Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wilda Yunita
Abstrak :
Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif. ......This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arinda Dara Ninggar
Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku. ......This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations.
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rahma Nur Khalisha
Abstrak :
Kementerian Keuangan RI di dalamnya memiliki instansi yang bernama Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) yang bertugas memberikan layanan pengadilan profesional untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari kegiatan pengadilan tersebut tentunya menghasilkan berkas arsip yang dapat digunakan kembali di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengimplementasian dari proses pemberkasan putusan pengadilan pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak serta menelaah kendala yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ruang penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berkas putusan berupa arsip dinamis aktif diterima dan diciptakan melalui bagian umum kemudian diolah dan disimpan oleh bidang Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi (APKD). Sistem pemberkasan arsip di setiap instansi memiliki sistem yang berbeda-beda, di Sekretariat Pengadilan Pajak arsip diberkaskan dengan metode kronologis dan sudah sesuai dengan prosedur, yakni melalui proses pemeriksaan, pengindeksan, pemberian kode, penyortiran, pelabelan, dan penyimpanan. Tempat penyimpanan fisik berkas putusan termasuk ke dalam jenis kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Untuk peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan arsip sudah lengkap, serta sumber daya manusia yang ada bekerja dengan profesional. ......The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has an agency called the Tax Court Secretariat which is tasked with providing professional court services to uphold law and justice in accordance with the laws and regulations in the field of taxation. The court activities certainly produce archive files that can be reused in the future. This research aims to understand and analyze the implementation of the tax court decision filing process at the Tax Court Secretariat and examine the obstacles faced. The formulation of the problem in this study is the storage space that is not in accordance with the procedure. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained for this research comes from primary data and secondary data. The results of this study show that decision files in the form of active dynamic archives are received and created through the general section then processed and stored by the field of Administrative Review and Documentation (APKD). The archive filing system in each agency has a different system, at the Tax Court Secretariat the archives are filed using the chronological method and are in accordance with the procedure, namely through the process of inspection, indexing, coding, sorting, labeling, and storage. The physical storage of decision files is included in the combination of centralization and decentralization. The equipment and supplies for storing archives are complete, and the existing human resources work professionally.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Taufik Budiman
Abstrak :
Tata kelola TI merupakan hal yang penting bagi organisasi yang menggunakan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnisnya. Di lingkungan Kementerian Keuangan tata kelola TI diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017. Saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh Sekretariat Pengadilan Pajak berkaitan dengan tata kelola TI. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI di Sekretariat Pengadilan Pajak. Metode penelitian menggunakan mixed method dengan 4 tahap yaitu coding, data entry, data display dan pengambilan keputusan. Data primer didapatkan melalui wawancara dan focus group discussion terhadap sepuluh narasumber yang terdiri dari Kepala Subbagian Operasional dan Pemeliharaan TIK, pejabat fungsional, dan staf IT. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 5 proses managed configuration, managed problem, managed IT change, managed asset, dan managed knowledge berada pada tingkat kapabilitas level 1 (performed) yaitu dan 5 proses managed risk, managed service request, managed continuity, managed security, dan managed requirement definition berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak perbaikan tata kelola TI yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019. ......IT Governance is important for organizations that use information technology to support their business processes. Within the Ministry of Finance, IT governance is regulated by Minister of Finance Regulation Number 97/PMK.01/ 2017. Currently, there are several obstacles faced by the Secretariat of the Tax Court with regard to IT governance. This research was conducted to determine the maturity level of IT governance and provide recommendations for improvement aimed at improving the implementation of IT governance at the current Tax Court Secretariat. The research method uses mixed method with 4 stages, namely coding, data entry, data display and decision making. Primary data were obtained through interviews and focus group discussions of ten resource persons consisting of the Head of the ICT Operations and Maintenance Subdivision, functional officials, and IT staff. Maturity level measurement show that there are 5 processes managed configuration, managed problem, managed IT change, managed asset, and managed knowledge at the capability level 1 (performed) and 5 processes managed risk, managed service request, managed continuity, managed security, and managed requirement definition at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Secretariat of the Tax Court for improving IT governance based on the best activities provided by COBIT 2019.
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rendy Citra Kuswono
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25611
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Annisa Pratiwi
Abstrak :
ABSTRAK
Dalam suatu proses pemungutan pajak, terdapat prosedur pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Namun pada kenyataannya koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak banyak yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Setidaknya sejak tahun 2011-2014, berkas masuk sengketa pajak di Pengadilan Pajak kian meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fakor utama penyebab timbulnya sengketa pajak dan mempelajari permasalahan yang menyebabkan meningkatnya sengketa pajak di Pengadilan Pajak sejak tahun 2011-2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa pajak adalah karena terdapat perbedaan pengaplikasian hukum. Perbedaan pengaplikasian tersebut dapat disebabkan karena multitafsir peraturan perundang-undangan maupun perbedaan pemahaman substansi transaksi. Selain itu, timbulnya sengketa pajak juga tidak terlepas dari asumsi bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan kepentingannya. Permasalahan yang menyebabkan sengketa pajak meningkat setiap tahunnya adalah karena terdapat ketidakefektifan sistem administrasi dalam penyelesaian sengketa di tahap pemeriksaan dan keberatan serta kemampuan Pengadilan Pajak untuk menghasilkan putusan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah berkas sengketa yang masuk.
ABSTRACT
In a process of tax collection, there are monitoring procedures through tax audits. But in fact the many corrections made by tax inspectors are not approved by the Taxpayer. At least since 2011-2014, new file of tax disputes in the Tax Court is increasing. This study was conducted to determine the main factor that causing tax disputes and study the issues which led to increased tax disputes in the Tax Court since 2011-2014. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed that the factors causing the tax dispute is because there are differences in the application of the law. The difference could be due to the application of multiple interpretations of the legislation and the differences in understanding of the substance of the transaction. In addition, the incidence of the tax dispute can not be separated from the assumption that individuals act according to its interests. The problems that led to the tax dispute is increasing every year because there are inefficiencies in the administrative system of dispute settlement in tax authority as well as the ability Tax Court to give verdict is not proportional to the increase in the number of disputes new file.
2017
S66103
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Darat Agung Adi Pranoto
Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan pajak bagi negara. Salah satu tugas DJP adalah menyelesaikan sengketa pajak di tingkat administrasi. Penyelesaian sengketa pajak sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak memperoleh hak mereka sehubungan dengan penyelesaian sengketa pajak. Data pengadilan pajak menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 jumlah sengketa pajak yang dibawa ke pengadilan pajak cenderung meningkat. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sengketa pajak tidak dapat diselesaikan di tahap awal yaitu tingkat administrasi. Upaya yang selama inidilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi jumlah kasus di pengadilan pajak terutama dengan peningkatan keterampilan litigasi pegawai serta meningkatkan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk menyelesaikan sengketa, mempercepat proses keberatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pengadilan pajak. Namun, upaya tersebut kurang berhasil mengingat jumlah sengketa di pengadilan pajak tetap tinggi. Kelemahan-kelemahan dari upaya tersebut adalah pendekatan yang kurang tepat dalam menyelesaikan sengketa dan kegagalan untuk mengidentifikasi jenis sengketa (misalnya sengketa fakta atau interpretasi hukum). Masalah-masalah mendasar yang menimbulkan kelamahankelemahan tersebut adalah banyaknya pemeriksaan berdasar kelebihan bayar dan banyaknya kasus berulang dibawa ke pengadilan pajak. Kelemahan dan masalah mendasar tersebut yang menyebabkan menumpuknya sengketa di pengadilan pajak. Akibatnya, DJP harus mengeluarkan biaya administrasi yang lebih tinggi demikian juga biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan untuk menyelesaikan sengketa. Untuk meningkatkan kinerja DJP dalam menyelesaikan sengketa dalam tinjauan administratif. DJP perlu melakukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani penyelesaian sengketa di tahap awal. DJP dapat belajar dari penerapan manajemen sengketa oleh Australia Tax Office (ATO) serta strategi yang diterapkan oleh negara-negara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dalam menyelesaikan sengketa. Tujuan utama dari manajemen sengketa adalah: menyelesaikan sengketa sedini mungkin untuk meminimalkan biaya penyelesaian sengketa serta untuk menghindari lambatnya penyelesaian sengketa. Manajemen sengketa menuntut DJP untuk mendefinisikan jenis sengketa secara jelas dan tegas sejak awal serta perlu melibatkan praktisi di bidang perpajakan dalam penyelesaian sengketa. DJP dapat melakukan reorientasi status quo dengan mengadopsi strategi yang sesuai dari praktek-praktek terbaik di ATO dan negara-negara OECD untuk mengurangi menumpuknya kasus di pengadilan pajak. Implementasi kebijakan membutuhkan Kepala Direktorat Jenderal Pajak untuk memulai kebijakan sejak kebijakan lebih mungkin berhasil dilaksanakan dengan pendekatan top down.
ABSTRACT
In Indonesia, the Directorate General of Taxes is a government agency which responsible for administering tax revenue collection for the country. One of the agency’s tasks is conducting tax dispute resolution in the administrative level. Tax dispute resolution is crucial to ensure that taxpayers can exercise their right regarding tax dispute resolution. The latest tax court’s report, however, shows that from 2004 until 2013 the number of tax disputes brought into the tax court keep increasing. The trend indicates that the agency was not able to resolve the dispute in the earlier stage. The current approach applied by the Director General of Taxes to reduce the increasing outstanding cases in the tax court is mainly by improvement of litigation skill of officers as well as increase the number of resources allocated to resolve dispute, accelerating objection process, and improve coordination with the tax court. However, the result of current approach is still limited as the backlog cases in the tax court remain high. The main deficiencies of current approach: unable to resolve the disputes in the earliest stage due to inappropriate resolution approach; fail to identify the type of dispute (e.g. dispute over the facts or legal interpretation), and does not address problem in losing disputes on the same issues. Fundamental causes that account for the current situation are failure to resolve dispute in the objection process or administrative level; repeated cases brought to tax court; and refund claim based audit. Those factors combined results in inability of the administrative review to work effectively in resolving disputes. Consequently, the administration cost as well as the compliance cost to resolve dispute becomes high for both the taxpayer and the DGT. The paper aims to assist the DGT to improve the performance in resolving dispute in administrative review. Current policy merely tried to address the immediate causes but not the fundamental causes. The DGT need a more comprehensive approach to handle dispute resolution in the earlier stage. Thus, based on the analysis of the fundamental causes, the paper suggests that the DGT could learn from application of dispute management by Australia Tax Office as well as effective strategies employed by the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) countries in resolving dispute. The objectives of dispute management are: resolve dispute at the earliest stage to keep cost of dispute minimum and to avoid delays. The dispute management requires well defining type of dispute, dealing the claims promptly, incorporating tax practitioners to attain the objectives. The paper recommends the DGT to reorienting status quo by adopting suitable strategies of the best practices in ATO and OECD countries to reduce the backlog cases in the tax court. The implementation of the policy requires the Head of Directorate General of Taxes to initiate the policy since the policy more likely to be succeeded implemented by a top down approach.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43345
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Feronika Valentine
Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa pajak yang dihadapi oleh PT. TMV (bergerak di bidang teknologi) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP XYZ. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja serta observasi penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas pembuatan data tracker, penyusunan Surat Banding, peyusunan Surat Bantahan, dan Penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP XYZ untuk sengketa Banding PT. TMV sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan sudah berjalan secara efektif. ......This internship report aims to evaluate the process of preparing documents in the preparation process for the appeal hearing on tax disputes faced by PT. TMV (engaged in technology) which is represented by a consultant attorney for KAP XYZ. The evaluation was carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements based on applicable tax regulations and on performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of a data tracker preparation, preparation of an appeal letter, preparation of a rebuttal letter, also preparation of a special power of attorney and an integrity pact. The evaluation was conducted to find out whether the entire preparation process carried out by KAP XYZ for the appeal dispute of PT. TMV is in accordance with the applicable Tax Regulations and has been running effectively.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rizka Ananda
Abstrak :
Laporan magang ini menganalisis kasus sengketa pajak PT ADZA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer. Sengketa pajak tersebut berawal dari hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer pada tahun 2015 tidak dapat dikreditkan sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sengketa pajak yang sudah dalam proses banding di Pengadilan Pajak tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman atas substansi transaksi Price Deduction for Consumer. Posisi PT ADZA dalam kasus ini lemah karena Faktur Pajak Masukan yang diterima dari lawan transaksi berasal dari transaksi yang seharusnya tidak terutang PPN. Berdasarkan analisis atas substansi transaksi dan kelengkapan Faktur Pajak Masukan, kasus sengketa pajak tersebut kemungkinan akan dimenangkan oleh DJP. ......This internship report analyzes PT ADZA's tax dispute case related to the crediting of Input Tax on Price Deduction for Consumers. The tax dispute began with the results of an examination which stated that the Input Tax on Price Deduction for Consumers in 2015 could not be credited so that the Directorate General of Taxes (DGT) issued an Underpaid Tax Assessment Letter. The tax dispute, which is already in the process of being appealed to the Tax Court, occurred due to differences in interpretation and understanding of the substance of the Price Deduction for Consumer transaction. PT ADZA's position in this case is weak because the Input Tax Invoice received from the counterparty comes from a transaction that should not be subject to VAT. Based on the analysis of the substance of the transaction and the completeness of the Input Tax Invoice, the tax dispute case is likely to be won by the DGT.
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Geny Pitaloka Hayyu
Abstrak :
ABSTRAK
Perusahaan perkebunan sawit terintegrasi mengolah perkebunan dari bibit menjadi Tandan Buah Segar, hingga menjadi Palm Oil. Tandan Buah Segar merupakan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN menurut Peraturan Pemerintah, sedangkan Palm Oil merupakan barang yang dikenakan PPN. Pengkreditan PPN Masukan atas Tandan Buah Segar di perusahaan perkebunan sawit seringkali menimbulkan sengketa pajak karena beda interpretasi peraturan. Dalam laporan ini dibahas mengenai pokok permasalahan, peraturan, proses dalam pengadilan pajak serta analisis yurisprudensi sengketa PPN pada perusahaan perkebunan sawit terintegrasi serupa. Hasil perbandingan menunjukkan perusahaan perkebunan sawit yang mengalami masalah yang sama putusan pengadilannya mengarah pada putusan yang sama walaupun Indonesia tidak menganut sistem Yurisprudensi. Selain itu, pokok permasalahan adalah beda interpretasi peraturan.
ABSTRACT
Palm Oil Company operates in cultivating palm seeds to produce fresh fruit brunches, until processed to be Palm Oil. Fresh Fruit Bunches is categorized as strategic object which is freed from VAT charges according to Government Regulations, while Palm Oil is an object charged with VAT. This has led to be the cause of VAT Dispute in the Palm Oil Company towards the recognition of crediting VAT In. This report discusses about the main problem, regulations, tax court process, and also jurisprudence analysis of the similar dispute encountered by other Integrated Palm Oil Company. The result of the comparisons of similar company show that the verdicts are leading to same directions although Indonesia is not adopting Jurisprudence System. Furthermore, the main problem causing the dispute is the different interpretation of the Government Regulations.
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>