Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 533 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jessica Evelyn, author
Peraturan Perusahaan merupakan kaidah otonom yang mengatur syarat-syarat kerja secara lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S65618
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Khairul Ahmadi, author
Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, yang keesokan harinya dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Se_gera setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, terjadi kesi_bukan-kesibukan dalam menyusun organisasi pemerintahan. Di antaranya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1991
S12240
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Depok: Badan Legislasi dan Layanan Hukum Universitas Indonesia, 2017
P 378.1 MOD
UI - Publikasi  Universitas Indonesia Library
cover
Dzikry Gaosul Ashfiya, author
Sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia, eksistensi Peraturan Menteri seharusnya dibatasi. Hal ini disebabkan, persentuhan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang melekat pada kedudukan Menteri, merefleksikan kebebasan dan ketidakterbatasan penerbitan Peraturan Menteri. Pada muaranya, disharmonisasi dan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak dapat dihindari. Terlebih, realita hyper...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Khozin Alfani, author
Pengaturan pendidikan kedokteran saat ini diatur dalam tiga buah undang-undang, yaitu UU No. 29 Tahun 2004 (UU Pratik kedokteran), UU No. 12 Tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), dan UU No. 20 Tahun 2013 (UU Pendidikan Kedokteran). Ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenai penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mokh Luqman Fadlli, author
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45892
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Arifianto, author
Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Penelitian ini pertama bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : dinamika perkembangan hukum islam dalam perundang-undangan di Indonesia ; Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dapat menjadi pegangan dalam penerapan hukum islam dan mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur dan Kabupaten Garut Jawa barat membrantas penyakit sosial masyarakat.......
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
M. Mertania Lestari, author
Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang- Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010
T 27608
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
<<   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   >>