Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian. Akan tetapi, prinsip tersebut belum diikuti oleh peraturan lainnya. Hal ini terbukti baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas masih mengakui hukum acara yang lain, seperti HIR, Rbg, dan lain sebagainya. Adapun hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 hanya masalah cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina. Dalam hal pembuktian masih menggunakan HIR, Rbg, BW dan sebagainya.Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diatur HIR, Rbg, BW, dengan demikian dapat dimungkinkan terjadinya kesepakatan untuk melakukan perceraian dengan menggunakan peluang pengakuan sebagai alat bukti. Hal ini bertentangan dengan prinsip Undang-Undang No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui penerapan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian, (2) mengetahui dan mengkaji kekuatan bukti pengakuan dalam perkara perceraian di pengadilan agama, (3) untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian.Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti putusan pengadilan agama yang menggunakan pengakuan sebagai dasar pertimbangan putusan. Responden dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama Yogyakarta dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam.Hasil penelitian yang diperoleh, (1) hakim menerapkan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian secara mutlak, (2) pengakuan merupakan alat pembuktian yang kuat dan bersifat sempurna serta menentukan, artinya bahwa dengan diakuinya dalil gugatan atau permohonan talak hakim tidak membutuhkan pembuktian lanjutan, hakim dapat mengabulkan gugatan atau permohonan talak, (3) hakum menggunakan alat bukti pengakuan sebagai dasar pertimbangan putusannya, berdasarkan kaedah fikiyah, dan Pasal 164 HIR, 174, 175 dan 176, karena hakim berpendapat bahwa pengakuan termasuk alat bukti yang sah dan diatur dalam Undang-undang."

"Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diatur di Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Faktor keagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini, sehingga bagi yang beragama Islam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali dilanggar hanya untuk kepentingan sesaat. Hal ini dapat dijadikan alasan dalam suatu perselisihan perkawinan. Permasalahan mengenai pembatalan perkawinan seringkali timbal dari suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya sudah mempunyai potensi konflik. Potensi konflik tersebut bisa dikarenakan si suami maupun si istri tidak bisa memenuhi rukun maupun syarat perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung kemudian para pihak membatalkan perkawinan untuk berusaha mengembalikan hubungan hukum perkawinan menjadi seperti tidak pernah ada. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait, misalnya anak yang telah lahir atau ikatan hukum dengan pihak ketiga. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut dianggap pernah ada. Dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut, siapa yang menjadi wall anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut, dan bagaimana tanggung jawab para orangtua terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut. Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 76/Pdt.G/2005/PTA.JK., menurut hemat penulis adalah sudah benar yakni dengan membatalkan perkawinan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun perkawinan. Namun pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 87/Pdt.P/2006IPN.Jak.Sel terdapat kekeliruan yakni menetapkan bahwa si anak tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Karena balk menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 75, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan."

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban Direksi sebagai organ Perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan kepengurusan Perseroan. Kewajiban Direksi tersebut terkait dengan kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang. Selain kewajiban Direksi dalam penyelenggaraan RUPS, tesis ini juga membahas mengenai peranan institusi peradilan dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan permohonan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS karena Direksi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap penetapan dan putusan institusi peradilan.Hasil penelitian menyarankan agar Direksi tetap memenuhi permintaan Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagai bagian dari hak Pemegang Saham. Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang untuk menetapkan permohonan Pemegang Saham dalam hal Pemegang Saham mengajukan permohonan penetapan pemberian ijin pemanggilan sendiri RUPS wajib memeriksa dengan cermat permohonan Pemegang Saham tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan dan ada kepentingan yang wajar dari Pemegang Saham untuk menyelenggarakan RUPS tersebut.

---

This Thesis contains analysis of obligation of Board of Directors as an organ of a limited liability company to manage the company. Such obligation is related to conduct General Meeting of Shareholders (GMS) of the company, either Annual GMS or Extra-Ordinary GMS as mandated by the law. Besides analyzes the obligation to conduct GMS, this Thesis also analyzes the role of Court of Law institution in providing law assurance in relation with the right of shareholder of a company to by itself make convocation of/formal call for the GMS, in case the Board of Directors did not do that. This analysis is a legal normative analysis, which carried-out by descriptive analysis method to literature materials and analysis to decisions or verdicts of Court of Law.Considering the result of this analysis, the Board of Directors should suggestively honor the right of shareholder who requested the GMS to be conducted. An authorized District Court is competent to examine if the request of shareholder has duly fulfilled all the requirements and if are there any normal interest of such shareholder in requesting the GMS."

"Tesis ini membahas mengenai pernyataan Bapak Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM RI bahwa Pengadilan Pajak inkonstitusional. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif, dengan metode penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan agar DPR bersama-sama dengan Presiden menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Sistem pembinaan ?dua atap? yang dianut oleh Pengadilan Pajak dapat dialihkan menjadi "satu atap" kepada Mahkamah Agung; Memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak; Kesediaan Bapak Patrialis Akbar untuk mengklarifikasi pernyatannya tersebut.

---

The focus of this study is the statement of Mr. Patrialis Akbar as the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia that the Tax Court as unconstitutional. The research is the character of the juridical-normative, with eksplanatoris research methods. The results suggested that the Parliament together with the President to adjust some provisions of Law Number 14 Year 2002 regarding the Tax Court; guidance system "two-roof" adopted by the Tax Court can be transferred to the "one-roof" to the Supreme Court; Giving explanations clearly against the provisions of Article 5 of Law of Tax Court; Willingness Patrialis Mr. Akbar to clarify such a statement."