Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai analisis sistem manajemen pengamanan di pusat perbelanjaan ITC Depok pasca meledaknya bom kimia di toilet ITC Depok yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi banyak orang, ITC Depok sudah dijadikan sebagai target serangan teroris dengan meledaknya bom jenis kimia di toilet lantai 3. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pusat perbelanjaan ITC Depok pernah mengalami beberapa gangguan keamanan yang terjadi, yaitu: pembobolan toko handphone, terjadi aksi bunuh diri, pencurian helm oleh pasangan suami istri, pencurian 10 potong pakaian, 6 potong celana anak-anak, 5 unit laptop dan 3 buah tas ransel, dan terjadi ledakan bom kimia di kamar mandi pria lantai 3; (2) Selain berbagai gangguan keamanan yang terjadi, pusat perbelanjaan ITC Depok juga menghadapi potensi ancaman gangguan keamanan dan tindak kejahatan, baik kejahatan yang bersifat konvensional terkait dengan kejahatan pencurian dan pengutilan dan potensi gangguan keamanan terkini terkait dengan ancaman bom; (3) Sistem pengamanan yang dilakukan manajemen pusat perbelanjaan ITC Depok pada saat ini menggunakan tenaga Satpam dari perusahaan jasa outsourcing, PT SOS. Pada awal sebelum terjadinya ledakan bom, jumlah Satpam yang bekerja berjumlah 40 orang, namun pasca terjadinya ledakan bom, pihak manajemen menambahkan personel sebanyak 10, sehingga total keseluruhan berjumlah 50 personel. Sistem manajemen pengamanan yang telah dilakukan di pusat perbelanjaan ITC Depok, yaitu: Penggunaan alat metal detector yang dipergunakan bagi setiap pengunjung yang datang, pemasangan kamera CCTV di 60 titik, penggunaan alat borgol dan pentungan bagi setiap anggota Satpam, sistem pencegahan kebakaran dengan dua metode, yaitu otomatis dan manual, serta pemakaian alat komunikasi HT sebagai sarana media dalam memonitor dan menginformasikan kondisi keamanan terkini maupun bentuk gangguan keamanan yang terjadi; (4) Satpam pusat perbelanjaan ITC Depok dalam pelaksanannya mempunyai hubungan kerja dan koordinasi dengan Polres Depok.

---

This thesis describes the results of research on the analysis of the security management system in the shopping center ITC Depok post of chemical bomb explosion in toilet ITC Depok which occurred in 2015 ago. As one of the shopping centers are crowded with many people, ITC Depok has been used as the target of terrorist attacks by the explosion of a bomb of chemical in the toilet 3 floor. This research was conducted by field observations are supported by interview and collect related documents. Qualitative research results were analyzed descriptively. The results showed that: (1) Shopping center ITC Depok has experienced several security lapses occur, namely: burglary mobile phone shop, an act of suicide, theft helmet by married couples, theft of 10 pieces of clothing, 6-piece pants children, 5 and 3 units of laptop backpacks, and the chemical bomb blast occurred in the men's bathroom floor 3; (2) In addition various to disruption of security occur, the shopping center ITC Depok also face the potential threat of disruption of security and crime, both crimes that are conventionally associated with the crime of theft and shoplifting and potential security issues associated with the latest bomb threat; (3) Security system do the shopping center ITC Depok management currently uses force guard of outsourcing services company, PT SOS. At the beginning before the explosion, the number of guard who worked about 40 people, but after the explosion, personnel management add as many as 10, so that the total amount to 50 personnel. The management system of security that has been done in the shopping center ITC Depok, namely: The use of metal detector used for every visitor who comes, installation of CCTV cameras at 60 points, the use of handcuffs and batons for every member of the guard, fire prevention system with two methods, ie automatic and manual, as well as the use of HT communication tools as a means to monitor and inform the media in the current security conditions and security disturbances occur; (4) Security guard shopping center ITC Depok in practice have a working relationship and coordination with the Depok Police."

"ABSTRAK Aksi 212 merupakan sebuah fenomena demonstrasi yang dilakukan dengan intensi keagamaan, syarat kepentingan politik, dan melibatkan jumlah massa ratusan ribu orang - terbanyak sejak tahun 1998 di Indonesia. Kepolisian melalui Satuan Brimob Polda Metro Jaya adalah lembaga negara yang diberikan fungsi dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya mengamankan proses dan dampak dari Aksi 212 yang dianggap lsquo;berpotensi rusuh rsquo; dalam laporan intelejen. Kepolisian secara umum dan Brimob Polda Metro Jaya secara khusus menghadapi dilema dalam menggunakan kekuatannya dalam menghadapi Aksi 212 karena harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang kompleks, karena ada dampak politik dan dampak sosial yang dapat timbul dari penggunaan kekuatan fisik. Kepolisian dan Brimob memilih menggunakan kekuatan non-fisik untuk mengamankan Aksi 212 yang kemudian mendukung keberlangsungan Aksi 212 yang aman dan damai. Penelitian ini hendak membaca penggunaan kekuatan non-fisik sebagai Soft Power dengan mengasumsikan posisi Brimob dan potensi kerusuhan yang dimiliki oleh sejumlah massa Aksi 212 berada dalam upaya menyeimbangkan kekuatan dan memperkuat upaya democratic policing dan community policing yang sedang difungsikan sebagai upaya untuk melakukan reformasi Kepolisian di Indonesia.

---

ABSTRACT Aksi 212 is a demonstration phenomenon conducted by religious intentions, political interest, and implicate hundred thousand people ndash the largest demonstration since 1998 in Indonesia. Police, through Polda Metro Jaya rsquo s Brimob Unit is a state institution which is given the functions and authority to maintain security and public order, one of which secures the process and impact of Aksi 212 which is considered 39 potentially violent 39 based on intelegence rsquo s report. Police in general and Brimob Polda Metro Jaya in particular, facing a dilemma in using its power for securing the process and effects of Aksi 212 in a complex choices, because there are political and social impacts that can arise from the use of physical force. The Police, especially Brimob chose to use non physical forces to secure Aksi 212 which then supported the safe and peaceful condition in the process of Aksi 212. This research contain the use of non physical forces as ldquo Soft Power rdquo by assuming the Brimob rsquo s position and the potential of riot owned by the mass of Aksi 212 as in position to maintain balance the power and strengthen democratic policing and community policing that is being functioned as an effort to reform the Police InstituTion in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan teknis yang diperlukan oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya dalam konteks pengamanan Ibu Kota Negara. Pengamanan Ibu Kota Negara merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan kesiapan serta kompetensi yang tinggi dari aparat kepolisian, khususnya Batalyon Pelopor. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Training Need Analysis (TNA) yang melibatkan kuesioner dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa Batalyon Pelopor secara luas terlibat dalam berbagai tugas pengamanan yang meliputi penanganan ancaman kejahatan intensitas tinggi hingga pengurusan bencana alam. Pelibatan Batalyon Pelopor umumnya berperan dalam mendukung polisi kewilayahan ketika intensitas ancaman mencapai eskalasi yang tinggi. Penelitian selanjutnya membahas pelatihan teknis yang sudah diterima oleh Batalyon Pelopor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan beragam dan meliputi berbagai aspek keamanan. Namun, pelatihan tersebut belum direncanakan secara optimal dan seringkali terkendala oleh tugas mendadak dan keterbatasan fasilitas. Meskipun pelatihan sudah mencakup isu-isu yang tercantum dalam modul pedoman pelatihan yang diterbitkan oleh Foster Police Department, masih ada potensi untuk meningkatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aktual dalam pengamanan Ibu Kota Negara. Dalam analisis ini, penulis menekankan kebutuhan aktual untuk pengamanan Ibu Kota Negara, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan persiapan menghadapi ancaman di masa depan.  Kesimpulannya, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pelatihan teknis dalam pengamanan Ibu Kota Negara oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya. Pelatihan teknis penting mengingat banyaknya pelibatan tugas lapangan bagi Batalyon Pelopor. Berdasarkan analisis, masih suda hada pelatihan yang diberikan sesuai dengan modul pelatihan polisi Foster Police yang menjadi dasar analisis. Namun masi hada pelatihan yang belum diberikan, untuk itu, direkomendasikan untuk memberikan pelatihan yang tidak hanya terkait dengan tupoksi khusus Batalyon Pelopor. Namun, temuan paling penting dalam penelitian ini adalah perencanaan pelatihan harus dilakukan secara matang. Pengembangan dan peningkatan pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan aktual pengamanan Ibu Kota Negara akan memperkuat kesiapan dan kompetensi anggota Batalyon Pelopor dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek keamanan.

---

This research aims to analyze the technical training needs required by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya in the context of securing the National Capital City. Securing the National Capital is a complex challenge and requires high readiness and competence from the police, especially the Pioneer Battalion. In this research, we used a qualitative approach with the Training Need Analysis (TNA) analysis method which involved questionnaires and literature study. The results of the analysis show that the Pioneer Battalion is widely involved in various security tasks which include handling high-intensity crime threats to managing natural disasters. The involvement of the Vanguard Battalion generally plays a role in supporting regional police when the intensity of the threat reaches a high escalation. The next research discusses the technical training that the Pioneer Battalion has received. Research findings show that the training provided is diverse and covers various aspects of security. However, this training has not been planned optimally and is often hampered by sudden assignments and limited facilities. Although the training already covers the issues listed in the training manual modules published by the Foster Police Department, there is still potential to improve the training to suit actual needs in securing the National Capital City. In this analysis, the author emphasizes the actual need for securing the National Capital, improving services to the community, and preparing to face future threats. In conclusion, this research identifies the importance of technical training in securing the National Capital by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya. Technical training is important considering the large number of field assignments involved in the Pioneer Battalion. Based on the analysis, there is still no training provided in accordance with the Foster Police police training module which is the basis of the analysis. However, there is still training that has not been provided, for this reason, it is recommended to provide training that is not only related to the special duties and functions of the Pioneer Battalion. However, the most important finding in this research is that training planning must be done carefully. The development and improvement of technical training that is relevant to the actual needs for securing the National Capital will strengthen the readiness and competence of Pioneer Battalion members in carrying out complex security tasks involving various security aspects."

"Penelitian ini tentang peningkatan kinerja petugas pengamanan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja petugas pengamanan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja petugas pengamanan di LAPAS tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitalif dengan metode deskriptif Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan koordinasi antara user dan pemegang kewenangan dalam hal rekrutmen pegawai, diadakan pendidikan dan pelatihan petugas pengamanan yang berkesinambungan, menyeimbangkan dengan tepat dan efektif antara reward and punishment serta dibuat standar kinerja untuk kemudian dibuat penilaian kinerja yang dituangkan dalam standar operasional yang transparan.

---

This focus of this study is about increasing the work performance of guard prison at Jakarta Narcotics Prison The purpose of this study is to know and study all factur that influence the guard prison performance at Jakarta narcotic prison and how to increase their performance. This research is qualitative. The research suggest I hat in employee recruitment program, the coordination is needed between the user and the holder of the authority. It is also suggested that the management should provide, continuous training and education for guard prison, balanced with appropriate and effective way of reward and punishment system, performance standards for performance assessment, and implement transparent operational standard."

"Perkembangan teknologi, selain memberikan berbagai kemudahan, juga membawa dampak negatif yaitu menurunnya keamanan dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamanan informasi, terlebih yang bersifat rahasia. Pengamanan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kriptografi dan steganografi. Dalam penelitian ini, akan dilakukan pengamanan informasi berupa suara digital dengan mengkombinasikan kriptografi dan steganografi. Untuk kriptografi menggunakan fungsi chaos Logistic Map dan untuk steganografi menggunakan metode Least Significant Bit LSB Coding. Proses pengamanan memakan rata-rata waktu komputasi 9,631-25,701 detik. Hasilnya diukur dengan Mean Square Error MSE dan Peak Signal-to-Noise Ratio PSNR . Nilai MSE dan PSNR yang dihasilkan adalah 0,102-0,434 dan 100,230-93,933 dB, di mana nilai tersebut mengindikasikan file suara yang baru sulit dibedakan dengan suara aslinya.

---

The development of technology, besides giving many advantages, also brings a negative impact. One of them is the decrease of security in information delivery. Therefore, we need to secure especially for secret informations. An information can be secured with two methods, that is cryptography and steganography.

In this research, an information securing of a digital audio using combination of cryptography and steganography will be applied. A chaotic function logistic map is used for cryptography and Least Significant Bit LSB Coding method is used for steganography. The average running time of a security process is 9,631 25,701 seconds.

The result is measured with Mean Square Error MSE and Peak Signal to Noise Ratio PSNR , with the MSE value is 0,102 0,434 and the PSNR value is 100,230 93,933 dB, which indicates the new sound file is difficult to distinguish from the original sound."

"Lonjakan impor kain yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menyebabkan industri kain dalam negeri menderita. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan dalam rangka tindakan pengamanan atas produk kain. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang dikenakan atas impor produk kain. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari pengenaan kebijakan BMTP dalam rangka mengendalikan lonjakan serta melindungi industri kain dalam negeri atas impor produk kain. Penetapan kebijakan ini didasari oleh permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atas adanya lonjakan impor produk kain yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri kain dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan BMTP atas impor produk kain serta kendala yang terjadi saat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan BMTP atas produk kain tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan ini yaitu melindungi industri kain dalam negeri dari kerugian. Hal ini dikarenakan injury yang dialami oleh industri kain di Indonesia yang cukup signifikan akibat masih terkendala dalam sosialisasi serta belum terdapatnya peraturan pendukung dalam implementasi kebijakan BMTP atas produk kain di Indonesia.

---

The surge in fabric imports that occurred in Indonesia from 2018 to 2019 caused the domestic fabric industry to suffer. The Indonesian government then established a policy aimed at securing fabric products. This policy was implemented in the form of Import Duty Security Measures (BMTP) imposed on imported fabric products. This study examines the implementation of the BMTP policy in controlling the surge and protecting the domestic fabric industry from imported fabric products. The policy was enacted based on a request from the Indonesian Textile Association, citing a significant surge in fabric product imports that caused serious losses to the domestic fabric industry. The aim of this study is to describe and analyze the implementation of the BMTP policy on imported fabric products and the challenges encountered during its implementation. The study adopts a post-positivist approach with data collection techniques, including field studies through in-depth interviews and literature review. The findings of this study indicate that the implementation of the BMTP policy on fabric products is not fully aligned with its intended goal of protecting the domestic fabric industry from losses. This is due to the significant injury suffered by the fabric industry in Indonesia, primarily caused by constraints in socialization efforts and the absence of supporting regulations for implementing the BMTP policy on fabric products in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pengamanan yang ada di lingkungan kerja kantor utama Perusahaan X sebagai bentuk dari pencegahan kejahatan yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai implementasi sistem pengamanan yang telah dilakukan oleh divisi keamanan Perusahaan X sebagai bentuk dari pencegahan kejahatan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan situasional yang kemudian dikaitkan dengan sistem pengamanan yang telah diimplementasikan. Teori pencegahan kejahatan situasional juga digunakan untuk melihat efektifitas dari implementasi sistem pengamanan untuk mencegah kejahatan yang berasal dari ancaman internal dan eksternal. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan teori aktivitas rutin sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana sistem pengamanan yang telah diimplementasikan oleh divisi keamanan perusahaan X telah melindungi korban yang mana merupakan aset bernilai dari Perusahaan X.

---

This mini thesis discussed about the implementation of security systems at the work environment head office of Corporate X as a form of prevention of crimes that have been committed. This research used a qualitative approach with a descriptive type to provide an overview of the implementation of the security system that has been carried out by the security division of Corporate X as a form of crime prevention. The theory used in this study is the situational crime prevention theory which is then linked to the security system that has been implemented. Situational crime prevention theory is also used to see the effectiveness of the implementation of security systems to prevent crimes that come from internal and external threats. In addition, this study also used routine activity theory as an analytical tool to see the extent security system implemented by the security division of Company X has protected victims who are a valuable asset of Corporate X."