalami financial distress. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa rasio seperti likuiditas, solvabilitas, dan juga debt service coverage ratio serta kronologi gagal bayar perusahaan. Kemudian dua skenario proyeksi laporan keuangan digunakan dalam valuasi dengan metode discounted cash flow yakni free cash flow to equity dan free cash flow to firm. Hasil yang diteliti mencakup kriteria yang membuat perusahaan tergolong financial distress, harga wajar saham serta strategi dan skenario terbaik agar nilai intrinsik perusahaan kembali seperti sebelum tersuspensi. Penelitian ini menemukan bahwa PT Express Transindo Utama Tbk dapat melakukan rescheduling dan penjualan aset untuk melanjutkan usahanya, namun sudah tidak memiliki nilai saham lagi. Selain itu, diperlukan pertumbuhan pendapatan secara konstan yang besar agar nilai intrinsiknya kembali seperti sebelum tersuspensi.
Valuation is used to see the fair value of a companys stock price so that investors can choose the right investment decision in accordance with their desired rate of return. This research is a case study of PT Express Transindo Utama Tbk that is having a financial distress. Financial ratios and financial report projection analysis are used to evaluate whether the company fulfill the criterias of a company that is having a financial distress. This research will discuss several ratios such as liquidity, solvency, and also debt service coverage ratio and the chronology of the companys default. Then two financial report projection scenarios are carried out for valuation using the discounted cash flow method, namely free cash flow to equity and free cash flow to firm. The results examined the criterias that makes the company classified as a financially distress firm, the fair price of a stock, as well as knowing the best strategies and scenarios so that the companys intrinsic value returns to to the value as before it was suspended. This research found that PT Express Transindo Utama Tbk can have rescheduling and asset selling to continue their business, but no longer have any share value. In addition, large amount of constant revenue growth is needed so that the company can have the same value as before it was suspended.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christoforus Agveriandika
Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan bagaimana satuan perangkat kerja daerah SKPD Pemerintah Kota Bogor berkoordinasi secara internal terkait proses perumusan kebijakan lalu-lintas Sistem Satu Arah SSA di Kota Bogor yang mencakup kawasan jalan sekitar Istana Bogor. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian kualitatif ini menggunakan teori pilihan rasional, rasionalitas yang terkungkung, serta inkremental, yang dapat menggambarkan proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan SSA merupakan bagian dari paket kebijakan Bogor Transportation Program B-TOP yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu-lintas di Istana Bogor, serta menjadi momentum bagi munculnya kebijakan transportasi lainnya dalam rangka usaha Pemkot Bogor untuk meningkatkan potensi penerimaan asli daerah PAD dari sektor pariwisata. Namun, kebijakan SSA disusun dengan data dan waktu yang terbatas. Sehingga di dalam proses pembuatan kebijakannya, tidak ada kebijakan alternatif yang disusun, serta adanya pihak yang tidak dilibatkan dalam perumusan teknis dalam kebijakan SSA turut membuat kebijakan ini tidak maksimal. Hal ini pun terlihat ketika terjadi kemacetan di sekeliling Istana Bogor selama tiga hari pertama uji coba kebijakan SSA yang dimulai pada 1 April 2016, sehingga SKPD terkait harus kembali melakukan koordinasi teknis secara detil yang notabene dapat dilakukan jauh pada saat kebijakan SSA sedang dirumuskan.
This thesis explains how the regional work unit SKPD of Bogor City Government coordinates internally related to the process of formulation of One Way Traffic Policy SSA in Bogor City, which covers the road area surrounding Bogor Presidential Palace. This qualitative researach applies the theory of rational choice, bounded rationality, and incremental, that leads to the policy making process. This research finds that SSA policy is a part of policy package called Bogor Transportation Program B TOP that aimed to improving the traffic flow surround Bogor Presidential Palace, as well as become the momentum for other transportation policies in order to increase the potential income for regional government PAD from the tourism. However, SSA policy formulated with limited data and time. Thus, in the process of policy making, no alternative policy is formulated, and work units who are not involved in the technical formulation in SSA policy also make this policy rsquo s outcome seems unsatisfied. The evidence show when there is congestion around the Bogor Presidential Palace during the first three days of SSA policy trial that begins on April 1st, 2016, causing the related SKPD must re do technical coordination in detail which in fact could be done far away when the SSA policy is being formulated. Keywords Bogor City, One Way traffic policy, traffic management, public policy formulation, rational choice, bounded rationality, incremental policy.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 >>