Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rahadian Bramandito Widagdo
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
S10528
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Marlyna Waty
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentangAnalisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Prinsip Good Governance.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah:telah terjadi suatu perubahan ketentuan terkait persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak terutang saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) masih berlaku aktif namun formulasi pajak terutang dalam ketentuan tersebut menjadi berubah, yakni dari jumlah yang disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Manakala atas jumlah yang disetujui tersebut telah dibayarkan, maka Wajib Pajak tidak lagi dianggap memiliki hutang pajak saat mengajukan banding. Perubahan ini dirasa membantu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sehingga mencerminkan terpenuhinya prinsip Good Governance yang membantu Pengadilan Pajak dalam upaya mewujudkan Pengadilan Pajak yang berasas cepat, murah, dan sederhana. ......This thesis discusses about the Formal Requirements Analysis of Fifty Percent Tax Payment Within The Submission of An Appeal in the Tax Court Seen From Good Governance Principle. The study used descriptive qualitative research design. The results of this study is: there has been a change in the formal requirements of the relevant provisions of fifty percent of the tax payment owed when submitting an appeal to the Tax Court. The provisions in Article 36 paragraph (4) is still valid, but the formulation of tax payable in such provisions has changed to be the approved amount of the taxpayer at the end of the closing conference. When the agreed amount was paid, the taxpayer is no longer considered to have a tax liability when submitting the appeal. This change was felt to help the realization the tax system that adheres to equity and legal certainty principle and also increasingly realized the fulfillment of good governance principle and reflect and helps the Tax Court to realize it?sfundamental of a fast, inexpensive, and simple court.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rahajeng Mentariningtyas
Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT SASA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukannya atas perolehan Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP yang terdiri dari barang modal dan non-barang modal. Pokok permasalahan sengketa karena pihak Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada perusahaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang lebih bayar di tahun 2011. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan PT SASA pada tahun 2011 tidak dapat dikreditkan sehingga pihak Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB . PT SASA pun mencoba untuk melakukan upaya hukum untuk mempertahankan argumennya hingga ke pengadilan pajak. Laporan magang ini menjelaskan analisis penulis terhadap hasil putusan persidangan yang akan diterbitkan Pengadilan Pajak di masa mendatang. ......This internship report discusses about tax dispute case in PT SASA regarding its Value Added Tax VAT -in of acquiring taxable goods and services of capital goods and non capital goods which can not be credited. The point of dispute is assessor Director General of Tax DGT doing tax audit for PT SASA based on Tax Return that stated PT SASA has overpayment of VAT in 2011. The tax audit resulting VAT-in of PT SASA can not be credited in 2011 and DGT issued Tax Underpayment Assessment Letter. PT SASA tries to defend its argument and right and take the case to the tax court. This internship report explains the writer rsquo;s analysis of tax court decision that will be issued by the tax court in the future.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nurina Azka Salsabila
Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses persiapan permohonan banding atas sengketa yang dihadapi oleh PT STI, PT MDZ, dan PT OI yang diwakilkan oleh konsultan pajak KAP NCT. Evaluasi dilakukan terhadap tiga hal, yaitu atas kelengkapan dokumen administratif banding, prosedur pengajuan permohonan banding, dan substansi sengketa pajak. Berdasarkan evaluasi atas kelengkapan dokumen administratif dan prosedur pengajuan permohonan banding dapat disimpulkan permohonan banding telah sesuai dengan SE-08/PP/2017. Proses persiapan pengajuan banding PT STI dan PT OI mengikuti Prosedur Layanan Pengadilan Pajak dalam Masa Pandemi Covid-19 karena disampaikan secara langsung sedangkan PT MDZ tidak mengikuti prosedur tersebut karena disampaikan melalui pos. Kasus banding yang diajukan PT STI, PT MDZ, dan PT OI oleh KAP NCT memiliki peluang besar untuk menang di Pengadilan Pajak berdasarkan evaluasi atas surat banding dan sengketa kasus serupa di Pengadilan Pajak. ......This internship report aims to evaluate the process of preparing tax appeal against a dispute faced by PT STI, PT MDZ, and PT OI represented by the tax consultant KAP NCT. Evaluation is carried out on three fields, namely the completeness of the administrative appeal documents, the procedure for submitting the tax appeal, and the substance of the tax dispute. Based on the evaluation of the completeness of the administrative documents and the procedure for submitting the tax appeal, it can be concluded that the appeal is in accordance with SE-08/PP/2017. The preparation process for submitting an appeal PT STI and PT OI followed the Tax Court Service Procedure in the Covid-19 Pandemic Period because it was submitted in person, while PT MDZ did not follow the procedure because it was delivered by post. The tax appeal filed by PT STI, PT MDZ, and PT OI by KAP NCT have a high chance of winning in the Tax Court based on the evaluation of the appeal letter and similar case disputes in the Tax Court.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Erry Ayudhiansyah
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas permasalahan mengenai eksistensi atau keberadaan kuasa hukum yang mewakili wajib pajak dan atau penanggung pajak sebagai pemohon banding atau gugatan pada pengadilan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kuasa hukum yang dapat beracara mewakili kliennya pada pengadilan pajak dan kemudian menganalisis relevansi keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau disebut juga penelitian kepustakaan yang bersifat analisis terhadap norma hukum. Setelah dilakukan analisis terhadap topik penelitian yang dilakukan, didapatkan suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi kuasa hukum yang dapat beracara pada pengadilan pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak merupakan peraturan yang inkonstitusional dan tidak relevan khususnya dalam mengatur eksistensi kuasa hukum pada pengadilan pajak, oleh karena itu hasil penelitian ini menyarankan agar segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.
ABSTRACT
The focus of this examination is regarding authority of power attorney for represent tax obligator and tax guarantor as one who requests or to request for appeal in the tax court. The purpose of this examination is to analyst the regulation which arrange about tax lawyer that can represent client in the tax court and the relevance of the regulation itself. Method for this examination is juridical normative which focus on the norm of law that exsist in the legislation and in the bibliography to be analyst. In conclusion which must be considered is to known that related to litigate in the tax court we have to look up for Ministry of finance regulation No. 61/PMK.01/2012 jo. Act. 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 about tax court, which is found to be not relevant to manage tax lawyer in tax court that is why the regulation must have some revision.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38723
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitanggang, Tupa Andri Armando
Abstrak :
Badan peradilan pajak di Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi) sehingga sengketa pajak yang serupa berpotensi untuk disidangkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Pajak dan menjelaskan kekeliruan pendapat Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan Kedudukan Kantor Cabang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPN adalah tempat kegiatan usaha yang harus memenuhi kewajiban PPN berdiri sendiri terpisah dari Kantor Pusatnya, termasuk kewajiban menerbitkan faktur pajak. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivism dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu Putusan Pengadilan Pajak dan terdapat Dissenting Opinion Majelis. Hasil penelitian menunjukkan ada 2 (dua) hal yang mendasar mengapa terjadinya perbedaan hasil putusan pengadilan pajak. Pertama dilihat dari perspektif teori place of supply dan kedua dilihat dari kedudukan kantor cabang. Ditinjau dari teori place of supply, tempat penyerahan Casing dan Tubing High Grade (BKP) telah terjadi saat penyerahan di Batam yang dilakukan oleh Kantor Cabang Batam kepada PT Pertamina EP di Batam sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya dalam Perjanjian. Perjanjian berisi antara lain Penyerahan BKP akan dilakukan di Batam dengan Pengantaran BKP di lokasi project PT Pertamina EP (dalam daerah pabean). Penyerahan BKP di Batam mengakibatkan berpindahnya penguasaan fisik atas BKP dari Kantor Cabang Batam sebagai pihak yang menyerahkan kepada PT Pertamina EP sebagai pihak yang menerima Penyerahan. Penyerahan BKP di Batam dibuktikan dengan Dokumen Pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Batam.
The Indonesian Tax Court in examining and deciding tax disputes is not bounded by the previous judicial decisions, so that the similar tax dispute cases are potentially recourted. This research aims to analyze Tax Court Decision is not in accordance with evidences and provisions of tax law and regulation. This research aims also explains standing of Branch Offices and Head Office. In legal provisions, Branch Office is part of Head Office. For simplicity of administration, Head Office and Branch Office are separate entities in fulfilling Tax Obligations referred to Article 12 paragraph (1) of VAT Law. This research uses Qualitative Research Methods by focusing data on phenomena Tax Court Decision and there is exist Dissenting Opinion. The results of this research show that there are 2 (two) fundamental reasons stating the results differences from the tax court verdict. The first reason can be seen from the perspective of the place of supply theory and the second reason is related to the position of the branch office itself. In terms of place of supply theory, the delivery site of Casing and Tubing High Grade (BKP) had occurred when the handover in Batam was carried out by the Batam Branch Office to PT Pertamina EP in Batam which was previously agreed in the Agreement. The Agreement states that the delivery of BKP will be carried out in Batam and delivery services of BKP at the PT Pertamina EP project site (in the customs area). The BKP Submission in Batam Branch Office resulted in the transfer of physical control over the BKP from Batam Branch Office to PT Pertamina EP. Submission of BKP in Batam is evidenced by Customs Documents consisting of notification of imported goods (PIB) and Minutes of Handover of Goods (BASTB) in Batam.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T55366
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dalimunthe, Nikmatullah
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding peredaran usaha yang dihadapi oleh PT ABC di Pengadilan Pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (i) Apakah perbedaan argumentasi antara PT ABC dan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya penyelesaian sengketa pajak terkait koreksi peredaran usaha dan (ii) Bagaimana penyelesaian sengketa banding PT ABC ditinjau dari asas kepastian hukum. Hasil penelitian ini (i) terdapat perbedaan pendapat antara DJP dan Wajib Pajak dalam memahami penyebab kerugian salah satu divisi PT ABC dan (ii) Putusan pengadilan pajak telah memenuhi asas kepastian hukum menurut indikator subjek pajak, tarif pajak, dan prosedur proses banding namun tidak untuk objek pajak. Penelitian ini menyarankan agar (i) Fiskus bisa bersikap lebih objektif dalam mengambil sebuah keputusan dan PT ABC bisa lebih komunikatif dalam penyampaian penjelasan terkait sengketa, dan (ii) Untuk menghindari kasus serupa, tepatnya dalam mengeliminasi perbedaan pendapat di dalam analisis transfer pricing di Indonesia, seharusnya ada peraturan tambahan yang mengakomodir lebih jelas dan lebih rinci. Hal ini dibutuhkan demi tercapainya kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus. ......This research aims to explore the appeal process on dispute of sales PT ABC at tax court. This research use quantitative descriptive strategy which is aims to collect and analyze data such as literature studies and field research. The main issues discussed on this research are: (i) the different argumentation between PT ABC and Director General of Taxes (DGT) on understanding the causes of loss of one of the division PT ABC and (ii) how the dispute resolution on appeal process of sales PT ABC in terms of the principle of certainty of law. Based on analysis (i) there is different argumentation between DGT and PT ABC that causes of loss of on one of division PT ABC and (ii) Tax Verdict has fulfilled the principle of certainty of law according to the indicator of tax subject, tax rate, and appeal process procedure. However, it does not apply for the tax object. This research suggest that (i) the tax authorities can be more objective on decision making and PT ABC could be more communicative in the delivery of an explanation regarding the dispute, and (ii) To avoid similar cases, specifically in eliminating dissent in the transfer pricing analysis in Indonesia, there should be additional regulations that accommodate a clearer and more detailed explanation and instruction. This is necessary in order to achieve certainty of law both for the taxpayer and the tax authorities.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S61830
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vera Indah Sari
Abstrak :
ABSTRAK
Hingga saat ini, realisasi penerimaan perpajakan masih belum mencapai target. Hal ini sering dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. DJP yang bertugas untuk memenuhi penerimaan pajak seringkali bersengketa dengan Wajib Pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Salah satu jenis pajak yang disengketakan adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini menganalisis sengketa PPN antara Wajib Pajak dengan DJP yang diselesaikan di Pengadilan Pajak. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui 10 putusan banding tahun 2012-2016. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat dua pokok sengketa PPN yaitu mengenai Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Masukan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi peraturan, perbedaan penafsiran data, dan perbedaan kepentingan. Selain itu, Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti berupa dokumen, peraturan, pengakuan para pihak, dan keyakinan Hakim.
ABSTRACT
Until now, the realization of tax revenue in Indonesia still has not reached the target. However, this issue is often associated with tax avoidance and tax evasion by the Tax Payer. The Directorate General of Tax DGT who has the responsibility to meet the target of tax revenue is often disputed with the Tax Payer regarding the Tax Payer Compliance. One of the disputed types of taxes is on Value Added Tax.This study analyzes 10 ten appeals of Value Added Tax case from 2012 2016 in Indonesia using qualitative descriptive approach. After analyzing these cases, the result shows that there are two main principal of VAT disputes concerning Tax Base and Input Tax due to differences in regulatory interpretations, differences in interpretation of data, and different interests. In addition, the Tax Court resolves disputes based on evidence in the form of documents, regulations, confessions of the parties, and the judge 39 s conviction.
2017
S70005
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sabian Hansel
Abstrak :
Dalam rangka mensimplifikasi proses administrasi dokumen sengketa pajak, sehingga dapat mewujudkan peradilan berdasarkan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Pengadilan Pajak meluncurkan aplikasi e-Tax Court. Peluncuran aplikasi ini merupakan bagian dari penerapan e-government yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. E-Tax Court mereformasi proses administrasi dokumen sengketa manual menjadi elektronik. Akan tetapi, penerapan e-government di Indonesia kerap kali mengalami kendala seperti server, desain aplikasi yang kurang dapat diterima masyarakat, dan penggunaan aplikasi yang belum masif. Pasca peluncurannya, e-Tax Court juga dihadapi oleh masalah yang serupa, yaitu masih sedikitnya berkas sengketa yang masuk pasca peluncurannya. Maka dari itu, sebagai kebijakan baru diperlukan analisis dari segi kemudahan teknologi atas penerpan e-Tax Court. Teori yang dipakai sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah teori Technology Accpetance Model (TAM) yang digagas oleh Davis (1989). Terdapat enam konstruk dalam teori TAM, yaitu External Variables, Perceived Usefullness, Perceived Ease of Use, Attitude towards Using, Behavioural Intention to Use, dan Actual System Use, dengan Perceived Usefullness dan Perceived Ease of Use sebagai konstruk utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan e-Tax Court mampu mempercepat proses administrasi dokumen sengketa pajak. Selain itu, desain dan fitur dari aplikasi e-Tax Court tidak kompleks sehingga, aplikasi e-Tax Court mudah digunakan. Kendala penerapan pasca peluncuran e-Tax Court terjadi karena adanya keraguan dari segi formalitas hukum acara dan keabsahan alat bukti. ......In order to simplify the tax dispute document administration process, so that justice can be realized based on the principles of fast, simple and low cost, the Indonesian Tax Court launched the e-Tax Court application. The launch of this application is part e-government implementation carried out by the government to improve services for public. E-Tax Court reforms the manual dispute document administration process to become electronic. However, the implementation of e-government in Indonesia often experiences obstacles such as servers, application designs that are less acceptable by public, and the usage of application that is not yet massive. After its launch, the e-Tax Court was also faced with a similar problem, namely that there were still very few dispute files submitted after its launch. Therefore, as a new policy, an analysis is needed in terms of technological convenience regarding the implementation of e-Tax Court. The theory used as an analytical tool in this research is the Technology Acceptance Model (TAM) theory which was initiated by Davis (1989). There are six constructs in TAM theory, namely External Variables, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Attitude towards Using, Behavioral Intention to Use, and Actual System Use, with Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use as the main constructs. This research uses a qualitative research approach with qualitative data analysis techniques. The research results show that the use of e-Tax Court is able to speed up the tax dispute document administration process. Apart from that, the design and features of the e-Tax Court application are not complex, so the e-Tax Court application is easy to use. Obstacles in implementation after the launch of e-Tax Court occurred due to doubts regarding the formality of procedural law and the validity of document as evidence.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meissy Alviandri
Abstrak :
Lembaga peradilan ditujukan sebagai penegakan kekuasaan hukum guna memberikan akses keadilan untuk semua pihak. Kemajuan informasi dan teknologi khususnya di bidang ICT (Information Communication Technology) serta adanya Pandemi COVID-19 mendorong Pengadilan Pajak untuk segera menyelenggarakan peradilan secara elektronik seperti badan peradilan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peradilan Pengadilan Pajak secara elektronik serta menganalisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT) terkait pelaksanaan persidangan Peradilan Pajak secara elektronik dibandingkan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui study literature dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan peradilan secara elektronik di Pengadilan Pajak akan membuka akses menuju keadilan yang luas, serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, profesional, akuntabel, efisien, dan transparan yang secara tidak langsung akan meningkatkan trust wajib pajak. Diperlukan payung hukum yang mencakup keseluruhan aturan dan tata cara pelaksanaan peradilan secara elektronik serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan peradilan berbasis elektronik sudah memberikan pelayanan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berbiaya ringan, serta diperlukan optimalisasi infrastruktur e-court. ......The judiciary is intended as the enforcement of legal power to provide access to justice for all parties. The rapid progress of information and technology, especially in ICT (Information Communication Technology) field and the occurrence of the COVID-19 Pandemic have prompted the Tax Court to immediately conduct electronic court like other judicial bodies. This study aims to analyze the supporting factors and obstacles to the implementation of the electronic Tax Court as well as analyze the Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) related to the implementation of the electronic Tax Court compared to the Administrative Court. This research was conducted with a qualitative approach with a post-positivist method. The data collection technique used is through literature study and in-depth interviews. The results of this study are the implementation of electronic justice at the Tax Court will open access to broad justice, as well as provide simple, fast, low-cost, professional, accountable, efficient, and transparent services which will indirectly increase the trust of taxpayers. A comprehensive law is needed that covers all the rules and procedures for the implementation of electronic tax court as well as the development of infrastructure and human resources. At Administrative Court, the implementation of electronic-based justice has provided services that are accountable, effective, efficient, and low-cost, and it is necessary to optimize the e-court infrastructure.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>