Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina dalam Impor Produk Pakaian Jadi dan Testil asal Cina. Konflik perdagangan AS dan Cina mengemuka sejak bergabungnya Cina dalam keanggotaan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001.Jumlah ekspor produk Cina meningkat drastis dan berdampak hebat pada industri domestik AS sehingga AS menjatuhkan safeguard terhadap produk Cina. Kedua negara bersengketa dengan menggunakan peraturan WTO sebagai acuan kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dagang antara AS-Cina berbeda dengan UE-Cina. Faktor domestik, sejarah, ekonomi politik dan bargaining power kedua negara menentukan lama dan alotnya perundingan AS-Cina.

---

The focus of this study is trade dispute settlement between United States (U.S) and China in clothing and textiles Import from China. Their conflict started when China joined World Trade Organization (WTO) in 2001.China's export increase rapidly and give huge damage to U.S industry, resulted in safeguard policy by U.S. government to China products. Both countries insisted their action based on WTO policy. This study uses descriptive analytical approach.The result of this research has shown that trade dispute settlement between AS-China is different compared to UE-China dispute settlement. Domestic, history and political economy factor, and bargaining power between two countries affected the time lead and complexity of AS-China negotiation process."

"Pengajuan klaim yang sulit dan berujung kepada penolakan klaim polis asuransi merupakan salah satu kendala yang sering dialami konsumen. Beberapa konsumen memilih BPSK sebagai Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi untuk mendapatkan keadilaan dan kepastian hukum dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, disisi lain terdapat adanya proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dalam menyelesaikan sengketa klaim polis asuransi ke Pengadilan Negeri, dan sampai ke tingkat Kasasi yang ujung-ujungnya Putusan BPSK dianulir oleh Majelis Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan terhadap putusan majelis hakim yang menguatkan Putusan BPSK dan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan adanya proses keberatan dan penolakan putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan metode non-dokrtinal (Socio Legal Research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa majelis hakim menilai pokok perkaranya bukan bersumber dari wanprestasi atas hutang piutang (perjanjian pokok) dan faktanya ada kerugian yang diderita oleh konsumen kemudian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pada BPSK, peneliti menemukan data statistik dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK masih efektif untuk menyelesaiakan sengketa polis asuransi dengan melaui mediasi atau konsiliasi karena tidak terdapat proses keberatan dari hasil keputusan BPSK tersebut. Namun dalam faktanya terhadap pertimbangan majelis hakim masih Terdapat perbedaan cara pandang antara Majelis Hakim satu dan lainnya di Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan BSPK dan apa yang menjadi tolak ukur sengketa konsumen. Kemudian mengenai efektifitas penyelesaian sengketa di BPSK, masih banyak kekurangan mulai dari eksekusi putusan yang masih ambigu, SDM yang kurang memahami sengketa, prasana dan sarana yang sangat terbatas.

---

The submission of difficult claims and the rejection of insurance policy claims is one of the obstacles often experienced by consumers. Some consumers choose BPSK as an alternative Dispute Settlement Institution in resolving insurance policy disputes to obtain justice and legal certainty with mechanisms through conciliation, mediation and arbitration. On the other hand, there is an objection process filed by unsatisfied parties in resolving insurance policy claim disputes to the District Court, and up to the Cassation level, which ultimately results in the BPSK Decision being annulled by the Panel of Judges. This research was conducted to determine the consideration of the decision of the panel of judges that upheld the BPSK Decision and to determine the effectiveness of dispute resolution through BPSK in the presence of the objection process and the rejection of the BPSK decision. This research was conducted using the non-docrtinal method (Socio Legal Research). The results of this study found that the panel of judges assessed that the subject matter of the case did not originate from default on debt and credit (main agreement) and in fact there were losses suffered by consumers then regarding the effectiveness of dispute resolution at BPSK, researchers found statistical data and information obtained from BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK is still effective in resolving insurance policy disputes through mediation or conciliation because there is no objection process from the BPSK decision. However, in fact, there are still differences in perspective between the panel of judges in the Supreme Court related to the authority of BSPK and what is the benchmark for consumer disputes. Then regarding the effectiveness of dispute resolution in BPSK, there are still many shortcomings starting from the execution of decisions that are still ambiguous, human resources who do not understand disputes, very limited infrastructure and facilities."

"ICSID merupakan suatu lembaga arbitrase yang didirikan khusus untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing yang terjadi antara negara dengan warga negara lain anggota peserta konvensi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai cara apa yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing, bagaimana peranan ICSID sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa penanaman modal asing ditinjau dari sudut HPI dan bagaimana keterkaitan antara arbitrase dengan prinsip pilihan hukum serta bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan putusan ICSID. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa penanaman modal asing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing adalah melalui lembaga arbitrase, khususnya ICSID yang merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing. Dalam menyelesaikan sengketa, ICSID hanya menerima sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara lain. Hukum yang dipergunakan adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Apabila tidak terdapat pilihan hukum maka yang digunakan adalah hukum host State, jika masih kurang maka akan ditambah dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, arbiter juga harus memperhatikan klausula pilihan forum untuk menentukan forum apa yang akan dipergunakan. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan putusan ICSID adalah dengan membuat undang - undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999."

"Association East Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi di wilayah Asia Tenggara, yang salah satu tujuan ASEAN, yang juga diperkuat di dalam ASEAN Charter adalah ?to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter. Tesis ini telah berhasil menggambarkan tentang bagaimana ASEAN mencoba untuk mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketanya, terutama sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 ASEAN Charter. Dimulai dengan pemaparan di dalam Bab II, yang menggambarkan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dari waktu ke waktu. Bukan hanya itu saja, akan tetapi di dalam Bab II ini juga digambarkan tentang bagaimana penyelesaian sengketa diselesaikan, berdasarkan instrumen-instrumennya. Pada bab III, secara lebih khusus tesis ini menggambarkan tentang bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Treaty on Amity and Corporation in Southeast Asia. Penjabaran tentang penyelesaian sengketa ini dilakukan atas TAC, hingga Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of and Cooperation in Southeast Asia. Pembahasan tentang mekanisme penyelesaian sengeketa yang dilakukan melalui TAC ini kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep Legalisasi. Hal ini digunakan untuk melihat sampai sejauh mana ASEAN memberikan kekuatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dibuatnya, terutama dari sisi aturan dan prosedurnya. Hal ini kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran, untuk memperkuat posisi ASEAN, di dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.

---

Association East Asian Nations (ASEAN) is an organization in Southeast Asia region, which is one of the goals of ASEAN, which also strengthened in the ASEAN Charter is "to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship Among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter.

This thesis has been successfully describe how ASEAN attempts to regulate the dispute resolution mechanisms, particularly as set out in Article 24 of the ASEAN Charter. Starts with the description in Chapter II, which describes how the dispute settlement mechanism from time to time. Not only that, but in Chapter II is also described how the settlement of disputes resolved, by instruments.

In chapter III, more specifically this thesis describes how the settlement of disputes are conducted through the Treaty on Amity and Corporation in Southeast Asia. Description of the dispute settlement is done on the TAC, to the Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.

A discussion of the resolution mechanism is done through the TAC sengeketa is then analyzed using the concept of legalization. It is used to see how far ASEAN provides power to the dispute settlement mechanism is made, especially in terms of rules and procedures. It is then covered with conclusions and suggestions, to strengthen the position of ASEAN, in resolving disputes in the region."

"Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia apabila negara yang kalah tidak kooperatif. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan dalam bidang hukum perdata internasional khususnya pada masalah perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Adapun yang menjadi tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia apabila negara yang kalah tidak kooperatif, terutama Korea dalam kasus Korea-Certain Paper. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis dan data primer berupa wawancara dengan narasumber. Skripsi ini memaparkan tentang sistem penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia, kasus Korea-Certain Paper secara singkat, dan pelaksanaan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa sebagai produk hukumnya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia, dalam kasus Korea-Certain Paper, dapat mengambil beberapa tindakan yang dianggap perlu yang sudah diatur dalam ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia apabila Korea tidak kooperatif dalam melaksanakan rekomendasi dari Badan Penyelesaian Sengketa.

---

The subject matter in this study is implementation of the recommendations of the World Trade Organization's Dispute Settlement Body if the losing party would not cooperative. Based on that subject matter, the objective of this study is to give contribution of idea and solution in private international law field, especially international trade law governed by World Trade Organization. The specific objective of this study is to understand about the implementation of World Trade Organization Dispute Settlement Body's recommendations if the losing party would not cooperative, especially South Korea in Korea Certain Paper case.

This study used normative research methods that use interviews with sources. This study explains about dispute settlement system in World Trade Organization's Dispute Settlement Body, Korea Certain Paper case and the implementation of recommendation. This study concludes that Indonesia, in Korea Certain Paper case, could take action(s) which considered necessary ruled by World Trade Organization if South Korea would not cooperative in implementing recommendation from Dispute Settlement Body."

"Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan akan dilakukan oleh OJK secara terintegrasi. Salah satu tujuan OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Skripsi ini akan meneliti apa saja kewenangan OJK dalam usaha perlindungan konsumen; bagaimana rancangan perubahan mekanisme penanganan sengketa perbankan dengan adanya OJK; serta hal apa sajakah yang perlu diperhatikan oleh OJK dalam upaya perlindungan konsumen, khususnya nasabah perbankan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kewenangan OJK dalam usaha perlindungan konsumen tercermin dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang OJK yaitu Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30. Selain itu, saat ini OJK baru memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan secara umum, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan secara khusus masih dalam tahap perancangan, namun sejak awal tahun 2013, financial customer care yang dibentuk oleh OJK akan sudah mulai beroperasi. Sejak saat itu OJK akan menerima semua pengaduan konsumen lembaga jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, namun untuk penyelesaian pengaduan dan penyelesaian sengketa nasabah perbankan masih akan dilakukan oleh Bank Indonesia hingga nanti selanjutnya, pada 31 Desember 2013, kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa perbankan akan beralih sepenuhnya kepada OJK.

---

With the establishment of Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK), all the duties and the authority of regulation, supervision, examination, and investigation of all financial institutions, including the banking sector, will be held integrated by OJK. One of OJK's objectives is consumers and societies protection. This research will examine the OJK's authority in purpose of consumers protection; the alteration in dispute resolution mechanism as the consequence of OJK's establishment; and matters that need to be considered by OJK in order to protecting consumers, especially banking customers. This research is examined through normative juridical approach, which emphasizes on the use of legal norms, and will be supported by some interviews.

This research concluded that the OJK's authority of consumer protection are reflected in the Financial Services Authority Law Article 28, Article 29 and Article 30. Furthermore, now, OJK has had a general mechanism of financial costumer care and dispute resolution for all sectors of financial service institutions, but, the special mechanism of banking dispute resolution is still continuously discussed. However, due to the financial customer care that will be opened in the beginning of 2013, OJK will still in collaboration with Bank Indonesia in order to resolve banking customers complaints and disputes. OJK will receive all complaints from the customers of all sectors of financial service institutions, but the complaints of banking sector will still be reported to Bank Indonesia to be solved. This collaboration will be continuously held until the authority of banking dispute resolution will be completely transferred from Bank Indonesia to OJK in December 31, 2013."

"Security for Costs merupakan suatu fenomena hukum yang berkembang dalam penyelesaian sengketa investor-negara, yang dapat dipahami sebagai suatu bentuk tindakan sementara untuk investor asing memberikan jaminan mengenai pembayaran biaya yang dimintakan oleh negara tuan rumah dalam melakukan pembelaan atas gugatan yang diajukan oleh investor asing. Tesis ini menganalisis, pertama, alasan pentingnya pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional bagi Indonesia berdasarkan praktik permohonan security for costs dalam sengketa García Armas v. Venezuela yang diselesaikan menggunakan aturan arbitrase ICSID dan Herzig v. Turkmenistan yang menggunakan aturan arbitrase UNCITRAL, dan kedua, pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional yang dapat melindungi kepentingan Indonesia berdasarkan perkembangan pengaturan security for costs dalam aturan arbitrase ICSID dan aturan arbitrase UNCTIRAL, dalam undang-undang tentang arbitrase yang berlaku di Inggris dan Indonesia, serta contoh-contoh dalam perjanjian investasi internasional yang disepakati pada masa proses reformasi penyelesaian sengketa investor-negara. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis penerapan security for costs berdasarkan aturan arbitrase dalam putusan-putusan arbitrase investasi, dan dalam perjanjian investasi internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, pengaturan security for costs dalam perjanjian investasi internasional dapat menyeimbangkan kepentingan investor asing dan negara tuan rumah, menghindari kemungkinan eksploitasi mendapatkan keuntungan yang dilakukan oleh investor asing, dan untuk menjaga integritas prosedural penyelesaian sengketa investor-negara. Kedua, Indonesia dapat menerapkan pengaturan security for costs yang telah ada dalam perjanjian investasi internasional mengenai kewenangan majelis arbitrase, syarat-syarat, mekanisme, dan akibat hukum dari perintah security for costs.

---

Security for Costs has been an emerging legal phenomenon in investor-state dispute settlement, which can be defined as a form of provisional or interim measure for a foreign investor to provide security for the payment of costs requested by the host state in defending a claim brought by the foreign investor. This research discusses, first, the importance of the privision of security for costs in international investment agreements for Indonesia based on the practice of the application of security for costs in the García Armas v. Venezuela dispute which was resolved under the UNCITRAL Arbitration Rules and Herzig v. Turkmenistan dispute which was resolved under the ICSID Arbitration Rules, and second, discusses the provision of security for costs in international investment agreements that may protect Indonesia based on the development of the provision of security for costs in ICSID Arbitration Rules and UNCTIRAL Arbitration Rules, in the laws on arbitration in the United Kingdom and Indonesia, and examples in international investment agreements signed during the investor-state dispute settlement reform process. This research is a normative legal research by examining the application of security for costs under arbitration rules in investment arbitration awards, and in international investment agreements. The findings of this research are, first, the provision of security for costs in international investment agreements may balance the interests of foreign investors and host countries, may avoid the possibility of profit exploitation by foreign investors, and may maintain the procedural integrity of investor-state dispute settlement. Second, Indonesia may apply the provision of security for costs in international investment agreements based on the existing provision of security for costs on the authority of the arbitral tribunal, the requirements, the mechanism, and the legal consequences of the security for costs order."

"Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang isinya mengenai pembatalan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta menjelaskan akibat hukum yang timbul dari keluarnya putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian evaluatif, sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 selama belum ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Jika para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa lain, maka pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut harus secara jelas tercantum di dalam akad (perjanjian) dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akibat hukum yang utama dari terbitnya putusan tersebut adalah tidak adanya lagi dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Secara umum Peradilan Agama kembali memiliki kewenangan absolut di bidang ekonomi syariah.

---

This study discusses the post Islamic Law Banking Dispute Resolution Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 which is about the cancellation of the explanation of Article 55 Paragraph ( 2 ) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking and explain the legal consequences arising from the decision of the. This type of research is used by the author in this work is the normative juridical nature of an evaluative study, while based on the goal, this type of research include deescriptive analysis research.

Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that Islamic banking dispute resolution after the Constitutional Court for an undetermined Number 93/PUU-X/2012 forum choice of law in the contract, then it becomes the absolute authority of the Religious Courts.

If the parties agree to resolve the dispute through alternative dispute resolution other, then the choice of legal forum to resolve the dispute shall be clearly stated in the contract (agreement) and does not conflict with Islamic principles. The main legal consequences of the publication of the decision is no longer dualism Islamic banking disputes. In general, the Religious Court again have the absolute authority in the field of Islamic economics."

""Haji merupakan rukun Islam kelima yang harus dijalankan bagi setiap umat muslim" "yang mampu. Seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Panjangnya daftar tunggu haji mengakibatkan banyak penyelenggara haji yang menawarkan program haji non kuota. Haji non kuota dapat berangkat karena mengandalkan pada pemberian visa haji diluar jalur resmi oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia. Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai keabsahan perjanjian haji non kuota antara jamaah haji dengan penyelenggara menurut hukum Islam. Selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang terjadi antara jamaah dengan penyelenggara. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian antara PT X sebagai penyelenggara dengan jamaah tidak memenuhi rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam karena terdapat ketidakpastian terkait objek akad yaitu visa haji non kuota. Sehingga menurut hukum perikatan Islam bahwa perjanjian haji non kuota batal demi hukum. Terdapat pilihan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu dengan cara perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, atau para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase Basyarnas berdasarkan akta kompromis."

---

Hajj is the fifth pillar of Islam that must be executed for every Muslim who can afford. Along with the increasing capability of the Indonesian economy, the number of Indonesian pilgrims from time to time have increased lately and even the number of registered exceed the quota. The length of the waiting list Hajj pilgrimsresulted in many providers that offer non Hajj quota program. Hajj non quota can rely on granting leave for Hajj visas outside official channels by the Embassy of Saudi Arabia. As the subject matter in this study are about the validity of the agreement between the pilgrims and travel agent based on Islamic contract law. In addition the writer also concerns into trouble about the form of an option of dispute settlement occurring between the pilgrims and travel agent.The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.The author concluded that the agreements between PT. X as the provider with pilgrims does not meet the unity and the requirements based on Islamic Contract Law because there is uncertainty related to an object that is a visa agreement hajj non quotas.So based on the Islamic law according that Hajj quota of non agreement annulled by law. There is a choice of dispute settlement can be used for the parties to settle the dispute what happens is by way of peace. If peace is not sufficient, the party being disadvantaged may submit a claim to the District Court, or the parties have agreed to settle the dispute through Basyarnas institutions based on the arbitrage compromise certificate."