Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Substansi buku ini mengkaji secara khusus perdagangan internasional dari aspek hukum publik, antara lain mengenai latar belakang Hukum Perdagangan internasional, sejarah perdagangan internasional, prinsip- prinsip Hukum Perdagangan Internasional dalam GATT-WTO; regulasi perdagangan internasional di bidang tarif dan non tarif; regulasi antidumping dalam perdagangan internasional: regulasi subsidi dalam perdagangan internasional; regulasi perdagangan internasional di bidang safeguard; kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia; Peran serta Indonesia dalam menghadapi globalisasi perdagangan inter- nasional; dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca betapa pentingnya Hukum Perdagangan Internasional dalam mengantisipasi perkembangan bisnis yang semakin mengglobal, hal ini sejalan dengan semakin lancarnya arus peredaran, barang, jasa maupun modal baik dalam lingkup bilateral maupun multilateral. Kehadiran buku ini selain dapat menjadi salah satu referensi bagi kalangan akademisi dan para praktisi hukum ekonomi, juga penting bagi mereka yang ingin memperdalam atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi, khususnya Hukum Perdagangan Internasional."

"ABSTRAKPembangunan selain menimbulkan dampak positif yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif yang disebut dengan risiko, seperti terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya diutamakan faktor ekonomi, akan tetapi harus pula diperhatikan faktor lingkungan hidup, sehingga pembangunan itu disebut dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu sektor pembangunan yang sedang dan terus digalakkan oleh pemerintah, baik secara nasional maupun internasional adalah sektor industri dan perdagangan. Liberalisasi perdagangan, selain memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagal akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan perdagangan internasional, implikasi perdagangan internasional terhadap kelestarian fungsi hutan dan pengaturan perdagangan hasil hutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitlan normatif dengan penelaahan deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum dalam bidang perdagangan internasional yang terkait dengan upaya perlindungan hutan di Indonesia. Pengumpulan data hanya ditakukan dengan studi dokumen di perpustakaan, terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan, selain memberikan peluang ekspor bagi produk hasil hutan Indonesia, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi hutan. Hal ini sebagal akibat dari eksploitasi hutan alam yang melampaui daya dukung lingkungan (overcutting), konversi hutan alam, serta proses produksi yang tidak memperhatikan lingkungan. Salah satu upaya harmonisasi antara kepentingan perdagangan dengan perlindungan hutan adalah dengan menerapkan kebijaksanaan ecolabelling. Program ini belum merupakan kewajiban hukum bagi produsen, melainkan syarat lingkungan yang ditentukan oleh konsumen. Namun demikian, program ecolabelling dapat diterima dan diteruskan dalam upaya.perlindungan hutan. Peraturan perundang-undangan secara- khusus tentang ecolabelling di Indonesia belum ada, namun sebagai acuan penerapannya adalah undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

---

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh pemberlakukan The Lacey Act terhadapekspor hasil hutan terutama dari Indonesia ke Amerika Serikat. Ketentuan TheLacey Act yang bam tersebut merupakan salah satu usaha Pemerintah AmerikaSerikat untuk memberantas kegiatan Illegal logging. Dalam ketentuan The LaceyAct tersebut, setiap pelaku usaha yang akan memasukkan produk hasil hutan danturunannya ke Amerika Serikat harus membuat pernyataan bahwa produk hasilhutan tersebut bukan berasal dari illegal logging ataupun sumber-sumber yangtidak sah. Dokumen yang digunakan untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikattidak dapat dijadikan pegangan atas legalitas produk hasil hutan sehinggadokumen-dokumen tersebut dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Hal ini dapatmenjadi hambatan dalam perdagangan hasil hutan ke Amerika Serikat, karenasetiap saat Pemerintah Amerika Serikat dapat melakukan penahanan ataupunpenyitaan terhadap produk-produk hasil hutan impor yang masuk ke negaranyamengingat tidak ada satu dokumen pun yang dapat di gunakan untuk menunjukkanlegalitas atas produk impor tersebut. WTO melarang anggota-anggotanya untukmengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam negeri yang dapat menghambatperdagangan internasional. Kebijakan The Lacey Act yang ingin memberantaskegiatan Illegal Logging secara global tidak tepat diberlakukan pada setiap produkimpor Amerika, karena illegal logging diduga terjadi di dalam negeri negarapengekspor. Pemberantasan illegal logging akan lebih tepat bila pemerintahAmerika Serikat mengadakan kerjasama dengan pemerintah negara-negara yang diduga terjadi illegal logging.

---

AbstractThis thesis is discussing about the implementation effect of The Lacey Acttowards the export of forestry products from Indonesia to the United States. Theprovisions of the new Lacey Act constitute as one of the efforts of theGovernment of the United States for eliminating the Illegal Logging activities. Inthe provisions of The Lacey Act every business actor that shall export the forestryproducts and its derivatives to The United State must prepare a statement that suchforestry products are not originated from illegal logging or other illegal sources.The document to be used for performing export to the United States cannot beused as guidance upon the forestry product legality, consequently such documentsare considered as illegal or not applicable. This matter may become as an obstacle in the trading of forestry products to The United States, since at any time the Government of the United States may perform detention or seizure towards the imported forestry products to its countrythe by considering that there is no documentcan be used to indicate the legality of such imported products. WTO forbids itsmembers to issue internal policies that may hinder the international trade policy ofThe Lacey Act intended for eliminating the Illegal Logging activities, whichglobally is not fit to be applied to every American imported product since illegallogging is allegedly happened in the exporter country. The elimination of illegallogging shall be more effective if the Government of the United states establishescooperation with the government of the countries where illegal logging isallegedly happened."