Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja lepas di perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan teh Gunung Mas, mengetahui pengaruh perdagangan teh internasional dan produksi perkebunan Gunung Mas terhadap tingkat upah dan jaminan sosial para pekerjanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya tuntutan buruh perempuan untuk perbaikan nasib mereka.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan metode penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."

"World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang berperan penting dalam memastikan arus perdagangan global dapat berjalan dengan sesedikit mungkin hambatan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal XX (b) GATT, anggota WTO dapat melakukan suatu tindakan perdagangan yang perlu dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Persetujuan Penerapan Tindakan-Tindakan Sanitari dan Fitosanitari (Persetujuan SPS) merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal XX (b) GATT tersebut. Berdasarkan Persetujuan SPS, anggota WTO berhak menerapkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan bukti ilmiah yang cukup, serta tidak menciptakan diskriminasi sewenang-wenang atau pembatasan terselubung bagi perdagangan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan ilmiah dan teknis dalam penerapan Persetujuan SPS, Persetujuan SPS merujuk International Plant Protection Convention (IPPC) sebagai organisasi internasional relevan untuk mendorong harmonisasi tindakan fitosanitari dengan didasarkan pada standar internasional yang diadopsi oleh IPPC. Penelitian ini menganalisa penerapan Persetujuan SPS dan IPPC pada tiga kasus di WTO, yakni Japan - Agricultural Products II (2001), Japan - Apples (2005) dan Australia – Apples (2011).

---

World Trade Organization (WTO) is an international organization who plays an important role in ensuring that the global trade can works with a little barriers. However, pursuant to Article XX (b) GATT, WTO Members can perform an action trade necessary to protect human, animals or plants health or life. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) is derived from the provision of Article XX (b) GATT. Based on the SPS Agreement, WTO Member have a right to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the protection of human, animal, health or plant life or health, which is based on scientific principle and is not maintained without sufficient scientific evidence; and not unjustifiably discriminate or be applied in a manner which would constitute a disguised restriction on international trade. For the fulfilment of scientific and technical need within the application of SPS Agreement, SPS Agreement refers International Plant Protection Convention (IPPC) as an international organization relevant, to encourage harmonisation of phytosanitary measures, based on international standards which adopted by IPPC. This thesis analyzes the application of the SPS Agreement and the IPPC in three cases at WTO: Japan- Agricultural Products II (2001), Japan - Apples (2005) and Australia - Apples (2011)."

"ABSTRAKDewasa ¡ni proses liberalisasi perdagangan mengalami perkembangan yang pesatSaiah satu fenomena yang menarik dari perkembangan ini adalah munculnya isu-isumengenai lingkungan hidup. Sejak di masukkannya ketentuan-ketentuan mengenai I¡ngkungan hidup dalamkerangka WTO, sektor perdagangan internasional Indonesia menghadapi tantangan yangsangat berat. Hal ini dikarenakan munculnya tuntutan dan pasar intemasional agarproduk-produk yang dihasilkan Indonesia memenuhi berbagai persyaratan Lingkungan. Diantara berbagai persyaratan lingkungan, yang paling populer saat ini adalab standar ISO14000 dan Ekolabeling. Gambaran ekspor indonesia dalam tahun terakhir ini tampak memprihatinkan,dimana terjadi penurunan nilai ekspor dari berbagai jenis komoditas, termasuk jugakomoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Iingkungan,seperti kayu, tekstil, ikan olahan, bahan-bahan kimia, pupuk, kulit, kertas, dan lainsebagainya. Dalam rangka pemulihan kinerja ekspor kita, tentu saja kontribusi dankomoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan lingkungan tersebut harus kitaperhatikan. Dengan demikian, tentunya, persyaratan-persayatan lingkungan harus benarbenar dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah peranan kebijakan Lingkunganpemeríntah menjadi vital bagi perkembengan perdagangan internasional kita, atau dengankata lain timbut suatu tuntutan untuk mengintegrasikan kebijakan Iingkungan dengankebijakan perdagangan internasional. Di sial lain, dunia usaha Indonesia sendiri tampak belum siap menghadapi eraperdagangan bebas yang berwawasan lingkungan tersebut. Hal ini terlihat dari masihkurangnya wawasan lingkungan dalam menjalankan operasi bisnis perusahaan. Banyaksekali kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia,terutama pencemaran sungai dan perusakan hutan. Hal ini disebabkan sikap mentalbanyak pengusaha kita yang masih menganggap remeh masalah pelestarian lingkungan.Disamping itu orientasi dari banyak pengusaha kita masihlah mencari keuntungan yangsebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, bila perlu dengan mengorbankanlingkungan. Solusi untuk permasalahan di atas adalah dengan mensosialisasikan penerapanstandar sistem manajemen lingkungan (SML) ISO seri 14000, Standar ini memberikansistem yang menyeluruh bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan, melaksanakan,dan mengevaluasi kebijaksanaan lingkungannya. Jika SML ini diterapkan dengansungguh-sungguh dan profesional, tentu akan menjadi keunggulan kompetitif ?tersendiribagi perusahaan. Di sisi pemerintah, perangkat hukum di bidang lingkungan hidup, yang telahdirumuskan oleh pemerintahan transisi, masih dìanggap belum mencerminkan suatuGood Environmental Governance, sehingga perlu diadakan perbaikan oleh pemerintahanbaru basil Pemilu 1999. Upaya pengintegrasian kebijakan lingkungan hidup dengan kebijakan perdaganganinternasional teLah puta dilakukan oLeh pemenintah melalui pengadopsiaTi berbagalperangkat sukarela dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk standar ISO sen14000. Tugas pengadopsian ISO 14000 dilaksanakan oleh Bapedal, terutama melalui SubDirektorat Standarisasi Lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain adalahmengadakan proyek percontohan, memberikan bantuan teknis dan berbagai pelatihan,mengadakan seminar dan lokakarya, menyempurnakan sistem standarisasi, akreditasí,dan sertifikasi bidang lingkurigan hidup, dan lain sebagainya. Namun masih banyak yangharus dilakukan pemerintab dalam upaya pengintegrasian tersebut. Pemerintahdisarankan untuk melakukan pengadopsian lebih lanjut terhadap berbagai standar, lainnyadalam ISO seri 14000, mengingat ISO 14001 saja belumlah cukup untuk menjaminupaya-upaya pelestarian hidup di kalangan dunia usaha. Disamping ¡tu, dalam upayapengadopsian perangkat-perangkat pengetolaan lingkungan hidup, Bapedal jugadisarankan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansilainnya seperti Deperindag dan Departemen Pertanian. Akhirnya, diusulkan bagi pemerintah untuk menggunakan paradigma NationalDiamond dan Porter dalam upaya mengembangkan industri jasa pengeloiaan lingkunganhidup. Unsur utama national diamond adalah: 1) Kondisi Faktor; 2) Kondisi Permintaan;3)Industri Pendukung dan yang terkait; dan 4) Strategi, Struktur, dan PersainganPerusahaan. Kondisi faktor dalam hal ini adalah faktor-faktor yang perlu didorongkeberadaanya oleb pemerintah, seperti institusi pendidikan yang mencetak paraprofesional di bidang lingkungan, dan lain sebagainya, Kondisi permintaan menunjukkankeharusan pemerintah untuk mendidik masyarakat konsumen agar menjadi lebih kritisterhadap masalah pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan akan dapat memberikanmasukan bagi dunia usaha dalam meningkatkan kinerja lingkungannya. Hal ¡ni padagilirannya akan memberikan masukan yang berarti bagi industri jasa pengelolaanlingkungan hidup untuk dapat melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagiterwujudnya produksi yang ramah Iingkungan. Industri pendukung yang penting tentunyaperlu didorong pertumbuhannya, misalnya saja industri alat-alat pengolahan limbah,bahan-bahan kimia untuk mengolah limbah, dan sebagainya. Sementara strategi, struktur,dan persaingan perusahaan mengharuskan pemerintah untuk menciptakan ikiim bersaingyang sehat dimana para pengusaha jasa pengelolaan Iingkungan dapat bersaing secarasehat dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang wajar. Dengan itu semua diharapkan faktor pelestarian Iingkungan menjadi unsur strategiyang penting bagi kalangan industri Indonesia untuk mencapai competitive advantage."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perdagangan internasional yang dilakukan oleh bangsa Palestina sebagai langkah-langkah yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari di tengah konflik yang terjadi di Gaza. Melalui metode penulisan sejarah. Penelitian ini mencoba mengungkap latar belakang terjadinya konflik yang dialami bangsa Palestina di Gaza, dampak konflik berkepanjangan tersebut terhadap masyarakat Palestina, serta bagaimana cara bangsa Palestina memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah blokade-blokade yang dibuat oleh Israel untuk membatasi ruang gerak bangsa Palestina. Dahsyatnya kecamuk konflik yang terjadi di Gaza membuat bangsa Palestina sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Berbagai cara dilakukan oleh Israel guna menduduki wilayah Palestina, termasuk dengan melakukan blokade-blokade terhadap masyarakat Palestina agar tidak dapat melakukan hubungan diplomasi terhadap negara lain. Meskipun begitu, bangsa Palestina tetap harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Langkah-langkah yang ditempuh oleh bangsa Palestina antara lain melakukan perdagangan bawah tanah, melalui gorong-gorong yang sebetulnya dijadikan sebagai tempat menyelundupkan senjata-senjata pasukan HAMAS. Di dalam peneltian akan diuraikan lebih rinci bagaimana saja langkah-langkah yang dilakukan oleh bangsa Palestina untuk memenuhi kebutuhan hidup serta apa saja hambatan yang dialami di dalam memenuhi kebutuhan hidup.

---

ABSTRACTThis study discusses the international trade conducted by the Palestinians as the steps taken to meet their daily needs amid the conflict that occurred in Gaza. Through the method of writing history. The research tries to uncover the background of the conflict that the Palestinians face in Gaza, the impact of the long-standing conflict on Palestinian society, and how the Palestinians fulfill their needs amid Israeli blockades to limit the Palestinian movement. The ferocity of the conflict that occurred in Gaza makes the Palestinians very difficult to meet the needs of his own life. Various ways are being done by Israel to occupy the Palestinian territories, including by blocking the Palestinian people from diplomatic relations with other countries. Even so, the Palestinians still have to meet the needs of daily life. The steps taken by the Palestinians, among others, underground trading, through the culverts that actually serve as a place to smuggle weapons of Hamas forces. In the research will be described in more detail how the steps taken by the Palestinians to meet the needs of life and what obstacles are experienced in meeting the needs of life."