Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kasus yang penulis analisis bahwa telah terjadi persengketaan antara I.C.I Omicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegang saham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh Direksi PT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direktur yang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbangan- pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau tidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan keputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga hal tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sah dan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasan dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPS tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana temyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga diajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksi bukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

---

In case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V. and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia (hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in the second General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PT ICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint the new Director. The problems is which requirements and procedures that must be fulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering the prevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang- Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting of Shareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the law consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliography research with secondary data as the data source. Requirement and procedures to fulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base on three matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence of shareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the three requirements should be firlfilled therefore the execution and decision taken in the meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as null and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of General Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by the District Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.SeI specifies illegal and cancellation by the law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatan which decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw become null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKJ. The law consideration taken by the judge to deliver the decision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsider as the basic matter of the changing of Articles of Association which require the Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change which shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen) days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders."

"Skripsi ini membahas mengenai pengampuan atas anak (anak yang sudah dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata), pun juga atas sesama anggota keluarga khususnya antara saudara sekandung. Bila salah satu anggota keluarga, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) pasal 433 tergolong orang yang patut diampu atau dikenal dengan sebutan Kurandus, (sakit otak, selalau dalam keadaan dungu atau mata gelap),maka anggota keluarga sedarah semendanya yang berhak mengajukan permohonan untuk itu. Anak yang sakit otak atau mengalami gangguan jiwa termasuk orang yang diampu dalam rangka memenuhi haknya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah siapakah pihak-pihak yang paling berhak mengampu menurut KUHPerdata. Maka yang pantas menjadi Pengampunya adalah salah satu orang tuanya yang hidup terlama (pasal 434 KUHPerdata).Terkait dengan apakah akibat hukum atas anak tersebut, maka kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa. Karena anak yang diampu adalah anak yang telah dewasa tapi tidak cakap mewakili dirinya sendiri untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Sehingga pengampu tadi bertugas dalam membantu melaksanakan, menggantikan ataupun mewakili Kurandus. Karena biasanya Pengampuan terkait dengan harta benda maka Pengampu dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Pengampu Pengawas. Dari persetujuan Pengampu Pengawas inilah pengadilan mengeluarkan ijin untuk pemanfaatan harta benda milik ataupun atas hak waris Kurandus.Begitu juga dengan masalah apakah Penetapan PN.Jkt.Sel Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan KUHPerdata. Peletakan seseorang dibawah pengampuan dan pengangkatan seorang pengampu harus melalui Penetapan Pengadilan. Pasal 433- 461KUHPerdata mengenai Pengampuan dan pasal-pasal tentang perwalian yang juga dipakai dalam Pengampuan telah diterapkan oleh hakim dalam Penetapannya. Penelitian diatas menggunakan metode penelitian deskriptifanalistis.Dengan demikian yang berhak memohon pengampuan atas kriteria yang ada dalam pasal 433 diatas hanyalah keluarganya. Karena kurandus ditempatkan dalam keadaan belum dewasa sehingga dalam tindakan yang mempunyai akibat hukum tertentu ia dibantu oleh Pengampunya yang diawasi oleh Pengampu Pengawas baik sebelum atau sesudah pengadilan membacakan penetapan pengampuan.Penelitian ini menemukan bahwa BHP jarang dipergunakan oleh Pengampu setelah sidang dipengadilan selesai. RUU BHP sebaiknya segera disahkan sehingga ada acuan hukum yang jelas dalam mengawasi Pengampu guna kepentingan Kurandus. Indonesia sudah selayaknya mempunyai peraturan produk nasional mengenai pengampuan.

---

The focus of this is about curatele due to relative. According to Article 434 Indonesian Civil Act, is the primarly person to take responsibility as custodian called curator from relative. A person with mental disorder, feeble person (Article 433) is the qualification that need custodian from curator, called curandus to support their life. The consequence is curandus disable to do legal act, the status of the curandus is similar with children. Therefore who?s to be the curator and what about the status of curandus in law will be the issue of this study.

Balai Harta Peninggalan (BHP) have obligation to supervise curator in curatele, because curatele usually connected to the curandus? affluence. BHP gives approval for curandus to get benefit from the affluence for curandus? daily needs. We can see in The Decree of South Jakarta State Court of Justice Number 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel and Number 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel) decision from judge affirm the status of curandus that they must helping by the curator to do legal act, and curator is their relative. This study use a descriptive-analytical research method. And the conclusions from this research are: only the relative of the curandus may invoke to ask decree from State Court Justice and curandus disable to do legal act. For proposition are curator should be pay attention to BHP according of prosedur on curatele and the elevation statute of BHP have to endorsement soon as possible."

"ABSTRAKDalam kasus yang penulis analisis bahwa telah teijadi persengketaan antara I.C.IOmicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegangsaham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihalpenetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh DireksiPT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direkturyang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakahyang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham keduatersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-UndangPerseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham keduayang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbanganpertimbanganhukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehinggamenghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI?Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekundersebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atautidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPSyang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilankeputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga haltersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sahdan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum ataubatal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasandalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPStersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimanaternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No235/Pdt.P/200l/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehinggadiajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmemutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan PengadilanTinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakimdalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksibukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasardan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakanmateri perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RIpaling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

---

ABSTRACTIn case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V.and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia(hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in thesecond General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PTICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint thenew Director. The problems is which requirements and procedures that must befulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering theprevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang-Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting ofShareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the lawconsideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme CourtDecision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliographyresearch with secondaiy data as the data source. Requirement and procedures tofulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base onthree matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence ofshareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the threerequirements should be fulfilled therefore the execution and decision taken in themeeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as nulland void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation consideringthe agenda of meeting become subject of the application for the cancellation ofGeneral Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by theDistrict Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel specifies illegal and cancellation bythe law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatanwhich decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw becomenull and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No.50/PDT/2003/PT.DKI. The law consideration taken by the judge to deliver thedecision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsideras the basic matter of the changing of Articles of Association which require theMinister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other changewhich shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen)days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders."

"Keberadaan lembaga pengawas dalam bidang persaingan usaha yang dikenal dengan Komisi Pengawas Persainga Usaha (KPPU), merupakan kemajuan di bidang bisnis khususnya terhadap perlindungan bagi konsumen dan para pelaku usaha dalam aktivitas bisnis persaingan yang sehat. Adapun perihal pembuktian terhadap perkara tentang perjanjian penetapan harga / sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengalami pergeseran dalam pembuktiannya. Berkaitan dengan alat bukti yang digunakan KPPU dalam memeriksa perkara, selain yang diatur dalam undang-undang, dikeluarkanlah Peraturan Komisi sebagai pedoman penerapan/penggunaan Pasal 5 tentang Perjanjian Penentapan Harga ini yang dimaksudkan agar terjadi kesepahaman antara masyarakat dengan lembaga pengawas sebagai penegak. Penulis mengangkat beberapa putusan KPPU tentang perkara penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha sebagai terlapor, agar pembaca dapat memahami beberapa bentuk dan ragam pembuktian yang dilakukan KPPU di tahun 2003, 2007 dan 2009. Teori kemanfaatan penulis gunakan dalam kajian penulisan ini agar dapat dipahami bahwa tujuan hukum diciptakan ditengah masyarakat bukan hanya untuk mencapai keadilan semata, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

---

The existence of an agency in business competition law, known as Commission for Supervision of Business Competition (KPPU) such an improvement in business, especially on consumer protection and businessman / business-actor in a healthy competition of business activity. Proofing the subject matter of the price fixing agreement / as set forth in Article 5 of Law Number 5 Year 1999 about Anti Monopoly and Unfair Business Competition, a shift in approach to the concept of proof.

Evidence relating to the use of the Commission in examining the case, the Commission issued regulations to guide the implementation / use of Article 5 of this Price Fixing Agreement which are intended to enable the understanding between the community and regulatory agencies for enforcement.

The author raises several Commission judgements on price fixing case made by some business as reported, so that readers can understand some of the forms and kinds of evidence which the Commission conducted in 2003, 2007 and 2009. The theory used in this study is ulitily theory, in order to be understood by readers that the purpose of the law was created in the community not only to achieve justice, but also give benefit for the community."

"Perkawinan beda agama saat ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pasangan-pasangan di Indonesia, tetapi sayangnya hal ini tidak diikuti dengan perkembangan hukum yang secara tegas mengatur hal tersebut. Setiap pasangan yang hendak melakukan perkawinan tentu saja menginginkan perkawinannya berjalan dengan lancar dan tidak berbenturan dengan peraturan hukum yang nantinya akan mengganggu jalannya perkawinan mereka, begitu juga dengan pasangan yang berbeda agama. Setiap perkawinan agar sah sudah seharusnya dilakukan berdasarkan hukum agama dan juga hukum negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka agar terjamin secara hukum perkawinan harus dicatatkan pada lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang yaitu Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non Islam atau Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Dalam perkawinan beda agama yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana hukum perkawinan di Indonesia mengatur perkawinan beda agama dan juga pencatatan perkawinan tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Maka dapat penulis simpulkan, bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur secara implisit mengenai perkawinan beda agama melalui Pasal 2 ayat (1) dimana sahnya perkawinan dikembalikan lagi kedalam hukum agama. Penelitian ini mengkhususkan kepada Agama Islam dan Kristen. Dalam Islam perkawinan beda agama diharamkan, sedangkan pada agama Kristen, dari penelitian ditemukan pada beberapa gereja memperbolehkan perkawinan beda agama dengan syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan pada Kantor Catatan Sipil melalui suatu penetapan pengadilan negeri, sedangkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama tidak dapat mencatatkan perkawinan beda agama karena bertentangan dengan hukum Islam. Dengan dicatatkannya perkawinan beda agama, diakui secara hukum dan membawa akibat hukum terhadap pasangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

Interfaith marriage is now a very common thing being done by couples in Indonesia. Unfortunately, it is not followed by the development of laws which expressly regulates interfaith marriages. Couples of same faith marriages and interfaith marriages want their marriages to run smoothly and not in conflict with the laws which will affect the course of their marriage. For a marriage to be valid it should be done under the laws of their own religion and also under the laws of the country. This is stipulated under Article 2 of the Matrimonial Act No.1 of 1974. In order to ensure that the marriage preformed is legal, it must be listed in the Civil Registry Office or the Office of Religious Affairs. The issues at hand are how Indonesian law regulates interfaith marriages, registry of interfaith marriages and the legal consequences thereof. The form of research used in this Undergraduate Thesis is normative juridical, which emphasizes on the use of primary data and secondary data as a source.

In conclusion, interfaith marriages whether permitted or not is not strictly regulated in the Matrimonial Act No. 1 of 1974. It implicitly states in Article 2 of The Matrimonial Act No. 1 of 1974 where it states that the legality of the marriage is reverted to the law of their religion. This research is focused on Islamic and Christian laws. In Islamic law, interfaith marriages are forbidden. Where as in Christianity, some Churches allows interfaith marriages with specific terms. In cases of interfaith marriages, the marriages that have been previously performed may be registered at the Civil Registry Office through a Court order which the requests are previously filed by the couple of interfaith marriages to the District Court. This is in accordance with the provisions of Article 35 subsection (a) of The Civil Administration Act No. 23 of 2006. With the marriage being registered in the Civil Registry Office, the marriage is legal and the legal consequences arising from the marriage is regulated in accordance with the Act. "